Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.214

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Melayunesia Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pahlawan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial

Rian Prayudi Saputra

Unknown Affiliation

Author-ID : 4428862

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KEBENARAN DAN REKONSILIASI Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan (atau tidak ditolak oleh) orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Sedangkan Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pd keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sebagai bagian dari cara untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KKR adalah mekanisme yang mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat dan mempertegas bahwa dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu ada dua jalan (avenue) yakni melalui pengadilan HAM ad hoc dan mekanisme KKR. Materi yang diatur termasuk materi yang secara spesifik saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Disatu sisi korban Genosida ingin pertanggungjawaban pemerintah disisi lain keturunan pelaku kejahan ingin mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya. Jadi sangat dapat diperkirakan bahwa undang-undang ini dapat diuji materil. Masalah pertentangan inilah yang membuat undang-undang KKR ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang terdapat dinegara-negara lain. Kata kunci: Alasan Hukum, Kebenaran, Rekonsiliasi Abstract Truth is the correspondence between knowledge and object can also be interpreted as an opinion or action of someone who is in accordance with (or not rejected by) other people and does not harm themselves. Whereas Reconciliation is the act of restoring friendship relations to its original state; the act of resolving differences, Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts as part of a way to resolve past human rights violations. This provision shows that the TRC is a mechanism capable of resolving cases of gross human rights violations and emphasizes that in the past the process of resolving human rights violations there were two avenues, namely through the ad hoc human rights court and the TRC mechanism. Arranged material includes material that is specifically conflicting with one another. On the one hand the victims of the Genocide want the government's responsibility on the other hand the offspring of perpetrators of violence want to get the same treatment with other communities. So it is very predictable that this law can be materially tested. It is this problem of conflict which makes the KKR law unable to work properly in other countries. Keywords: Reasons Of Law, Truth, Reconciliation

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencuian Bukan hanya dalam berbentuk kehilang benda fisik,tetapi juga pada saat ini juga terdapat pencurian secara online salah satunya pencurian data yang dilakukan menggunakan computer, gadget dalam melakukan aksi kejahatannya Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPdan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan, Pencurian secara online berupa data pribadi ( Hacking). Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal itu seperti niat pelaku dalam melakukan pencurian itu Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian Abstract Theft is one of the types of crimes against human wealth regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP) and is an endless problem. Descriptions Not only in the form of loss of physical objects, but also at this time also there is theft online, one of which is theft of data using computers, gadgets in committing crimes The elements of theft in the main form as regulated in article 362 of the Criminal Code and Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions consist of subjective and objective elements. The threat of punishment for perpetrators of theft is in the form of ordinary theft, theft by weighting, and petty theft, online theft in the form of personal data (Hacking). The trigger factors for the theft are internal factors and external factors, internal factors such as the intention of the perpetrators to commit the theft Keywords: Criminal, theft

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS rian prayudi saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa,negara,bahkan agama,dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya,sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Manfaat Perbandingan Hukum ialah: Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perndang-undangan nasional.Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secra obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hkum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional. Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendidri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian). Kata kunci: Perbandingan, Hukum, Pidana Abstract Criminal law comparison is an activity of comparing one legal system with another, among nations, countries and even religions, with the intention of finding and signifying differences and similarities by giving an explanation and examining how the law functions and how juridical solutions are in practice and which non-legal factors influence it. The explanation can only be known in the history of law, so a scientific comparison of laws requires a comparison of the history of law. Benefits of Comparative Law are: Useful for national, regional and international unification and codification. For the harmonization of law, between international conventions and national laws and regulations. national. To determine general principles of law (especially for international court judges). This is important to determine the general principles of law which are important sources of the international public. The targets of comparative law are (systems or fields) of law in countries that have more than one legal system (eg civil law can be compared with written civil law) or areas of law in countries that have one legal system (such as the conditions of causality in criminal and civil law, the construction of representation in civil and criminal law or the system (field) of foreign law is compared to the system (field) of private law (eg law of contract compared to contract law). Keywords: Comparison, Law, Criminal

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 NOMOR 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA rian prayudi saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimilik aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan aktivitas berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang diberupaya yang berbentuk terciptanya suatu perdamian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka. Kata kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Abstract Basic Consideration Police, Victims and Perpetrators of Domestic Violence Conduct Penal Mediation, based on the desire to be reconciled for reasons of love and concern for the future of their children, avoiding a long legal process and avoiding large costs, for the perpetrator to avoid punishment. And after that the basis for the police's consideration of conducting penal mediation is due to discretion, namely the authority of the police apparatus to act or not to take action based on their own personal judgment in the context of their obligation to maintain, maintain order and maintain public security. Penal Mediation in Resolving criminal acts related to Domestic Violence What husbands do against wives at the Police are at the investigation stage, if the reported party and the reporter agree to conduct penal mediation, a penal mediation process is held by summoning both parties with a mediator who originating from the investigator and continued in the following stages until the results of the mediation of penalties are obtained in the form of the creation of a peace between the two parties involved in cases of domestic violence. With mediation in the settlement of domestic violence crimes, the family life of victims and perpetrators will be better. The children and their extended family welcomed the peace between husband and wife. Mediation or peaceful efforts greatly benefit victims and perpetrators and their families. Keywords: Settlement, Crime, Domestic Violence, Mediation

