Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.357

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ilmu Administrasi Publik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Islamic Business and Management Review Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA) Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Qawwam

Asrai Maros

Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

Author-ID : 4199339

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KELURAHAN MANGGIS KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo) Nanang Al Hidayat; Asrai Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2021): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di antaranya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur IMB, kebanyakan masyarakat yang belum memiliki IMB tetapi sudah membangun, kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, pentingnya pelayanan, pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang ada untuk berjalannya proses pelaksanaan IMB sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dan Seluruh PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Sedangkan Unit analisis dalam Penelitian ini berjumlah 13 orang teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah menerapkan pelaksanaan pemberian IMB berdasarkan pada prosedur teknis yang telah ditetapkan, dikarenakan kendala-kendala yang ada maka Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan maksimal. Namun untuk mengatasi kendala tersebut maka Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan tata kelola, pengawasan dan pengendalian, Pemerintaah yang baik berorientasi pada Pelayanan Publik, melakukan pembinaan SDM dalam bekerja sama untuk pembangunan yang berbasis lingkungan, dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yang tentunya mendukung berjalannya Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara efisien.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG BUNGO (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo) Asra'i Maros; Nanang Al Hidayat
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2019): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air sungai merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten melalui instansi lingkungan hidup.Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang KSDA memiliki tugas pelaksanaan, pengatur dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bungo dalam hal ini khususnya sungai Batang Bungo. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo serta ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PANJANG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO Asrai Maros; Joko Sunaryo; Ha Esdhona
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2020): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat top down sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (voice), untuk penyampaian pedapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pedapat secara Pewakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

PENDAMPINGAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE PADA MASYARAKAT DESA SEKANCING KECAMATAN TIANG PUMPUNG KABUPATEN MERANGIN JAMBI Ade Sofa; Nanang Al Hidayat; Nanik Istianingsih; Asra’i Maros; Joko Susanto; Yasmir Yasmir; Fina Afriany; Joko Sunaryo; Feri Antoni
Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i1.9661

Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kampung Restorative Justice di Provinsi Jambi. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pendampingan sistem restorative justice kepada masyarakat Desa Sekancing. Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sekancing perihal restorative justice. Metode pendampingan berupa penyampaian materi secara tatap muka disertai diskusi dan tanya jawab. Hasil setelah mengikuti pendampingan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa perihal restorative justice. Pendampingan masyarakat Desa Sekancing oleh tim pengabdian dilanjutkan dengan pemberian konsultasi dan pendampingan langsung apabila dibutuhkan warga Desa Sekancing dalam menyelesaikan perkara pidana di lingkungan desa melalui restorative justice.

FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PANJANG Asra'i Maros Asra'i Maros
Simposium Nasional Mulitidisiplin (SinaMu) Vol 2 (2020): Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

AbstrakJumlah dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang, pembangunan terkesan asal-asalan, tidak tepat sasaran serta tidak berdayaguna bagi masyarakat. Hasil survei di ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hambatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang. Hasil penelitian, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pertama faktor internal, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpastisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan kedua faktor ekternal, yaitu berkaitan dengan peran steakholder dalam hal ini Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksankan di Dusun Teluk Panjang terkesan tidak partisipatif dan bersifat top down. Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan, Desa, Faktor Penghambat

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DALAM PEMBERDAYAAN PASAR BUNGUR KABUPATEN BUNGO Nanang Al Hidayat; Joko Sunaryo; Burhanuddin Burhanuddin; Feri Antoni; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56957/jsr.v7i1.249

Fenomena dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo terhadap para pedagang, Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Bungur Kabupaten Bungo, Tidak adanya pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pasar dan pedagang dipasar Bungur Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis pengelolaan pasar dalam pemberdayaan Pasar Bungur di Kabupaten Bungo. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Kabupaten Bungo, seluruh pedagang di pasar tradisional di pasar Bungur Kabupaten Bungo dan seluruh pembeli di Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan pasar Bungur Muara Bungo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pembinaan terhadap pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di di dalamnya sudah berjalan namun masih ada beberapa kendala.

EFEKTIVITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT RIMBO BUJANG UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI Asra'i Maros; Nanang Al Hidayat; Burhanuddin Burhanuddin; Irna Nanda Ardianti
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56957/jsr.v7i2.271

Pelayanan administratif di Kantor Camat Rimbo Bujang ditemukan fenomena waktu pelayanan untuk permohonan berkas surat pindah penduduk yang diindikasikan belum sesuai dengan SOP nomor 516/04/RBJ/2019 yaitu 19 menit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana, apa hambatan serta upaya dalam mengefektifkan pelayanan administratif di Kantor Camat Rimbo ??Bujang. Metode? yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian ?deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasinya seluruh aparatur di Kantor Camat Rimbo Bujang dan masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang dengan teknik penarikan sampel purpossive sampling dan insidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukan pelayanan adminisitratif di Kantor Camat Rimbo Bujang dalam hal ini khusus terkait dengan permohonan berkas surat pindah ??penduduk belum efektif di antaranya 1). Sumber daya manusia yang belum mampu mencapai hasil kinerja yang maksimal, dana yang tidak dianggarkan untuk meningkatkan kinerja SDM, serta sarana dan prasarana berupa ruang tunggu yang belum tersedia dengan baik. 2). Batas waktu pelayanan masih ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh SOP. 3). Tata cara (prosedur) pelayanan yang belum sesuai dengan SOP.

