Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM LEX CRIMEN KESMAS LEX ET SOCIETATIS JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Journal on Education Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal of the Community Development in Asia International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Innovative: Journal Of Social Science Research
Jemmy Sondakh, Jemmy
Universitas Sam Ratulangi
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara Jemmy Sondakh; Kurnia Gracella Lumingkewas; Dani Robert Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2307

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan hadirnya UU IKN maka dibentuklah Ibu Kota Nusantara sebagai IKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setingkat provinsi dan wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU IKN dan untuk menganalisis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan UU IKN menjadi landasan terbentuknya Ibu Kota Nusantara dengan membawa inovasi baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut:, perlu adanya penyesuaian pengaturan Ibu Kota Nusantara dengan Konstitusi, dimana istilah daerah setingkat provinsi yang digunakan Ibu Kota Nusantara jelas berbeda dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengenal daerah provinsi. Dan juga, perlu adanya penyesuaian bentuk dan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta istilah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sistem pemerintah daerah yang seyogyanya mengacu pada Konstitusi. Selain itu, kedudukan dan kewenangan Otorita sebagai lembaga setingkat menteri perlu diperjelas terkait hubungannya dengan kementerian dan pemerintah daerah lainnya dan perlu dipertimbangakan adanya pengawasan terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara dengan membentuk DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah Ibu Kota Nusantara.
Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang Josua Otniel Sondakh Walangitan; Jemmy Sondakh; Mercy M. M. Setlight
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2873

Abstract

Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan berkaitan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan oleh perbankan sebagai pengaman atau jaminan atas pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha UMKM juga dapat berperan dalam industri pariwisata sebagai penyedia layanan atau produk di tempat-tempat wisata. Peran UMKM dalam industri pariwisata sangat penting untuk membantu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan produk lokal. Dengan mendukung UMKM di sekitar tempat wisata, kita juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pengalaman pariwisata bagi para wisatawan. Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan di tempat wisata umumnya mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk sektor perbankan dan industri pariwisata di negara tersebut. Kata Kunci : Jaminan kredit UMKM, Kredit modal usaha mikro kecil menengah, Perbankan, Peraturan jaminan kredit, UMKM,
Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi Gian Wiatma Jonimandala; Devy K.G. Sondakh; Jemmy Sondakh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2874

Abstract

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dan menangani kejahatan siber di Indonesia. peran utama Dittipidsiber Bareskrim Polri: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber, Penyelidikan Kasus Kejahatan Siber, Pencegahan dan Pengamanan Cyber, Kolaborasi dengan Pihak Terkait, Penyuluhan dan Edukasi Keamanan Siber, Pengembangan Kemampuan Internal, Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Keamanan Siber. Peran Dittipidsiber Bareskrim Polri sangat vital dalam menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Upaya mereka dalam menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan siber adalah bagian penting dari perlindungan dan keamanan di dunia maya. Kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi adalah jenis kejahatan siber yang melibatkan akses tidak sah atau pengambilan data pribadi seseorang dengan tujuan yang merugikan individu tersebut atau pihak lain. Dalam konteks kejahatan siber, data pribadi merujuk pada informasi sensitif yang dapat mengidentifikasi individu tertentu. Pencurian data pribadi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk serangan peretasan atau hacking, serangan phishing, atau akses ilegal ke jaringan atau server yang mengandung data pribadi. Kehadiran dan penggunaan data pribadi dalam dunia digital menimbulkan risiko kejahatan siber yang serius. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan atau pencurian.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM MASA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERAKHIR Thrisya Elisabeth Engelina Ch. A. Langi; Jemmy Sondakh; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian hukum terhadap pekerja PKWT yang tidak membayar denda kepada perusahaan setelah melakukan pengunduran diri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Menurut Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003, penjatuhan sanksi kepada pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis dapat dikenakan sanksi yaitu pekerja yang mengakhiri hubungan kerja, diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena dianggap telah merugikan perusahaan dan akan dikenakan denda yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 17, menyebutkan bahwa “Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/buruh.”. 2. Mekanisme penyelesaian hukum terhadap pekerja yang tidak membayar denda kepada perusahaan setelah melakukan pengunduran diri adalah dengan melakukan penyelesaian hubungan industrial diluar pengadilan, yaitu perundingan seperti perundingan bipartrit, perundingan tripartrit yang didalamnya terdapat mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila dalam proses itu tidak ditemukan titik terang antar pihak maka perusahaan dapat melakukan pengajuan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial. Kata Kunci : pekerja yang mengundurkan diri, PKWT
Pembuktian Kepemilikan Tanah Adat Minahasa Pasini Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Di Sulawesi Utara Sondakh, Jemmy; Paransi, Eugenius; Ngantung, Cevonie Marietje
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v8i2.1776

Abstract

The aim of the research is to find out the use of Pasini land by the Minahasa people. Pasini land ownership proof system in the settlement of land disputes in court at this time. By using normative legal research methods supported by empirical studies as legal facts about pasini soil, the following results are obtained. Pasini Land as a customary right still exists today. Pasini rights as original unwritten Indonesian law affect the use of limited pasini land which cannot be used as collateral for credit loans at the Bank. in proving ownership of pasini land is still very weak compared to land that has been certified as SHM because in principle customary law is an unwritten custom that does not yet have certainty law even though there has been an amendment to the 1945 Constitution Article 18 the position of customary rights Customary law is the same as the field of positive law that exists in this country. Conclusion The existence of pasini land as customary rights is still recognized especially with the amendment to Article 18 of the 1945 Constitution.
PERAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA/PENUNTUTAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Gianluca Brenden Kalalo; Jemmy Sondakh; Muaja, Harly Stanly Muaja
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam macam-macam alasan penghapus pidana/penuntutan dan bagaimana peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapus pidana/penuntutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilihat dari rumusan pasal, yang menggunakan kata-kata “tidak dapat dituntut secara pidana”, cenderung menunjukkan sebagai suatu alasan penghapus penuntutan. Tetapi, dalam hal ada yang berpendapat bahwa ini merupakan alasan pembenar, alasan penghapus pidana di dalam undang-undang (tertulis), dan alasan penghapus pidana umum. 2. Peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu untuk menegakkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kata-kata kasar yang diucapkan seseorang; sebagaimanan yang dimaksud oleh Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Kata kunci: Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Alasan Penghapus Pidana, Penuntutan, Hukum lingkungan hidup
Functions of the Prosecutor of the Republic of Indonesia in the Eradication of the Crime of Collusion to Create a Clean State Apparatus Panjaitan, Budi H.; Mawuntu, J. Ronald; Waha, Caecilia J. J.; Sondakh, Jemmy
International Journal of Accounting and Finance in Asia Pasific (IJAFAP) Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/ijafap.v5i2.1589

Abstract

This research analyzes how the Prosecutor's Office conducts the eradication of collusion and creates a clean state apparatus to prevent corruption. To examine the rosecutor's office function, a normative research method was used with a sample of the rules and policies issued by the prosecutor's office of the Republic of Indonesia. The findings show that the function of the Prosecutor's Office in eradicating corruption and enforcing the law must be continually carried out through various efforts so that the government projects are right on cost, on time, and of good quality by supervising and securing the planning, implementation, and utilization of development results. Keywords:  Clean State Apparatus, Collusion, Crime Eradication, Functions of the Prosecutor's Office, Normative Legal Research
Jual Beli Ternak Dengan Sistem Blante Pada Pasar Tradisional Hewan Di Kawangkoan Menurut Hukum Adat Minahasa Refly Umbas; Sondakh, Jemmy; Ronny Sepang
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i2.2545

Abstract

The purpose of the research is to find out, How is the existence of the buying and selling system in the traditional animal market in Kawangkoan according to Minahasa customary law; What are the characteristics of the form of agreement including the compliance of traders to the agreement and the resolution of disputes that occur. By using the empirical normative legal research method, the research was conducted focused on the study of law related to the application of the customary law system in Minahasa in buying and selling in traditional markets. The results of the study; a. a buying and selling model was found with a blante system applied in traditional markets, in the form of open and cash barter; b. Every agreement is binding according to custom and is carried out honestly by both parties if there is a shortage it is borne together; c. Dispute resolution if there are traders who commit fraud and deception will be reported to the market foreman to be prosecuted and removed and not allowed to trade in the Kawangkoan Market.
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI SANKSI UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA Vicenzo D.M.Manalip; Dani R.Pinasang; Jemmy Sondakh
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik kebiri kimia dan implikasi hukumnya dimsayarakat. Agar masing-masing anak mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh mendapatkan perlindungan dari negara serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataanya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan. Dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, anak menjadi salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan sosial yang ada dimasyarakat. Data menujukan bahwa tingkat pelaku tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia tercatat pada Tahun 2022 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebanyak 21. 241 kasus anak menjadi korban kekerasan Kejahatan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehanseksual pada masa kanak-kanaknya Kata kunci: Kebiri Kimia, Pedofilia, Efek Jerah.
TINJAUAN HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PERTUKARAN DI INDONESIA Rivaldo C. A. Tungka; Jemmy Sondakh; Rudolf Mamengko
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas cryptocurrency sebagai alat pertukaran di Indonesia dan untuk memahami sekaligus mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan cryptocurrency sebagai alat pertukaran di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan perspektif hukum, legalitas cryptocurrency di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 dan didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, menunjukkan adanya langkah maju dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital di sektor keuangan. 2. Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pertukaran di Indonesia adalah bahwa cryptocurrency belum diakui secara sah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Meskipun penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran tidak diizinkan, ada dampak hukum dan risiko yang timbul dari penggunaannya. Cryptocurrency berpotensi digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan penghindaran pajak, terutama karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) menetapkan regulasi ketat untuk memastikan legalitas dan transparansi dalam perdagangan aset digital ini. Kata Kunci : cryptocurrency, alat pertukaran di indonesia
Co-Authors Altje Agustin Musa Bawole , Herlyanti Boby Pinasang Budi H. Panjaitan Cevonie M. Ngantung Dani R.Pinasang Dani Robert Pinasang Devy K.G. Sondakh Doortje Durin Turangan Edwin N. Tinangon Emma V.T Senewe Eugenius Paransi Fernando J. M. M. Karisoh Friend H. Anis Gian Wiatma Jonimandala Gianluca Brenden Kalalo J. Ronald Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Josua Otniel Sondakh Walangitan Karisoh, Fernando J. M. M. Kristania Montolalu Kumendong, Wempie Jh. Kurnia Gracella Lumingkewas Maulana Miraj, Muhammad Mawuntu, J. Ronald Mawuntu, Ronald Mercy M. M. Setlight Mercy M. M. Setlight Michael Barama Michael Barama, Michael Michellin Ferensia Tahiru Muaja, Harly Stanly Muaja Musa, Altje Agustin Ngantung, Cevonie Marietje Panjaitan, Budi H. Paransi, Eugenius Patria Caraka Regar Peacecilia Nonny Suhantri Poli, Kevin Jousen Aprilino Pontororing, Valent Rantung, Margereth Inof Riisyie Refly Umbas Regitha Rara Payuk Rivaldo C. A. Tungka Ronald Mawuntu Ronny Sepang Rudolf Mamengko Rudy M.K Mamangkey Rumengan, Hervian Y. Senewe, Emma V. T. Senewe, Emma V.T. Sondakh, Devy K. G. Sondakh, Sarah Malena Andrrea Dondokambey Devy Tangkudung, Givenchy L. Theodorus Hendrik Willem Lumunon Thrisya Elisabeth Engelina Ch. A. Langi Turangan, Doortje Durin Valent Pontororing Vicenzo D.M.Manalip Victor Trihart Paul Batubuaja Viktoria Blandina Anthonie Waha, Caecilia J. J. Wempie Jh. Kumendong Wempie Jh. Kumendong