Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Need of A Global Aviation Standard Compliance? Air Passenger Rights in Indonesia and Madagascar Prabandari, Adya Paramita; Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art9

Abstract

Air passenger right is a crucial aspect of modern aviation law, ensuring the protection of passengers and promoting accountability among air carriers. This research examines the legal framework governing air passenger rights in Indonesia and Madagascar, comparing them to international standards such as the Montreal Convention of 1999 and Core Principles on Consumer Protections of ICAO and IATA. The research method is comparative law method, complemented with normative and conceptual approaches, using secondary data analysed qualitatively to obtain a deductive analysis. While both countries have regulations protecting passenger interests and outlining carrier obligations, Indonesia demonstrates stronger compliance, particularly in compensation provisions and enforcement mechanisms, whereas Madagascar lacks fixed compensation rules and explicit protections for passengers with disabilities. Through a detailed analysis of relevant laws and regulations, this research highlights where national laws fall short of global norms, emphasising the need for greater alignment with international standards to ensure consistency and accountability in air travel. Recommendations include revising Madagascar’s legal framework to introduce fixed compensation rules, establish clear complaint-handling procedures, and incorporate explicit protections for passengers with disabilities. For both countries, strengthening enforcement mechanisms and adopting mandatory insurance requirements would improve passenger protection, legal certainty, and alignment with international standards.Keywords: Air Passenger Rights, Indonesia, International Air Law, Madagascar AbstrakHak penumpang pesawat merupakan aspek penting dari hukum penerbangan kontemporer, yang menjamin perlindungan penumpang dan mendorong akuntabilitas maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional yang mengatur hak penumpang pesawat yang berlaku di Indonesia dan Madagaskar, dan membandingkannya dengan standar internasional seperti Konvensi Montreal tahun 1999 dan Prinsip Utama tentang Perlindungan Konsumen ICAO dan IATA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum komparatif, dilengkapi dengan pendekatan normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh analisis deduktif. Meskipun kedua negara memiliki peraturan yang melindungi kepentingan penumpang dan menguraikan kewajiban maskapai, Indonesia di satu sisi, menunjukkan kepatuhan yang lebih kuat, khususnya dalam ketentuan kompensasi dan mekanisme penegakan hukum; sedangkan Madagaskar di sisi lain tidak memiliki aturan kompensasi tetap dan perlindungan eksplisit bagi penumpang penyandang disabilitas. Melalui analisis terperinci terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, penelitian ini menyoroti di mana undang-undang nasional tidak memenuhi norma global, yang menekankan perlunya penyelarasan yang lebih baik dengan standar internasional untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam perjalanan udara. Rekomendasi yang diberikan meliputi revisi kerangka hukum Madagaskar untuk memperkenalkan aturan kompensasi tetap, menetapkan prosedur penanganan pengaduan yang jelas, dan memasukkan perlindungan eksplisit bagi penumpang penyandang disabilitas. Bagi kedua negara, penguatan mekanisme penegakan hukum dan penerapan persyaratan asuransi wajib akan meningkatkan perlindungan penumpang, kepastian hukum, dan keselarasan dengan standar internasional.Kata Kunci: Hak Penumpang Udara, Indonesia, Hukum Udara Internasional, Madagaskar
AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY: JURIDICAL ANALYSIS OF GUARANTEE AGREEMENT IN THE AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY Kuning, Fazahra Rimbani; Prabandari, Adya Paramita; Putrijanti, Aju
CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.1.54-63

Abstract

All humans require various supports to progress in life, particularly in Indonesia. People's mobility is required at a rapid pace due to the shape of Indonesia as an archipelago. The aviation industry is one of the supporting factors. Indonesians require the use of both domestic and international aircraft. As a result, massive procurement of aircraft fleets takes place. The airline requires financing to support the aviation sector as a capital-intensive and high-technology industry in its procurement. Every business activity must require collateral to prevent the parties from defaulting. As a result, the contents of this journal will explain the entire discussion of financing and collateral in accordance with applicable laws.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi Siregar, El Renova Ed; Prabandari, Adya Paramita
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8833

Abstract

This research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court. The background to the problem includes the division of duties between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as legal political dynamics that may influence the performance of the two institutions. The urgency of writing lies in the need to highlight the ambiguity of the Constitutional Court's objectives as guardian of the principles of the rule of law in the context of the existence of the Supreme Court which also has legal review authority. The research method used is normative juridical research, by analyzing various legal regulations and related Constitutional Court decisions. The novelty of the research lies in the latest review of political and legal dynamics in Indonesia. The research results show the need to improve the working mechanisms of the Constitutional Court and Supreme Court so that they are in accordance with their respective purposes, as well as maintaining consistency in carrying out their supervisory function over the constitutionality of law. Therefore, recommendations have been prepared to clarify the division of tasks between the two institutions in order to realize the principles of the rule of law more consistently and effectively.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks peradilan di Indonesia, dengan fokus pada potensi inkonsistensi tujuan yang mungkin terjadi akibat pelimpahan wewenang pengujian Peraturan Daerah (Perda) kepada MA. Latar belakang masalah meliputi pembagian tugas antara MK dan MA, serta dinamika politik hukum yang mungkin memengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan untuk menyoroti ambiguitas tujuan MK sebagai penjaga prinsip negara hukum dalam konteks keberadaan MA yang juga memiliki kewenangan pengujian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum dan putusan-putusan MK terkait. Kebaharuan penelitian terletak pada tinjauan terbaru terkait dinamika politik dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme kerja MK dan MA agar sesuai dengan peruntukkannya masing-masing, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, disusun rekomendasi untuk memperjelas pembagian tugas antara kedua lembaga tersebut guna mewujudkan prinsip negara hukum secara lebih konsisten dan efektif.