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Rian Prayudi Saputra; Fakhry Firmanto; Syahrial Syahrial
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana korupsi dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pemidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA Rian Prayudi Saputra; Syahrial
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Indonesia merupakan Negara hukum yang berkandaskan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Dasar 1945, dimana setiap tingkah laku warga negaranya di atur oleh hokum. Setiap perbuatan dan perkembangan teknologi mendari timbulnya dampak positif dan negative yang di lakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat dilhat di kehidupan masyarakat adalah setiap berbagai penyelesaian tidak harus di selesaikan secara hokum dan peradilan. Penyelesaian tersebut dapat di dilakukan diluar pengadilan, salah satunya mediasi.Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat kesepakatan diantara para pihak ( win-win solution). Untuk menjawab dan menyelesaikan serta memperbaharui sistem peradilan pidana ini untuk mencapai ius constituendum yaitu keadilan sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan negara, maka mediasi penal dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan perkara pidana. Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan tergantung, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 2 hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan nomor:8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn dan mengapa dengan barang bukti 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit kasus ini masuk ke pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Serta perlindungan seperti apa yang akan di berikan terhadap pelaku tindak pidana yang pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Kedua adalah Penerapan sanksi dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jerah bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 8/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN Pardi, Ahmad; Syahrial, Syahrial; Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.24658

Child protection is an effort to provide conditions where every child can carry out his rights and obligations. Judging from the age level, criminal acts that occur in society are not only committed by the adult age group. But those who are children often commit criminal acts. The formulation of the problem in this study is whether there is legal protection for minors as perpetrators of the crime of theft in decision number: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn and analysis of evidence for the judge's consideration in the trial of Decision Number: 8/Pid.Sus/Children/Pn.No. The method used is normative juridical. The results obtained are the implementation of legal protection against perpetrators of criminal acts of theft committed by minors. As well as what kind of protection will be given to perpetrators of criminal acts of theft by minors. The second is that cases involving children, especially in Decision Number: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn, are better resolved out of court because the nominal value of the goods taken is only small in the Circular Letter of the Supreme Court concerning losses below 2.5 million cannot be held according to Supreme Court Regulation Number 2 of 2012. Keywords: Juridical Review, Crime of Theft, Children

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KAMBUPATEN KAMPAR Yulanda, Resti; Sutrisno, Hafiz; Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v6i2.25804

Advertising tax has great potential with optimal supervision so that there is a lot of misuse of tax collection. There are many illegal objects that do not have permits, one of which is cell phone advertisements on Jalan Sisingamangaraja and several other roads. In controlling activities, there are advertisement users who do not pay taxes. There are two problem formulations, the first is how Bapenda supervises the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2011, secondly, what are the obstacles faced by Bapenda in supervising the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation. The research method is (Observation) which takes samples from one population, using questionnaires, interviews as data collection tools, while its nature is analytical descriptive. From the results of the discussion, it was concluded that advertising tax collection had not gone well because many taxpayers had not been registered and several obstacle factors meant that the implementation of collection had not run optimally. Barriers to billboard tax collection are lack of outreach to taxpayers, lack of human resources or the number of members carrying out the collection, and databases. To overcome the obstacles, Bapenda should increase tax collection so that there are no errors in the field with those on computers, Bapenda should increase socialization of the importance of paying taxes, Bapenda should increase the number of tax collection members, Bapenda should recruit experts in the field of informatics to increase the standardization Keyword : Collection, Advertisement Tax, Kampar Regency Bapenda

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN NOMOR:205/Pid.B/2022/PN.BKN Lubis, Karlina; Heriyanti, Yuli; Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v7i1.27477

The crime of rape is regulated in Article 285 of the Criminal Code, Chapter XIV concerning crimes against decency. The purpose of this research is to analyze the juridical judgment of the judge's decision and determine the basis of the Public Prosecutor in making criminal charges against the perpetrator of the crime of rape in case Number: 205/ Pid.B/ 2022/PN.Bkn. The type of research used in this research is normative juridical, while the nature of this research uses descriptive qualitative. The first research result in this research is that the sentence of imprisonment for 7 (seven) years in prison imposed by the Panel of Judges in Decision Number 205/Pid.B/2022/PN.BKN is correct, considering that this case is still an attempted rape taking into account Article 285 Criminal Code (KUHP) Juncto. Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), the criminal decision handed down by the Panel of Judges can be reduced by one third, which means a maximum penalty of 7 (seven) years in prison, the second being the basis for the Public Prosecutor's demands regarding the charges. given with special subjective consideration, namely the public prosecutor's thoughts, feelings and assessment of the defendant, however, regarding the imposition of the punishment demanded by the public prosecutor against the defendant, it does not fulfill the sense of justice for the victim because the public prosecutor gave his demand for the defendant to be imprisoned for 5 (five) years in prison. Keyword: Juridical Analysis, Crime, Rape

Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Affan, Kharul Afrinaldi, Delfi Ahmad Khuzri Ahmad Pardi Ahmad Riandi Alfia Roza Fabrizio Fakhry Firmanto Firmanto, Fakhry Hafiz Sutrisno Heriyanti, Yuli Husnaldi, Husnaldi Intan Pratiwi, Maya Khairul Hidayatullah Linda Susanti Lubis, Karlina M. Rizki Maya Intan Pratiwi Mexsasai Indra MISWAR MISWAR Muhammad Fajri Niken Ayu Pardi, Ahmad Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Resky Salam, Alfitra Shindi Zahra Silfina Agustin Syahrial Syahrial SYAHRIAL SYAHRIAL Syahrial Syahrial Widia Edorita Yulanda, Resti Yuli Heriyanti

Title Search

Found 15 Documents Search Journal : Jurnal Pahlawan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search
Journal : Jurnal Pahlawan