The Implementation of National Police Assesment Center in Encouraging Open Career Promotion Albertus Recky Robertho; Asra’i Maros; Nanang Al Hidayat
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i2.23962

The competency of Indonesian National Police human resource is believed as the main factor in determining the successful of Indonesian National Police organization. Now, Indonesian National Police has been conducting an opening of career promotion program which one of the stages is use Assessment Center to examine managerial competencies. This research aims to analyze the policy and the impact of Assessment Center implementation in encouraging the opening of career promotion. The researcher used qualitative approach by applying observation, interview, and documents study as the data collecting techniques. The result of this research is the policy of implementing the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion, in a narrow sense, has been done well although it hasn’t been done yet entirely. In a broad sense, the implementation of the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion has not been succeed and have not had positive impact. This could happen for the Indonesian National Police as a bureaucracy organization, does not have the capacity of organization as the bureaucracy’s breadwinner, in which involves: organization structure; work mechanism; human resources; financial support and needed resources. Those four elements are still not able to optimize the condition and encourage each other.

Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bungo dalam Menampung Aspirasi Masyarakat pada Periode 2014-2019 Maros, Asra'i
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 4 No 2 (2018): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Shelter aspirations of the people is an obligation for every member of the board of the ordinary and routine executed by board members during session breaks to meet their constituents, and this activity is known as the recess. Objective is to describe the performance of Bungo Regency period 2014-2019 for shelter aspirations of the people and to analyze the factors supporting and inhibiting performance Bungo Regency period 2014-2019 for shelter aspirations of the people. Measuring the performance of parliaments in holding aspirations of the people rated of the three indicators of accountability, responsiveness and effectiveness. The method used is descriptive qualitative. The results showed performance Bungo Regency period 2014-2019 in accommodating the aspirations of the people who carried on the recess is not maximized implemented, can be seen from the level of accountability is still low due to the overall aspirations of the community yet Bungo successfully accommodated by board members. Responsiveness is also low because the institutions have not been able to respond to the needs of the board and creating a development which according to community needs. And the effectiveness is still low, due to the quantity recess has not been implemented three times in one year and has not 100% member of the board agenda recess as well as the quality has not been effective because it has not the appropriate procedure. Factors inhibiting performance Bungo Regency in accommodating the aspirations of the community include external environmental factors such as social, cultural and political communities where levels of public education is still low, society has less support, and low awareness of the political community. On the internal factors of employees, affected by the lack of knowledge, experience and competence of some members of the board. At the organizations internal environmental factors such as the elements leadership council institutions judged to be disciplined and not expressly impose sanctions and disbursement procedures recess operational funds that have not been effective. Recommendations board members should be more active mensosialiasikan activity recess through print media or social media, there needs to be "Local Office / Home Aspirations", need training to board members for communication, needs improvement disbursement procedures operational funds recess, and leaders of the board should be more disciplined and firm in sanctioning.

I IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN BAGI SUKU ANAK DALAM Sofa, Ade; Mawarni, Ega; Maros, Asra'i
Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v7i1.175

The purpose of this study was to find out about the implementation of the 9-year Compulsory Education Program in Kelukup Hamlet, Dwi Karya Bhakti Village, Pelepat District, Bungo Regency, Jambi. The research method uses a qualitative-descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the compulsory education program has been carried out quite well but has not yet achieved satisfactory results. Socialization regarding the importance of participating in the program has been conveyed to SAD residents through related parties. Non-governmental organizations play the most crucial role, namely as coaches, supervisors, assistants, and facilitators in every educational activity for the children of the Suku Anak Dalam. There are internal barriers from the SAD community to accepting the program, namely their suspicious attitude, strong customs and traditions, lack of gender equality, shyness and low self-esteem of children, and difficulties in paying for children's school needs. These obstacles were overcome by continuing to provide direction, understanding, and motivation to the SAD community regarding compulsory education, efforts by teachers to visit from door to door to pick up students to study, and efforts to provide scholarships for SAD children in need. Keywords: Implementation, Compulsory Education, Suku Anak Dalam.

Co-Authors Abu Bakar Ade Sofa Afriany, Fina Aisyah Aisyah Aisyah Aisyah Albertus Recky Robertho Ariyanto M Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Elsyra, Nova Fajar Ifan Dolly Feri Antoni Feri Antoni H, Hasdani Ha Esdhona Hafid Zakariya Hasdani, Hasdani Hasdani, Hasdani Hidayat, Nanang Al Irna Nanda Ardianti Istianingsih, Nanik Joko Sunaryo Joko Sunaryo Joko Sunaryo, Joko Joko Susanto Mardansyah . Mawarni, Ega Nanik Istianingsih Nanik Istianingsih Poiran Poiran Rianto Rianto Susriyanti, Susriyanti Yasmir, Yasmir Zulkifli Zulkifli Zulkifli

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search