Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Borobudur Law Review Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Law and Justice
Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DENGAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN Heniyatun, Heniyatun; Iswanto, Bambang Tjatur; Sulistyaningsih, Puji
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.281 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2047

Abstract

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang  pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.
Analisis Yuridis Saksi Pendukung yang digunakan oleh Penyidik Polres Mungkid Dewi, Elisa Maharani; Sukma, Danika Rahma; Artanti, Ulima Dheani; Iswanto, Bambang Tjatur
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama digunakan dalam sidang perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap saksi pendukung yang digunakan oleh penyidik Polres Mungkid, Kabupaten Magelang. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah HIR dan KUHAP sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku - buku dan jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Magelang Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penyidik mengartikan saksi tidak sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 26 KUHAP. Saksi yang tidak melihat dan mendengarkan sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tetap bisa dijadikan sebagai saksi.kedudukan saksi tersebut hanyalah sebagai saksi pendukung bukan sebagai saksi kunci. Keterangan dari saksi pendukung sifatnya hanya sebagai penguat saja . dalam hal ini saksi pendukung dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat memutus perkara oleh hakim.
Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Asiyah, Yeni; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan merek terdaftar dan pertimbangan hakim dalam memutus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di dalam posita menyebutkan bahwa singkatan nama “Bensu” merupakan singkatan nama orang terkenal, dan bahwa ayam Geprek Bensu milik penggugat merupakan merek terkenal, oleh karenanya penggugat mohon agar majelis hakim membatalkan merek Bensu milik Jessy. Namun perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan mengabulkan eksepsi tergugat. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative melauli pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan merek di Indonesia mengacu pada asas first to file, yaitu bahwa merek yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan dan hak eksklusif, hanya dapat dibatalkan jika terbukti melanggar Undang-Undang. Putusan NO oleh Majelis Hakim dalam sengketa merek tersebut mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) bahwa seharusnya penggugat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (KBM) lebih dahulu, karena merek milik penggugat belum terdaftar di DJKI. Hal ini sesuai Pasal 76 ayat 2 UU MIG bahwa merek yang belum terdaftar harus mengajukan gugatan kepada Menteri, selanjutnya Pasal 30 UU MIG menjelaskan bahwa keputusan KBM diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Namun Penggugat tidak menunggu tiga bulan sebagaimana putusan yang diberikan oleh KBM, akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadiilan Niaga sehingga gugatan ditolak oleh Pengadilan Niaga dan dinyatakan cacat formil.
Tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman (studi kasus ekspedisi dharma raya Muntilan) Saputri, Rischa Indah; Iswanto, Bambang Tjatur; Heniyatun, Heniyatun; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut dan hambatan pengirim saat melakukan klaim ganti kerugian kepada pengangkut terhadap hilangnya barang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut bertanggungjawab terhadap barang yang dibawa mengacu berdasarkan Pasal 468 KUHD. Akan tetapi, dalam prakteknya saat proses pengangkutan sering terjadi barang hilang dikarenakan : a) barang dicuri bajing loncat; b) barang dicuri supir truk dan dijual kembali saat harga cabai mahal; c) barang dicuri saat bongkar di pasar; d) Barang dicuri saat barang disimpan di Kantor Ekspedisi Dharma Raya Muntilan. Hambatan pengirim cabai saat meminta ganti kerugian terhadap pengangkut ada 3 macam: a) Pengangkut terlambat memberikan laporan hilangnya barang kepada pengirim; b) Kurang teliti dalam menulis surat muatan; c) Pengangkut meminta tenggang waktu saat akan memberikan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 468 KUHD yaitu perjanjian pengangkutan apapun faktor kehilangannya pengangkut harus memberikan pertanggungjawaban.
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Krisnan, Johny; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8753

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi power point. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu
Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya; Larasati, Ika Arum; Endaryo, Dimas Bagas; Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Nurwati, Nurwati; Heniyatun, Heniyatun; Dakum, Dakum; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v0i0.10251

Abstract

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, technical note ini menyajikan langkah-langkah pengajuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan. Dalam technical note ini dibatasi untuk pendaftaran perwalian di Negeri Mungkid untuk pendaftaran calon TNI. Harapannya melalui technical note ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengajuan perwalian karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Pendampingan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kontrak Master Franchisee Martabak Pandawa Dakum, Dakum; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Tjatur Iswanto, Bambang; Syafingi, Habib Muhsin; Prasetiyo, Adi Candra; Nugraha, Yogi Satria; Tarihoran, Muthiarahmi; Fitri, Emilia Nur
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10956

