Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Arena Hukum

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU- VIII/ 2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN Djumikasih Djumikasih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.696 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.4

Abstract

AbstractThis paper aims to identify and analyze what the juridical implications of the publication of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII / 2010 on Child Outside Marriage Deed which has been published by the Department of Population and Civil Registration prior to the establishment of the Constitutional Court's decision . The method used in this study is a normative juridical approach legislation. From the discussion, it can be concluded that the Constitutional Court 46/PUU-VIII/2010 Number of Tests on Article 43 paragraph ( 1 ) Marriage Act ( Act No. 1 of 1974 ) when viewed from the angle of legal certainty it will lead to legal certainty . But the decision will not have any juridical implications of the child's birth certificate that has been published outside of marriage and illegitimate child who was born before the date of February 17, 2012, as if enacted would be contrary to the principle of legality is interpreted Article 47 of the Law on the Constitutional Court and Article 28 ( i ) of the 1945 Constitution . Likewise, if the terms of the fairness and usefulness , especially for justice seekers / applicant , the timing of this decision is not fair and not useful , because although the Court granted the petition but the Constitutional Court can not be applied to her .  Key words: yuridical implication, birth certificate, children who are born outside of marriage Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa implikasi yuridis dari terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 terhadap Akta Anak Luar Kawin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum lahirnya putusan MK tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomer 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU NO 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukumnya maka akan menimbulkan kepastian hukum. Akan tetapi putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pencari keadilan /pemohon, waktu pemberlakuan putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya.Kata kunci: implikasi yuridis, akta kelahiran, anak luar kawin.
ALASAN ORANG MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI PERJANJIAN (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP ORANG PEMENUHAN PERJANJIAN DI MALANG) Djumikasih djumikasih
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.10

Abstract

AbstractThis paper aims to determine the reasons why people fulfill and do not fulf ll agreements in Malang. This is an empirical juridical research using sociological approach. The results concluded that the reason why most people fulfill agreements is because every promise must be kept and that the Lord is Seer and if an agreement is not fulfi lled, it will sin and receive the sanction of the Lord. The role of basic principles is very important in the fulfi llment of agreements. Then, follow the rule of law because it viewed the agreement as a law for the parties to, as in the Civil Code. Meanwhile, the expectation is to be / be considered as a good citizen by fulfi lling the agreement, which is regulated in customary (adat) law at least be the reason why people fulfill the agreement. The reason why a person does not fulfill an agreement is due to the inability of respondents to fulfill (no money, no time, illness etc.). This shows that the factor of the respondent himself that caused him to not fulfill the agreement.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang memenuhi perjanjian dan tidak memenuhi perjanjian dari 85 orang di Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasilnya bahwa alasan terbanyak mengapa orang memenuhi perjanjian adalah setiap janji harus ditepati, karena Tuhan Maha Melihat sehingga jika tidak ditepati akan berdosa dan mendapat sanksi dari Tuhan. Peranan asasIlahiyah sangat penting dalam pemenuhan perjanjian. Kemudian, diikuti ketaatan hukum karena melihat perjanjian sebagai undang undang bagi para pihak, seperti yang ada dalam KUHPerdata. Sementara itu harapan menjadi/ dianggap sebagai warga masyarakat yang baik dengan memenuhi perjanjian, sebagai mana diatur dalam hukum adat paling sedikit menjadi alasan mengapa orang memenuhi perjanjian. Alasan mengapa seseorang tidak memenuhi perjanjian adalah karena ketidakmampuan responden memenuhi (tidak punya uang, tidak punya waktu, sakit dan sebagainya) sejumlah 18 (delapan belas) jawaban Hal ini menunjukkan bahwa faktor dari diri respondenlah yang menyebabkan ia tidak memenuhi perjanjian.