Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TARBIYA : Journal Education in Muslim Society Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Cakrawala Ilmiah
Arifuddin Uksan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

 1 
Perancangan Sistem Pemanas Ruangan dengan Memanfaatkan Energi Panas dari Brine di Lapangan Panas Bumi Wayang Windu Fhandy Pandey; Yanif Dwi Kuntjoro; Arifuddin Uksan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.059 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3166

Abstract

AbstrakFluida yang diproduksikan dari sumur-sumur lapangan panas bumi bisa berwujud satu fasa air, satu fasa uap ataupun dalam bentuk dua fasa (air dan uap). Pada lapangan-lapangan panas bumi yang memproduksikan dua fasa fluida, fasa uap dan air dipisah dengan menggunakan separator. Uap digunakan untuk menggerakan turbin. Fluida hasil pemisahan (brine) diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Injeksi kembali fluida ke dalam reservoir melalui sumur reinjeksi. Brine hasil pemisahan masih memiliki energi panas dan dapat dimanfaatkan kembali. Temperatur brine yang dimanfaatkan untuk pemanasan ruangan akan berkurang. Jika temperatur brine berkurang hingga melewati nilai tertentu, maka akan menimbulkan terbentuknya endapan (scaling) pada pipa brine tersebut. Nilai minimum temperatur brine perlu diketahui. Nilai minimum berguna untuk mempertimbangkan besar heat loss dari brine yang digunakan untuk pemanasan ruangan. Tujuan kajian ini yaitu merancang alat penukar panas untuk sistem pemanas ruangan menggunakan brine panas bumi. Sistem pemanas ruangan untuk 64 kamar. Hasil perhitungan didapatkan besar area perpindahan panas HE yaitu 113.9 m2 dan Panjang Pipa HE yaitu 57,11 m. Luas penampang ducting untuk setiap ruangan yaitu 0.05 m2. Nilai SSI < 1 menunjukan bahwa brine keluaran dari heat exchanger menuju sumur injeksi tidak terjadi pengendapan silika.Kata Kunci: energi terbarukan, panas bumi, geotermal, penukar panas, pemanas ruangan AbstractThe fluid produced from geothermal field wells can be in the form of one air phase, one vapor phase, or two phases (water and steam). In geothermal fields that produce two fluid phases, the vapor and water phases are separated using a separator. The steam is used to drive the turbine. The brine is reinjected into the reservoir. Re-injection brine into the reservoir through reinjection wells. Brine still has heat energy and can be reused. Reuse of brine for agriculture, agro-industry, fisheries, tourism, greenhouses, heating, and others. The temperature of the brine used for heating the room will be reduced. If the temperature of the brine is reduced beyond a certain value, it will cause the formation of deposits (scaling) in the brine pipe. The minimum brine temperature value needs to be known. The minimum value is useful for considering the amount of heat loss from the salt water used for heating the room. The purpose of this research is to design a heat exchanger for a space heating system using geothermal brine. The results of the calculation of the HE heat transfer area are 113.9 m2 and the HE pipe length is 57.11 m. The cross-sectional area of ducting for each room is 0.05 m2. SSI value < 1 indicates that the brine output from the heat exchanger to the injection well does not contain silica.Keywords: Renewable Energy, Brine, Geothermal, Heat Exchanger, Space Heating
Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Fhandy Pandey; Yanif Dwi Kuntjoro; Arifuddin Uksan; Sri Sundari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.766 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3175

Abstract

AbstrakJika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak negatif maka perlu dilakukannya suatu intervensi pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak terhadap suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa situs di internet dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tersebut mayoritas menunjukkan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan penerimaan negara.Kata Kunci: Pajak, Karbon, Indonesia AbstractIf economic activity is negatively impacted, it is necessary to request government intervention. The government can collect taxes on an economic activity that causes externalities. This study analyzes the urgency of implementing a carbon tax in Indonesia. This research is a literature study using secondary data from several sites on the internet and international journals. The results showed that the implementation of the policy showed a significant impact on the environment and state revenues.Keywords: Taxes, Carbon, Indonesia
Upaya Bela Negara di Era Society 5.0 Ari Nurhayati; Arifuddin Uksan; Editha Praditya Duarte
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.834 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3352

