Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT. Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks Setyawan, Muhammad Agung; Agus, Dede; Anwar , Jarkasi
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3850

Abstract

This study aims to analyze the form of unlawful acts in housing sale and purchase agreements and their legal consequences for consumers and developers, with a case study of Decision Number 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks involving PT. Hadez Graha Utama. The research method uses a normative legal approach by analyzing secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. This study examines the legal aspects of consumer protection and contract law in the context of housing property sales and purchases. The results of the study indicate that the developer has committed an unlawful act by starting construction without having a Building Construction Permit (IMB). The court decided that the developer must pay compensation of IDR 192,730,800.00 to consumers along with court costs. This decision is an important precedent in providing legal protection for housing consumers. The conclusion of this study shows that the court decision provides legal certainty and protection for consumers, as well as a warning for developers to comply with legal provisions in housing development. Further research is needed to examine the implementation of similar decisions and their impact on the property industry and consumer protection in Indonesia.
PENEGAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PRODUK ICE CREAM AI-CHA) Dwisvimiar, Inge; Malau, Chelsea Tiara Septiani; Agus, Dede
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9122

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim perlu perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar dan yang terjamin kehalalannya. Produk es krim Ai-CHA sampai saat ini juga belum memiliki sertifikasi halal, padahal pemerintah sudah memberikan aturan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha produk es krim Ai-CHA, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan produk es krim Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris, pendekatan penelitian studi kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi badan usaha tidak dilakukan berdasarkan Pasal 4 UUJPH, Pasal 2 ayat (1) PP Pangan Bidang JPH saat ini. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pelaku usaha Ai-CHA untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak dilaksanakan. Penegakan hak-hak konsumen dari sembilan hak yang diakomodir dalam Pasal 4 UUPK terdapat enam poin yang terpenuhi dan tiga poin yang tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya poin tersebut karena terdapat permasalahan yang mendasarinya, yaitu kewajiban sertifikasi halal.  Kata-kata kunci: Konsumen, Hak, Sertifikasi Halal Abstract The aim of this research is to explain that the country of Indonesia, with a majority Muslim population, needs consumer protection for products in circulation that are guaranteed to be halal. Until now, Ai-CHA's ice cream products do not have halal certification, even though the government has provided mandatory halal certification regulations for business actors. Identify the problem, namely, how to enforce legal protection for consumers regarding the halal certification obligations of Ai-CHA ice cream product business actors, as well as what factors cause Ai-CHA ice cream products to not have a halal certificate. The type of research used is normative empirical, case study research approach. The data sources are secondary data and primary data, with the interview collection and data analysis techniques used being descriptive qualitative. The results of this research state that enforcement of legal protection for consumers regarding halal certification obligations for business entities is not carried out based on Article 4 UUJPH, Article 2 paragraph (1) of the current JPH Sector Food PP. This is because the obligations that Ai-CHA business actors should carry out to register for halal certification are not being implemented. In the enforcement of consumer rights, of the nine rights accommodated in Article 4 UUPK, there are six points that are fulfilled and three points that are not fulfilled. This point is not fulfilled because there is an underlying problem, namely the obligation to halal certification.  Key words: Consumers, Rights, Halal Certification 
Land Bank Agency and Participation of Indigenous Peoples: Where is the Legal Certainty? Damanik, Pandapotan; Wibowo, Dwi Edi; Agus, Dede; Dubey, Anita Chaturvedi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3743

Abstract

This study aims to analyze the problem of legal uncertainty for MHA related to the establishment of a Land Bank as mandated by the Job Creation Perppu. This research is a normative legal research with a conceptual and statutory approach. The results of the study concluded that the obligation to involve the Customary Law Community in land use through the Land Bank agency is said to be urgent, especially in an effort to maintain the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UUPA to provide guarantees for recognition, protection as well as empowerment of the Indigenous Peoples. Efforts to realize legal certainty for Indigenous Peoples (MHA) in land use through the Land Bank agency with reference to grammatical, authentic, and teleological (sociological) interpretations, it is necessary to expand the meaning of the word "community" in Article 8 paragraph (2) PP Agency Land Bank which does not only cover society in general (individuals as legal subjects) but includes the Customary Law Community.
PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Rohani, Aceng Asnawi; Fasyehhudin, Mohamad; Agus, Dede; Mega Jaya, Belardo Prasetya
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3443

Abstract

Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, salah satunya adalah dapat berupa masalah bisnis internasional atau penanaman modal asing. Sengketa tersebut harus diselesaikan dengan hukum internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara win win solution. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimanakah perkembangan dan prospek penyelesaikan sengketa penanaman modal asing serta bagaimana Implementasinya di Indonesia. Penyajian hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga peradilan (non litigasi) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa Arbitrase Komersial Internasional karena jalur/metode penyelesian tersebut lebih menguntungkan para pihak. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah ICSID, suatu badan arbitrase yang menangani sengketa-sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing. Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Setiap sengketa antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID.Â