Claim Missing Document
Check
Articles

DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG Diamanti, Minggus T; Mokat, Jetty E. H.; Tumbel, Goinpeace H.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi telah menjadi pilar transformasi dalam tata kelola layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Artikel ini mereview implementasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan utama mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP yang jelas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya partisipasi pengguna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian manajemen tata kelola untuk mengoptimalkan sistem digital. Dengan penanganan tantangan ini, digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
Implementation of the Prosperous Home Credit Policy in Minahasa Regency Kessek, Nonhi Lucky; Tumbel, Goinpeace H.; Siwij, Devie SR
Abdurrauf Science and Society Vol. 1 No. 4 (2025): Abdurrauf Science and Society
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/asoc.v1i4.381

Abstract

This research uses a qualitative approach with a case study. This approach aims to gain a deep understanding of the meaning and dynamics of the implementation of the Prosperous Home Ownership Credit (KPR Sejahtera) program. Implementation of the Prosperous KPR policy for MBR with non-fixed incomes in Minahasa Regency, The current program is not inclusive. Banking schemes and procedures—which require formal proof of income (pay slips, tax returns, bank statements)—exclude informal sector low-income earners, even those with the ability to make installment payments. This creates an exclusion error, making the program more effective for low-income earners, but failing to reach the core target group of low-income earners. Consequently, the program's achievements risk insignificantly reducing the housing backlog.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TERKAIT BBM BERSUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Sampelan, Adelaide Charlotte; Goinpeace Handerson Tumbel; Devie S.R. Siwij
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9028

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), display data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SPO) belum tergambarkan secara jelas. Kedua, penyaluran BBM bersubsidi masih sering tidak tepat sasaran, karena masih terdapat orang yang tidak berhak yang diberikan kesempatan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ketiga, kurangnya alokasi kuota BBM bersubsidi telah mengakibatkan kebutuhan nelayan saat melaut tidak terpenuhi. Keempat, dari dua SPBN yang tersedia, hanya satu SPBN yang beroperasi. Melalui permasalahan yang ditemukan tersebut, maka dapat terlihat bahwa keberpihakan dan pengawasan dari pemerintah daerah belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara, belum terlaksana secara baik. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan pemerintah dalam megatasi permasalahan yang ada, termasuk penguatan dalam pengawasan.
ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Arllen Tatty Hansang; Wilson Bogar; Goinpeace H. Tumbel
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama penelitian adalah prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penatausahaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan, seperti kesalahan manual, keterlambatan penyetoran, dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, penggunaan perangkat lunak akuntansi menghadapi kendala jaringan dan fitur yang tidak komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan SDM, pengembangan perangkat lunak, adopsi sistem pencatatan digital, serta pengawasan internal yang lebih ketat. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah
Effectiveness of Local Tax Collection in Manado City Lamia, Ketty; Tumbel, Goinpeace H; Tarore, Steven V
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 8, No 4 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Desember)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v8i4.6410

Abstract

This research discusses the effectiveness of local tax collection in Manado City.  This research aims to provide a more comprehensive insight into how hotel and restaurant taxes are managed, collected, and used by local governments to obtain optimal revenue. In this study, the authors used a qualitative approach as the main method of collecting data. This method allows the author to gain first-hand understanding and experience from various stakeholders, such as taxpayers, tax officers, and local governments. Through in-depth interviews, observations, and document analysis, the author explores the factors that affect the effectiveness of hotel and restaurant tax collection comprehensively. This research is expected to make an important contribution to the understanding of the effectiveness of hotel and restaurant tax collection, as well as provide useful recommendations for local governments in increasing local revenue through more effective tax collection
Effectiveness of Providing Remuneration Allowances for State Civil Apparatus in Bapas Class I Manado Derek, Blandina Astrilyen; Masengi, Evi; Tumbel, Goinpeace
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6475

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of providing remuneration allowances for State Civil Apparatus at Bapas Kelas I Manado and the obstacles in implementing the policy.  The research method used was descriptive qualitative research method and sought the necessary data by means of observation, interview and document study at Bapas Kelas 1 Manado. The results of the research found that the provision of humeneration is very helpful for employees in meeting their needs. Remuneration for civil servants is an objective solution in overcoming the low income of civil servants because one of the criteria for granting it is based on work performance. There needs to be more supervision of the provision of remuneration because there are still many abuses of authority on performance reports.
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung Palit, Nathalia; Dilapanga, Abdul; Tumbel, Goinpeace; Kondoy, Eric
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.8029

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menganalisis determinan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung khususnya di Kelurahan Pinokalan yaitu: a) sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung belum dilaksanakan dengan tepat dan benar karena menimbulkan kesimpangsiuran informasi bagi masyarakat peserta sosialisasi, b) komunikasi antara implementer teknis dan implementer lapangan belum terjalin sebagaimana tujuan kebijakan, c) kondisi sosial masyarakat kelurahan pinokalan yang beragam belum menunjang implementasi kebijakan program ini, d) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 belum mampu ditanggung oleh sebagian besar masyarakat pemilik tanah. 2) Determinan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung yaitu: a) terjadinya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Pinokalan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung tentang biaya. b) dikenakan biaya proses pembuatan sertifikat kluster 1 yang menyulitkan pemilik tanah, c) kondisi sosial masyarakat yang beragam dan dampak dari covid-19 menjadi faktor determinan yang menghambat keberhasilan kebijakan.
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.
Efektivitas Pengawasan Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Sampoerna, Moch Basuh Dewa Putra; Tumbel, Goinpeace H.; Siwij, Devie S. R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Bitung. Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator utama efektivitas program, yaitu ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, penghematan sumber daya, kesesuaian prosedur, dan daya tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) efektivitas pengawasan jalur pelayaran di PPLP Kelas II Bitung belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh ketepatan tujuan dan sasaran belum optimal akibat keterbatasan teknologi pemantauan dan basis data yang masih konvensional; ketepatan waktu patroli juga terganggu oleh faktor cuaca dan kendala operasional; penghematan sumber daya, pengelolaan sumber daya seperti kapal, personel, dan logistik masih belum maksimal; prosedur pengawasan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pelaksana; daya tindak lanjut terhadap pelanggaran terbatas karena keterbatasan kewenangan langsung dan lemahnya koordinasi lintas sektor; dan (b) kendala dalam pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung, yaitu : keterbatasan SDM jumlah personel belum mencukupi; keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan menurunnya akurasi dalam mendeteksi pelanggaran; factor geografis dan cuaca yang cepat berubah dan rumit.
Implementasi Kebijakan Arsip Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Widyawanti, Nita; Masengi, Evi E.; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XI Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan terkait penerapan sistem Document Management System (DMS) dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi arsip di Kantor Regional XI BKN Manado telah mengacu pada regulasi nasional dan menggunakan aplikasi DMS secara aktif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi yang belum terstruktur antara BKN dengan instansi daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM, serta minimnya monitoring dan evaluasi berkala. Faktor determinan seperti komitmen pimpinan, proses komunikasi, struktur birokrasi, dan inovasi teknologi juga terbukti berperan penting dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan arsip kepegawaian digital yang efektif dan terintegrasi secara nasional.