Abstract

AbstrakBela negara berhubungan erat dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat. Dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era society 5.0, maka kesadaran akan ilmu pertahanan dan bela negara harus ditanamkan agar setiap warga negara memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Bela negara merupakan konsep yang dibuat untuk mempertahankan eksistensi negara agar mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya bela negara merupakan bentuk kerelaan setiap warga negara sebagai pengabdian dan cinta kepada bangsa dan negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bela negara dalam menghadapi era society 5.0 sebagai upaya dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.Kata Kunci: Bela Negara, NKRI, Society 5.0 AbstractState Defense is closely related to the goals of the Indonesian state as stated in the fourth paragraph of 1945 Constitution. In maintaining national soverignity dan the integrity of the unitary Stae of Republic Indonesia (NKRI) in the era of society 5.0, awareness of the science of defense and state defense must be instilled so that every citizen has an attitude of nationalism and patriotism. State defense is a concept created to maintain the existence of the state in order to be able to face threats,disturbance, obstacles and challenges both coming from within and outside the country. Efforts to defend the country is a form of willingness of every citizen as devotion and love to the nation and state. This paper aims to find out the understanding of state defense in facing the era of society 5.0 as an effort to maintain the integrity and sovereignity of the Indonesian nation and state.Keywords: NKRI, Society 5.0, State Defense
Manajemen Pendidikan Karakter TNI dalam Meningkatkan Mental Kejuangan Prajurit Kodam/XIV Hasanuddin Arifuddin Uksan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.152 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3543

Abstract

AbstrakTugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sehingga Setiap prajurit dituntut untuk memiliki karakter yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen Pendidikan karakter TNI dalam meningkatkan mental kejuangan Prajurit Komando Daerah militer XIV/ Hasanuddin dengan lokus penelitian di Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendidikan karakter TNI pada aspek kejuangan belum dilaksanakan dengan baik sehingga untuk membentuk prajurit yang berkarakter tangguh masih sulit untuk ditingkatkan. Selain itu kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang mengawaki pembinaan mental aspek kejuangan sangat terbatas. Pendidikan karakter TNI dilakukan untuk membentuk kondisi jiwa prajurit melalui Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan. Peningkatan peran dalam pelaksanaan tugas pokok TNI dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan kemantapan karakter kejuangan setiap prajurit sebagai insan Prajurit Saptamarga.Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan, Karakter TNI, Kejuangan AbstractThe main task of the Indonesian National Army is to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia from all forms of threats and disturbances to the integrity of the nation and state so that every soldier is required to have a strong character. This study aims to analyze how the management of TNI character education in improving the mental struggle of the XIV/Hasanuddin Regional Military Command Soldiers with the research locus in Makassar. This research uses qualitative research. With interview techniques, observation and documentation. TNI character education in the fighting aspect has not been carried out properly so that it is still difficult to develop soldiers with strong character. In addition, the competence and capability of human resources who oversee the mental development of the fighting aspect is very limited. TNI character education is carried out to shape the mental condition of soldiers through the Mental Development of the Fighting Tradition. Increasing the role in the implementation of the TNI's main tasks can be carried out properly if it is supported by the stability of the fighting character of each soldier as a Saptamarga Soldier.Keywords: Management, Education, TNI Character, Struggle
Peran Puspenerbad TNI AD Dalam Mendukung Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku Muhammad Habib Wicaksono; Arifuddin Uksan; Eri Radityawara Hidayat; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4737

Abstract

Abstrak Operasi pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari seluruh unsur TNI, termasuk Puspenerbad TNI AD. Dalam hal ini Puspenerbad TNI AD memiliki peran penting dalam mendukung tugas operasi tersebut, terutama dalam hal operasi kemanusiaan, dorongan logistik, penegakan hukum, keamanan dan pengangkutan personel serta peralatan militer. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas Puspenerbad TNI AD di wilayah tersebut dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Maluku. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain kondisi geografis kepulauan yang terpisah oleh lautan, cuaca buruk, dan ketidakmampuan untuk mengakses area tertentu sehingga diperlukan adanya alat pendukung ataupun teknologi dan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam menguasai teknologi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh Puspenerbad dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan alat transportasi yang memadai, peningkatan pelatihan personel, dan perbaikan infrastruktur wilayah dan bandara dapat membantu meningkatkan efektivitas Puspenerbad TNI AD dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di Maluku. Kata Kunci: Militer, Pengamanan, Puspenerbad, TNI AD. Abstract The operation to secure vulnerable areas in Maluku Province has complex challenges and requires the active role of all elements of the TNI, including the center of army aviation. In this case the center of army aviation has an important role in supporting the task of the operation, especially in terms of humanitarian operations, logistical support, law enforcement, security and the transportation of personnel and military equipment. There are several factors that can influence the effectiveness and efficiency of the center of army aviation task in the region in supporting security operations in vulnerable areas in the Maluku region. Some of the challenges and obstacles faced include the geographical conditions of the islands which are separated by the ocean, bad weather, and the inability to access certain areas so that it is necessary to have supporting tools or technology and qualified human resources in mastering the technology of the main weapon system tools owned by the center of army aviation in support the basic tasks of the Indonesian Army. Therefore, increasing the availability of adequate means of transportation, increasing personnel training, and improving regional and airport infrastructure can help increase the effectiveness of the Puspenerbad TNI AD in supporting security operations in vulnerable areas in Maluku. Keywords: Military, Security, the center of army aviation , Indonesian Army.
Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia Nurhidayat; Kusuma; Arifuddin Uksan; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4759

