Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19 Wijayanti, Maya Eka; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.42409

Abstract

ABSTRACTThe Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to provide legal certainty for land ownership across Indonesia. This study evaluates the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 6 of 2018 and Presidential Instruction Number 2 of 2018 during the COVID-19 pandemic. Using a normative juridical approach with secondary data, the study reveals two key challenges. First, limited committee resources, including surveyors, hindered the achievement of targets. Second, data collection required door-to-door visits due to gathering restrictions, while PTSL mandates simultaneous implementation at the village/ward level. These issues delayed the program and prevented it from meeting its objectives as outlined in the presidential instruction.Keywords: Implementation; PTSL; COVID-19ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 di masa pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PTSL agar sesuai target serta memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hambatan utama. Pertama, keterbatasan jumlah panitia, termasuk petugas pengukuran, menyebabkan target tidak tercapai. Kedua, pengambilan data dilakukan door-to-door karena larangan berkumpul, sedangkan PTSL memerlukan pelaksanaan serentak di desa/kelurahan. Kondisi ini menghambat pelaksanaan PTSL sesuai instruksi presiden.Kata Kunci: Implementasi; PTSL; COVID-19
Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Ulfa, Maria; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.65865

Abstract

ABSTRACT The role of the Notary is crucial as they are authorized to create authentic deeds, thereby maintaining legal certainty and protecting the parties in fiduciary transactions. This research aims to explore the role of Notaries in safeguarding legal certainty and the rights of parties involved in such transactions. Using normative legal research methods, the study reveals that Notaries are essential in ensuring legal certainty by drafting, validating, and authenticating fiduciary deeds, while also verifying the identities and authorities of the involved parties. Despite challenges like false documents and insufficient information, Notaries remain responsible for protecting the rights of debtors and creditors, thus serving as integral guardians of legal certainty in these transactions.Keywords: Notary; Legal Certainty; Fiduciary TransactionsABSTRAKPeran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Notaris menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan krusial dalam menjaga kepastian hukum transaksi fidusia dengan menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, serta melakukan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi, Notaris tetap bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur, sehingga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum yang integral dalam transaksi tersebut.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Transaksi Fidusia
Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL Kurnia, Yuniva; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.53742

Abstract

ABSTRACKThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL.