Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.493
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis AGRI-SOSIOEKONOMI
Kimbal, Alfon
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Politik Ke-Minahasaan dari Waktu Ke Waktu: Perspektif Strukturasi. Kimbal, Alfon
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : the presence of the new local elites to be threat for structure has been established through newsocial practices they trying to do. Through that social practices, new local elites trying to derutinisasi oldhabits to be new structure allow dominance and their legitimacy. This article purpose to reaffirmed socialchange facts always inherent on the building ethnic and politic in Minahasa. Especially be related withthe power context inside it.Western civilization in terms of education and religion to give modalities for the christian actor toderutinisasi old structure their according to mistakenly. Because conducted a massive and continuous,action of derutinisasi reap success in shaping the structure of christianity on the groud of Minahasa.After the opening tap democratic new order evidently to result the another interesting phenomenon. Thetrend of revival ethnic identity sticking to the surface, also happened in Minahasa. The traditionalstructures trying to repeat past power.Keywords : Politic, Perspective Structure, Minahasa
EVALUASI KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DADI, KALSUM; KAWUNG, EVELINE; KIMBAL, ALFONS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi dapat memperoleh manfaat nyata dari evaluasi kinerja, termasuk pengetahuan tentangpegawai yang berkinerja sangat baik dan sangat jelek sehingga bagi pegawai tersebut dapat diberibalas jasa yang adil. Selain itu, organisasi dapat mengetahui informasi mengenai tingkat pengetahuanpegawai, Tingkat pengetahuan karyawan dipandang dapat memberikan konstribusi secara langsungpada produktivitas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Kinerja Dinas Perindustriandan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik snowball yang berkompeten menjawabtujuan penelitian, melalui wawancara mendalam yang kemudian hasil penelitian disajikan dandianalisis secara kualitatif. Peneliti menggunakan teori dari Bernardin dan Russel (Sudarmanto2009:34), mengemukakan enam dimensi kinerja yaitu: Quality (Kualitas), Quantity (Kuantitas),Timelines (Waktu penyelesaian), Cost effectiveness (penggunaan sumber-sumber organisasi secaraefektif), dan Need for supervisions (kemampuan pegawai bekerja tanpa adanya pengawasan).Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja dinas perindustrian dan perdagangan dalampeningkatan pendapan asli daerah, dari segi kualitas kinerja pegawai dinas sudah baik begitupundengan kuantitas dimana berdasarkan laporan tahun 2018 capaian kerja melebihi target yangditetapkan, namun dalam aspek pendapatan asli daerah langsung masih jauh dari harapan, dimanatarget yang ditetapkan pada balai pengujian baranghanya 25 % saja yang tercapai. Kinerja dinasdalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sumber peningkatan PAD dikategorikan 2 (dua)yakni secara langsung dan tidak langsung. Untuk pendapatan tidak langsung kinerja dinas sudahmelebihi target yang ditetapkan, namun untuk target pendapatan daerah langsung melalui balaipengujian dan sertifikasi mutu barang belum sesuai dengan harapan dikarenakan terkendalaperalatan dan sumber daya. Melalui penelitian ini disarankan kepada pimpinan dinas untuk tetapmenjaga konsistensi kinerja dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak langsung sertameningkatkan target pendapatan langsung dengan menambah peralatan dan tenaga ahli.Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Pendapatan Asli Daerah
REKRUTMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (STUDI DI SEKRETARIAT DAERAH) Tampongangoy, Gabriel Ch.; Pangemanan, Sofia; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas dalam suatu instansi pemerintah baik nasional maupun daerah memiliki posisi yang sangat vital dalam keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Langkah awal yang diperlukan untuk tercapainya hal tersebut adalah dengan melakukan proses rekrutmen untuk merekrut tenaga kerja atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya proses rekrutmen maka akan mempermudah suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk mencari atau merekrut tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan yang ada dan yang pasti akan mempermudah suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan maka proses rekrutmen harus dilaksanakan atau dilakukan dengan sangat baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun juga agar benar-benar dalam proses rekrutmen yang dilakukan untuk mencari  tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dinginkan dan tidak ada kesalahan dalam penempatan pegawai atau tenaga kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Di  dalam UUK,  kita  mengenal  dua  bentuk  perjanjian  kerja, yaitu  pertama  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT)  dan  kedua,  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT). Saat ini banyak instansi pemerintah yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, atau disebut sebagai pegawai honorer atau pekerja harian lepas. Di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pekerja honorer atau pekerja harian lepas yang diangkat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Rekrutmen Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pelaksanaan Tugas.Kata Kunci : Rekrutmen, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja atau Pegawai
KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SANGIHE Pilat, Junarto; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik adalah bentuk pelayanan yang mendapatkan perhatian oleh pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan aktivitasnya dengan aparatur pemerintah tentu akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini dilakukan oleh instansi pemerintah lewat aparaturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna. Fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Komunikasi Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sangihe. Dengan menggunakan teori mengenai tujuan utama dari komunikasi organisasi Brent D. Ruben (Alo Liliweri 2004:64), yaitu : Sebagai Tindakan Organisasi, Membagi Informasi Menampilkan, Perasaan dan Emosi Dalam sebuah organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena komunikasi merupakan penggerak organisasi dimana tujuan organisasi mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. Organisasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang dimiliki tiap anggota. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai sarana dimana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Budaya organisasi terbentuk melalui interaksi antar anggota. Bahkan bisa dikatakan, ibarat organisasi adalah tubuh makhluk hidup maka komunikasi adalah darah yang mengalir dalam tubuh organisasi tersebut.Kata Kunci: Komunikasi, Organisasi, Pelayanan Publik
PELESTARIAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BIDANG KEMASYARAKATAN (Studi di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa) Pantow, Rafel F. F.; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyrakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan makanan. Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Hal ini juga di dukung kekayaan alam dan kearifan lokal. Di Kabupaten Minahasa khususnya di desa Kanonang Dua, pemerintah memiliki ciri khas dalam penyelenggaran pemerintahan yang masih dipegang teguh, yaitu budaya mapalus. Budaya mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan berbasis masyarakat serta menciptakan pembangunan partisipatif serta memperkuat hubungan sosial antar masyarakat. Di kalangan masyarakat desa Kanonang Dua sudah lama tertanam rasa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan yang diwujudkan melalui budaya mapalus. Pelestarian Budaya Mapalus dalam kehidupan masyarakat desa kanonang dua yang sejahtera adalah saling membantu satu dengan yang lain dalam baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara masyrakat dengan masyarakat guna memperkuat jati diri orang kanonang. Dengan program pelestarian budaya mapalus ini pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sesuai kebutahan yang ada di masyarakat. Pemerintah hendak memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Kanonang Dua dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berusaha memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan dan kesadaran masyarakat Desa Kanonang Dua. Proses pembangunan di Desa Kanonang Dua juga berjalan dengan baik dengan adanya upaya pelestarian budaya mapalus yang secara tidak langsung mempercepat pembangunan yang ada di desa.Kata Kunci : Budaya, Masyarakat, Pemerintah.
