Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Pentingnya Ilmu Politik Bagi Siswa Sma Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Dan Partisipasi Dalam Pemerintahan Paul Adryani Moento; Eko Rachmat Saputro; Alexander Phuk Tjilen; Welhelmina Jeujanan; Hubertus Oja; Vinsenco Roberto Serano
Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 2 (2025): JTPI - April
Publisher : Yayasan Perguruan Kampus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65474/1s7bd979

Abstract

Political education is a crucial aspect of fostering democratic awareness and enhancing the active participation of young generations in governance. High school students, as future first-time voters, need to be equipped with a solid understanding of the political system, democracy, and their rights and responsibilities as citizens. This community service program aims to provide socialization on the importance of political science for high school students to increase their democratic awareness and participation in governmental processes. The methods used in this activity include lectures, interactive discussions, and a simple election simulation. The results show a significant improvement in students' understanding of political science, as well as an increased interest in active involvement in political activities within their school and community. Thus, this socialization program serves as a strategic step in fostering early political awareness among young generations.
PENERAPAN BUDAYA POLITIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK DI UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE Paul Adryani Moento; Welhelmina Jeujanan; Vinsenco R Serano; Alexander Phuk Tjilen; Abdul Rizal
Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/welvaart.v6i2.113

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya politik aktifis mahasiswa terhadap perspektif politik. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Musamus Merauke. Penetapan informan dalam penelitian sebayak 10 orang informan. Teknik pengambilanya dilakukan dengan cara mencari naras umber yang merupakan aktifis organisasi mahasiswa baik internal maupun maupun ekternal dengan pertimbangan bahwa para informan diharapkan dapat memberikan data yang berhubungan dengan budaya politik mahasiswa dengan sistim purposive sampling. Data yang dikumpulkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor yang mempengaruhi budaya politik mahasiswa dalam perepektif komunikasi politik, dari segi faktor ideologi bagi mahasiswa merupakan refleksi dari pandangan atau gagasan yang nantinya akan mengatur mindset mahasiswa atas tindakan yang mereka lakukan. Faktor yang mempengaruhi budaya politik mahasiswa dalam perepektif komunikasi politik, dari segi faktor kepentingan disimpulakan melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diatas bahwa banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam lembaga kemahasiswaan, bukan hanya mahasiswa, akan tetapi juga birokrasi kampus yang turut mengambil bagian dari lembaga kemahasiswaan. Karena dalam lembaga kemahasiswaan juga menentukan arah roda pergolakan politik dalam kampus.
KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIKAMPUNG SUMBER REZEKI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE Welhelmina Jeujanan; Vinsenco R Serano; Paul Adryani Moento; Alexander Phuk Tjilen; Abdul Rizal
Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/welvaart.v6i2.114

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sumber Rezeki Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Subjek penelitian terdiri dari 7 orang yang dianggap terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki, yaitu kepala Kampung, ketua BPD, ketua LPM, Ketua PKK, ketua Karang Taruna serta masing-masing 1 orang tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Sumber Rezeki. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa (a) Kemampuan manajerial Kepala Kampung Sumber Rezeki tercermin pada Musrenbang, pembentukan organisasi, kepemimpinan persuasif-edukatif, serta pengendalian pembangunan, berdampak optimal secara fisik, namun partisipasi perencanaan masyarakat masih rendah karena kehadiran warga minim, (b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki didukung oleh gaya kepemimpinan kepala kampung serta penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat sebagian besar warga beraktivitas di luar kampung sehingga keterlibatan dalam perencanaan pembangunan belum optimal.
Dinamika Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Merauke Guntur Guntur; Alexander Phuk Tjilen; Beatus Tambaip
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2332

