Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Borobudur Law Review Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Law and Justice
Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pendampingan Hukum kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Dakum; Noviasari, Dilli Trisna; Iswanto, Bambang Tjatur; Andrian, Ulfa Faradilla
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37856

Abstract

Pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memilik beberapa sistem hukum, baik hukum perdata BW, hukum Islam, dan adat. Banyaknya hukum yang berlaku menjadi salah satu tantangan dalam pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain keberagaman hukum waris di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya yakni prosedur dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang tidak hanya pada satu instansi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik kurang memahami prosedur pembagian waris dan tata cara pembuatan surat keterangan waris. Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni meningkatkan pemahaman warga Desa Maduretno mengenai prosedur pembagian waris, tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan panduan praktis mengenai syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sosialisasi dan pendampingan dengan mitra aktif secara langsung mengenai pembagian waris dan tata cara pembuatan SKW. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada mitra tentang seluk beluk waris dan memiliki kemampuan membuat SKW sebagai langkah awal mengurus harta waris.   Abstract Legal Assistance to Maduretno-Magelang Village Community in Making a Certificate of Inheritance.Inheritance distribution is one of the most important issues in society, especially in Indonesia, which has several legal systems, including BW civil law, Islamic law, and customary law. The multitude of applicable laws becomes one of the challenges in inheritance distribution that occurs within the community. In addition to the diversity of inheritance laws in Indonesia, the next challenge is the procedures and methods for creating a Certificate of Inheritance (SKW) that are not limited to a single institution. This has caused most of the people in Maduretno Village, Kaliangkrik District, to have a limited understanding of the inheritance distribution procedures and the process of creating a Certificate of Inheritance. The aim of this community service is to enhance the understanding of the residents of Maduretno Village regarding inheritance distribution procedures, the methods of distributing inherited assets in accordance with applicable laws, and to provide practical guidance on the administrative requirements needed to create an Inheritance Certificate (SKW). The methods used in this community service activity include socialization and direct assistance with active partners regarding inheritance distribution and the procedures for creating an SKW. The results obtained from this service provide partners with knowledge about the intricacies of inheritance and the ability to create an SKW as an initial step in managing inherited assets.
Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Muhammad, Fadil; Sofian, Muhamad; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13157

Abstract

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum pidana lingkungan, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam kegagalan pencegahan pidana lingkungan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang masih bersifat ultimum remedium membuat hukum pidana lingkungan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Artikel ini juga membahas perbandingan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, diperlukan revisi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pidana lingkungan.
Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Implikasi Ketidaksesuaian Tanggal Penandatanganan dan Akta Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13163

Abstract

Pemanfaatan Hak Tanggungan berkaitan erat dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris atau PPAT. Pada praktiknya, penandatanganan SKMHT oleh Notaris atau PPAT dilakukan sebelum tanggal yang tercantum dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan SKMHT di mana terdapat perbedaan antara tanggal penandatanganan dan tanggal yang tercantum dalam akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder dari penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. SKMHT notariil merupakan akta partij dengan kekuatan hukum sempurna. Namun, jika pembuatannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, statusnya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang kehilangan kekuatan hukum sempurna.
Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Iswanto, Bambang Tjatur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Sulistyaningsih, Puji; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.11952

Abstract

Perkembangan Industri Financial Technology (Fintech) yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkambangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi fintech dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih platform fintech yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara fintech, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna fintech dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna fintech, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Analysis of Religious Court Judges' Considerations in Equal Distribution of Inheritance Property Ningrum, Anggi Sukma; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Astutik, Zulfiani Ayu
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5077

Abstract

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 sebagai dasar hukum dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, melainkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam QS An-Nahl 16 dan pandangan ahli. Oleh karena itu, hakim dalam kasus ini menerapkan prinsip hukum progresif dengan tidak terfokus pada sumber hukum normatif saja, melainkan mempertimbangkan keputusan berdasarkan illat hukum, yaitu keadilan. Majelis hakim berani memutuskan pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sumber hukum berdasarkan prinsip keadilan. Pembagian jumlah warisan menurut majelis hakim juga tidak hanya terfokus pada ketentuan Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 saja, tetapi dapat berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Kemudian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah memutuskan perkara warisan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dengan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan 1:1 menggunakan sumber hukum di luar ketentuan KHI dan QS An-Nisa 11. Putusan tersebut dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat atau para ahli waris, yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum yang diajukan pada tingkat banding setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.     According to Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 the division of the amount of inheritance between sons and daughters is 2:1. However, in Decision No.92/Pdt.G/2009/PA-Mdn the panel of judges imposed a 1:1 inheritance amount between sons and daughters. The purpose of this research is to find out what is the basis of legal considerations and the philosophy of the verdict of equal division of inheritance used by Religious Court judges, and how the relationship between the verdict No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn with the principles of progressive law. The author uses normative juridical methods with qualitative analysis of source materials in the form of laws and regulations, articles, scientific papers and other literature (books).  The results of this study indicate that the judge did not use the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 as a legal basis in the decision No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn but used other legal sources, namely the provisions in QS An-Nahl 16, and expert views. The judge in this case is considered to apply the principles of progressive law by not being fixated on the applicable normative legal sources alone, but considering the decision based on the legal illat, namely justice. So that the panel of judges dared to decide the division of inheritance 1:1 between sons and daughters by using other sources of law and based on the principle of justice. The division of the amount of inheritance according to the panel of judges is also not only fixated on the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 alone, but can be based on the agreement of the heirs regulated in Article 183 KHI. This division is considered to embody a sense of justice and sincerity among the heirs, there is no envy because the heirs prioritize sincerity and brotherhood.          
Co-Authors Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Andrian, Ulfa Faradilla Artanti, Ulima Dheani Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum, Dakum Dewi Utami, Ayu Dewi Utami, Ayu Dewi, Elisa Maharani Dyah Adriantini Sintha Dewi Endaryo, Dimas Bagas Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hasbi, Ghassan Niko Hasbi, Ghassan Niko Heniyatun Herman Saputra, Rifki Herman Saputra, Rifki Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan, Johny Kurniawan, Febri Rizki Larasati, Ika Arum Leo Ervandy, Anggita Masithoh, Mutia Qori Dewi Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Mulyadi Mulyadi Ningrum, Anggi Sukma Noviasari, Dilli Trisna Nurul Maghfiroh, Nurul Nurwati Nurwati Prasetiyo, Adi Candra Puji Sulistyaningsih Resananda, Arif Saputri, Rischa Indah Sofian, Muhamad Suharso Suharso Sukma, Danika Rahma Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Uswatun Khasanah, Siti Uswatun Khasanah, Siti Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty