Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Pengelolaan Dan Perencanaan Keuangan Desa Tahun 2023 (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) Rachmat Pramukty; Arfian Arfian; Gatot Efrianto; Bambang Rudiansyah; Yusef Wandy; Heru Irianto; Vera Rimbawani Sushanty; Satrio Waliyudin Azhar; Belva Yulivio Estiawan; Muhammad Kamil Hafidzi; Manarul Hidayat; Salsabila Putri Azzahra; Ananda Intan Fadhilah Yahya; Akmal Hidayatullah; Al Fachri Nurfath; Denisa Ramadhanty; Lala Intan Nurcahyani; Ade Armeita; Birkham Pahmi Safaat; Anyeu Riandini; Fauzi Maulana Yusuf; Yudi Nurahim; Annisa Septi Rahayu Salsabila; Fajar Wira Warhana; Firiyal Luthfi Syihab; Raafi Catur Wahyudianto; Daffa Satrio Wibowo; Alif Fito Dermawan; Aulia Rohman Malau; Fifi Nur Alfianti; Vella Dwi Anggraini; Betris Kristin Sosor Ambar Wati Sitorus
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 4 (2023): Special Issue (December 2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/r5r3ay09

Abstract

The level of responsibility in planning and managing village finances. The method used in this research is qualitative, with data collection carried out through interviews, observation and document analysis. The research results show that the Sekarwangi village office has implemented special actions to increase the accountability of village financial planning, such as implementing a village financial information system and attracting active community participation in the planning process. However, this study also identified a number of obstacles faced by village level offices in achieving harmonious accountability, such as limited human resources and limited technology. Therefore, this research provides suggestions for increasing the accountability of village-level financial planning, including human resource training and improving technological infrastructure. This study provides valuable insight into the efforts of the Sekarwangi Village Office in realizing harmonization of accountability in village financial planning, which can be a basis for further improvements in village financial management, not only in Sekarwangi Village but also in all villages.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET DALAM JASA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JNE WILAYAH KEDIRI Ali Ma'ruf; Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital saat ini, bisnis yang berpeluang bagus adalah bidang jasa ekspedisi. Salah satunya PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah salah satu perusahaan ekspedisi barang milik swasta yang mempunyai banyak pelanggan. Adanya hubungan antara penyedia layanan pengiriman barang dan pengguna jasanya terkadang terdapat permasalahan seperti kehilangan barang yang dialami konsumen. Akibatnya konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu paket kiriman terkirim sampai tujuan. Dengtan adanya hal ini diperlukan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha kepda konsumen sebagai pengguna jasa ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah penelitian empiris normatif. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa dan perlindungan hukum bagi konsumen atas kehilangan barang dengan studi kasus di PT. JNE cabang Kediri. Pendekatan statute approach digunakan untuk mendapatkan aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen di PT. JNE Kediri. Berdasarkan aturan hukum terhadap perlindungan konsumen tertulis dalam KUHPer, KUHD, UU Pos dan UU Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan paket selama proses pengiriman sampai tujuan. Apabila paket hilang, maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi kerugian untuk konsumen. Ganti rugi yang diberikan dengan mengganti sesuai paket kiriman yang hilang atau berupa uang yang nimonalnya sama dengan paket kiriman yang hilang. PT. JNE Kediri sangat mengutamakan kepentingan konsumen, terutama dalam kasus kehilangan paket dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menempuh jalur negosiasi. Sebagai pelaku usaha, PT. JNE wajib menanggung kehilangan paket kiriman akibat kelalaian atau kesalahan dengan memberikan kompensasi berupa penggantian kerugian sampai dengan 10 kali dari nilai biaya pengiriman jika paket kiriman tidak diasuransikan, jika paket diasuransikan maka besarnya ganti rugi yang diberikan sesuai nominal kiriman yang diasuransikan.