Fazriyas Fazriyas
Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Jambi

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STUDI KERAPATAN MANGROVE DAN PERUBAHAN GARIS PANTAI TAHUN 1989-2018 DI PESISIR PROVINSI JAMBI Eva Achmad; Nursanti Nursanti; Marwoto; Fazriyas Fazriyas; Dwi Putri Jayanti
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)
Publisher : Graduate School Bogor Agricultural University (SPs IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpsl.10.2.138-152

Abstract

The density of mangrove cover is one of the factors that influence changes in shoreline both accretion and abrasion. This study aims to determine the effect of changes in density of mangrove cover on shoreline changes in 1989-2018 in the Coastal Province of Jambi. The method used is the interpretation of Landsat satellite images in 1989, 2000 and 2018 using NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) and overlaying images to see shoreline changes and DSAS (Digital Shoreline Analysis System) to calculate the area of change. The results showed that there had been a change in shoreline both accretion and abrasion in several locations that had different mangrove densities in the period 1989-2018. The results showed that accretion occured in 6 locations with an average change of Kota Sebrang 771 m, Tungkal Ilir 240.65 m, Kuala Betara 153.73 m, Mendahara 167.78 m, Kuala Jambi 169.35 m and Nipah 57.3 m, while abrasion occurs at 2 locations with an average change in Sabak Timur -41.8 m and Sadu -36.55 m. Where in the 6 locations that had accretion, mangrove density dominantly was in a close-densed and moderate state and only a few are in a low-densed condition. Meanwhile, the 2 locations that had abrasion were in a moderate state and have a low density mangrove forest.
Analisis Kebutuhan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi: Studi Kasus Pada KPHP Limau Unit VII Sarolangun Fazriyas Fazriyas; Bambang Irawan; Rezky Lasekti Wicaksono
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.81 KB) | DOI: 10.22437/jssh.v2i2.5959

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau Sarolangun adalah salah satu KPH yang terdapat di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Sarolangun. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi kelembagaan KPHP Limau Sarolangun sejak berbentuk UPTD tahun 2012 sampai tahun 2017 adalah ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi yang sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 63 Tahun 2013 bahwa sektor kehutanan harus memiliki standar kompetensi kerja nasional. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa mulai Tahun 2017 kewenangan pengelolaan hutan produksi sudah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, maka semua KPHP di provinsi Jambi menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil survei terhadap status pegawai 34 pegawai KPHP Unit VIII (Limau) Sarolangun hanya 10 orang berstatus PNS (29,4%) dan 24 orang berstatus Non PNS (70,6%). Berdasarkan kondisi status dan kepangkatan dalam srutuktur kepegawaian UPTD KPHP Unit VII masih jauh dari yang ideal. Berdasarkan pengalamam pelatihan kepemimpinan hanya 1 orang telah mendapat diklatpim III. Mengacu kepada aturan ekselonisasi UPTD dan jenjang struktural maka ketersediaan SDM pada KPHP Unit VII saat ini masih banyak belum memenuhi aturan struktural. Pemenuhan standar kompetensi SDM KPHP sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masih belum memadai dalam mengisi struktur dan strutural organisiasi UPTD KPH. Standar kompetensi SDM KPHP Unit VII Hulu (Limau) dalam kegiatan manajemen, konservasi, budidaya dan pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kompetensi. KPHP sebagai unit bisnis Dinas kehutanan Provinsi Jambi memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal pemanfaatan hasil hutan, dan enterpreneurship. Untuk peningkatan SDM KPHP dalam memenuhi struktural organisasi KPH sebagai sebuah UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi maka pelatihan kepemimpinan dan kepangkatan perlu dipertimbangkan karena kondisi SDM yang ada saat ini belum memenuhi syarat eksenlonisasi. Untuk memenuhi Standar Kompetensi SDM Untuk KPHP menuju mandiri maka sangat banyak diperlukan kegiatan pelatihan, workshop, kursus yang berkaitan dengan kegiatan KPH.
MODEL ANALISI PRILAKU SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA PENYANGGA DALAM PEMANFAATAN LAHAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT: The social economic behavior analysis model of the buffer village community in land utilization of Kerinci Seblat National Park in the Kayu Aro Barat District Fazriyas Fazriyas; Titi Elvia; Ahyauddin Ahyauddin
Jurnal Silva Tropika Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Silva Tropika
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jsilvtrop.v5i2.16308

Abstract

The purpose of this study to analyze the social economic model behavior in the land utilization of in the Kerinci Seblat National Park (TNKS). The sampling method in this study using the Snowball Sampling method and obtained in both villages as many as 50 respondents as the head of the family. This type of research uses quantitative and qualitative approaches. The data analysis technique in this research is multiple linear regression using primary and secondary data obtained through structured interviews (questionnaires) with farmer farmer respondents. The results of the analysis conducted show that social economic factors together have a significant effect.