Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian IPTEKS International Journal of Demos Jurnal Hibrul Ulama AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ragam Pengabdian
Wiwin Ariesta
Universitas Merdeka Pasuruan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberlakuan Living Law pada Masyarakat Bromo Tengger Semeru di Wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan berdasarkan Jangkauan Asas Legalitas KUHP Nasional Wiwin Ariesta; Ahmad Sukron; Khansa Kamila Aurelia Putri
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/q64x0302

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), effective in January 2026, introduces the recognition of “Living Law” under Article 2, marking a significant shift from the colonial legacy of the previous code. This recognition has sparked debate among legal scholars, particularly regarding its potential inconsistency with the long-established principle of legality. Although the 1945 Constitution and Law Number 6 of 2014 on Villages acknowledge customary law communities, formal recognition by the state remains a prerequisite for exercising customary justice. This study examines the application of Living Law within the Tengger Bromo Semeru community in Tosari District, Pasuruan Regency, which strongly upholds its customary norms. Employing a normative juridical method supported by empirical approaches, this research analyzes both current practices and future implementation post-KUHP Baru. The findings reveal that the application of Living Law is strictly limited by ideological, human rights, formal, territorial, justice, and sanction boundaries. Notably, formal limitations require the codification of customary norms into regional regulations (Perda) to ensure legal certainty. Without such codification, customary sanctions risk being deemed unlawful, thereby undermining their legitimacy within the national legal system while emphasizing the necessity of state recognition and legal integration
Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Studi Di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Danang Priyombodo; Istijab Istijab; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.185

Abstract

Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang memiliki potensi ekonomi untuk pertanian dan budidaya perairan, serta kegiatan industri yang terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan lahan baru. Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan peraturan dasar, yang secara garis besar hanya mengatur pokok-pokok atau persoalan-persoalan pokok saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam pokok-pokok pertanian, Undang-undang 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum seperti putusan pengadilan dan teori-teorinya. Keadaan kepastian hukum kepemilikan tanah memerlukan pendaftaran tanah dan memperoleh izin langsung dari pejabat pemerintah khususnya kepala kantor pertanahan setempat untuk memberikan tanda batas yang jelas tanpa campur tangan pihak manapun dan membayar kompensasi pendapatan. Meminta kepada kantor bendahara desa untuk mengeluarkan bukti tertulis dari perangkat desa setempat mengenai pengelolaan tanah tersebut. Berikutnya adalah upaya memperoleh perlimdungan terhadap tanah dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang memberikan kemudahan bagi pemegang hak atas tanah untuk menunjukan haknya atas tanah yang dikelolanya
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Achmad Rofiq; Ronny Winarno; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.264

