Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Hendro Saptono
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADI KELALAIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt) Renzie A.C.U*, Budiharto, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.589 KB)

Abstract

Bank dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian, bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing masing secara cermat, teliti, dan professional. Undang – undang Perbankan memerinthakan pada setiap bank umum untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan berdasarakan prinsip kehati – hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menghimpunkan dananya di bank. Sengketa kartu kredit yang tejadi di Surakarta berawal dari kelalaian Bank 
Pertanggungjawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi Eki Dyata Fredi Setiawan, Herman Susetyo*), Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.448 KB)

Abstract

Insurance agents is a frontliner in the insurance business, because they have an important role in helping insurance companies to market and sell insurance products, even to the closing of the insurance. Basically the relationship between an insurance agent and the insurance company is a delegation of authority, because the insurance company as the principal authorized the insurance agent to do his duties on behalf of the insurance company and the insurance agent relationships with insurance companiesis a not fixed relationship. Someone who wants to become an insurance agent should complete the requirements such as a license or certificate and have to attend training sessions held by the insurance company. Insurance agent and the insurance company tied to an agency agreement, which is contain the rights and obligations, responsibilities of insurance agents and also insurance agents code of ethics. All contents of the agency agreement must be fulfilled and executed by both parties to create a harmonious relationship of insurance business.In particular, this study aimed to: Seeing the legal relationship between the parties i.e. the insurance company, insurance agent and the insured as well as the implementation of the rights and obligations of the parties under the agency agreement and the legal responsibilities of each party involved in the insurance.Method research approach used is the normative juridical literature, with research through the study of literature (library research) and also called as a study document (documentary research), the main material used in the study is the data or documents as well as a Primary Data or Secondary Data. At the research, the authors analized the agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance business.Based on the description above, it can be concluded that: agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance process is as it should be and it protects the parties, if there is an agencies who do not fullfilled the duties that have been provided in the agreement on the agency agreement, it would breaking the agreement and the agreement will be expired. Liability insurance agent for an insurance company if the insured is in default will be returned to the insurance company because insurance agents only as intermediaries and authorized from the insurance company.
PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020 ATAS PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH TANPA KEMASAN DI JAWA TENGAH Fakhri Aditya Putra; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (946.551 KB)

Abstract

Minyak goreng sawit adalah salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, contohnya minyak goreng sawit curah. Minyak goreng sawit curah menjadi pilihan masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif murah. Namun, terkadang masyarakat tidak memperhatikan dari sisi kesehatan. Minyak goreng sawit curah yang beredar di pasaran masih banyak tidak menggunakan kemasan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak goreng sawit wajib kemasan. Peraturan ini telah melarang penjualan minyak goreng sawit secara curah tanpa kemasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 mengalami penundaan pelaksanaan karena belum siapnya pelaku usaha dalam infrastruktur pengemasan serta pendukungnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawasi distributor dan pedagang serta memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran berhak memberikan usulan penindakan kepada Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER Nadya Johanna Rebecca Tobing*, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.567 KB)

Abstract

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha sehingga dikeluarkan produk hukum agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Masih banyak pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan persaingan tidak sehat, khususnya persekongkolan tender. KPPU sebagai lembaga yang berwenang atas aspek persaingan usaha berkewajiban memeriksa laporan pelanggaran dan memutus apabila terjadi pelanggaran.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU karena banyak putusan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terlapor dan pada saat pihak terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan KPPU.Metode dari penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka dan sumber lain dan juga dengan wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPU.KPPU telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetapi KPPU terkendala oleh kelemahan Undang-Undang sehingga tidak dapat berbuat banyak apabila terlapor tidak melaksanakan kewajibannya. KPPU perlu menyamakan persepsi dengan hakim pengadilan dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada untuk mengurangi perbedaan putusan.  Saran yang diajukan adalah agar dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.
DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT BPR ANTAR RUMEKSA ARTA MELALUI KOPERASI ARTA MARA DAN KSU HARTA AJI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 256/PID.B/2009/ PN.KRAY TAHUN 2010) Diannita Anjar P.*, Budiharto , Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.738 KB)

Abstract

Salah satu jasa perbankan adalah menyalurkan kredit, dalam penyaluran kredit kepada masyarakat bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun kenyataannya BPR masih mempunyai banyak permasalahan yang terkait dengan pemberian kredit, salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang dilakukan BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Harta Aji Dan Arta Mara, dimana dalam penyaluran kreditnya BPR Antar Rumeksa Arta dianggap dengan sengaja tidak melaksanakan langkah–langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan Bank, dimana dalam penyaluran kredit BPR Antar Rumeksa dilakukan tanpa analisis kredit, yang berakibat terjadi mark-up dana kredit yang dilakukan oleh KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANNG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) Daniel Andre Stefano*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.328 KB)

Abstract

Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral. Perkembangan teknologi saat ini pelanggaran Hak Cipta dilakukan tidak dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah ke media internet, yaitu dengan munculnya situs yang menyediakan layanan film gratis secara streaming. Perlindungan dan penegakan hukum diperlukan agar hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dapat diproteksi.  Pengaturan perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem elektronik yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26 tahun 2015. Penegakan hukum juga perlu dilakukan agar peraturan yang telah diatur untuk melindungi Pencipta dapat terus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi. Badan peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang Pencipta ketika hak-haknya dilanggar dengan melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, aduan tindak pidana, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini Internet.
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG INTAN CILACAP Mirade Architania Rifani*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.729 KB)

Abstract

Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari dan ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dimana jauh lebih luas dibanding daratannya maka sudah merupakan hal yang wajar pembangunan dan pengaturan transportasi laut perlu mendapat perhatian yang besar, sehingga mendukung kelancaran angkutan laut yang salah satunya antara lain kegiatan bongkar muat barang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Intan Cilacap. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sejak pendiriannya PT. Pelindo III Cabang Tanjung Intan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat terbilang lancar dengan mengantongi izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 Tentang Pendirian PT Pelindo III. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang sedikit terhambat karena adanya aturan mengenai izin khusus yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan Bongkar Muat. Tidak dimungkinkan PT. Pelindo III mengubah akta pendirian perusahaan menjadi khusus melakukan kegiatan bongkar muat barang sehingga perlu dibuatnya Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan dalam Provinsi setempat.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI KOTA SEMARANG Dewanti Nur Indrati; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.766 KB)

Abstract

Perkembangan moda transportasi laut membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi laut terdapat pula risiko laut yang mengintai. Asuransi laut merupakan upaya untuk melimpahkan suatu risiko dari tertanggung kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jasindo (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan survey lapangan di PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut berjalan dengan sangat baik. Hambatan internal yang timbul berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis, dan pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kesulitan memperoleh dokumen lengkap dari tertanggung saat penutupan asuransi dan ketidaksesuaian syarat dan kondisi dari broker.
PERTIMBANGAN TERHADAP KEDUDUKAN MANTAN KARYAWAN DALAM PUTUSAN PAILIT PT. MITRA BINAMANDIRI MUKTI (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NO.09/PKPU/2014/PN.NIAGA.SURABAYA) Christianto Yitro Sujiwa*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.584 KB)

Abstract

               Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.  Kreditor terbagi ke dalam tiga jenis yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor Preferen memiliki hak istimewa yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.                Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.                Berdasarkan hasil penelitian, mantan karyawan dikategorikan sebagai kreditur, sehingga boleh mengajukan permohonan PKPU karena hak-hak karyawan  menjadi utang sebagaimana yang terdefinisikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan pada saat debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kreditor preferan tidak memiliki suara dalam proses voting penetapan pemberian PKPU Tetap kepada debitor. Setelah diputuskan pailit, menjadi tugas dan wewenang kurator untuk membereskan harta pailit berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Mantan karyawan dapat mengajukan sita eksekusi sebagai penyelesaian persoalan. Kurator melakukan upaya pembereskan harta pailit seperti adalah investigasi yang dapat diperolehnya fakta-fakta hukum harta pailit.  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN POWER PURCHASE AGREEMENT DAN FINANCE LEASE AGREEMENT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B UNIT I-IV Muhammad Ghiffari*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.738 KB)

Abstract

Finance Lease Agreement menjadi alternatif bagi Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik, ketika Power Purchase Agreement dianggap tidak menguntungkan kedua belah pihak saat krisis finansial melanda Indonesia pada tahun 1997. Pembahasan mengenai kedua kontrak tersebut adalah dengan mengacu kepada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan, asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian/kontrak, serta membandingkan masing-masing kontrak terhadap satu sama lain, sehingga didapat sebuah perbedaan yang disajikan dalam bentuk matriks. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia dapat dilakukan dengan bantuan dari Badan Usaha Swasta, serta keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh Finance Lease Agreement untuk PT PLN (Persero) lebih unggul ketimbang Power Purchase Agreement serta menyarankan agar pengaturan mengenai leasing dapat diatur lebih komprehensif agar pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangkit listrik dapat berjalan lebih cepat dan menguntungkan.
Co-Authors Aditya Fauzi Indarto Aminah Aminah Ana Silviana Angelina Christa Pamelani Arie Maulana Bagus Rahmanda Benandri Dwiki Saputra Budiharto Budiharto Dewanti Nur Indrati Dita Hapsari Dita Veronika Erren Mutiara Putri Fahmi Fadhilah Fakhri Aditya Putra Gilang Adi Yuliarso Herni Widanarti Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Masithah Meilia Rizkita Mas’ut Mas’ut Melisa Dwi Putri Muhammad Adry Setyawan Muhammad Wildan Fadhila Nikhafila Aprilia Nizar Cahya Sakti Sambodo Olivia Gunawan Putri Paramita Prananingtyas Priscilla D Z Saragih Rinitami Njatrijani Setia Aji Pamungkas Shansion Situmorang Siti Mahmudah Suradi Suradi Syavira Rani Arimawati Yudo Pradipto