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus sebagai strategi utama, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek ekonomi seperti jumlah tangkapan atau harga jual ikan, melainkan juga ditentukan oleh struktur sosial yang timpang dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Relasi patron-klien antara nelayan dan pemilik modal menyebabkan ketergantungan ekonomi yang membatasi daya tawar dan kemandirian nelayan, sementara nilai-nilai budaya seperti solidaritas dan aturan adat turut memengaruhi perilaku ekonomi komunitas nelayan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan di wilayah pesisir seperti Merauke tidak dapat dilakukan secara parsial atau teknokratis. Diperlukan pendekatan pembangunan yang partisipatif, lintas sektor, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat nelayan harus mencakup penguatan kelembagaan lokal, reformasi sistem distribusi hasil tangkap, serta pelibatan nilai-nilai budaya dalam strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan identitas budaya masyarakat pesisir Kata Kunci: Dinamika Sosial; Budaya Lokal; Ekonomi Nelayan; Pendapatan; Kabupaten Merauke   Abstract This study aims to analyze the effect of social, economic and cultural dynamics on local fishermen's income in Merauke Regency. The qualitative approach is used with a case study as the main strategy, involving field observations, in -depth interviews with fishermen, traditional leaders, and related government. The results showed that fishermen's income was not solely influenced by economic aspects such as the number of fish catches or selling prices, but also determined by lame social structures and strong local cultural values. The patron-client relations between fishermen and capital owners cause economic dependence that limits the bargaining power and independence of fishermen, while cultural values such as solidarity and customary rules also affect the economic behavior of the fishing community. This finding confirms that the development of the fisheries sector in coastal areas such as Merauke cannot be done partially or technocratically. A participatory, cross-sectoral, and contextual development approach is needed to local socio-cultural dynamics. Empowerment of fishermen communities must include strengthening local institutions, reforms of the capture distribution system, as well as the involvement of cultural values in the strategy of improving welfare. Thus, sustainable fisheries development policies not only increase the income of fishermen economically, but also strengthen the social structure and cultural identity of the coastal community Keywords: Social Dynamics; Local culture; Fishermen economy; Income; Merauke Regency
Inovasi Kebijakan Publik dalam Pengendalian Karhutla di Papua Selatan: Sinergi Pemerintah, Komunitas Adat, dan Teknologi Jujuk Rianto; Syahruddin Syahruddin; Alexander Phuk Tjilen
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i2.2438

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan publik inovatif yang mengintegrasikan teknologi deteksi dini, penguatan kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat adat guna meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berorientasi analisis kebijakan publik, penelitian ini menggali interaksi kompleks antara aktor pemerintahan, komunitas adat, dan sistem teknologi dalam tata kelola karhutla daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah, petugas pemadam, tokoh adat, operator teknologi, dan lembaga swadaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla masih terhambat oleh lemahnya integrasi teknologi, koordinasi kelembagaan yang terfragmentasi, serta belum optimalnya pengakuan dan pemanfaatan kearifan lokal dalam kebijakan formal. Meskipun perangkat pemantauan seperti sistem informasi geospasial telah tersedia, efektivitasnya terbatas akibat keterlambatan akses data dan respons operasional yang tidak terstruktur. Di sisi lain, praktik adat yang memiliki nilai ekologis tinggi belum terdokumentasi dan belum masuk dalam sistem pencegahan resmi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjembatani berbagai kesenjangan tersebut. Model terintegrasi yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat pencegahan, meningkatkan sinergi multiaktor, serta memperkuat ketangguhan tata kelola karhutla di Papua Selatan. Kata kunci:  Kebijakan Publik; Pengendalian Karhutla; Kearifan Lokal; Teknologi Deteksi; Sinergi Kelembagaan Abstract This study aims to formulate an innovative public policy model that integrates early detection technology, institutional strengthening, and indigenous local wisdom to enhance the effectiveness of forest and land fire (karhutla) management in South Papua. Using a descriptive qualitative approach with a public policy analysis orientation, the research explores the complex interactions among governmental actors, indigenous communities, and technological systems within the regional karhutla governance framework. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving key stakeholders such as government officials, firefighting personnel, indigenous leaders, technology operators, and environmental NGOs. The findings reveal that current karhutla control efforts remain constrained by weak technological integration, fragmented institutional coordination, and insufficient incorporation of indigenous ecological knowledge into formal policies. Although technological tools such as geospatial monitoring systems are available, their impact is limited by delayed data access and unstructured operational responses. At the same time, indigenous practices that support ecological balance are not yet systematically recognized or digitized within the policy system. The study concludes that a more adaptive, inclusive, and sustainable model is needed to bridge these gaps. The proposed integrated policy model is expected to strengthen preventive measures, improve multi-actor synergy, and enhance the overall resilience of South Papua’s karhutla governance. Keywords: Public Policy; Forest and Land Fire Control; Local Wisdom; Detection Technology; Institutional Synergy
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI: ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah Vol. 8 No. 1 (2023): Maret
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jkps.v8i1.131

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the strategies used by leaders in tertiary institutions, especially at the faculty level, in improving the quality of education. This research is a survey conducted to identify the views of each respondent in assessing the quality of education in tertiary institutions by looking at the strategies used by the leaders of the Respondents in this study, namely the academic community at the Faculty of Social and Political Sciences, Musamus University. The measuring tool designed in the form of a questionnaire related to the seven categories in Malcolm Baldrige. The questionnaire created was an adaptation of the original MBCfPE Education Criteria application. Questions that were originally in the form of essays were changed to form of choice answers to make it easier for respondents to answer and direct them to the basic needs of each category. The results of the study show that the strategies used by leaders in improving the quality of education are carried out by establishing a clear vision and mission, building a solid team, and implementing an appropriate performance measurement system. Effective leadership in tertiary institutions must have a clear vision and mission to motivate staff and students, and direct universities to achieve long-term strategic goals.