Abstract

Franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer di dunia usaha saat ini. Proses pembentukan kerjasama waralaba tidak hanya mengandalkan kesepakatan verbal, tetapi juga melibatkan pembuatan dokumen kontrak franchise yang meminimalkan risiko hukum. Martabak Manis Pandawa menginisiasi pendampingan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pembuatan dokumen kontrak franchise untuk memastikan keamanan hukum dan keberlanjutan bisnis waralaba. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosisalisasi dan pendampingan penyusunanan dokumen kontrak. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan ceramah teknik penyusunan dokumen dan pendampingan dalam penyusunannya. Hasil kegiatan mencakup pembuatan dokumen kontrak franchise memberikan hak eksklusif kepada master franchisee untuk mengelola outlet dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan outlet baru serta kemudahan bagi dalam membuka usaha.
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pelatihan Desain Grafis untuk Perlindungan Hukum Hasil Produk UMKM di Desa Jamuskauman Trisna Noviasari, Dilli; Tjatur Iswanto, Bambang; Suharso, Suharso; Muhsin Syafingi, Habib; Sulistyaningsih, Puji; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Faris Fauzi, Muchamad; Leo Ervandy, Anggita; Ferraldinand S, Rafly; Cristovao A.P, Augusto; Resananda, Arif
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11039

Abstract

Dusun Kauman di Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dikenal dengan produksi makanan ringannya. Untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha mikro di daerah ini, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni serta edukasi mengenai legalisasi usaha dan peningkatan kualitas kemasan produk. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha lokal melalui sosialisasi tentang legalitas usaha dan pelatihan desain grafis untuk kemasan produk makanan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi sosialisasi legalitas usaha dan pelatihan desain grafis untuk kemasan produk makanan. Hasil pengabdian ini adalah para pengusaha produk makanan di Desa Jamuskauman memahami cara memperoleh legalitas usaha dan merancang grafik kemasan yang akan membantu memastikan perlindungan hukum bagi usaha UMKM dan memungkinkan UMKM mengembangkan keterampilan desain.
Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Tjatur Iswanto, Bambang; Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11964

Abstract

Mayoritas masyarakat Desa Sambak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pemeliharaan tanaman pertanian dan hewan ternak tentu menjadi tanggungjawab utama pemilik agar tidak merugikan orang lain. Demikian halnya hewan ternak yang tidak dikandang tentu berkeliaran bebas hingga sampai ke pekarangan tetangga dan menimbulkan masalah seperti buang kotoran atau merusak tanaman. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, agar masyarakat Desa Sambak terhindar dari masalah hukum akibat hewan ternak yang mengganggu lingkungan tetangga. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa setelah setelah penyampaian materi warga menjadi paham bahwa hewan ternak yang mengganggu kenyamanan/merugikan warga lain termasuk tindak pidana. Hal ini ditunjukkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait hewan ternak atau peliharaan yang buang kotoran atau merusak tanaman milik tetangga merupakan tindak pidana.
AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia Masithoh, Mutia Qori Dewi; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Iswanto, Bambang Tjatur
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.17832

Abstract

The profess on the development of Artificial Intelligence (AI) has widely transformed a new era in the digital technology, social economic, human need and professional behavior. Eventually, artificial intelligence automates even more aspects of legal profession. Furthermore, AI allows the legal profession to automate lower-level tasks, freeing time to focus on complex analysis and client interaction. The research aims to know the literacy of legal professional on the use of AI. The methods used in this study are normative-empirical legal research. Furthermore, research uses primary data which obtained from questionary survey, secondary data i.e., law, books, journals and other related legal sources for research. Meanwhile, the research will analyze through descriptive qualitatively. The research shows that the literacy level of law enforcers in the use of AI is in the medium category. Data shows that 75% of legal professional shows their positive respond about the implementation of AI in their profession. While other shows, 8% of high percentage and 17% of low percentage.
Co-Authors Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Andrian, Ulfa Faradilla Artanti, Ulima Dheani Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum, Dakum Dewi Utami, Ayu Dewi Utami, Ayu Dewi, Elisa Maharani Dyah Adriantini Sintha Dewi Endaryo, Dimas Bagas Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hasbi, Ghassan Niko Hasbi, Ghassan Niko Heniyatun Herman Saputra, Rifki Herman Saputra, Rifki Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan, Johny Kurniawan, Febri Rizki Larasati, Ika Arum Leo Ervandy, Anggita Masithoh, Mutia Qori Dewi Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Mulyadi Mulyadi Ningrum, Anggi Sukma Noviasari, Dilli Trisna Nurul Maghfiroh, Nurul Nurwati Nurwati Prasetiyo, Adi Candra Puji Sulistyaningsih Resananda, Arif Saputri, Rischa Indah Sofian, Muhamad Suharso Suharso Sukma, Danika Rahma Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Uswatun Khasanah, Siti Uswatun Khasanah, Siti Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty