Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KELUARGA SANGAT MISKIN (STUDI DI UPPKH KECAMATAN KOTA SUMENEP) ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 10 No 2 (2015): Publik Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.489 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v8i2.218
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan yang dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Beberapa pihak yang terlibat dalam program ini antara lain adalah pihak pemberi layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengubah perilaku peserta PKH dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan dalam fokus penelitian menggunakan teori George Edward III, yaitu Komunikasi (Communication), Sumber-Sumber (Resources), Sikap (Dispotition/Attitude), Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep karena di kecamatan ini program PKH pertama 2007 diluncurkan.Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pendamping sebagai pelaksana lapangan dan ujung tombak terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep sangat maksimal dan baik dalam hal komunikasi (comunication) ini dapat dilihat dari pemahaman peserta PKH dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan pada Implementasi yang berkaitan dengan sumber-sumber (resource) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) juga dirasa cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rutinitas pertemuan kelompok-kelompok KSM dan penyaluran PKH yang tepat pada waktunya. Sedangkan dalam sikap (attitude) secara umum baik akan tetapi ada kekurangan dalam Implementasi yang berkaitan dengan sikap, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah penerima atau peserta PKH dibandingkan dengan jumlah keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat kepesertaan PKH atau banyak dari KSM yang lain yang sudah memenuhi syarat tidak mendapat bantuan tunai bersyarat tersebut. Sedangkan fokus yang terakhir adalah struktur birokrasi (bureaucratic structure) dimana dalam Implementasiya dirasa cukup baik, dikarenakan minimnya kesalahan dalam koordinasi pada setiap lembaga yang terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep.]]>
<![CDATA[PERAN PENDAMPING DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 11 No 1 (2016): Publik Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.927 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v9i1.277
<![CDATA[Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan suatu negara, dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemiskinan terjadi karena kualitas sumberdaya manusia yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, kerusakan lingkungan sekitar, pelayanan sosial yang kurang memadai seperti pelayanan kesehatan dan pendidkan yang berkualitas yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, pengetasan kemiskinan perlu juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan lain selain kebutuhan materi, termasuk kebutuhan social.PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga sangat miskin (KSM) yang dan bagi anggota keluarga KSM wajib melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan yang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah berbagai perilaku yang kurang mendukung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.Di Indonesia kemiskinan masih menjadi suatu kendala yang belum bisa terselesaikan. Pada bulan Maret 2015 pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk menjamin kesejahteraan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan Sistem Jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta, Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksannaan Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan terhadap masyarakat.Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dan focus penelitian memakai teori Ife (1995) yaitu: 1) Fasilitator, 2) Pendidik, 3) Perwakilan Masyarakat dan 4) Peranan teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pendamping Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dinilai cukup baik sebagai pendidik dan fasilitator bagi masyarakat miskin dalam mencapai tujuan program yaitu memutus mata rantai kemiskinan, meskipun dalam peranan yang dilakukan oleh pendamping mengalami terdapat hambatan.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 11 No 2 (2016): Publik Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.826 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v10i2.282
<![CDATA[Pada era sekarang ini, kepemimpinan dalam inovasi harus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungannya.Selain itu, tiga jenis perubahan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan tersebut adalah perubahan rutin, perubahan pengembangan dan inovasi sendiri.Mengelola suatu perubahan memanglah hal yang sulit. Ukuran kapasitas kepemimpinan seseorang salah satunya adalah kemampuannya dalam mengelola perubahan.Kemampuan ini penting sebab pada masa kini pemimpin dituntut untuk mampu mempelopori perubahan lingkungan. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kepemimpinan Inovatif Dalam peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Kota sumenep.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode wawancara. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan informan yang merupakan Kepala Kantor Kecamatan Kota Sumenep dan Sekretaris Camat sebagai informan utama, dan 3 tokoh masyarakat sumenep sebagai informan tambahan. Data informan dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan fokus penelitian diantaranya berorientasi tugas kinerja para karyawan serta kepemimpinan Camat kota Sumenep sangat baik. Beorientasi Hubungan, dalam menciptakan kepemimpinan inovatif Camat kota sumenep selalu berupaya membangun hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis dengan para karyawan. Serta berorientasi perubahan dalam ragka menciptakan kepemimpinan inovatis Camat Kota melakukan perubahan dengan membuat kebijakan HAK PATEN di kecamatan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.]]>
<![CDATA[UPAYA PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN KANGEAN (DUSUN NYAPLONGONDUNG) DALAM MENYELESAIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Nur Inna Alfiyah]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 13 No 1 (2018): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.601 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v12i1.462
<![CDATA[Pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosialmasyarakat, namun tidak semua lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesiamampu merasakan tujuan dan manfaat pendidikan. Hal ini umumnya dirasakanoleh masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau terpencil seperti halnyamasyarakat kepulauan Kangean. Jauhnya jarak antara kecamatan dan pemerintahkebupaten serta kurangnya akses terhadap lembaga-lembaga pemerintah membuatprogram yang dijalankan pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun menjaditerhambat. Faktor penghambat program tersebut berasal dari kelompokmasyarakat sendiri yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat yang acuhterhadap pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positifdalam merubah perilaku masyarakat terutama pandangan masyarakat terhadapmanfaat pentingnya pendidikan untuk bekal mereka dalam menghadapi tantangandi era globalisasi terutama dalam persaingan ekonomi. Hasil penelitian menjukkanbahwa upaya perubahan perilaku masyarakat dalam menyelesaikan wajib belajar12 tahun perlu didukung oleh semua pihak baik baik itu Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Pihak Sekolah, Kepala desa dan tokoh masyarakat melaluisosialisai, pemahaman langsung kepada masyarakat maupun siswa, untukmerubaha cara pandang dan berfikir betapa pentingnya pendidikan khususyaprogram wajib belajar 12 tahun.]]>
<![CDATA[ENTITAS BISNIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Irma Irawati Puspaningrum]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 13 No 2 (2018): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.12 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v13i2.659
<![CDATA[Entitas bisnis dalampengembangan pariwisata memiliki peranyang signifikan, secara garis besarnyaadalah menyediakan jasa, memperluasberbagai fasilitas dan promosi.Pengembangan pariwisata jugamembutuhkan peran serta pemerintahdaerah dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik sehingga dengan untuklebih kreatif, inovatif dan mandiri dalammengembangkan potensi pariwisata dimasing-masing daerah. Dalampengembangan pariwisata, pola kemitraanmaupun pemerintahan kolaboratifdiperlukaan untuk mendukung tercapainyavisi pemerintah serta efektifitaspengelolaan pariwisata.Tujuan dari penelitian ini yaituuntuk Mengetahui Entitas Bisnis DanPengembangan Pariwisata KabupatenSumenep. Aktor-aktor yang terlibat dalampenelitian ini adalah Disbudparpora,Pemilik Usaha Hotel, Biro Perjalanan,Pengelolaan tempat wisata dan Pelanggan.Metode penelitian yang digunakanadalah Deskriptif Kualitatif. Data yangdigunakan terdiri dari data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data yangdigunakan melalui observasi, wawancaradan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Entitas Bisnis memiliki perandalam mendukung pengembanganpariwisata Kabupaten Sumenep masihbelum optimal, meskipun pada dasarnyaEntitas Bisnis telah mendorongpeningkatan investasi denganmemperhatikan kearifan lokal, kerjasamapendampingan dan pembinaan dalammengembangkan ekonomi masyarakat,namun wisatawan masih kesulitan mencarigalery souvenir atau pusat oleh-oleh.Disamping itu pula masih kurangmaksimal melibatkan hotel-hotel dalampromosi wisata maupun kegiatan eveneven wisata.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN KESADARAN, KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPAI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Nur Inna Alfiyah]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.569 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.890
<![CDATA[Indonesia merupakan negeri yang memiliki karateristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi. Posisinya yang berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yakni panas dan penghujan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menjadi subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya upaya peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapai bencana (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep). Upaya peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD terhadap DESTANA (Desa Tangguh Bencana) telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai pelatihan simulasi penyelamatan sedangkan Situasi bencana yang terjadi diluar cakupan DESTANA, BPBD telah memberikan pelayanan dalam penyelamatan bencana dengan pemberian anggaran terhadap korban. Partisipasi dan pola pikir masyarakat masih rendah sehingga sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan merupakan faktor pemhambat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITASDANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARENGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Irma Irawati Puspaningrum]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 15 No 1 (2020): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fisip.v15i1.1039
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat dengan adanya DD oleh pemerintah. Pada dasarnya baik dan buruk kinerja aparatur desa akan memberikan citra terhadap desa tersebut di mata masyarakat. Kinerja pemerintahan desa saat ini banyak dijumpai penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Sehingga nantinya diharapkan DD dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif yang semua pemaparan mengenai Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, mengumpulkan data dari dokumen dan catatan, dan memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala yang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep masih kurang efektif. Hal ini lihat dari konteks pencapaian tujuan masih kurang sesuai harapan masyarakat, konteks integrasi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang memahami program yang dibuat dan kurang mendukung program tersebut. Dari konteks adaptasi, sarana dan prasarana kurang menunjang sehingga menghambat peningkatan kemampuan masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Mohammad Hamzah Khairil Lutfi]]>;
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Ach. Andiriyanto]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 15 No 2 (2020): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fisip.v15i2.1171
<![CDATA[Program wirausaha muda merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenepdalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep yangdalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara swakelola kepada PPLP PGRI Sumenep(ETDC). Program wirausaha muda menargetkan terciptanya 5000 wirausahawan muda barudalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 lalu dengan harapan terbukanya usaha-usaha baru yangdapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Tujuanpenelitian ini untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program wirausaha muda. Metodepenelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori pendekatanimplementasi Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A sebagai pisau analisis, adapun fokuspenelitian yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakanprogram wirausaha muda. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasidan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program wirausaha muda masih belummaksimal dan berjalan sesuai rencana. Berdasarkan fokusnya 1) Karakteristik masalah yangdihadapi tidak mudah dan terdapat banyak hambatan sehingga tidak optimal. Banyakmengalami penyusutan pemenuhan jumlah peserta. Pemahaman nilai-nilai kewirausahaanyang ada pada diri alumni wirausaha muda masih kurang. 2) Karakteristik Kebijakan, Programwirausaha muda masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap tingkatpengangguran di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya alumniwirausaha muda yang berhasil mendirikan usaha secara mandiri. Pendataan terhadap paraalumni wirusaha muda masih kurang dan terbatas. 3) Lingkungan Kebijakan, dalam hal inisudah mendukung terhadap proses pleaksanaan program wirusaha muda, namun kemampuanimplementor masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci: Implementasi, Program, Wirausaha Muda, Pengangguran, Swakelola.]]>
<![CDATA[PENGARUH AKUNTANSI KEPERILAKUAN TERHADAP SISTEM KEUANGAN DESA ]]>
<![CDATA[Zainab .]]>;
<![CDATA[Enza Resdiana]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 16 No 2 (2021): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fisip.v16i2.1694
<![CDATA[AbstractThis study aims to analyze the effect of behavioral accounting on the implementation of thevillage financial system. This type of research is exsplanatory research. The data used areprimary data obtained from interviews and questionnaire result. The population in this studywere all village financial system operators in Gresik are 356 villages. the sample of 190 withthe yamane approach formula with using random sampling methode. The analysis tool usedis multiple regression. The findings show that attitudes and training have a significantinfluence on the the village financial system, while motivation, perception and emotion havean influence on the village financial system.Keywords: Behavioral Accounting, Village Financial SystemAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi keperilakuan terhadapimplementasi sistem keuangan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianeksplanatori. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancaraserta hasil isian kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh operator sistemkeuangan desa di wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 356 desa. Pengambilan ukuran sampeldilakukan dengan menggunakan rumus pendekatan Yamane yaitu sebanyak 190 danpenentuan sampel menggunakan metode random sampling (sampel acak). Alat analisis yangdigunakan menggunakan regresi berganda. Hasil temuan menunjukkan bahwa sikap danpelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa,sedangkan motivasi, persepsi dan emosi memiliki pengaruh terhadap sistem keuangan desa.Kata Kunci: Akuntansi Keperilakuan, Sistem Keuangan Desa]]>
<![CDATA[Pengaruh Shift Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Petrokimia Gresik Unit SA IIIB ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Lavenia Indanus Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Kreatif Vol 7 No 01 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trate Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59179/jek.v7i01.74
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di PT Petrokimia Gresik Unit SA IIIB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Petrokimia Gresik Unit SA IIIB. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 karyawan. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Data analisis dengan menggunakadan data SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam uji F bahwa Shift Kerja dan Stres secara simultan mempengaruhi kinerja karyawan dengan sig F 0,000 < alpha 0,05 dan nilai F hitung sebesar 51.830 > F tabel 2.725. kemudian hasil uji T,Shift kerja secara secara parsial mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai sig T 0.000 < alpha 0. Stres kerja secara parsial mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai sig T 0,000 < alpha dan nilai T hitung sebesar 4.917 > T tabel 1,992. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor shift kerja berpengaruh dengan kinerja karyawan sedanglan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Petrokimia Gresik Unit SA IIIB.]]>
