Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora RIO LAW JURNAL Banua Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Collegium Studiosum Journal Notary Law Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities LamLaj
Mulyani Zulaeha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB DALAM LEVERING PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE Zulaeha, Mulyani
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.89

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilaku­kan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan­nya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak terse­but. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada per­janjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain
Multi Intepretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Rahman, Muhammad Rezamil Aditya; Zulaeha, Mulyani
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1799

Abstract

This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments. Keywords: Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order. 
Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Penggeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum: Investigators' Authority to Access Electronic Systems in Search Procedures: A Legal Certainty Perspective Ahmad Fajar Firdaus; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8038

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penggeledahan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh individu yang merasa hak privasinya dilanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggeledahan sistem elektronik, seperti pemeriksaan telepon genggam, pada dasarnya termasuk dalam tindakan upaya paksa dan wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Penyidik dilarang memeriksa atau menyita data yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Jika penggeledahan dilakukan secara sewenang-wenang, individu yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan, serta menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali apabila pelanggaran tersebut berdampak pada putusan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait prosedur penggeledahan sistem elektronik dalam KUHAP agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin di era digital.
Pemberhentian Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Akibat Kepailitan: Termination of Office of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) Due to Bankruptcy Nurullah Amin; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8039

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan regulasi, di mana Notaris yang diputus pailit diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan PPAT diberhentikan dengan hormat, meskipun keduanya mengalami peristiwa hukum yang sama. Selain itu, meskipun rehabilitasi memberikan pemulihan terhadap kecakapan hukum atas harta, namun tidak serta merta memulihkan jabatan publik yang telah hilang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi.
Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris: Notary As Conten Creator Of Legal Extension From The Perspective Of Notary Position Act Nanda Rizky Amalia; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8095

Abstract

Peran notaris sebagai konten kreator dalam penyuluhan hukum melalui media sosial muncul sebagai respons atas perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan edukasi hukum yang lebih terbuka. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta, namun tidak memberikan batasan ruang lingkup atau media yang digunakan. Hal ini menimbulkan persoalan multitafsir serta ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara tegas mengatur aspek edukasi hukum. Ketiadaan batasan yang jelas membuka ruang potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 4 mengenai larangan promosi dan publikasi, serta dapat menimbulkan risiko pelampauan wewenang, terutama dalam konteks hukum digital berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penataan norma yang mengatur aktivitas penyuluhan hukum oleh notaris dalam ranah digital agar tetap berada dalam koridor profesionalisme dan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UUJN dan UU Bantuan Hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai praktik penyuluhan hukum oleh notaris dalam konteks perkembangan teknologi digital.
PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT KARIAS CONNECT VISION NO. 36/PDT.P/2021/PN/AMT) Annisya, Rizki; Zulaeha, Mulyani; Hafidah, Noor
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.140-152

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis bagaimana bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPT. dan  apa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan organ PT yang meniadakan saham salah satu pemegang saham. Jenis Penelitian  yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Hasil Penelitian Bahwa bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas bentuk kepemilikan saham adalah akta pendirian. Di dalam akta pendirian yang berisi anggaran dasar perusahaan tercantum pemilik saham, berapa lembar atau persen saham dan nilai saham. Kedua Langkah Hukum yang dilakukan terhadap Perbuatan organ Perseroan terbatas dilakukan dengan dua langkah yang pertama melalui perdata yang dapat ditempuh terhadap organ perseroan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan dalam pasal 138 ayat (1) angka b UUPT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Yang kedua dengan hukum pidana, organ perseroan terhadap perbuatan salah satu organ perseroan yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. 
KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY Limantara, Nagawati; Barkatullah, Abdul Halim; Zulaeha, Mulyani
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1117

Abstract

Progress in the digital era has made technological advances increasingly sophisticated and rapid so that the use of various digital media is very necessary for society. The shift in activities that were previously carried out conventionally is slowly shifting to online or better known as "online", such as the use of applications zoom as an application for face to face. Activities in the notarial world are also experiencing the impact of changes in this era, which are known as cyber notary. The preparation of the parties' deeds which was previously carried out conventionally has shifted to using online methods as well, thus raising a question about the validity of the identities of the presenters who appear online before the Notary in the process of making authentic deeds in cyber notary. There is a need for synchronous arrangements regarding the conditions for making authentic deeds of the parties which are carried out online. This research is legal research nature perspective, using a statue approach and conceptual approach.
Women's Participation in Mediation Houses in Banjarmasin City Zulaeha, Mulyani; Faishal, Achmad; Anwary, Ichsan; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin; Tornado, Anang Shophan; Ilmy, Muhammad Azianoor; Mustika, Cindyva Thalia
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51206

Abstract

Community service in the Compulsory Lecturer Service Program (PDWA) aims to develop the capacity of women in resolving disputes/conflicts and the strategic role of women's involvement in the Mediation House, so that equality of position is created between men and women to obtain opportunities/opportunities and participation in development, especially in facilitating the resolution of disputes and disputes in the community through mediation channels that prioritize deliberation and consensus with an approach that prioritizes peace. Through this service theme, it is hoped that it can inspire women to take a role in the Mediation House. The results of this service activity show that women also have the capacity and ability to become facilitators in resolving disputes in the community through mediation, because in principle women have good communication skills to facilitate the resolution of disputes/conflicts between the parties. Thus, women's participation in the mediation space can be an important investment for a better future in Banjarmasin City, which has a domino effect on increasing women's legal literacy and strengthening social networks (agents of change).
Co-Authors Ahmad Fajar Firdaus Al-Akbar, Muhammad Bilal Annisya, Rizki Ariyani, Lies Faishal, Achmad Ghinaa, Ghinaa Halim Sapoetra, Rahmat Hasbie, Hazairin Ichsan Anwary, Ichsan Ilmy, Muhammad Azianoor Irsa Setiawan Husaini Jaya, Jamie Armadi Lies Ariany Lies Ariyani Limantara, Nagawati Mustika, Cindyva Thalia Nanda Rizky Amalia noor hafidah Noor Hafidah Nurrosyifa Azzahra, Nabilla Nurullah Amin Rahman, Muhammad Rezamil Aditya Rahmida Erliyani Rifdah, Ayudia Nur Saprudin Saprudin, Saprudin Soffyan Angga Fahlani Suprapto Suprapto Tornado, Anang Shophan Yulia Qamariyanti