Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Hasmiati Hasmiati; Ma'ruf Hafidz; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for cosmetic users and the factors that influence it. This type of research is to use empirical legal research. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection for cosmetic users by the Makassar City Food and Drug Administration (BPOM) has not been maximized. Factors that affect the effectiveness of consumer protection supervision are the substance of the law, relating to the laws and regulations governing consumer protection, the means used in the supervision of consumer protection and the implementation of supervision related to socialization to the general public regarding consumer complaint services.

Penyelesian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros Andi Tenri Lukman; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum positif dengan pembagian harta Bersama pasca bercerai di pengadilan Agama Maros, dan tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze positive legal arrangements with the distribution of joint assets after divorce in the Maros Religious Court, and divorce procedures according to the Compilation of Islamic Law at the Religious Courts of Maros Regency. The research method uses empirical normative legal research. The result of this research is to find out that joint assets are assets obtained during the marriage, while assets are assets obtained by both the wife and husband before marriage, which are private assets that are owned by themselves under their respective control as long as the parties are not. specify another. Regarding the legal position of joint property it is regulated in the Islamic Law Compilation.

Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros Tri Rzkyanti Azis; Ma'ruf Hafidz; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis tinjauan yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian ini adalah normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil dari Penelitian ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan. The research objective is to analyze the juridical review of divorce permits for civil servants in the settlement of divorce cases at the Religious Court of Maros Regency. This research method is empirical normative research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the analysis of divorce permits like civil servants in solving divorce cases. The results of this study Civil servants at the Religious Court of Maros Regency must have a permit if they want to carry out a divorce where the permit must go through several procedures. If seen in the regulations, Civil Servants who are the plaintiffs are required to have prior permission from the official who is given the delegation of authority, while Civil Servants who are defendants are required to have a certificate from an authorized official.

Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia Nugraha R; Ma'ruf Hafidz; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak. The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.

Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yudhistira Syahrir; Ma'ruf Hafidz; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.176 KB)

Tujuan penelitian menganalisis prosedur Pencatatan Anak luar Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris yang bersifat perskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pengaturan anak luar perkawinan pada Hukum Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah. Pencatatan anak luar perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan memperoleh akta, dimana tata cara pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara pencatatan anak sah. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran anak luar perkawinan adalah Surat keterangan rumah sakit/dokter/bidan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP. The research objective was to analyze the procedure for recording children outside of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Bulukumba Regency and the factors that influence it. Research conducted. The type of research to be carried out is normative empirical research that is analytical perscriptive in nature. The results showed that the regulation of children outside of marriage in Indonesian Positive Law is regulated in the Civil Code, Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. According to the Civil Code, children outside of marriage must be registered so that they have the same position as legal children. The registration of children outside of marriage is carried out at the Population and Civil Registry Office of Bulukumba Regency which will then obtain a deed, where the procedure for recording children outside of marriage is basically the same as the procedure for registering legal children. With the conditions that must be attached in the arrangement of the birth certificate of a child outside of marriage is a hospital / doctor / midwife certificate, a photocopy of the parent/concerned ID card and family card, mother's birth certificate, and 2 (two) witnesses and attaching a photocopy ID CARD.

Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil Jamaris Jamaris; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.928 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil (Studi Komparatif). Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa hukum perdata barat lebih luas cakupan mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila. Perwalian yang merupakan permasalahan penting dikalangan masyarakat Indonesia, bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, hukum yang berkaitan dan mengatur tindak kejahatan yang melanggar peraturan dalam hukum perdata harus tersusun dengan rapi agar dapat terselesaikan. The research objective is to analyze the Trusteeship System in the Perspective of Islamic Civil Law with Civil Civil Law (Comparative Study). The research method uses normative legal research. The results of the study show that western civil law has a wider scope to regulate the provisions regarding guardianship when compared to Islamic civil law but the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage which in this thesis is categorized as Islamic civil law is more in accordance with the Indonesian State Ideology, namely Pancasila. Trusteeship, which is an important issue among the people of Indonesia, relies on laws that regulate the relationship between individuals called civil law, laws relating to and regulating crimes that violate the regulations in civil law must be neatly arranged so that they can be resolved.

Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sri Wahyuni Bachtiar; Ma'ruf Hafidz; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.165 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perubahan batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh mengenai batasan usia minimal adalah berpengaruh disebabkan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hal ini dilatarbelakangi karna adanya kesadaran hukum dari Masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adala faktor lingkungan sosial mempengaruhi, faktor budaya kurang mempengaruhi dan faktor ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. The research objective is to analyze changes in minimum limits according to Law Number 16 of 2019 have an effect or not and the factors that influence it. The research method uses empirical normative research. The results of this study indicate that: Changes in the minimum age limit according to Law Number 16 of 2019 have an effect on the minimum age limit is that it has an effect because the Makassar Class IA Religious Court has decreased applications for underage marriage dispensation, this is motivated because of the legal awareness of Public. The factors that influence the existence of applications for dispensation of marriage from the community are social environmental factors that influence, cultural factors are less influencing and economic factors affect this because the current economic conditions, the need for life is increasing day by day, so that many parents apply for marriage dispensation.

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit Sulaiman Syamsuddin; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.691 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan dan kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan. Tipe penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitor pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdata berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. The research objective is to analyze the legal protection of third parties against property collateral that is included as bankruptcy property and the position of third party property collateral in the bankruptcy. This type of research uses a qualitative normative approach. The results of the study show that the legal protection of third parties against property guarantees that are included as bankruptcy assets in bankruptcy is preventive, namely the curator must pay attention to the basis of the rights that are used as collateral. The position of the third party's property guarantee in bankruptcy refers to the provisions of Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU states that Bankruptcy covers all assets of the Debtor at the time the bankruptcy declaration was pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy. The phrase all debtor's assets in the Bankruptcy and PKPU Law associated with Article 1131 of the Civil Code means that all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and new, will exist at a later date.

Hak dan Kewajiban Pekerja Bagi Karyawan Yang Dirumahkan Akibat Dari Pandemi Covid-19 Rizka Khalida Utami; Syahruddin Nawi; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.447 KB)

Tujuan penelitan menganalisis pengaturan hukum, hak dan kewajiban pekerja serta kendala pekerja dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama dirumahkan akibat dari pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah beberapa karyawan PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) dan CV. Tang Food Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar khususnya PT. Yuma Saranakarya dan CV. Tang Food Indonesia menerapkan peraturan yang dibuat oleh Menteri ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dengan kebijakan bagi karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19 akan diberlakukan unpaid leave (upah tidak berjalan) sehingga hak dan kewajibannya tidak berjalan, namun bagi karyawan yang tetap bertugas selama masa pandemi Covid-19 maka akan menerima upah berupa daily rate (upah harian) sehingga karyawan tetap mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. The Research objective to analyze legal arrangements, workers' rights and obligations as well as workers' obstacles in carrying out their rights and obligations while being dismissed as a result of the Covid-19 pandemic. The population of this study were several employees of PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) and CV. Tang Food Indonesia. The results showed that in Makassar City, especially PT. Yuma Saranakarya and CV. Tang Food Indonesia applies regulations made by the Minister of Manpower through Circular Number M/3/HK.04/III/2020 of 2020 with a policy for employees who are laid off during the Covid-19 pandemic, unpaid leave will be applied so that their rights and their obligations do not run, but for employees who remain on duty during the Covid-19 pandemic, they will receive wages in the form of a daily rate (daily wages) so that employees continue to get their rights and carry out their obligations according to applicable company regulations.

Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam Musdalifah Musdalifah; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.749 KB)

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pengangkatan anak & akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam & kompilasi hukum islam. Metode Penelitian menggunakan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. The purpose of this study is to analyze the legality of adoption and its legal consequences in the distribution of inheritance according to Islamic law & compilation of Islamic law. Research Methods using. The research method that will be used in this thesis is normative juridical research, which means that this research refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic from the normative side. The results of the study that the position of adopted children according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) are children who in their care for daily life, education costs, and so on, shift responsibilities from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. The Religious Courts do not bring legal consequences in the event that there is a nasab relationship, guardian-mewali relationship and inheritance relationship with adoptive parents or vice versa, then this is in accordance with the provisions of Islamic law. Adopted children in Article 209 of the KHI are not placed as heirs, but inherit through mandatory wills with the provisions that they must not exceed 1/3 of the inheritance.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search