Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Evaluasi Aplikasi Pemantauan Berkas untuk Modernisasi Layanan dan Penerbitan Dokumen Elektronik di Bidang Pertanahan Az-zahra, Salsabilla; Nugroho, Tanjung; Arnanto, Ardhi; Wahyuni, Wahyuni
Widya Bhumi Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i2.250

Abstract

The digital transformation of land services still faces challenges, such as weak file monitoring, lost documents, and the accumulation of backlogs among officers. This study aims to evaluate the SIAMEL (Electronic Media Transfer System) application for modernizing services and issuing electronic documents in the land sector. This study used a mixed-methods approach with primary and secondary data collection. Qualitative data were obtained through structured interviews, participant observation, and document studies, while quantitative data were collected through a questionnaire-based survey and SIAMEL application performance testing using Webpage Test. Analysis was conducted descriptively and experimentally to evaluate SIAMEL's effectiveness in improving the accuracy, efficiency, and transparency of land services. The results indicated that SIAMEL improves operational transparency and accountability through digital audit trails, real-time searches, and a backlog dashboard that generates objective metrics (work volume, average completion time, and backlog level per officer). Technical evidence supports operational feasibility through very fast server response (TTFB = 0.123 s), maintained interface stability (CLS/TBT ≈ 0), and high bandwidth efficiency (page weight decreased ≈ 98.9% on repeat view). In conclusion, SIAMEL has been proven to be effective in supporting the modernization of land services through document digitization. This study emphasizes the importance of adopting file monitoring systems in other government agencies as a strategic step in creating good public services. Keywords: File Monitoring, Performance, Media Transfer, Electronic Land Certificates   Transformasi digital layanan pertanahan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan perjalanan berkas, kehilangan dokumen, dan akumulasi tunggakan berkas pekerjaan antar petugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi SIAMEL (Sistem Alih Media Elektronik) untuk modernisasi layanan dan penerbitan dokumen elektronik di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan mixed-methods dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen, sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei berbasis kuesioner dan pengujian performa aplikasi SIAMEL menggunakan WebPageTest. Analisis dilakukan secara deskriptif dan eksperimental untuk mengevaluasi efektivitas SIAMEL dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi layanan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAMEL meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional melalui audit-trail digital, pencarian real-time, serta dashboard klasemen tunggakan yang menghasilkan metrik objektif (volume kerja, waktu penyelesaian rata-rata, tingkat tunggakan per petugas). Bukti teknis mendukung kelayakan operasional melalui respons server sangat cepat (TTFB = 0,123 s), stabilitas antarmuka terjaga (CLS/TBT ≈ 0), dan efisiensi bandwidth tinggi (page weight turun ≈ 98,9% pada repeat view). Kesimpulannya, SIAMEL terbukti efektif mendukung modernisasi layanan pertanahan melalui digitalisasi dokumen. Penelitian ini menekankan pentingnya adopsi sistem pemantauan berkas di instansi pemerintah lain sebagai langkah strategis terciptanya pelayanan publik yang baik.
Analisis Jamaknya Kerangka Acuan Koordinat dalam Survei dan Pemetaan Kadastral : Studi di Daerah Magelang dan Sleman Nugroho, Tanjung; Suharto, Eko; Sunarto; Febriantoro Wibowo, Farizal; Ajie, Kuna
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.32

Abstract

An unusual situation exists in Indonesia, where cadastral measurement and mapping for land registration do not adhere to a single coordinate reference framework. The Technical Guidelines for PTSL (2020–2022) state that land parcel measurements can be tied to the National TDT and/or to CORS reference stations, despite the fact that these two use different datum systems. If this is done, issues of gaps and overlaps may arise between adjacent land parcels during mapping. This study aims to highlight the multiplicity of coordinate reference frameworks used in cadastral measurement and mapping, and their relation to the national single map policy. A descriptive-comparative method with a quantitative approach was employed to compare the coordinates resulting from TDT measurements that fall within different coordinate systems and are used in cadastral mapping. The results indicate significant differences in the TDT position coordinates due to the different epoch references of the datum systems, as well as variations in the shape of the TDT network in the study area. This implies that TDT of orders 2, 3, 4, and densification orders from BPN cannot be used as a reference for land parcel binding in cadastral mapping. Keywords: mapping datum, multiple coordinate reference frameworks, coordinate differences, cadastral mapping.   INTISARI Suatu kondisi yang tidak lazim terjadi di Indonesia, di mana pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pendaftaran tanah tidak mengacu pada satu kerangka acuan koordinat yang tunggal. Petunjuk Teknis PTSL (2020–2022) menyatakan bahwa pengukuran bidang-bidang tanah dapat diikatkan pada TDT Nasional dan/atau pada stasiun acuan CORS, meskipun keduanya menggunakan sistem datum yang berbeda. Jika hal ini dilakukan, akan timbul masalah gap dan overlap pada bidang-bidang tanah yang berbatasan saat pemetaan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberagaman kerangka acuan koordinat yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan kadastral, serta kaitannya dengan kebijakan peta tunggal nasional. Metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk membandingkan koordinat hasil pengukuran TDT yang berada pada sistem koordinat yang berbeda dan digunakan dalam pemetaan kadastral. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam koordinat posisi TDT, yang disebabkan oleh perbedaan epok referensi sistem datum. Selain itu, terdapat variasi perubahan bentuk jaring TDT di daerah penelitian. Ini berarti bahwa TDT orde 2, 3, 4, dan orde perapatan dari BPN tidak dapat digunakan sebagai acuan pengikatan bidang tanah untuk pemetaan kadastral. Kata Kunci: datum pemetaan, kerangka acuan koordinat yang beragam, perbedaan koordinat, pemetaan kadastral.
Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta: - Nugroho, Tanjung; Aberta, Martina; Amrullah, M. Nur Kamila; Suharto, Eko
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.273

