Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Hendro Saptono
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KEAMANAN NASABAH DALAM BERTRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING BANK JATENG Gilang Adi Yuliarso; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.663 KB)

Abstract

Teknologi dalam bidang perekonomian khususnya di bidang perbankan telah berkembang dengan pesat. Internet Banking merupakan salah satu pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI) dalam dunia perbankan. Pemanfaatan TSI dalam dunia perbankan merupakan suatu keniscayaan. Selain dapat mendukung perkembangan berbagai produk baru perbankan, juga akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah. Bank Jateng turut memanfaatkan TSI dalam penyelenggaraannya yaitu dengan menerbitkan layanan Internet Banking. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dapat terjadi permasalahan yang dapat merugikan nasabah.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana legalitas transaksi Internet Banking Bank Jateng ditinjau dari hukum perikatan dan bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT. BPD Jateng terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui Internet Banking.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Internet Banking Bank Jateng telah memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bank Jateng dalam menerbitkan layanan Internet Banking mengacu pada POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Bentuk tanggung jawab Bank Jateng terhadap adalah tanggung jawab mutlak (Strict Liability) berupa manajemen risiko dengan melakukan Audit Teknologi Informasi, Penetration Test, dan Penilaian Manajemen Risiko atas layanan Internet Banking tersebut di mana Bank Jateng telah melakukan prosedur tersebut dan dinilai aman.Saran yang dapat diberikan adalah pengaturan mengenai pelaksanaan TSI dalam bidang perbankan khususnya Internet Banking di Indonesia perlu dilengkapi dan diperkuat melihat masih ditemui berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Internet Banking itu sendiri. Pengaturan khusus mengenai tanggung jawab bank dalam penyelenggaraan Internet Banking juga dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasabah dalam menggunakan layanan tersebut. Bank Jateng sebagai penyelenggara layanan Internet Banking juga dapat melakukan pengembangan terhadap pelayanan yang diberikan agar nasabah yang menggunakan layanan Internet Banking dapat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakannya.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TRANSAKSI ONLINE TRADING Yudo Pradipto; Hendro Saptono; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.3 KB)

Abstract

Di era globalisasi, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya sistem transaksi online trading yang merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara secara lebih efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek Pasar Modal dan juga perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan dan pelanggaran yang ada di Pasar Modal terutama dalam sistem transaksi online trading serta wewenang dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perdagangan efek melalui sistem transaksi online trading dalam Pasar Modal.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode kualitatif.Mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PERPANJANGAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg) Dita Veronika; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.473 KB)

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran merek seringkali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha. Salah satunya adalah dengan adanya pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak merek rokok “Kerbau Jaya”. Pada tangal 6 Juli 2002 pemilik merek “Kerbau Jaya” meninggal dunia, sehingga merek tersebut menjadi hak para ahli warisnya. Namun secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, salah satu ahli waris telah mendaftarkan Merek “Kerbau Jaya”ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya penyelesaian sengketa merek tidak selalu hanya bisa melalui jalur perdata, tetapi juga bisa melalui jalur pidana ketika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peniruan merek tidak mendaftarkan mereknya. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan adanya pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENANGGUNG PERSEORANGAN PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DIPAILITKAN SECARA BERSAMA-SAMA Yudha Pradana*, Etty Susilowati, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.485 KB)

Abstract

Perjanjian penanggungan dapat membawa konsekuensi dipailitkannya penanggung apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi perikatan dari debitor apabila debitor tersebut wanprestasi. Konsekuensi dipailitkan dalam kedudukannya sebagai penanggung juga menjadi konsekuensi dari sekalian ahli waris penanggung apabila penanggungan dilakukan oleh penanggung perseorangan, dimana penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dan akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama. Hasil penelitian yaitu ahli waris penanggung perseorangan yang menerima warisan maka ia menggantikan kedudukan sebagai penanggung terhadap segala hak dan kewajiban penanggungan. Akibat hukum ahli waris penanggung pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan ahli waris penanggung perseorangan dilakukan dalam satu boedel pailit sehingga terjadi percampuran harta diantara mereka. Selain itu terjadi percampuran antara kreditor dari debitor dengan kreditor dari ahli waris penanggung perseorangan. Kepailitan juga akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu terhadap harta serta pribadi mereka, perikatan, benda jaminan, dan transfer dana yang debitor maupun ahli waris penanggung lakukan.
ANALISIS MEKANISME REGULATORY SANDBOX DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Priscilla D Z Saragih; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.255 KB)

Abstract

Kehadiran teknologi dalam industri keuangan yang begitu cepat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi atau Financial Technology (Fintech) dengan berbagai inovasi terbaru. Fintech tidak terhindar dari resiko-resiko makro yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusung mekanisme Regulatory Sandbox melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Penerapan Regulatory Sandbox oleh dua instansi inilah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian mekanisme kedua instansi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah mekanisme Regulatory Sandbox dan Pemanfaatannya terhadap pengawasan Fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa BI dan OJK menetapkan penyelenggara Fintech untuk diuji produk, teknologi, dan model bisnisnya. Hasil uji akan digunakan untuk membuat atau menyesuaikan peraturan yang diperlukan. Pemanfaatan RegulatorySandbox juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum inovasi Fintech beredar luas di masyarakat.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PATI Erren Mutiara Putri; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.951 KB)

Abstract

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional.Demi menekan dan meminimalisir tingginya angka pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan maka dibutuhkan beberapa lembaga/instansi untuk mengatur hal tersebut. Hubungan kerjasama antara 3 lembaga dalam mengatur dan menegakan peraturan formil di masyarakat mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berdasarkan Perbup Pati No.86 Tahun 2018, Tugasnya melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan atau transportasi untuk daerah dan fungsi dinas perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator),  sebagai penyedia fasilitas (fasilitator),  sebagai pengawas (evaluator).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN PT. PRIMA LESTARI INVESTINDO DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RAMAYANA DEPARTMENT STORE Nikhafila Aprilia; Hendro Saptono; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.214 KB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dimana nantinya pihak swasta sebagai penyedia dana. Pihak swasta melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah dan mengelola bangunan untuk mengambil manfaat ekonomisnya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah jangka waktu berakhir maka pihak swasta diwajibkan untuk menyerahkan kembali bangunan beserta fasilitasnya kepada Pemerintah.Konsep tersebut dinamakan Build Operate and Transfer (BOT). Konsep kerjasama seperti itu telah banyak diterapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongaan dengan PT. Prima Lestari Investindo dalam pembangunan dan pengelolaan Ramayana Department Store. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dan analisis kualitatif didukung dengan data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data penulis melakukan wawancara kepada Pemerintah Kota Pekalongan mengenai proses atau mekanisme perjanjian kerjassama dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo. Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18.PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 25 tahun, sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2037. Dalam pemilihan mitra menggunakan sistem tender dan berakhir dengan penunjukkan langsung. Pelaksanaan kerjasama berjalan dengan lancar, kedua pihak melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan yang diperjanjikan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FONT YANG KARYANYA DIMUAT MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Melisa Dwi Putri; Hendro Saptono; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana ketika suatu ciptaan selesai diwujudkan telah mendapatkan perlindungan hak cipta. Kehadiran teknologi memiliki dampak negatif atas kehadiran karya cipta digital seperti kasus yang menimpa Naufal Anis yang karya cipta font-nya digunakan tanpa lisensi yang tepat sebagai penulisan judul trailer dan poster film. Sehingga dengan adanya kejadian ini Naufal Anis merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta font telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan website penyedia font telah memberikan ketentuan lisensi terkait penggunaan font. Namun terdapat tindakan penggunaan font dengan lisensi personal-use untuk kepentingan komersial yang melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap pencipta font yang karyanya dimuat di internet.
IMPLEMENTASI PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ONLINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM MEWUJUDKAN ASAS KESEIMBANGAN PADA PT VALBURY ASIA FUTURES KANTOR CABANG SEMARANG Setia Aji Pamungkas; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah proses pembuatan akun transaksi pada perdagangan berjangka komoditi oleh seorang calon nasabah kepada suatu perusahaan pialang berjangka komoditi, dimana dalam proses tersebut terdapat perbuatan hukum berupa pengikatan diri atau perjanjian oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi asas keseimbangan dari proses penerimaan nasabah pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang yang merupakan perusahaan pialang berjangka komoditi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Data penelitian tersebut kemudian dianalis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerimaan nasabah secara elektronik online pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang tidak terjadi keseimbangan pada aspek penguji, yaitu pada perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Sehingga pada akhirnya tidak dapat mewujudkan asas keseimbangan pada hubungan para pihak, yaitu nasabah dan perusahaan pialang berjangka komoditi.
Co-Authors Aditya Fauzi Indarto Aminah Aminah Ana Silviana Angelina Christa Pamelani Arie Maulana Bagus Rahmanda Benandri Dwiki Saputra Budiharto Budiharto Dewanti Nur Indrati Dita Hapsari Dita Veronika Erren Mutiara Putri Fahmi Fadhilah Fakhri Aditya Putra Gilang Adi Yuliarso Herni Widanarti Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Masithah Meilia Rizkita Mas’ut Mas’ut Melisa Dwi Putri Muhammad Adry Setyawan Muhammad Wildan Fadhila Nikhafila Aprilia Nizar Cahya Sakti Sambodo Olivia Gunawan Putri Paramita Prananingtyas Priscilla D Z Saragih Rinitami Njatrijani Setia Aji Pamungkas Shansion Situmorang Siti Mahmudah Suradi Suradi Syavira Rani Arimawati Yudo Pradipto