Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.249

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ilmu Administrasi Publik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Islamic Business and Management Review Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA) Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Qawwam

Asrai Maros

Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

Author-ID : 4199339

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Analisis Pengamanan dan Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo) Asrai Maros; Hasdani Hasdani; Hafid Zakariya
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.214

The purpose of this research is to analyze the security and distribution of village cash land based on the regulation of sapta mulia village, The research method used is an empirical juridical method the results of the research show that the safeguard and utilization has not been running in accordance with Sapta Mulia Village Regulation No. 14 of 2017. For administrative safeguards it was found that the village land assets did not yet fully have documents or archives supporting the legitimate administration, for the protection of the land law the village was new in the form of a land deed and did not have a valid land certificate of ownership, and for physical security it was found that no attempt to install a placemark or peg and name board ownership of the village's land assets made vulnerable to claims by other parties. On the utilization side such as the utilization of land in the form of leases, it was found that for the leasing of the village land was not done in writing and it was still found that many communities had expired their leases but they did not renew the lease. For the utilization of land in the form of borrowed use, it was found that for the loan of use has not been implemented at all, while for the utilization of land in the form of cooperation, it was found that there has been no cooperation in engaging other parties to manage the land, and researchers assessed the Sapta Mulia Village Government in creating cooperation with third parties seemed lacking initiative and innovation so that the land could not be utilized as it should be.

PENERAPAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SECARA DEMOKRATIS DI DESA GIRI PURNO KABUPATEN TEBO Mardansyah Mardansyah; Zulkifli Zulkifli; Asra’i Maros
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i2.2022.427-437

Penelitian ini tentang mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tebo nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana dalam pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatan belum berjalan sesuai peraturan daerah tersebut pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa “ pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih” tetapi kenyataannya belum. Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa “ pemilihan langsung anggota BPD seharusnya dilakukan masyarakat yang mempuntai hak pilih”, kenyataannya tidak semua masyarakat diberikan undangan dan hak untuk memilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari informasi sedalam-dalamnya bagaimana penerepan mekanisme pengisian keanggotaan BPD secara demokrastis pada Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif denga pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Panitia Pemilihan BPD serta anggota BPD terpilih dan masyarakat Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dengan sampel berjumlah 14 orang yang ditentukan dengan tekhnik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan sesuai peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Giri Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo yaitu Komunikasi yang tidak maksimal dalam persiapan pemilihan antara Pemerintah Desa dan panitia pelaksanaan pemilihan BPD.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo) Nanang Al Hidayat; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 2 (2019): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebjijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensive) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2.Hasil penelitian menujukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

ANALISIS KINERJA PEGAWAI HONORER TERHADAP PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah) Nanang Al Hidayat; Asra'i Maros; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2019): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Berdasarkan pengamatan penyelesaian administrasi perkantoran yang dilakukan oleh pegawai honorer belum optimal, dapat dilihat dari kurangnya pembinaan dilakukan oleh PNS atasannya masing-masing; Terlalu banyaknya pegawai honorer dibandingkan dengan ketersediaan pekerjaan rutinitas; Perekrutan pegawai honorer tidak memiliki keahlian pada bidang administrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Seluruh Karyawan Badan Pengeloaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Bungo. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi. Sumber data data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan kinerja pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kinerja Pegawai Honorer Terhadap Penyelesaian Administrasi Perkantoran yaitu kurang aktifnya Pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran, kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kurangnya pembinaan yang dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran pegawai kerja honorer dalam penerapan tugas pokok dan fungsi, meningkatkkan kesadaran pegawai honorer serta dukungan atasan dan meningkatkan pembinaan kepada pegawai honorer terhadap pemahaman kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai honorer.

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Emergency Exit Di Perkantoran Kabupaten Bungo Nanang Al Hidayat; Hasdani Hasdani; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Salah satu sistem keamanan yang perlu diperhatikan adalah Emergency Exit? (jalur evakuasi darurat).? Emergency? Exit? sangat? penting,? karena? ketika terjadi keadaan darurat yang terjadi secara tiba ? tiba pada suatu gedung, maka hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan ialah metode? penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi? dalam penelitian ini meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten?? Bungo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan? masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah sebanyak 7 orang. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, yakni dengan cara : Melihat fasilitas bangunan gedung, Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah : Bangunan Perkantoran Lama (kuno), Gedung Swasta. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan? Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait, Memberi peringatan kepada yang melanggar.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin) Nanang Al Hidayat; Asrai Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 2 (2021): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Penelitian dilakukan melalui pendekatan Kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian? ?menunjukan guna menghindari perselisihan baik pengusaha maupun pekerja harus menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan undang-undang dan Perjanjian Kerja yang berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara mediasi dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah dan mufakat serta memberikan saran berupa anjuran dan risalah. Beberapa faktor pendorong dalam penyelesaian ini adalah adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedua pihak yang masih mengedepankan emosinya.

Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Listrik Negara Dalam Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan Fajar Ifan Dolly; Asra'i Maros; Ade Sofa; Aisyah Aisyah
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi penelitian adalah manajer dan kepala teknisi PT. PLN, Kepala Bappeda dan Kepala Sarana dan Prasarana, sedangkan sampel diambil sebanyak delapan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan secara teori telah berjalan dengan baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena masih ada desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih ada masyarakat yang belum listrik. Hambatan yang dihadapi Bappeda adalah tidak memiliki kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik pedesaan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN adalah PLN berharap pemerintah untuk menegaskan kebijakan pembebasan lahan, kurangnya sosialisasi oleh PLN, kepadatan penduduk yang rendah dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PLN adalah untuk meningkatkan standar peraturan untuk persiapan, pengelolaan, pengawasan, dan prosedur untuk penyediaan jaringan listrik pedesaan, dana desa, untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur pengadaan jaringan listrik pedesaan dan desa yang belum didukung oleh listrik.

PENGELOLAAN DANA DUSUN TAHUN 2019 DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DUSUN Nanang Al Hidayat; Asra'i Maros; Hasdani Hasdani
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2022): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ada indikasi dalam beberapa tahun terakhir aparatur pemerintahan dusun belum begitu memahami pengelolaan dana dusun di Dusun Air Gemuruh khususnya tahun 2019, dalam proses penganggaran pelaksanaan dana dusun tahun 2019, ada indikasi belum secara penuh melibatkan unsur masyarakat dan ada indikasi masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah dusun dalam pengelolaan dana dusun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan, hambatan, dan upaya pemerintah Dusun air gemuruh dalam mengelola dana dusun guna meningkatkan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparatur pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, BPD dan tokoh masyarakat. Sampel berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana dusun tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar.

Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Mengikuti Sosialisasi Tax Amnesti Guna Mendukung Tertib Pajak ( Studi Di Desa Karya Harapan Mukti KecamatanPelepat Ilir ) Nanang Al Hidayat; Asrai Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2020): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Tax Amnesty guna mendukung tertib pajak, kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan di Desa Karya Harapan Mukti agar menjadi masyarakat yang tertib pajak. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Desa Karya Harapan Mukti dengan sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari masyarakat wajib pajak, Ketua KUD, Rio serta perangkat Desa. Hasil penelitian bahwa kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi masih rendah terbukti dengan adanya target yang ingin dicapai pemerintah dalam mengikuti sosialisasi yaitu sebanyak 20% dari jumlah 1025 wajib pajak akan tetapi yang mengikuti hanya 6,8% dari jumlah wajib pajak hal ini disebabkan oleh sosialisasi kurang menarik minat, informasi yang tidak merata pada seluruh masyarakat dan tidak adanya penghargaan bagi masyarakat yang tertib pajak.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo) Nanang Al Hidayat; Burhanuddin Burhanuddin; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 2 (2022): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Based on the initial observations of researchers in the field, several problems can be identified in the implementation of the Bungo Regency Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning Parking Fees on Public Roads, namely the target of receiving fees is not achieved 100%; The determination of the Revenue and Revenue Budget is out of sync between the Revenue Service and the Transportation Service; Limited Human Resources for Transportation in Oversight of Parking Attendant Performance Activities. The purpose of this research is to find out the implementation of Bungo Regency Regional Regulation No. 16 of 2012 concerning Parking Fees on Public Roads. The method chosen in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The population in this study were all employees of the transportation service, and people who use parking services in Bungo Regency with a sample of 12 people. The results showed that the Implementation of Bungo Regency Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning Parking Fees on Public Roads was seen from 4 main issues, namely parking locations, services, obligations and prohibitions, and rates. The results of the study show that the Bungo Regency Regional Regulation Number 16 of 2012 has not been fully implemented by parking attendants or parking service users themselves.

Co-Authors Abu Bakar Ade Sofa Afriany, Fina Aisyah Aisyah Aisyah Aisyah Albertus Recky Robertho Ariyanto M Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Elsyra, Nova Fajar Ifan Dolly Feri Antoni Feri Antoni H, Hasdani Ha Esdhona Hafid Zakariya Hasdani, Hasdani Hasdani, Hasdani Hidayat, Nanang Al Irna Nanda Ardianti Istianingsih, Nanik Joko Sunaryo Joko Sunaryo Joko Sunaryo, Joko Joko Susanto Mardansyah . Mawarni, Ega Nanik Istianingsih Nanik Istianingsih Poiran Poiran Rianto Rianto Susriyanti, Susriyanti Yasmir, Yasmir Zulkifli Zulkifli Zulkifli

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search