Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.844

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam DE JURE Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Mashlahah JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jambura Law Review Sakina: Journal of Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Ramadhita Ramadhita, Ramadhita

Unknown Affiliation

Author-ID : 497996

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Suka rela merupakan salah satu prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Indikator yang digunakan yaitu isarat â€œdiamâ€ dari calon mempelai perempuan. Namun, tidak jarang hadits tentang indikator ini dipahami secara parsial dan manafikan konteks sosio-historisnya. Wali sering kali melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya,tanpa memperhatikan kondisi psikologisnya, perubahan sikap, dan hak-hak dasarnya dalam perkawinan. Penggunaan sebuah isyarat pada dasarnya harus disepakati terlebih dahulu oleh pemberi isyarat dan penerima isyarat dalam proses dialogis. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW pada saat menerima peminangan dari Ali bin Abi Thalib.

DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 6, No 1: Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah

Underage marriage is still a problem for developing countries, including Indonesia. Various national and international research shows that the model has the potential marriage has increased in the decade ahead. In Indonesia, the marriage age limit set is 19 years for men and 16 years for women. Only, this limitation may file a dispensation remained unfulfilled by marriage to the religious court. The absence of standards in the Marriage Act opened the opportunity for the judges to make a decision based on its own initiative, which tends to refer to the textsÂ of fiqh. The implication, most requests are always granted dispensation, so that itÂ is as a causative factor of underage marriage.

Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Farahi, Ahmad; Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 2: Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah

This article intents to examine the civil rights of children outside of married arising from Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 review by justice aspects. This article is normative juridical research with a qualitative approach to the primary legal materials, namely Law No. 1 of 1974 on Marriage and the constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010. While the secondary legal materials such as books, journals, research related to children outside of married. Before the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 was issued, children outside of marriage do not get the personal law rights, both the principles of Islamic justice and the West, as well as human rights perspective. After the emergence of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, children outside married have the same status as a legitimate child, with the requirement to have medical evidence.Artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak keperdataan anak luar kawin yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari aspek keadilan. Artikel ini merupkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terkait anak luar kawin. Sebelum putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis.

KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

TheÂ existenceÂ ofÂ aÂ religionÂ inÂ theÂ modernÂ era,Â isÂ determinedÂ byÂ itsÂ velocityÂ toÂ respond and resolve the problems of life creatively, by means of ijtihad, with a wide range of its methodology.Â AÂ progressiveÂ stepsÂ haveÂ beenÂ carriedÂ outÂ byÂ Indonesianâ€™sÂ scholarsÂ by giving rights to the relics of a foster child by testament wajibah, regulated in article 209 compilation of Islamic law. Though it is never cached prearranged classical fiqh. Thus, even though in its development of article 209 hasnâ€™t been able to reflect justice. Therefore, the part that was accepted by the adopted child may be smaller than the other heirs, regardless of contributions or services that have been given a foster child to adoptive parents Eksistensi suatu agama di era modern, ditentukan bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan secara kreatif dengan cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya. LangkahÂ progresifÂ telahÂ dilakukanÂ olehÂ ulamaÂ IndonesiaÂ denganÂ memberikanÂ hakÂ dari harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini tidak pernah diatur sebelumnya di dalam khazanahÂ fiqhÂ klasik.Â MeskipunÂ dimikian, Â dalamÂ perkembangannyaÂ PasalÂ 209 belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang Sudirman, Sudirman; Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

This research is motivated by the enthusiasm of the Malang City Government to promote the certification of waqf land whose legal status is uncertain. Data shows that certified wakaf land is only 45.6% while certified wakaf land is still 54.4%. The main purpose of this study is to describe the factors that cause uncertified waqf land in Malang City, to illustrate the real efforts of the Malang City Government to increase public legal awareness, and to analyze the Malang City community's views on endowment land certification. using legal awareness theory. The results showed that the factors behind uncertified waqf land were the low level of legal awareness of the people of Malang City, high costs, and long complicated procedures for obtaining certificates. Therefore, the government has introduced a number of policies to resolve the problem, such as legal education and free registration of waqf land. Finally, the analysis of legal awareness theory shows that the people of Malang City have an intermediate range of legal awareness due to the cognitive level of legal regulation, the content of cognitive level regulation, legal attitude, and legal behavior Penelitian ini dilatarbelakangi oleh antusiasme Pemerintah Kota Malang untuk mempromosikan sertifikasi tanah wakaf yang status hukumnya masih belum pasti. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kota Malang, untuk menggambarkan upaya nyata pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran hukum publik, dan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kota Malang tentang sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di balik tanah wakaf tidak bersertifikat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang, biaya tinggi, dan prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah, seperti pendidikan hukum dan pendaftaran gratis untuk tanah wakaf. Akhirnya, analisis teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki rentang kesadaran hukum menengah karena tingkat kognitif regulasi hukum, isi regulasi level kognitif, sikap hukum, dan perilaku hukum.Kata Kunci: waqf tanah; sertifikat; kesadaran hukum

Co-Authors Abbas Arfan Agus Triyanta Al-Anshori, Huzaimah Alkoli, Abdulrahman Alotaibi, Hajed A. Arfan, Iklil Athroz Bachri, Syabbul Badruzzaman Badruzzaman Duran, BÃ¼ÅŸra Nur Duran, Büşra Nur Dwi Fidhayanti Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Dwi Septyanto, Mochamad Fikry Erfaniah Zuhriah Esha, Muhammad In'am Farahi, Ahmad Heni Pujiastuti Khoirul Anwar Khoirul Hidayah Kurniasih Bahagiati M. Syamsudin, M. Manfaluthi, Agus Mohd Noh, Mohd Shahid Moosa, Najma Mustafa Lutfi Noh, Mohd Shahid bin Mohd Nur, Asrul Ibrahim Nurwijayanti Samuri, Mohd Al Adib Sudirman Sudirman Supriyadi, Aditya Prastian Teguh Setyobudi Tutik Hamidah Wahda, Maziya Rahma Zaenul Mahmudi

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : DE JURE

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : DE JURE