Articles
<![CDATA[PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN TERKAIT PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Idhor, Mohammad]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>;
<![CDATA[Herlin Setyorini, Erny]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan TPPU. Hasilnya diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga terkait dan penyelenggara negara khususnya penyidik dalam upaya pemberantasan kejahatan illegal logging terkait dengan TPPU, sehingga kejahatan dibidang kehutanan bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU. Mendorong legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) merevisi apa yang kurang khususnya perluasan penyidik TPPU serta Langkah baik penanganan TPPU dengan memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan didalam penegakan hukum secara nasional. TPUU adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal. Pada intinya Pencucian uang ialah mengejar harta hasil dari kejahatan dimana jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010 TPPU. Didalam kewenangannya PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan kejahatan hanya terbatas dibidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU kehutanan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Lukman Hakim]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH BANK DENGAN NILAI SIMPANAN DIATAS 2 MILYAR ]]>
<![CDATA[Wioga Adhiarma Aji]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyowati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada pemegang Sertifikat Deposito sebagai Efek. Mengingat perubahan saat ini sangat tidak pasti, yang akhirnya berdampak pada kejahatan di sektor keuangan yang luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau penerbit yang mengalami kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan]]>
<![CDATA[WEWENANG DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR TINDAKAN KEBIRI KIMIA ]]>
<![CDATA[Syaiful Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dokter yang sesungguhnya sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Tindak criminal kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini dianggap telah serius, dikarenakan banyak korban anak yang menjadi korban kekerasan dan merusak jiwa anak, merusak masa depan anak dimasa yang akan dating dan merusak kepribadian anak, serta menganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menanggapi hal tersebut pemerintahan negra Indonesia mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan hukuman tindakan kebiri kimia bagi para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai suatu kepedulian pemerintah kepada anak. Profesi yang dianggap memiliki keilmuan dan kompetensi terbaik dibidang kesehatan menolak untuk dijadikan eksekutor hukuman tersebut.]]>
<![CDATA[PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[John Dista]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PESERTA BPJS YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ]]>
<![CDATA[Emil Emil]]>;
<![CDATA[Endang Prasyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akibat dari lemahnya aturan sanksi kepada peserta BPJS terkait kewajiban iuran, BPJS kesehatan pada tahun 2019 mengalami defisit sekitar Rp. 500 miliyar dari proyeksi awal pada tahun ini. Pada proyeksi awal total kerugian mencapai Rp. 28 Triliun tahun ini. Dengan proyeksi terbaru, defisit membengkak menjadi Rp. 28,5 triliun pada tahun ini. Proyeksi pembekakan tersebut berasal dari pengalihan defisit tahun 2018 ditambah beban pembayaran tagihan rumah sakit sejak awal tahun 2018.Direktur keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan perusahaan masih memiliki carry over defisit keuangan Rp. 9,1 triliun dari tahun lalu. Sementara defisit keuangan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp. 19 triliun. Kenaikan potensi defisit keuangan terjadi akibat banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kepedulian terhadap kewajiban membayar iuran, selain itu devisit yang terjadi setiap tahun dan terus bertambah disebabkan banyaknya peserta mandiri yang tidak membayar iuran atau membayar iuran hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan . selain itu tunggakan pembayaran iuran juga banyak dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan bahkan pemerintah daerah, dengan terjadinya hal seperti ini maka korban dari defisit adalah peserta yang selalu memenuhi kewajibanya.]]>
<![CDATA[MEDIASI PERKARA ANAK BERKONFLIK HUKUM PADA POSKO SAMBUNG RASA DI KABUPATEN JOMBANG ]]>
<![CDATA[Mohamad Sholahuddin]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Melindungi Anak dari sistem paradilan formal adalah tanggung jawab negara didukung masyarakat. Anak adalah amanah yang harus dijaga, demi terciptanya generasi yang berkualitas. Meningkat kasus Anak berkonflik dengan hukum hingga anak harus menjalani proses pidana sampai vonis pemidanaan akan mengancam kualitas generasi masa depan bangsa. Hukum masih dipandang adil bila pelaku dipenjara dan korban dianggap puas, sehingga substansi hukum hanya fokus pada upaya pemidanaan. Angka kasus Anak berkonflik hukum dikabupaten Jombang juga cukup tinggi, mendorong langkah urgensi terbentuknya kelembagaan Posko Sambung Rasa Desa yang bisa mensolusikan problematika persoalan Anak dengan konsep mediasi penal berbasis masyarakat desa. Model ini dapat menjadi contoh baik dalam menyelamatkan Anak dari stikmatisasi negatif di masyarakat serta efektif mencegah kepadatan penanganan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Model penyelesaian perkara seperti ini juga efektif untuk meredam perasaan dendam diantara para pihak dan masyaraat tetap rukun harmonis]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI WILAYAH PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Sudariyanto]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penilitian yaitu menganalisis terkait kdudukan pemegang S H M di wilayah pertambangan serta permasalahan di dalamnya. Mengunakan penelitian normatif dnegan pendekatan yang bresumber pada prundang-undangan, konseptual, dan historis. Melalui penelitian ini stiap hak atas tanah tidak bresifat mutlak, melainkan berfungsi sosial. Sumber daya alam di Indonesia sendiri beraneka ragam dan berlimpah. Dalam hal menjaga dan mmpertahankan sumbr daya alam haruslah senantiasa melindungi dan melestariakan sehinga dapat dimanafatkan kembali nantinya. Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan tempat hunian di sekitar pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan. UU Minerba masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap pertambangan tanpa izin seperti contoh pasal 162. UUD Tahun 1945 mngamanatkan kepada Negara bahwa memebrikan kdudukan trehadap stiap warga negara serta memberikan kesejahtraan bagi rakyatnya. Pemahaman demikian penting agar pemerintah lebih selektif dalam membrikan izin usaha pertambangan. Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan bagi setiap aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN BISNIS PADA PERBANKAN PERSERO DENGAN SEBAGIAN SAHAM MILIK PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Johanes Koento Eko Pramono]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyowati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas kerugian pada bank dalam bentuk perseroan terbatas. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketertelusuran dilakukan dengan membaca, memilih dan mempelajari materi hukum yang relevan. Kemudian diproses dan disortir sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika direksi Perusahaan melakukan kejahatan dalam melaksanakan posisi mereka, mereka diancam dengan tindak pidana umum, bukan UU Korupsi karena UU Korupsi terbatas pada undang-undang lain yang secara eksplisit mengamanatkan ketentuan mengenai tanggung jawab direktur dan / atau dewan komisaris. untuk kesalahan dan kelalaian yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam UU tentang hukum pidana. Dewan Direksi Perusahaan hanya dapat dituntut dengan Undang-Undang Anti-Korupsi hanya jika melakukan tindakan "sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan untuk posisinya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau untuk membantu dalam melaksanakan tindakan Para pemegang saham atau komisaris atau direktur yang menyebabkan kerugian karena kesalahan mereka tidak mengikuti Anggaran Dasar PT atau menyimpang dari Undang-Undang PT, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab perdata pribadi, bukan tanggung jawab pidana.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Hakim, Lukman]]>;
<![CDATA[Prasetyawati, Endang]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".]]>