Abstract

Perkembangan internet saat ini membuat akses perdagangan menjadi serba mudah karena tidak perlu datang ke penjual cukup lewat smartphone maupun komputer, e-commerce, yang sekarang dikenal sebagai bisnis secara daring. Tidak hanya lewat aplikasi E-commerce, media sosial instagram marak digunakan sebagai tempat jualan yang dikenal dengan istilah social commerce. Pada fakta hukum dilapangan sering kali muncul permasalahan hukum terkait berbelanja online ini, Contohnya seperti barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak atau cacat, hingga keterlambatan pengiriman. Tentu hal ini harus ada perangkat hukum yang mengatur permasalahan ini. Merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang intinya setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak yang mengelola sistem elektronik atau teknologi informasi berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan pasti membutuhkan proses dan biaya besar sehingga perlu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Oleh karena itu penelitian ini, akan memberikan pemahaman mendalam tentang unsur-unsur Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 serta penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
PERAN BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Wijaya Tri Marta; Merdian Engge Doku Bani; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) perguruan tinggi, khususnya BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, dalam memberikan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat kurang mampu secara pro bono. Melalui metode pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari refleksi laporan magang penanganan kasus nyata, ditemukan adanya kesenjangan antara teori hukum normatif (das sollen) dan implementasi sosiologis di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKBH berperan efektif sebagai jembatan keadilan melalui dua jalur utama: non-litigasi (Alternative Dispute Resolution/ADR seperti negosiasi dan mediasi) serta pendampingan litigasi dari hulu ke hilir. Selain berkontribusi pada perlindungan hak-hak pencari keadilan yang termarginalisasi, keberadaan BKBH terbukti menjadi laboratorium klinis hukum yang vital dalam mentransformasi mahasiswa hukum menjadi praktisi yang memiliki kompetensi problem solving, kemahiran litigasi, dan integritas moral.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUT ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM NON-TRAYEK M. Fiqih Saputra Saputra; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkut orang dengan kendaraan bermotor umum non-trayek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini mengkaji dan membedah bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada penyedia jasa angkut atas risiko kerugian material maupun immaterial yang dialami penumpang dengan mengintegrasikan telaah literatur dari artikel-artikel penelitian terdahulu. Perkembangan pesat moda transportasi non-trayek, terutama yang bertransformasi ke arah digital melalui fasilitas perusahaan aplikator, memicu kompleksitas hubungan hukum keperdataan yang asimetris. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan pendekatan rugulasi dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum secara preventif bagi penumpang belum diimplementasikan secara maksimal, disebabkan oleh banyaknya penggunaan klausul eksonerasi sepihak dalam kontrak standar elektronik yang merugikan hak konsumen dalam hal kompensasi. Dalam konteks represif, tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan angkutan non-trayek didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang menganggap bersalah hingga terbukti tidak bersalah serta tanggung jawab tanpa syarat.. Namun, dalam tataran implementasi, posisi tawar konsumen yang lemah serta ambiguitas status hukum perusahaan aplikator sebagai penyedia teknologi telemastika sering kali menghambat pemenuhan hak restitusi penumpang saat terjadi kerugian atau kecelakaan.
STRATEGI TRANSFORMASI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH TUNTAS DI KOTA PASURUAN Wiwin Ariesta; Mochammad Machfudz
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.278

Abstract

Kota Pasuruan memiliki karakteristik geografis sebagai compact city berbasis perlintasan strategis koridor Surabaya–Malang–Probolinggo, namun dihadapkan pada keterbatasan ruang daratan dan meningkatnya volume sampah harian. Pola pengelolaan sampah konvensional dengan metode kumpul-angkut-buang tidak lagi relevan dan memicu kedaruratan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tuntas yang diinisiasi oleh DPRD Kota Pasuruan Tahun 2026 melalui Propemperda. Selain itu juga untuk membedah fleksibilitas mekanisme perubahan propemperda dalam merespons dinamika regulasi nasional dan kebutuhan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang ditunjang dengan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas memegang peran kunci dalam mentransformasi pengelolaan sampah dari pendekatan linear menjadi sirkular, mencakup pengaturan dari skala rumah tangga hingga industri, perumusan tarif retribusi berkeadilan untuk pendapatan asli daerah (PAD), serta digitalisasi operasional tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu, penyelarasan Propemperda yang adaptif menjadi prasyarat mutlak agar kepastian hukum dan tata kelola pelayanan publik berkelanjutan dapat terwujud di Kota Pasuruan.
Co-Authors Achmad Rofiq Ahmad Sukron Ahmad Sukron Ali Husni Billy M Syinwani Cakranegara, Pandu Adi Danang Priyombodo Dwi Budiarti Firdaus Nur Ramadhan Fitrani Amin Istijab Istijab Joko Joko Khansa Kamila Aurelia Putri Kiki Hadi Wirantno M. Fiqih Saputra Saputra Merdian Engge Doku Bani Mochammad Machfudz Muhammad Choirul Anam Muhammad Mashuri Muhammad Rosyid Arridho Muhhamad Mashuri Nabila Dwi Elsa Pratiwi Virdayanti Restu Tri Febriana Robby Patty Nurrani Pambudi Ronny Winarno Salamatul Maulidiyah Sigit Tri Buwono Sudarso Sudarso Syavira Dwi Puspasari Tuti Tuti Vila Savira Wahyu Sasi Kirani Wijaya Tri Marta Winarno, Ronny Yudhia Ismail Yudhia Ismail Zahrotul Ula