Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan AGRI-SOSIOEKONOMI
Kimbal, Alfon
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Dolongseda, Edmon; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa birokrasi yang perlu diadakan pembenahan dengan jalan reformasi birokrasi khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni birokrasi yang amanah melayani, birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang transparan, birokrasi yang berkomitmen dan konsisten tidak berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi.
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Lumi, Bill; Pioh, Novie Revlie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar yaitu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlakasana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Dalam pembangunan dibutuhkan koordinasi yang baik agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Saling koordinasi yang baik dalam pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Pembangunan
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara) Ngantung, Vinaldi; Gosal, T.A.M.Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelengaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelengaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Pasal 37 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa; Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakujkan identifikasi dan infentarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa. Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat mencitptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingya akan dapat menigkatkan taraf kesejahtraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menggangu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada giliranya menyebutkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Desa, Desa Esandom merupakan salahan satu desa yang memiliki permasalahan keamanan dan ketertiban beberapa waktu lalu, kepala desa sebagai seorang pemimpin selayaknya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denga kepala desa sebagai informan kunci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Esandom dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dapat dikatakan belum maksimal meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dinilai sudah baik.Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Keamanan Ketertiban
PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat) Sangari, Celtis Lativolia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPolitik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh dalam penyelenggaraan disegala bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Disamping hal tersebut politik mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori yang terimplikasi didalamnya misalnya gender, kelas, golongan, usia, etnisitas dan sebagainya. Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal dengan mengunakan metode Penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ketua Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Relawan Perempuan, Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU), Tokoh Masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari unsur tim relawan berhasil memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong provinsi Papua barat.Kata kunci: Peran Perempuan, Kepemimpinan Politik.
PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU Pondaag, Alfira; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukkan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja, lain halnya dengan perencanaan program kerja pemerintah, dari hasil penelitian sudah termasuk baik karena pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Pelaksanaan, Program Kerja.
KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua) Wenda, Olenus; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang aparatur pemerintahan maupun non pemerintahan dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, bidang pengawas pemilu khususnya di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan teristruktur yang mengukur, menilai dan menpergaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karjawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. Mencermati perubahan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik koridor prinsip-prinsip good governance, maka lembaga penyelengara pemilu harus mampu berapdatasi dengan perubahan dimaksud. Pada aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelengara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengigat sistem pemilu legislatif kita mengunakan sistem proporsional bukan system distrik, Disampin itu kedepan ada kemungkinan besar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Lembaga penyelengara pemilu di tingkat kabupaten/provinsi perlu ditinjau kembali terkait besaran kelembagaan berikut. Bagi lembaga penyelengara pemilu, perlu memastikan bahwa rekrutmen pengawas pemilu akan diisi oleh sarjana-sarjana yang memahami soal kepemiluan, disamping itu, tentu memenuhi kualifikasi disiplin ilmu tertentu sebagaimana kebutuhan dalam lembaga penyelengara pemilu melayani secara adil seluruh peserta pemilu dan warga Negara yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, pada asfek tata laksana, perlu dipastikan terwujud mekanisme, system, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efektif, dan efisien, baik sifatnya internal maupun eksternal.Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pemilu Legislatif
KENDALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 Tandayu, Raldi; Kimbal, Marthen; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan penyelenggara pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi memiliki peran yang penting dalam setiap pergelaran pemilihan umum dengan pengawasan yang baik maka kualitas pemilihan umum akan berjalan dengan baik. Dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan para kontestan demi memperoleh kemenangan. Dari pelanggaran tersebut terdapat jenis pelanggaran yang bersifat administrative, pidana, dan kode etik yang sulit di tindaklanjuti. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal diatas hanya saja peneliti membatasi penelitian hanya pada Fungsi Pengawasan terkait Evaluasi dan dan Korektif sehingga penelitian ini berjudul Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memperoleh gambaran terkait Pelanggaran Pemilihan Umum dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan relevan terkait masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan membantu penyelenggara pemilihan umum terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.Kata kunci : Pengawasan, Bawaslu, Pemilu.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Studi di Kecamatan Tahuna Barat) Masambe, Ireine Marcelia; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini merupakan suatu hal yang lazim mengingat pemilihan kepala daerah menuntuk peran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaran pemilihan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menggali informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, dimana informan berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, Panwas Kabupaten, Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Anggota KPPS, Masyarakat yang menggunakan hak pilih, PPS, Ketua Partai politik, dan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara, masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
PERAN WALIKOTA DALAM MENGATASI KONFLIK PEMBANGUNAN MESJID ASY-SYUHADA DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI KOTA BITUNG Kere, Debby Natasia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan massyarakat yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, rass, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan massalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran walikota dalam mengatasi konflik pembangunan mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung. Jenis penelitian yang diguankan adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan Teori dari Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik Pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Walikota dalam menyelesaikan suatu konflik masyarakat sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Walikota dengan cara menjadi Konsiliator, Mediator, dan Arbiter dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Manajemen Konflik.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KAWASAN PERBATASAN (Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe) Paparang, Boyke Richard; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore yang juga terletak di kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang selama ini terkesan terpinggirkan dan kepentingannya terabaikan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkkan optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal meningkatkan kesejahtraan dari masyarakat. Sebagai sebuah kecamatan yang terletak dikawasan perbatasan antara Republik Indonsesia dan Republik Filipina yang menyyandang status boreder crosing area atau garis lintas batas tentunya masyarakat Kecamatan Marore memiliki permasallahan tersendiri dan sangat kompleks dari berbagai aspek, mulai dari terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini menyangkut pendidikan, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marore rata-rata hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama saja sehingga tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sekitar sangat minimdan juga akses yang sangat terbatas, selain itu juga sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya rata-rata hanya 1 KM persegi, sudah tentu kultur masyarakatnya adalah masyarakat pesisir yang 90% berpofesi sebagai nelayan, dalam hal ini sebagai nelayan tangkap tradisional dan belum terlalu mengenal sistem budidaya di karenakan sumberdaya manusia yang belum mumpuni . Tujuan ppenelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah daam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan , metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptifdengan informannya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan , Camat Marore,, Kapitalaung Marore, Kapitalaung Kawio. Hasil penelitiain ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal.Kata kunci : Optimalisasi Dan Pemberdayaan
Co-Authors Amar, Krisma Verselina Babo, Gracia Bataha, Kharisma Hardika Bawenti, Juan Riko Bringan, Dafit Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode DADI, KALSUM Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Goni, Injilia Sherel Goni, Shirley Y.V.I Gustiani, Intan Dwi Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Luki Gerard Johannes Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kaunang, Amanda F. Kawengian, Claudia Loreyna Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra KAWUNG, EVELINE Kere, Debby Natasia Lapian, Marlien Lariti, Wartini Lengkey, Fendi F. F. Linelejan, Failen Lumi, Bill Madila, Oklian Makaminan, Henderson Christian MAMENTU, MAICHAEL Mamuaja, Brandon C. D. Mangole, Riki Manoppo, Rudolf Toar Shaloom Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Masambe, Ireine Marcelia Mawikere, Michael Giovanni Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Mole, Maikel Monintja, Donald Montolalu, Marcelino MULUGOL, ENEAS Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Ngantung, Vinaldi Novie pioh, Novie Paendong, Ekaristi Junaidi Panambunan, Jesica Pandelaki, Andrei I. Pangemanan, Sofia Pantow, Rafel F. F. Paparang, Boyke Richard Pati, Agustinus Pati, Agustinus ., Pehingirang, Vaghelina Pilat, Junarto Pioh, Novie R. Pioh, Novie Revlie Pondaag, Alfira Pratama, Irfandi Rantelore, Marwan Rinaldy Rompas, Jufri Rompis, Arthur Verlend Rumondor, Ezrani Maria Rumondor, Ray Steve Samson, M. Sahrul Fikri Sangari, Celtis Lativolia Sarah Sambiran, Sarah Sitepu, Andre Sondakh, Revaldo W. Stefanus Sampe, Stefanus T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri Talumedun, Gryfid Joysman Tamaka, Danny Rinaldy Tampinongkol, Dipo Tampongangoy, Gabriel Ch. Tandaju, Vicky ., Tandayu, Raldi Tangkere, Gabriel Marjulando Telenggen, Terien Thesia, Marchalino Genotri Tiwa, Juita Lidya Tongkotow, Nadia F Tuerah, Stevie Tuidano, Epafras Tuwonaung, Andrew Undap, Gustaf Wawointana, Caesar V Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Olenus Wowor, Alfa Zefanya Wowor, Angga B. Wurara, Citta N. C. Yikwa, Usson