Abstract

Kebutuhan akan tanah di kawasan perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan. Penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak terkendali telah berdampak menjamurnya permukiman yang dibangun tanpa mengindahkan aturan dan fungsi kawasannya. Hal itu mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga banyak di antara permukiman perkotaan terindikasi sebagai permukiman kumuh. Fenomena ini terjadi pula di Kota Yogyakarta. Untuk menangani permasalahan itu, antara lain dengan melaksanakan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah yang sedang berjalan sebagai program peremajaan permukiman kumuh terdapat di Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen. Selain penataan lingkungan, hal yang menarik dari konsolidasi tanah tersebut adalah status objek konsolidasi tanahnya yang merupakan tanah milik Kasultanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) permasalahan lingkungan di pemukiman kumuh Kampung Jlagran, 2) proses konsolidasi tanah dalam program peremajaan permukiman kumuh, 3) kendala beserta solusinya, dan 4) dampaknya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan kumuh Kampung Jlagran cukup kompleks. Penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi perencanaan, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, pembangunan hasil, dan pengawasan. Terdapat kendala dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah namun berhasil diatasi dengan baik. Pembangunan hasil tahap I telah diselesaikan Februari 2024 yang berdampak pada kondisi fisik lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan sosio-ekonomi menjadi lebih baik.   The need for land in urban areas is continuously to increase along with population growth and development activities. Uncontrolled land possession and use have resulted in the proliferation of settlements built without consideration for the area’s regulations and purposes. This has resulted in a decline in environmental quality, leading to many urban settlements indicated as slum area. This phenomenon also occurs in Yogyakarta city. One approach to address this issue is through land consolidation. Slum rejuvenation program is in Kampung Jlagran, Pringgokusuman Village, Gedongtengen District is one example of ongoing land consolidation project in Yogyakarta City. This land consolidation object is intriguing due to its status as Sultan Ground, in addition to its environmental planning. The purpose of this study is to identify and analyze: 1) environmental problems in the slum settlement of Kampung Jlagran, 2) land consolidation process in the slum rejuvenation program, 3) obstacles and their solutions, and 4) their impacts. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the slum environmental problems of Kampung Jlagran are quite complex. The implementation of land consolidation includes planning, land control and utilization arrangements, development of results, and supervision. There were challenges in implementing land consolidation, but they were effectively addressed. Implementation phase I was completed in February 2024, resulting of the enhancement of physical and environment condition, social communities, and socio-economic. Keywords : land consolidation, Slum Rejuvenation Program, Sultanate Ground
Peningkatan Kualitas Data Spasial di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap Rama Jian Adi Saputra; Tanjung Nugroho; Susilo Widiyantoro; Yuli Mardiyono; Rohmat Junarto; Eko Suharto; Suhendro Suhendro; Rochmat Martanto
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 2 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i2.55

Abstract

After the implementation of Complete Systematic Land Registration, more than 80% of land parcels in Kudus Regency had been certified. This achievement became one of the bases for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to designate Kudus Regency as a target for complete district declaration in 2024. From a geospatial perspective, a complete district requires all registered parcels to be accurately mapped. However, several certified parcels remain unmapped or inaccurately mapped. This study aims to describe the efforts of the Kudus Regency Land Office to improve the spatial data quality of K4 parcels in Undaan District and to analyze the constraints and solutions encountered during implementation. This study used a qualitative descriptive method based on interviews, observation, and document review. The results show that the improvement of K4 spatial data quality after PTSL was carried out through three stages: inventory of PTSL data and spatial document archives, studio-based data improvement at the Land Office and village offices when valid documents were available, and field surveys when parcel verification, identification, or measurement was required. The main constraints included incomplete and inaccurate old spatial documents, K4 parcels overlapping with K3 parcels in the KKP system, and unresolved cases where old documents did not provide sufficient location information. These findings indicate that spatial data quality improvement after PTSL depends not only on digital mapping but also on archive availability, field verification, community knowledge, and institutional coordination. Keywords: spatial data quality improvement; land registration spatial documents; post-PTSL; K4 parcels; complete district land registration   INTISARI Pasca pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus, capaian bidang tanah bersertipikat telah melampaui 80%. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Kabupaten Kudus sebagai target deklarasi kabupaten lengkap tahun 2024. Secara geospasial, status kabupaten lengkap menuntut seluruh bidang tanah terdaftar telah terpetakan secara benar. Namun, sebagian bidang tanah bersertipikat masih belum terpetakan atau belum tepat posisinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas data spasial bidang K4 di Kecamatan Undaan serta menganalisis kendala dan solusi yang ditempuh. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial K4 pasca PTSL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inventarisasi data PTSL dan arsip dokumen spasial, pekerjaan studio di Kantor Pertanahan dan kantor desa ketika dokumen yang tersedia valid, serta survei lapangan ketika diperlukan verifikasi, identifikasi, atau pengukuran bidang tanah. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan dan ketidakakuratan dokumen spasial lama, tumpang tindih bidang K4 dengan bidang K3 dalam sistem KKP, serta bidang lama yang tidak diketahui letaknya oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL tidak hanya bergantung pada pemetaan digital, tetapi juga pada ketersediaan arsip, verifikasi lapangan, pengetahuan masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Data Spasial, Dokumen Spasial Pendaftaran Tanah, Pasca PTSL, Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap