Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum AMANNA GAPPA Halu Oleo Law Review Substantive Justice International Journal of Law Meraja journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities
Syamsuddin Pasamai
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan Dewi Zakiah Putri; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.959 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i2.353

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di sebuah bank serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan. Metode penelitian ini jika dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit, serta upaya perlindungan terhadap konsumen yakni diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia. The research objective is to analyze the forms and terms of the use of credit facilities at a bank as well as legal protection measures for bank credit customers. This research method when viewed from the type is the type of normative legal research. The results showed that the form of the credit facility is divided into 2, namely credit agreements made under the hand and credit agreements made by and in front of a notary. The requirements are to use special formats for granting credit facilities, as well as efforts to protect consumers, namely the enactment of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains the rights and obligations as consumers, rights and obligations as business actors, actions which is prohibited by business actors, standard clauses, consumer dispute settlement agencies and Bank Indonesia regulations
Masalah Hukum Terhadap Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Ryan Ardiansyah; Syamsuddin Pasamai; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1185.422 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i2.357

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak, dan solusi pendekatannya dalam mengatasi masalah hokum tersebut. Tipe penelitian normatif Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dokumentasi .Metode analisis data adalah kualitatif.Hasilnya, masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mencakup tiga perspektif yaitu pertama, perspektif sumber (input) pembentukan UU yang menjadi dasar kebijakan putusan pemidanaan, kedua, perspektif proses peradilan tindak pidana anak di lembaga peradilan umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui putusan pemidanan dengan berbagai faktor mempengaruhinya, dan ketiga, perspektif output-outcome berupa dampak positif (manfaat) dan negative produk putusan pemidanaan terhadap berbagai pihak. The research objective to analyze the legal problems arising from the criminal verdict below the minimum limit for juvenile offenders, and the solution to the approach in overcoming this legal problem. Types of normative research Data sources are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is literature study and documentation. The data analysis method is qualitative. The result is that legal problems arising from criminal decisions below the minimum limit for child offenders in the application of the Child Protection Law (UUPA) include three perspectives, first, the source perspective. (input) the formation of laws which are the basis for criminal decision policies, second, the perspective of the juvenile justice process in general justice institutions for the settlement of criminal cases through convictions with various factors affecting them, and third, the perspective of output-outcome in the form of positive impacts (benefits). and negative convictions against various parties.
Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam Muh. Taufiqul Karim; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.516 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i2.373

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum putusan hakim terhadap perubahan jenis kelamin dalam perspektif waris Islam dan parameter pertimbangan dalam memutus perkara permohonan prubahan jenis kelamin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa penetapan engadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan syar’i mengenai kewarisan dalam Islam. Parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin sementara oleh hakim lain pada perkara yang berbeda tidak digunakan. Perbedaan pertimbangan akan menghasilkan keputusan hakim yang berbeda pula walaupun fakta hukum pemohon relatif sama. The research objective is to analyze the legal consequences of the judge's decision on gender change in the perspective of Islamic inheritance and the parameters of consideration in deciding cases for gender change applications. The type of research used in this research is normative research. The result of the research shows that the decision of justice that grants requests for sex change does not have a direct implication in the syar'i provisions regarding inheritance in Islam. The parameters for judges' considerations in deciding cases for requesting sex change are not clearly regulated in statutory regulations. This results in certain considerations used by judges in a case requesting a sex change while other judges in a different case are not used. Different considerations will result in different judges' decisions even though the legal facts of the applicants are relatively the same.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan Ilham Ilham; La Ode Husen; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.927 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik, Karena DPRD berasal dari partai politk, maka hambatan dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. The research objective is to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing a Regional Government Apparatus that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in South Sulawesi. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that: Supervision of the DPRD of South Sulawesi Province covers supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and DPRD of South Sulawesi Province. Also responsible for supervising public services, because DPRD comes from a political party, the obstacle in carrying out DPRD duties, including the supervisory function, is that the council is always busy taking care of political party affairs, even though it is regulated in an order that the council's duties must take precedence over other matters. but in reality the council always prioritizes political affairs.
KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN Andika Prawira Buana; Syamsuddin Pasamai; Sufirman Rahman; Hamza Baharuddin
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.6

Abstract

AbstractThis study aims to analyze, explain and find efforts to realiza adat justice in the provice of South Sulawesi. The main focus of this research is how the concept is to strve the re-establishment of the adat justice in South Sulawesi Province. This research uses socio-legal research method. The results explain the basically, South Sulawesi Province is an area that has a variety of cultural, religious and background of different populations make the disputes that occur in the community also diverse Therefore, adat justice is considered necessary to be community also diverse. Therefore, adat justice is considered necessary to be reintroduced as an effort to realize pluralism of the judicial system whose aim is to create justice in the people of South Sulawesi.AbstrakPenelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan upaya mewujudkan peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep untuk mengupayakan terwujudnya kembali peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal research. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang penduduk yang berbeda menjadikan sengketa-sengketa yang terjadi dimasyarakat juga beranekaragam. Oleh karenanya peradilan adat dianggap perlu untuk di hidupkan lagi sebagai upaya mewujudkan pluralisme sistem peradilan yang arah tujuannya menciptakan keadilan di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. 
JUSTICE INTRODUCTION IN LAND LAW syamsuddin pasamai
PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.284

Abstract

Justice is one of the legal goals to be realized, while the existence of land is an essential human need whose regulations need to be regulated transparently in land law. This phenomenon, ex officio places land as an integral part of human rights that must be fulfilled for the benefit and certainty of other legal purposes. Therefore, the proposed "prasaran" in Indonesian means a description of the opinion (postulate, etc.) as anintroduction to discuss or discuss a problem. The infrastructure contains the value of justice in land law regardless of the benefits and legal certainty. Ideally, land law is not static, but always dynamic by considering each individual as a member of society.
Sociology of Law Perspectives on Security, Population, and Local Wisdom Issues Syamsuddin Pasamai; Aan Aswari
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 1 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i1.215

Abstract

This study aims to provide an overview of governance that always links the interests of society and the State based on the values of the sociology of Law. Therefore, state administrators always pay attention to issues of Security, population, and local wisdom on a country basis. The conceptual study presents this manuscript as an effort to understand how Law is developed and changed along with social and cultural changes. This article explains the basic argument that Pancasila is still the guardian in the development of Law, and it is also proven that there is a development of Law which has a tendency and begins to show detachment from Pancasila values, but in its journey efforts are made to adapt it to Pancasila values in order to reduce the symptoms. Social conflict. Thus concluding that Security, population, and local wisdom are part of influencing the quantity, quality, mobility, and administration of population.
The Legal Sure of Marriage Itsbat Towards The Status of Marriage (Study of The Decision of The Takalar Religious Court) Hudalinnas h; Syamsuddin Pasamai; Hamza Baharuddin
Gerechtiheid Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Gerechtigheid Law Journal
Publisher : Research institutions and community service Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.28 KB) | DOI: 10.35326/gerechtiheid.v1i2.814

Abstract

The marriage ceremony is one of the government's efforts to provide services to people who do not yet have a marriage certificate to register their marriage again, so that they have legal certainty for their marital status. This research was conducted with the aim of knowing the implications that arise after the marriage ceremony by the judges at the Takalar Religious Court and to determine the factors that encourage husband and wife to propose marriage certificate. The method used in this research is the normative juridical method through two approaches, namely the statute approach and the case approach. The reason for using this method is because legal research is a process to find legal rules. The results showed that the implication of marriage status on marital status is related to the principle of legal certainty, namely by the existence of marriage, which was previously carried out, namely marriages that were not recorded by the Registrar of Marriages, making the marriage have legal certainty, meaning that it is in accordance with the legal objective, namely to regulate order. society in a peaceful and just manner and the marriage becomes legal. Itsbat nikah provides a foundation of certainty on the validity of the status of the child born. Meanwhile, the legal certainty of the status of marriage regarding the status of marital assets becomes clear about the ownership of joint assets.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Nur Fathiah; Syamsuddin Pasamai; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection of land rights in the implementation of land consolidation and to analyze the possibility that land consolidation can be an alternative in land acquisition for participatory development. The implementation of land consolidation is deemed ineffective and there are still many obstacles that occur, such as the determination of compensation that does not reach an agreement on the amount, as well as land rights holders who must be given legal protection against disagreements in compensation. The results of this study show how the legal protection of land rights in the implementation of land consolidation. The 1945 Constitution has provided legal protection for land rights as stipulated in article 28 letter h paragraph (4) which states that:"Everyone has the right to private property rights and these property rights cannot be taken arbitrarily. and must be balanced with compensation ”. Then land consolidation can be used as an alternative method of land acquisition for participatory development because the objective of land consolidation is for the benefit of development, improving the quality of the environment and preserving natural resources, which of course must involve active community participation. In this case, community participation is highly expected because the subject of land consolidation is the participants in the land consolidation itself. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum hak milik atas tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah serta menganalisa kemungkinan konsolidasi tanah dapat menjadi alternatif dalam pengadaan tanah untk pembangunan yang partisipatif. Pelaksanaan konsolidasi tanah dianggap masih kurang efektif dan masih terdapat banyak kendala yang terjadi seperti penetapan ganti rugi yang tidak mencapai kesepakatan mengenai besarannya, serta pemegang hak atas tanah yang harus diberikan perlindungan hukum terhadap ketidaksepakatan dalam hal ganti rugi. Hasilpenelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum hak milik atas tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf h ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian”. Kemudian konsolidasi tanah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode pengadaan tanah untuk pembangunan yangpartisipatif karena tujian dari konsolidasi tanah adalah untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pemeliharaan sumber daya alam yang tentunya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena subyek dari konsolidasi tanah ialah peserta konsolidasi tanah itu sendiri.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PEMBERIAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO Azhar Azhar; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In writing this scientific journal, the author discusses the problem of juridical review of land rights ownership of dowries in weddings in Belawa sub-district, Wajo regency, relanted to the giving of dowrie in marriage, this is based on the fact that Wajo district is a district if there is a problem with land ownership, giving a dowry in marriage, the problem is this is what the authors appointed to research the implementation of dowry granting in marriage according to national land law and legal protection for women who receive land given dowries in marriage in Belawa District, analyze the implementation of dowry in marriage according to national land law know and analyze.Analyzing legal protection for land rights owners who give dowry in weddings in Belawa Sub-district, Wajo Regency.
Co-Authors Aan Aswari Aan Aswari Abdul Agis Abdul Agis Abdul Qahar Ahmad Syauqi Dzulfikri Andika Prawira Buana Anzar Anzar Ariadin Ariadin Azhar Azhar Chandra Yudi Arsana Dewi Zakiah Putri Dwi Gatra Erwin Erwin Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hasan Kadir Hasan Kadir Hudalinnas h Ilham Ilham Imran Jumriani Mursalim Kamri Ahmad La Ode Husen Mastur Mastur Muh. Taufiqul Karim Muhammad Rustan Musyawir Nurtan Nur Fathiah Nurwijayanti Ryan Ardiansyah Salle Salle Sri Irmayanti Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Sukarno Abuhuraera Syamsuri, Andi Santri Syarifuddin Wahyudy Falarungi