Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) ]]>
<![CDATA[Aditya Fauzi Indarto]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (900.081 KB)
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam Intidana diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para anggotanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menandatangani Akta Perdamaian yang kemudian disahkan/ dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang akhirnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam tingkat kasasi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pergantian kepengurusan koperasi dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga pergantiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui Rapat Anggota. Alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menurut pendirian para Pemohon adalah dilaksanakannya pergantian organ pengurus KSP Intidana yang melaksanakan PKPU, yang menyimpangi Akta Perdamaian. Hal tersebut menurut Penulis dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan melalui rapat anggota yang sah yang juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, serta terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN PPKM LEVEL 4 KE LEVEL 2 KOTA SEMARANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BISNIS RESTORAN (Studi : Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) Tembalang) ]]>
<![CDATA[Muhammad Adry Setyawan]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (916.099 KB)
<![CDATA[Aktifitas bisnis merupakan penggerak perekonomian masyarakat, dimana sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dunia bisnis sangat terdampak, seperti salah satu restoran di Kota semarang, dimana kebijakan pemberlakuan PPKM Level tersebut berpengaruh terhadap penurunan Omzetnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang meneliti peristiwa hukum di masyarakat, serta kaitannya dengan pemberlakuan PPKM atau implementasi ketentuan hukum normative. Data primer yang diambil melalui hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasilnya, pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) sangatlah berpengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet usaha restoran BAKSU, kemudian keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM dalam penelitian ini yaitu perjanjian bisnis tetap dilakukan namun dilakukan restrukturisasi/penundaaan pembayaran dengan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT TASPEN (PERSERO) TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Mustika Arin Rakhmawati*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.765 KB)
<![CDATA[Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sangat penting, karena dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sewaktu-waktu dapat mengalami peristiwa berupa kecelakaan. Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Penyelenggara asuransi sosial tersebut adalah PT TASPEN (Persero) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.Pelaksanaan Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja tidak selamanya berjalan lancar, terkadang dapat dijumpai beberapa kendala yang dialami oleh pihak penyelenggara yaitu dalam sistim pembayaran iuran yang mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada status kepesertaan peserta. Pihak penyelenggara dituntut untuk dapat bertanggungjawab dengan kendala-kendala yang terjadi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.Dari hasil penelitian diketahui bahwa, status kepesertaan dilihat pada Surat Keputusan Pegawai yang diterima peserta yang harus diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai syarat kepesertaan. Tanggung jawab PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara adalah mengupayakan pemberian manfaat kepada peserta meskipun belum ada premi yang dibayarkan dengan cara menagihkan sejumlah premi kepada instansi terkait yang bertanggungjawab atas pemberian gaji pegawai.PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara agar selalu melakukan pelaporan kepada setiap instansi yang bertanggungjawab atas pembayaran iuran untuk program jaminan sosial. Dengan, tidak dibayarkan iuran maka dapat berdampak pada status kepesertaan sekaligus dalam pelaksanaan pemberian manfaat atas program asuransi sosial tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN PANGAN TAHU BERFORMALIN DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN ]]>
<![CDATA[Nizar Cahya Sakti Sambodo]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.781 KB)
<![CDATA[Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, karena pangan ini yang paling banyak memengaruhi fisik kita, karena kesehatan fisik kita salah satunya ditunjang dari asupan gizi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna. Namun di pasaran masih beredar bahan pangan tahu yang mengandung formalin yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia khususnya para konsumen tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (open interview). Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah maksimal, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS OBLIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muhammad Wildan Fadhila]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (832.8 KB)
<![CDATA[Obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang artinya surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Penerbit obligasi adalah pihak yang memiliki utang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Saat memiliki obligasi biasanya akan tertulis jatuh tempo pembayaran utangnya dengan bunga (kupon) yang jadi tanggung jawab pemegang obligasi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia secara yuridis formal obligasi belum dimuat aturan sebagaimana layaknya efektivitas dan posisi yuridis pada saham diatur dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), diantaranya adalah perlunya diatur dalam suatu aturan regulasi setingkat undang-undang terhadap perlindungan hukum baik terhadap pemegang obligasi (investor) maupun penerbit obligasi , padahal baik obligasi ataupun saham keduanya merupakan jenis surat berharga (efek) yang diperjual belikan di Pasar Modal yang memiliki tujuan sama adalah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (publik) dan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah diantaranya untuk pendanaan pengadaan tanah kepentingan umum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan obligasi dalam hukum positif Indonesia dan seberapa efektif obligasi sebagai alternatif pembiayaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi memiliki beberapa kelebihan dan dapat dijadikan alternatif pembiayaan dalam kegiatan usaha sampai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun banyak kalangan masyarakat (calon investor) yang belum tahu akan fungsi dan kegunaan obligasi. Untuk itu seharusnya pemerintah termasuk lembaga keuangan Indonesia secara gencar mempromosikan atau memberikan informasi berupa keunggulan obligasi kepada publik masyarakat sehingga dapat dikenal secara luas contohnya seperti investasi saham dan lain-lain.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK (STUDI KASUS KEPAILITAN PT AAA SEKURITAS) ]]>
<![CDATA[Ari Rio Pambudi*, Etty Susilowati, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.037 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh terhadap wewenang pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan OJK terhadap kepailitan Perusahaan Efek dan akibat hukum dari Perusahaan Efek yang telah dipailitkan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Hasil penelitian yaitu kedudukan OJK pada kepailitan Perusahaan Efek adalah OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek. Akibat kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah dapat dilanjutkannya kelangsungan usaha Perusahaan Efek atau tidak dilanjutkan kelangsungan usahanya. Peran OJK setelah kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah memastikan telah ada pemisahan aset Perusahan Efek dengan aset dari Investor. OJK sampai saat ini belum mengeluarkan sebuah peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci prosedur pengajuan permohonan oleh kreditor ke OJK untuk mengajukan permohonan pailit Perusahan Efek. ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Dita Hapsari]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.985 KB)
<![CDATA[Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. Transaksi elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui kuesioner dan studi kepustakaan.Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan responden yang berjumlah enam orang, meliputi tiga segmentasi e-commerce yaitu business to business, business to consumer dan consumer to consumer yang masing-masing terdiri dari pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli.Kedudukan e-commerce dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya pengakuan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuktian terhadap transaksi elektronik yang terdapat pada penambahan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsumen yang dilanggar oleh penjual adalah barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.Sebagai alat bukti yang sah, Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat digunakan oleh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada penjual.Sesuai pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tahun 1999, tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembalian uang atau pengiriman barang yang kurang dengan membebaskan ongkos kirim kepada konsumen setelah konsumen mengirimkan bukti-bukti berupa dokumen atau foto yang menerangkan jumlah barang yang seharusnya diterima oleh konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA BERDASARKAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Sabrina Zaki*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.545 KB)
<![CDATA[Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian yang ada dilihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan umum semakin meningkatnya juga permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya supir yang ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, untuk itu perlu dilakukannya perlindungan hukum terhadap penumpang menurut pasal 141 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan wujud perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dengan dilakukannya pengujian kendaraan motor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015.Perumusan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populiasi.Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum serta pengujian kendaraan bermotor agar penumpang yang menggunakan angkutan umum mendapatkan perlindungan hukum setelah kendaraan dinyatakan laik untuk beroperasi dijalan raya.]]>
<![CDATA[BENTUK TANGGUNG JAWAB PT WAHANA PRESTASI LOGISTIK CABANG SEMARANG TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Arie Maulana]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.707 KB)
<![CDATA[Kegiatan pengiriman barang sangat penting di era modern saat ini dalam memperlancar arus perdagangan. Pelaksanaan pengiriman barang pada kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengirim barang berupa barang kiriman mengalami keterlambatan dari waktu yang diperjanjikan, barang hilang ataupun mengalami kerusakan. PT Wahana Prestasi Logistik merupakan perusahaan ekspedisi dalam menyelenggarakan pengiriman barang seharusnya bertanggung jawab dan memberikan jaminan kepada konsumen atas segala kerugian yang timbul dalam pengiriman barang. Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai bentuk tanggung jawab Wahana dalam penyelenggaraan pengiriman barang beserta penyelesainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara wawancara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) Bentuk tanggung jawab Wahana terhadap kerugian konsumen terhadap kehilangan atau kerusakan barang adalah dengan mengganti senilai harga barang tersebut dan tidak ada ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman barang. (2) Penyelesaian tanggung jawab Wahana selesai setelah pencairan klaim dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh: (1) Bentuk tanggung jawab Wahana telah sesuai dengan aspek perposan, aspek hukum perjanjian, dan aspek hukum perlindungan konsumen. Ketiga aspek ini menghimbau perusahaan ekspedisi untuk memberikan ganti kerugian terhadap konsumen dalam pengiriman barang. (2) Penyelesaian tanggung jawab selesai setelah Wahana memberikan ganti kerugian sebesar ketentuan yang sudah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM PENOLAKAN PENGANGKUTAN OLEH MASKAPAI UDARA ]]>
<![CDATA[Masithah Meilia Rizkita]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.643 KB)
<![CDATA[Kerugian konsumen maskapai udara masih seringkali terjadi. Biasanya diakibatkan oleh kelalain dari pihak maskapai. Demikian juga kasus perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang maskapai udara, yakni Regina Goenawan. Ia dianggap melakukan kekerasan terhadap awak kabin maskapai tanpa dasar bukti yang jelas sehingga mengakibatkan maskapai PT. Indonesia Air Asia Extra menolak pengangkutan terhadap Regina Goenawan. Dari kasus tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian perlindungan konsumen bagi Regina Goenawan dan keluarga sebagai penumpang maskapai udara. Kajian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penerbangan, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, serta tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Indonesia Air Asia Extra kepada Regina Goenawan berdasar Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999 dan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tuduhan tanpa bukti yang mengakibatkan Regina Goenawan termasuk ke dalam daftar hitam maskapai merupakan dasar adanya perbuatan melawan hukum. Tuduhan tersebut dapat dibantah oleh penumpang karena kedudukan keduanya sejajar berdasarkan Undang-Undang Penerbangan yang sebagai ratifakasi Indonesia dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Dua konvensi ini menyatakan bahwa maskapai wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, terutama jika ditemukan kesalahan yang disengaja dari pihak maskapai.]]>
