Articles
<![CDATA[Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Penyuluhan Peduli Lingkungan Kepada Siswa Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Muhammad Rafly Apriansyah]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/dikmas.2.2.447-460.2022
<![CDATA[The problem of waste is a problem that does not stop to be discussed because it relates to the characteristics of the people in it, both lifestyle and culture. Household waste management is expected to be one of the solutions that can be done to solve this problem. The method used in this activity is a descriptive research method by trying to describe the object or subject studied in depth, broadly, and in detail. This household waste management counseling activity is expected to provide awareness to the community, especially mothers, to be able to sort out waste and use compost from the results of composting as plant fertilizer and environmental education activities to students are expected to instill love and care for the environment from an early age.Persoalan sampah merupakan masalah yang tidak ada hentinya untuk dibahas karena berhubungan dengan karakteristik masyarakat yang ada di dalamnya, baik pola hidup maupun budaya. Pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurai masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga ini diharapkan memberi kesadaran kepada masyarakat khususnya kaum ibu untuk dapat memilah sampah dan mempergunakan sampah dari hasil mengompos sebagai pupuk tanaman dan kegiatan penyuluhan lingkungan kepada siswa diharapkan menanamkan cinta dan peduli lingkungan sejak dini.]]>
<![CDATA[THE DEVELOPMENT OF A PLAYGROUND AS AN EFFORT TO REDUCE THE IMPACT OF SMARTPHONE USE ON CHILD'S MINDSET ]]>
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>;
<![CDATA[Ananda Liony Putra]]>
<![CDATA[ Community Service Journal of Indonesia Vol 3 No 1 (2021): Community Service Journal of Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Service, Health Polytechnic of Kerta Cendekia, Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36720/csji.v3i1.287
<![CDATA[Children in this millennial era cannot be separated from the use of smartphones, of course, without parental supervision, it will have an impact on the development of children's mental and psychological conditions. Excessive use of gadgets causes children to do little or even no physical activity at all, such as playing with their friends. Whereas physical activity in children affects the growth and development of children. Therefore, at the Bhayangkara University Surabaya Real Work Lecture, group 062 students took the initiative to make a playground in Tebel Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency on 22 May - 6 June 2021. The children and residents around the play area were very happy and excited to come and take advantage of these facilities. It is expected that children are more active and can socialize with their peers.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 SERTA MENGURANGI OVERCROWDED WARGA BINAAN DI LAPAS RUTAN WILAYAH JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[vera rimbawani sushanty]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i2.16368
<![CDATA[AbstrakPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan menganalisa pengaruh Peraturan Menteri tersebut terhadap Jumlah Warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.Kata Kunci: Narapidana, Asimilasi, Integrasi, Covid-19 Abstract Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 is a government policy in preventing and controlling the spread of Covid-19 that occurs in Correctional Institutions and State Detention Centers. This research was conducted to determine the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and to analyze the effect of the Ministerial Regulation on the Number of Inmates in East Java Detention Centers. The research method used in this study is a normative law research method which refers to binding laws and regulations, namely the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of Spread Covid-19.Keywords: Prisoners, Assimilation, Integration, Covid-19 ]]>
<![CDATA[A case study of informed consent in Indonesian Law Number 29, 2004 ]]>
<![CDATA[Agung Sosiawan]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>;
<![CDATA[Dian Agustin Wahjuningrum]]>;
<![CDATA[Fery Setiawan]]>
<![CDATA[ Dental Journal Vol. 56 No. 1 (2023): March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Dental Medicine, Universitas Airlangga https://fkg.unair.ac.id/en ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/j.djmkg.v56.i1.p1-6
<![CDATA[Background: Informed consent is an agreement between the doctor/the provider of medical services and the patient/the recipient of medical services. This relationship between these parties has changed from a paternalistic to a contractual relationship due to technological shifts. Doctors are obliged to notify the patient of all the risks and benefits of a procedure while respecting their autonomy by not intervening the decision-making process. This article will look at three government and academic hospitals in Surabaya, as informed consent has to be practiced in all medical settings. Purpose: This study aims to review the role of informed consent according to Law Number 29, 2004. Review: This study aims to discuss the characteristics of informed consent under Law Number 29, 2004, because there are too few articles addressing this issue. It also explains the roles of the patient and the doctor/dentist in informed consent according to this piece of legislation. Conclusion: According to Article 184, informed consent provides vital evidence that can be used to hold doctors and dentists legally accountable because it contains information about standard operating procedures (SOPs) that medical professionals are legally required to follow. Guidelines for informed consent are given in Law Number 29, 2004, Article 45, paragraph 2.]]>
<![CDATA[TELAAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ernawati Huroiroh]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGISIA Vol 14 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58350/leg.v14i2.198
<![CDATA[Filsafat hukum memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yang digali dan di telusuri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Filsafat hukum mencoba mengkaji bahwa hukum memiliki tujuan-tujuan yang harus di capai sebagai suatu sebab di bentuknya suatu norma hokum, sehingga dalam proses pembuatan produk hukum haruslah bertujuan untuk memberikan dan menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat hukum dalam menganalisis tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) yang melihat kemudian di analisis mengenai peranan filsafat hukum dalam sejarah perkembangan filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum di indonesia ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum di indonesia harus dilaksanakan secara kontekstual dan kasuistik sehingga tujuan hukum dapat diterapkan sesuai kasus hukum yang terjadi, namun begitu pula dengan pembuat undang-undang harus tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA ]]>
<![CDATA[Aldy Putu Nagendra]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Tata Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas penerapan e-tilang khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sejak diberlakukannya sampai dengan tahun 2020 berdasarkan sumber bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan peraturan pelaksana lainnya. Adapun fokus masalah ditujukan pada bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengumpulan sumber data dan peraturan melalui wawancara dan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan dilihat dari dampak turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun bersangkutan sebagaimana dalam periode penelitian yang dilakukan.. Kata Kunci: e-Tilang, Efektivitas, Polrestabes Surabaya.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Kelalaian Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Yurike Andam Sari]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v3i2.930
<![CDATA[tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak. Akta jual beli tanah adalah Kejahatan carding di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Pembuatan akta adalah suatu proses pembuatan bukti tertulis yang sengaja dibuat tentang perbuatan hukum akta yang menunjukan suatu perbuatan hukum tentang jual beli tanah yang mampu dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah berlangsungnya suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta jual beli tanah karena kelalaiannya yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 lain- lain. Membahas mengenai tanggung gugat maka membahas pula mengenai ganti rugi yang memiliki persamaan dengan arti ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Pentingnya mengetahui pengertian dari perbuatan melanggar hukum agar dapat mengetahui pula akibat dari perbuatan melanggar hukum. Dalam arti sempit menurut Undang-undang yang yang mengarah pada suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan ketika akan menuntut ganti kerugian, meskipun ada perbuatan yang diwajibkan secara moral seseorang tidak bisa menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum untuk dijadikan suatu alasan. Keywords: PPAT, Tanggung Gugat, Akta Jual Beli Tanah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET DALAM JASA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JNE WILAYAH KEDIRI ]]>
<![CDATA[Ali Ma'ruf]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.445 KB)
<![CDATA[Di era digital saat ini, bisnis yang berpeluang bagus adalah bidang jasa ekspedisi. Salah satunya PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah salah satu perusahaan ekspedisi barang milik swasta yang mempunyai banyak pelanggan. Adanya hubungan antara penyedia layanan pengiriman barang dan pengguna jasanya terkadang terdapat permasalahan seperti kehilangan barang yang dialami konsumen. Akibatnya konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu paket kiriman terkirim sampai tujuan. Dengtan adanya hal ini diperlukan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha kepda konsumen sebagai pengguna jasa ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah penelitian empiris normatif. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa dan perlindungan hukum bagi konsumen atas kehilangan barang dengan studi kasus di PT. JNE cabang Kediri. Pendekatan statute approach digunakan untuk mendapatkan aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen di PT. JNE Kediri. Berdasarkan aturan hukum terhadap perlindungan konsumen tertulis dalam KUHPer, KUHD, UU Pos dan UU Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan paket selama proses pengiriman sampai tujuan. Apabila paket hilang, maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi kerugian untuk konsumen. Ganti rugi yang diberikan dengan mengganti sesuai paket kiriman yang hilang atau berupa uang yang nimonalnya sama dengan paket kiriman yang hilang. PT. JNE Kediri sangat mengutamakan kepentingan konsumen, terutama dalam kasus kehilangan paket dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menempuh jalur negosiasi. Sebagai pelaku usaha, PT. JNE wajib menanggung kehilangan paket kiriman akibat kelalaian atau kesalahan dengan memberikan kompensasi berupa penggantian kerugian sampai dengan 10 kali dari nilai biaya pengiriman jika paket kiriman tidak diasuransikan, jika paket diasuransikan maka besarnya ganti rugi yang diberikan sesuai nominal kiriman yang diasuransikan.]]>
<![CDATA[Legal Protection and Liability of Business Actors for Lost Packages in Freight Forwarding Services Through PT. JNE Kediri Region ]]>
<![CDATA[MA'RUF, ALI]]>;
<![CDATA[SUSHANTY, VERA RIMBAWANI]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v10i2.175
<![CDATA[AbstractIn the current digital era, a business that has a good opportunity is the field of expeditionservices. PT. Tiki Lintas Nugraha Ekakurir (JNE) is a privately owned freight forwardingcompany that has many customers. There is a relationship between the delivery serviceprovider and the service user, sometimes there are problems such as loss of goods experiencedby consumers. As a result, consumers do not get their rights, namely the package sent to thedestination. With this, legal protection and the responsibility of business actors are needed toconsumers as users of expedition services.The research method used in solving this problem is normative empirical research. Bymaking direct observations of the liability of service providers and legal protection forconsumers for the loss of goods with a case study at PT. JNE Kediri branch. The statuteapproach is used to obtain legal rules that guarantee legal protection for consumers at PT. JNEKediri.Based on the legal rules for consumer protection written in the Criminal Code, theCommercial Code, the Postal Law and the Consumer Protection Law, it is stated that businessactors have an obligation to maintain the security of packages during the delivery process totheir destination. If the package is lost, the business actor is obliged to compensate theconsumer for the loss. Compensation given by replacing according to the lost package or in theform of money whose nominal value is the same as the lost package. PT. JNE Kediri prioritizesthe interests of consumers, especially in the case of lost packages and seeks a family settlementby taking the negotiation route. As a business actor PT. JNE is obliged to bear the loss of thepackage due to negligence or error by providing compensation in the form of compensation upto 10 times the value of the shipping cost if the package is not insured.]]>
<![CDATA[Legal Accountability of Medical Personnel in Installation and Removal of Ventilators in Patient Life Support Efforts in the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Sushanty, Vera Rimbawani]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v11i2.232
<![CDATA[AbstractThis research was conducted to determine the legal basis for management in the decision-making process for installing and releasing ventilator use in critical patients during the COVID-19 pandemic. In addition, to find out the legal responsibility for installing and removing the use of ventilators in critical patients during the COVID-19 pandemic by medical personnel. The research method used is juridical normative or doctrinal legal research based on a statutory approach and a conceptual approach. This research uses legal material collection techniques based on document studies or library materials. Data collection in this research is done by analyzing it based on data, theory, and other references from the existing literature. The findings show that the legal basis of management in the decision-making process for installing and releasing the use of ventilators in critical patients during the COVID-19 pandemic refers to the provisions of Chapter 3 Articles 14 and 15 of Permenkes No. Chapter 4 Article 16 Permenkes No. 290 of 2008; and Chapter 5 Article 18 Permenkes RI Number 290 of 2008 concerning rejection of medical action, which can be done by a patient and or his / her closest family after receiving an explanation of the medical action to be performed. The legal responsibility for installing and removing ventilators for critical patients during the COVID-19 pandemic by medical personnel is based on the provisions of the Indonesian Medical Council, KODEKI, and the Medical Practice Law that medical actions are carried out without the patient's consent, so they may be subject to sanctions. ]]>