Abstract

Abstrak Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan apparat pemerintah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Kata Kunci: Konflik, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), demokratis, perdamaian. Abstract Conflicts in Papua involving the Armed Criminal Group (KKB) and government officials are still common. Based on the results of the research, it was found that conflict resolution in the land of Papua since the Old Order regime to the Reform regime for more than fifty years in terms of conflict resolution aspects shows that the Government still tends to use a security approach which still shows insignificant results. For this reason, the Government is required to use a new approach in resolving conflicts in Papua. A new approach that accommodates the aspirations of various parties in Papua with the hope that this approach will be able to bring peace, justice and equality to the land of Papua. Learning from the past, the Government of Indonesia is required to resolve prolonged conflicts in ways that uphold democratic values, not in coercive-repressive ways. Dialogue between the Government of Indonesia and parties in Papua is expected to result in conflict resolution in the form of political recognition for indigenous Papuans, sustainable economic development, withdrawing the military, and upholding law and human rights so as to create a consensus that brings peace to the land of Papua. Keywords: Conflict, Armed Criminal Group (KKB), democracy, peace.
Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) Dian Anggraini; Arifuddin Uksan; Kusuma; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5833

Abstract

Abstrak Nationally Determined Contribution (NDC) adalah sebuah alat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini sejalan dengan hasil dari Kesepakatan Paris yang disahkan pada tanggal 12 Desember dan diakui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris terhadap Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memulai Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) melalui Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.. Metode yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Artikel ini akan menganalisa konflik lingkungan hidup pada program Food Estate di Kalimantan Tengah yang akan ditinjau dari perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam program Food Estate di kawasan hutan. Adapun artikel ini berfokus pada Program Food Estate yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen NDC karena dapat meningkatkan resiko deforestasi secara masif, ekosistem lahan gambut, musnahnya flora dan fauna karena mengonversi hutan menjadi lahan pertanian. Kata Kunci: Food Estate, Konflik Lingkungan Hidup, Nationally Determined Contribution (NDC) Abstract Nationally Determined Contributions (NDC) represent a policy instrument aimed at reducing greenhouse gas emissions. This policy aligns with the outcomes of the Paris Agreement ratified on December 12, as enshrined in Law No. 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Amidst the Covid-19 pandemic, the government launched the Food Provision Enhancement Program in Central Kalimantan Province as a National Strategic Program (NSP) through the Food Estate Development Program from 2020 to 2024. The method used is qualitative research. This article will analyze environmental conflicts in the Food Estate program in Central Kalimantan which will be reviewed from the perspective of Nationally Determined Contribution (NDC) and how policies are implemented in the Food Estate program in forest areas. This article focuses on the Food Estate Program which is considered not in accordance with NDC commitments because it can increase the risk of massive deforestation, peatland ecosystems, loss of flora and fauna due to converting forests to agricultural land. Keywords: Food Estate, Environmental Conflict, Nationally Determined Contribution (NDC)
Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa berbasis Kearifan Lokal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Andreas Gama Lusi; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5905

Abstract

Abstrak Konflik Pulau Adonara merupakan konflik lateral antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala. Konflik Agraria tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek konflik, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria secara umum diantaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk bertambah; kemiskinan. Secara spesifik, faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik terjadi karena perebutan kepemilikan lahan. Dalam artikel ini, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan bentuk metode yang membantu menggambarkan dan menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil penelitian, Konflik agraria Pulau Adonara tergambarkan dengan lumrah sebagai persaingan antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala tetapi kondisinya lebih kompleks. Adapun resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan konflik agraria batas desa di Pulau Adonara ini ialah dengan mufakat yang berupa perang tanding. Aksi ini telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi tradisi kearifan lokal yang di sepakati dan di jalankan oleh masyarakat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kata Kunci: Konflik Agraria, Resolusi, Tanah, Kearifan Lokal
Co-Authors Ahmad Ahmad Albubaroq, Hikmat Zakky ANDREAS GAMA LUSI Ari Nurhayati Budi Pramono Dian Anggraini Editha Praditya Duarte Edy Sulistyadi Eri Radityawara Hidayat Fhandy Pandey, Fhandy Gabriel Choirul Alman Haetami, Haetami Juliana Juliana Junindra Duha Kusuma M. Adnan Madjid Muhammad Habib Wicaksono Nurhidayat Prakoso, Lukman Yudho Pujo Widodo Rianto M.Si.Par Sri Murtiana Sri Sundari Sutrasna, Yudi Yanif Dwi Kuntjoro