Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL SIPAKALEBBI

POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Andaryuni, Lilik
Sipakalebbi Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  Gender relation in family law, according to Elizabeth H. White, divides into two namely unrestricted and restricted. Family law policy on polygamy among Muslim worlds differs even they have similar schools of thought. Tahir Mahmood categorizes polygamous regulations for six: (1). Allowing polygamy totally (2) polygamy can be a reason for divorce (3) Polygamy must get permission from court (4) Restriction from social control (5) forbidden polygamy totally (6) Breaking polygamous regulation should be punished. Polygamy is restricted in Turkey and Tunis, while in Syria, Somalia, Egypt and Indonesia is allowed with some requirements which are quite restricted. Relasi gender dalam hukum keluarga menurut Elizabeth H. White ada dua, yaitu relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan (unrestricted) dan relasi yang membatasinya (restricted). Aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam satu sama lain tidaklah sama, meskipun menganut mazhab yang sama. Tahir Mahmood memilah aturan poligami dalam hukum keluarga menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. Di Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami.
POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Lilik Andaryuni
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.491 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v1i1.287

Abstract

  Gender relation in family law, according to Elizabeth H. White, divides into two namely unrestricted and restricted. Family law policy on polygamy among Muslim worlds differs even they have similar schools of thought. Tahir Mahmood categorizes polygamous regulations for six: (1). Allowing polygamy totally (2) polygamy can be a reason for divorce (3) Polygamy must get permission from court (4) Restriction from social control (5) forbidden polygamy totally (6) Breaking polygamous regulation should be punished. Polygamy is restricted in Turkey and Tunis, while in Syria, Somalia, Egypt and Indonesia is allowed with some requirements which are quite restricted. Relasi gender dalam hukum keluarga menurut Elizabeth H. White ada dua, yaitu relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan (unrestricted) dan relasi yang membatasinya (restricted). Aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam satu sama lain tidaklah sama, meskipun menganut mazhab yang sama. Tahir Mahmood memilah aturan poligami dalam hukum keluarga menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. Di Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami.