Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan AGRI-SOSIOEKONOMI
Kimbal, Alfon
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014 Gustiani, Intan Dwi; Mamentu, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan
KONFLIK HUBUNGAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud) Mole, Maikel; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adalah suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, social, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional. Konflik yang tejadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor komunikasi (communication factors), faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (job structure or organization structure), faktor yang bersifat personal (personal factor), hingga faktor lingkungan (environmental factors). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Konflik Hubungan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan Peneliti untuk mendapatkan datayang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Konflik Hubungan TugasBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menunjukkna kerja sama hal ini dapat dilihat dari Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE yang menyerahkan tugas dan kewenangan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Ir Adolf S. Binilang, ME untuk menjalankannya.Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah.
PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Mokodenseho, Nahdia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan aspek alamiah, sehingga juga turut berpengaruh dalam hal memperjuangkan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep representatif politik yang dikemukakan oleh (Nuri Suseno:2013) yakni: kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda). Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendaskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik, tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil di panggung politik. Ini terbukti dari jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang hanya berjumlah 3 orang perempuan, sehingga dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan pun lemah untuk di perjuangkan. Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan suatu keharusan yang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arena legislasi, dengan adanya mereka diharapkan kepentingan perempuan dapat terwakili. Sebenarnya, walaupun secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terpenuhi. Namun, secara kualitas ketiga anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Kata Kunci : Peran, DPRD Perempuan, Kepentingan perempuan
KEPEMIMPINAN VISIONER BUPATI JAMES SUMENDAP, SH DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Paendong, Ekaristi Junaidi; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Minahasa Tenggara merpakan daerah otonom yang saat ini telah berusia 11 tahun. Ini merupakan Daerah Kabupaten Mudah Di Sulawesi Utara. Minahasa Tenggara saat ini di pimpin oleh Bupati James Sumendap, SH. Kinerja atau kepemimpinan dari Bupati James Sumendap, SH ini telah di pandang baik oleh masyarakat pada umumnya. Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat pesat dan tepat sasaran. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik terus berjalan di Kaupaten Minahasa Tenggara. Disamping itu juga dari sisi pengelolaan keuangan, Minahasa Tenggara sudah yang ketiga kalinya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia. Segalah hal menyangkut pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan hasil dari Kepeminpinan Visioner dari Bupati James Sumendap, SH dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Kemampuan dan keahlian memimpin daerah dibuktikan dengan mendapatkan beberapa gelar dari Kementerian Republik Indonesia yang salah satunya adalah Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah Pusat. Kemampuan Visioner memang merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi seseorang ketika menjalankan tanggung jawab di suatu organisasi maupun pemerintahan. Karena Kemampuan Visioner juga menyangkut wawaasan kemasa depan, Keberanian untuk bertindak, bahkan Inovatif dan proaktif dalam melaksanakan tugas. Masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawah perubahan nyata bagi daerah mereka, baik perubahan fisik maupun perubahan taraf hidup yang menuju pada kesejahteraan sosial. Dengan perubahan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini, masyarakat menilai bahwa ini akibat dari Kemampuan dan Kepemimpinan Visioner dari Bupati James Sumendap, SH dalam memimpin Kabupaten Minahasa Tenggara.Kata Kunci : Kepemimpinan, Visioner, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT Wowor, Angga B.; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dari penelitian ini dilakukakan untuk menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan Dana Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Dana Desa belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Kalalo, Maria Marcelina Kambuna; Kimbal, Marthen; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu terminal angkutan umum di Desa Tatelu yang terabaikan dengan akses jalan rusak, terminal tersebut sudah selesai dibangun tetapi tidak ada aktivitas angkutan orang maupun barang, hal ini menjadi suatu pembangunan yang sia-sia. Masalah awalnya yaitu perencanaan pembangunan yang kurang matang dan lokasi terminal yang tidak strategis, sehingga diperlukan kebijakan dari dinas terkait agar terminal sebagai pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan terminal Tatelu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih menjawab permasalahan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam program ini mempunyai keinginan untuk melaksanakan program. Meskipun belum mendapat dukungan secara khusus dari Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Hal ini menandakan jika adanya dukungan yang kuat dari semua pihak dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal, pasti pelaksanaan kebijakan bisa dijalankan. Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembangian tugas sudah tersusun dengan baik. Didalam pelaksanaan sudah mengacu pada SOP yang ada. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasai dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Terminal.
STRATEGI DINAS PARIWISATA SULAWESI UTARA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA RELIGIUS BUKIT KASIH TOAR LUMIMUUT Wowor, Alfa Zefanya; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sector andalan dan ungulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendatan, memberdayakan perekonomian masyarakat, meperluas perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan pariwisata dilakukan bertujuan untuk mengutarakan berbagai kegiatan strategis dan berbagai rekaman peristiwa pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang demikian besar dan kompleks tantagan yang di hadapi Indonesia belakangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran hasil strategi Dinas Pariwisata Sulawesi Utara dalam pengelolaan objek wisata religius bukit kasih toar lumimu‟t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada unsur mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan ada aspek penting yang harus dilaksanakan yaitu dengan memperhatikan program, dari program tersebut masyarakat yang berada di bukit kasih dapat mengambil manfaat yaitu pengetahuan melalui program tersebut. Sehingga visi yang diprogramkan oleh dinas pariwisata dapat dicapai untuk tujuan bersama. Koordinasi antara pihak dinas pariwisata, badan pengelola dengan swasta merupakan hal yang baik untuk memajukan objek wisata bukit kasih, perlunya koordinasi yang dilakukan demi kemajuan bersama. Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan, Objek Wisata Religius Bukit Tuhan.
REKRUTMEN KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO TAHUN 2016-2018 Mangole, Riki; Liando, Daud; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang Kota Manado tahun 2016-2018. Proses rekrutmen sangat berpengaruh dalam kegiatan perencanaan strukturisasi birokrasi pemerintahan di Kota Manado,oleh sebab itu rekrutmen seharusnya netral dan tidak dipolitisasi oleh berbagai kepentingan agar bisa mewujudkan birokrasi yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen dari Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Ari Yusuf Hamali 2016:31) yang menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktifitas mencari dan memikat tenaga kerja yang memiliki latar belakang yang relevan, motivasi, kemampuan, dan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai atau karyawan.Untuk mengetahui proses rekrutmen yang ada peneliti mengunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen Kepala Lingkungan yang ada tidak lagi netral dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, proses politisasi birokrasi terlihat jelas, banyak orang-orang partai yang secara kualifikasi jabatan tidak memenuhi syarat namun diloloskan dalam seleksi dan akhirnya mendapatkan jabatan sebagai Kepala Lingkungan. Aspek-aspek birokrasi yang ideal seperti latar belakang yang relvan, motivasi kerja, kemampuan, keahlian, bahkan pengetahuan tidak sepenuhnya tercapai dalam rekrutmen ini karena proses rekrutmen tidak lagi netral melainkan telah dipolitisasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Kata kunci : Rekrutmen, Politisasi Birokrasi.
DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN SOEKARNO DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SINDULANG (Studi Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindulang Kota Manado) Amar, Krisma Verselina; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDi Kota Manado pemerintah pusat membuat banyak program pembangunan dan salah satunya yaitu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui pembagunan infrastruktur jalan atau jembatan yang dibangun di Kelurahan Sindulang kota Manado. Di Kelurahan Sindulang telah diadakan pembangunan jembatan Soekarno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan jembatan soekarno dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sindulang Kota Manado. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sindulang, kesimpulannya sesuai dengan aspek kemajuan yaitu dengannya adanya pembangunan jembatan Soekarno sebagai program pembangunan dari pemerintah pusat telah membantu pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindulang. Karena dengan adanya jembatan Soekarno telah membawa perubahan yang lebih maju, dari alat trasportasi, pedagang kecil yang menjadi pedangang besar, yang dulunya tempat wisata di Kelurahan Sindulang tidak terlalu terkenal sekarang tempat wisata di Kelurahan Sindulang menjadi terkenal, adanya Jembatan Soekarno juga telah menjadi penghubung jalan yang mempermudah masyarakat di Kelurahan Sindulang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dari seberang. Terdapat banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat Kelurahan Sindulang dengan adanya pembangunan jembatan Soekarno yang dilihat dari aspek kemajuan.Kata Kunci : Dampak, Pembangunan, Jembatan Soekarno, Kesejahteraan.
ANALISIS PROMOSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA BITUNG (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Bitung) Gerung, Winda Monica; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 72, menyatakan bahwa promosi Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses promosi jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Bitung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, dan tingkat loyalitas sudah dilakukan sesuai aturan, akan tetapi ada kendala-kendala yang mengganjal terhadap pelaksanaan promosi jabatan oleh karena faktor hubungan kedekatan, keluarga, golongan, suku, agama, ras, kesenangan, dan faktor-faktor lainnya. Prosedur Promosi jabatan, secara umum dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Dimana dapat dilihat bahwa transparansi prosedur dan juga waktu pelaksanaa promosi jabatan diketahui oleh Aparatur Sipil Negara, meskipun terkadang juga tidak diketahui oleh sebagian Aparatur Sipil Negara hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau pemberitahuan secara resmi sehingga kenyataan yang ada, promosi jabatan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Hal ini tentu tidak sehat dalam pelaksanaan promosi jabatan yang pada akhirnya tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan promosi jabatan belum sepenunhya optimalKata Kunci : Promosi Jabatan, Aparatur Sipil Negara.
Co-Authors Amar, Krisma Verselina Babo, Gracia Bataha, Kharisma Hardika Bawenti, Juan Riko Bringan, Dafit Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode DADI, KALSUM Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Goni, Injilia Sherel Goni, Shirley Y.V.I Gustiani, Intan Dwi Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Luki Gerard Johannes Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kaunang, Amanda F. Kawengian, Claudia Loreyna Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra KAWUNG, EVELINE Kere, Debby Natasia Lapian, Marlien Lariti, Wartini Lengkey, Fendi F. F. Linelejan, Failen Lumi, Bill Madila, Oklian Makaminan, Henderson Christian MAMENTU, MAICHAEL Mamuaja, Brandon C. D. Mangole, Riki Manoppo, Rudolf Toar Shaloom Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Masambe, Ireine Marcelia Mawikere, Michael Giovanni Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Mole, Maikel Monintja, Donald Montolalu, Marcelino MULUGOL, ENEAS Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Ngantung, Vinaldi Novie pioh, Novie Paendong, Ekaristi Junaidi Panambunan, Jesica Pandelaki, Andrei I. Pangemanan, Sofia Pantow, Rafel F. F. Paparang, Boyke Richard Pati, Agustinus Pati, Agustinus ., Pehingirang, Vaghelina Pilat, Junarto Pioh, Novie R. Pioh, Novie Revlie Pondaag, Alfira Pratama, Irfandi Rantelore, Marwan Rinaldy Rompas, Jufri Rompis, Arthur Verlend Rumondor, Ezrani Maria Rumondor, Ray Steve Samson, M. Sahrul Fikri Sangari, Celtis Lativolia Sarah Sambiran, Sarah Sitepu, Andre Sondakh, Revaldo W. Stefanus Sampe, Stefanus T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri Talumedun, Gryfid Joysman Tamaka, Danny Rinaldy Tampinongkol, Dipo Tampongangoy, Gabriel Ch. Tandaju, Vicky ., Tandayu, Raldi Tangkere, Gabriel Marjulando Telenggen, Terien Thesia, Marchalino Genotri Tiwa, Juita Lidya Tongkotow, Nadia F Tuerah, Stevie Tuidano, Epafras Tuwonaung, Andrew Undap, Gustaf Wawointana, Caesar V Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Olenus Wowor, Alfa Zefanya Wowor, Angga B. Wurara, Citta N. C. Yikwa, Usson