Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Evaluation of the Job Training Policy Implementation Process at the Manado City Manpower Office in IT Perspective Pulukadang, Raisha A.M.; Langkai, Jeane E.; Tumbel, Goinpeace H.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 3 No. 1 (2023): December 2023
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v3i1.145

Abstract

Implementation of training programs Work based on the Minister of Manpower Regulation Number 11 of 2013 concerning Guidelines Maintenance System Training National Work. Implementation of training programs carried out by the Manado City Employment Service experienced several obstacles, such as unemployment data on the same with existing real data. Study This uses the theory implementation of public policy. Objective study This is to know How the implementation of training programs is suitable to work with the needed company at the Manado City Employment Service. Study This use method studies qualitative descriptive. Data was obtained through observations, interviews, as well as documentation. Research results This discloses that evaluation of implementation programs policy training Work at the Manado City Employment Service is feasible next However with several repairs like providing more facilities sufficient to do so complete lack of maintenance training, adding source Power teacher or instructor Training for implementation training can walk in a way maximum, as well increase Work The same with companies related for help absorption of alumni participants training to the world Work.
Management of Treatise Conference Information System (SIFASRAPI) DPRD Secretariat of North Sulawesi Province Hamonsina, Jerry K; Masengi, Evi E.; Tumbel, Goinpeace H.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 3 No. 3 (2024): June 2024
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v3i3.198

Abstract

The aim is to find out the management of SIFASRAPI at the DPRD Secretariat of North Sulawesi Province, specifically in the Session Section of the DPRD of North Sulawesi Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation methods. Data processing techniques with stages of data reduction, data presentation, and verification. This research highlights the management of the Session Minutes Information System (SIFASRAPI) at the DPRD Secretariat of North Sulawesi Province, both in the planning, budgeting, and reporting or evaluation processes. SIFASRAPI encountered obstacles, including problems with human resources, supporting facilities, and infrastructure such as the internet network and the imperfect SIFASRAPI application, which became an obstacle to the implementation of SIFASRAPI at the DPRD Secretariat of North Sulawesi Province. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that SIFASRAPI management at the DPRD Secretariat has been running well and it is recommended that the Regional Government increase the capacity of Human Resources, repair, and increase supporting facilities and infrastructure as well as for the Provincial Government to help provide input for the development of the SIFASRAPI Application.
KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG Alfian Chrisye Alou; Jeane E. Langkai; Goinpeace Tumbel
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i1.169

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Batu Putihatas dan Kelurahan Batu Putihbawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, 2) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Batu Putihatas dan Kelurahan Batu Putihbawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta tekhnik pengumpulan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Ranowulu, Lurah Batu Putihatas dan Batu Putihbawah, Sekretaris Lurah Batu Putihatas dan Batu Putihbawah, staf Kelurahan Batu Putihatas dan dan Batu Putihbawah serta masyarakat pengguna jasa Kelurahan Batu Putihatas dan Batu Putihbawah. Hasil peneltian ini ádalah 1) Kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil temuan sebagai berikut: (a) Masih terdapat pegawai yang kurang mentaati peraturan yang berlaku (b) Masih terdapat pegawai yang dinilai bersikap kurang transparan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan terhadap publik, (c) Pengembangan SDM dalam bentuk seminar, diklat, bimtek tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum dilaksanakan, (d) SOP yang mengatur tentang hukuman dan sanksi bagi pegawai belum dilaksanakan secara maksimal, lebih lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bitung kurang efektif dilaksanakan, 2) Faktor pendukung, diantaranya yaitu: (a) Terdapat legalitas, aturan, payung hukum yang menjadi acuan, arahan, dalam mengimplementasikan kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (b) Tersedianya lembaga pengawas pemerintah, seperti Inspektorat dengan melakukan sidak, pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, (c) Terdapat aturan yang memuat sanksi dan hukuman jika terdapat pegawai yang melakukan tindakan indisipliner, (d) Terdapat kecanggihan teknologi dan informasi seperti finger Print. Faktor penghambat, diantaranya yaitu: (a) Kurang maksimalnya pengembangan SDM seperti diklat, seminar, tentang disiplin kerja yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, (b) Terbatasnya sarana, parasarana seperti pemenuhan absensi sidik jari (finger print) belum teralisasi, (c) Lemahnya pengawasan, controlling yang dilakukan oleh pengawas pemerintah seperti Inspektorat, (d) Kurang tegasnya sanksi dan hukuman, (e) Kurangnya komitmen pegawai dalam menujunjung, melaksanakan seluruh aturan yang mengatur tentang disiplin kerja pegawai
Probity Audit Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Mokoginta, Ari P.; Sendouw, Recky H. E.; Tumbel, Goinpeace H.
TEKNO Vol. 22 No. 90 (2024): TEKNO
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35793/jts.v22i90.59584

Abstract

Penelitian ini berjudul Probity Audit Paket Pekerjaan strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow timur, dan mempunyai tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pemanfaatan Probity audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow timur dan Faktor Determinan yang mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Probity audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Berikut ini hasil penelitiannya terkait: 1) Sumber daya manusia; Sumber daya manusia (auditor) dalam tim Probity masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga tidak sesuai ketentuan dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019; 2) Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan Probity audit atas persiapan pengadaan belum memadai; 3) Waktu: Probity audit atas persiapan pengadaan dilakukan tidak tepat waktu (setelah tender ) sehingga tidak sesuai ketentuan dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 yaitu bersamaan dengan proses atau segera setelahnya (real time). Hasil Penelitian terkait faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan probity audit atas persiapan pengadaan adala sebagai berikut: 1) Komunikasi: komunikasi para pihak dalam pelaksanaan Probity audit masih sangat lemah, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan Probity audit; 2) Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan: Tim Probity audit dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak patuh terhadap waktu pelaksanaan probity audit; 3) Manajemen resiko: tidak terdapat dokumen risk register sehingga Tim Probity audit dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan manajemen resiko; 4) Anggaran: Anggaran pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan probity audit masih sangat terbatas; 5) Kepedulian Pimpinan/Kepala Daerah: kepedulian Pimpinan tertinggi pelaksanaan pengawasan masih kurang. Kata kunci: probity audit, paket pekerjaan strategis, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung Palit, Nathalia; Dilapanga, Abdul; Tumbel, Goinpeace; Kondoy, Eric
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.8029

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menganalisis determinan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung khususnya di Kelurahan Pinokalan yaitu: a) sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung belum dilaksanakan dengan tepat dan benar karena menimbulkan kesimpangsiuran informasi bagi masyarakat peserta sosialisasi, b) komunikasi antara implementer teknis dan implementer lapangan belum terjalin sebagaimana tujuan kebijakan, c) kondisi sosial masyarakat kelurahan pinokalan yang beragam belum menunjang implementasi kebijakan program ini, d) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 belum mampu ditanggung oleh sebagian besar masyarakat pemilik tanah. 2) Determinan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung yaitu: a) terjadinya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Pinokalan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung tentang biaya. b) dikenakan biaya proses pembuatan sertifikat kluster 1 yang menyulitkan pemilik tanah, c) kondisi sosial masyarakat yang beragam dan dampak dari covid-19 menjadi faktor determinan yang menghambat keberhasilan kebijakan.
Electronic-Based Government System (SPBE) Policy in Bitung City Emor, Christ Kevin; Masengi, Evi E.; Tumbel, Goinpeace H.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 4 No. 1 (2024): December 2024
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to (1) Describe, analyze, and explain the Implementation of the Electronic-Based Government System Policy in Bitung City. (2) Describe, analyze, and explain the determinant factors in implementing the Electronic-Based Government System Policy in Bitung City. This study uses a qualitative method with a narrative study research approach. This approach is carried out to provide an overview through detailed explanations by informants, compare them with existing data, and review existing documents related to the Implementation of the Electronic-Based Government System Policy (SPBE) in Bitung City. The study's results indicate that the implementation of SPBE in Bitung City has positively impacted the efficiency and transparency of public services. However, several challenges must be overcome, such as increasing HR competency, improving infrastructure, and optimizing the budget. More even socialization and increasing coordination between OPDs are also needed to ensure maximum utilization of SPBE services. The implementation of SPBE in Bitung City is an ongoing process that requires adjustments and improvements so that the community can access all public services effectively and evenly.
Implementation of Duties and Functions of the Regional Revenue Agency of Minahasa Regency H. Tumbel, Goinpeace; Wawointana, Thelma; Inof Riisyie Rantung, Margareth
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1127

Abstract

Maintenance of local users, always connected with adequate finance, in order to meet the needs of the development of the area for the well-being of the community. As for increasing the local income, by leveraging the local real income in this case the local tax collection. As for the purpose of this research to find out, analyze the function of the Regional Revenue Agency of Minahasa district in the process of tax collection of catering houses, with the aim of maximizing the original income of the district Minahase district as well as to analyze any obstacles in the implementation of the functions of the regional income agency in Minahsa district to maximize the local income in this case, the collection of food tax. This research method uses qualitative methods. The use of this research is as an input material against bapenda to maximize the local income as well as some information from the informants cause of low income due to the masses there are taxpayers who do not pay taxes even there are who avoid paying taxes, then the lack of ability to work in the District Revenue Body of Minahasa District.
Pengelolaan Pemanfaatan Irigasi pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kota Kotamobagu Mokoginta, Recky; Masengi. MS, Evi E; H. Tumbel, Goinpeace
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.3984

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi atau fenomena terkait dengan pengelolaan pemanfaaan irigasi pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kota Kotamobagu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh informan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui snowballing sampling dan key person. Terkait penelitian ini juga, terlebih dahulu peneliti menentukan key person. Hasil penelitian menunjukan bahwa, diketahui dengan indikator yang di dapatkan, pengelolaan pemanfaatan irigasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum maksimal di karenakan masih banyak anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum mengerti dengan tugas dan fungsi dari pengelolaan irigasi, serta belum adanya pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan irigasi yang merupakan salah satu sub fokus dalam penelitian ini, sehingga proses pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum optimal. Pengawasan dan pendampingan yang rutin dalam pengelolaan irigasi harus dilakukan secara beriringan sehingga bisa saling melengkapi dalam proses pengelolaan irigasi.
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG Diamanti, Minggus T; Mokat, Jetty E. H.; Tumbel, Goinpeace H.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi telah menjadi pilar transformasi dalam tata kelola layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Artikel ini mereview implementasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan utama mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP yang jelas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya partisipasi pengguna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian manajemen tata kelola untuk mengoptimalkan sistem digital. Dengan penanganan tantangan ini, digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
Kinerja Aparatur Sipil Negara Uptd Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Cyndi Milka Jackline Tampenawas; Goinpeace H. Tumbel; Devie S. R. Siwij
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa H.V. Worang, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, kerja sama, disiplin, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN belum optimal; kuantitas kerja terganggu oleh sistem dan jaringan yang sering bermasalah. Kualitas kerja terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta terbatasnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Kerja sama antarpegawai juga masih terbatas dan hanya terlihat saat ada kegiatan tertentu, sementara beberapa pegawai cenderung bekerja secara individu. Disiplin kerja juga masih rendah, terlihat dari beberapa pegawai yang tidak disiplin soal jam kerja, bahkan ada yang absen hingga tiga bulan tanpa sanksi tegas. Faktor pendukung seperti sarana dan prasarana sudah ada, tetapi perlu ditambah dan ditingkatkan. Insentif diberikan, tetapi dirasa belum mencukupi, dan jumlah pegawai terbatas, menyebabkan pekerjaan rangkap. Keterampilan pegawai juga masih kurang, terutama dalam penguasaan teknologi, sehingga diperlukan pelatihan tambahan.