OPTIMALISASI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Sondakh, Revaldo W.; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya maka diperlukan dana yang cukup. Dana tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kepentingan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain Otonomi bersifat Auto Money. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi faktor-faktor yang mendukung optimalisasi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung melalui Potensi penerimaan Retribusi Pasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa optimalisasi Dinas Perdagangan Kota Bitung, berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah di Kota Bitung, tergolong belum tercapai dikarenakan target yang ditentukan belum memenuhi karena faktor-faktor yang sudah dijelasakan tadi. Di Kota Bitung terdapat 11 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016     Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik.Kata Kunci : Optimalisasi, Dinas Perdagangan, Pendapatan Asli Daerah.
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Yikwa, Usson; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat hakiki menekankan pada suatu sikap pengabdian pada profesi sehingga terlaksana mutu yang baik akan halnya pelayanan publik yang di tunjukan dari seorang camat mengepalai maupun membina serta mengorganisir bawaannya dalam penyelenggaraaan pemerintah di karenakan camat menjalankan tugas dan kewenagannya sebagai perangkat daerah ataupun delegatif dari bupati /walikota. Tentunya sebagai perangkat daerah maupun pengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman wajar demi menwujudkan kehidupan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual yang terjadi di lapangan khususnya Kecamatan Malalayang, terutama camat beserta bawahannya kurang mampu mengelola maupun menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah mumpuni sehingga ini dapat di buktikan pelayanan publik yang tidak maksimalisasi dengan tidak adanya ketetapan jam pengangutan sampah, pungkutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan administrasi publik, fatilitas kurang memandai. Jika semua bisa teratasi lewat dari resolusi seorang camat sebagai penyelenggraan pemerintah yang bersifat delegatif lewat koordinasi maupun mengorganisir bawahannya tentunya berbagai kendala yang serin di hadapi / jumpai biasa teratasi serta dapat menwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertimbankan tujuan yang di ingin dari pada suatu daerah.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dan Pemerintah.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DIDESA WASILEI KECAMATAN WASILEI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Bawenti, Juan Riko; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei. Metode penelitian mengunakan metode deskriptif-kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisa data yang digunakan yaitu editing, kooding dan tabulation. Secara umum menunjukan bahwa evaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei terdapat pelaksanaannya yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang telah tercapai yaitu pada indicator evisiensi dan ketepatan, sedangkan pada indikator efektivitas kecukupan , perataan dan responsivitas hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya. Kata Kunci : Implementasi Program, Pembangunan Perumahan, Pemerintah.
KANDIDASI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD DI KOTA BITUNG PADA PILEG 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung) Tampinongkol, Dipo; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjalanan proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif merupakan proses kandidasi yang banyak akan kepentingan.. Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Proses ini tidak jarang mendorong pemilik partai menjadi aktor kunci proses kandidasi. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan oleh partai politik dikatakan tidak demokratis. Partai PDI-P adalah partai penguasa yang sangat dominan di Sulawesi Utara, termasuk Kota Bitung. Meskipun dianggap mampu mencetak kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Bitung, namun kita tetap perlu melihat lebih dalam lagi pada proses kandidasinya. Karena pada dasarnya setiap proses yang dilakukan pasti memunculkan beberapa masalah yang dapat mengganggu proses kandidasi itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan anggota DPRD Di Kota Bitung (Studi kasus di partai PDI-P Kota Bitung) menggunakan teori kandidasi menurut Matland yakni Seleksi Diri, Seleksi Partai dan Pemilihan. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses kandidasi partai PDI-P Kota Bitung telah berjalan sesuai prosedur meskipun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala internal seperti lebih mendorong kepentingan pribadi akan tetapi bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang sangat baik.Kata Kunci : Kandidasi, Partai Politik, Pencalonan
KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Madila, Oklian; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Desa
Co-Authors Amar, Krisma Verselina Bataha, Kharisma Hardika Bawenti, Juan Riko Bringan, Dafit Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode DADI, KALSUM Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Goni, Injilia Sherel Gustiani, Intan Dwi Kalalo, Maria Marcelina Kambuna Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Luki Gerard Johannes Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kaunang, Amanda F. Kawengian, Claudia Loreyna Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra KAWUNG, EVELINE Kere, Debby Natasia Lapian, Marlien Lariti, Wartini Lengkey, Fendi F. F. Linelejan, Failen Lumi, Bill Madila, Oklian Makaminan, Henderson Christian MAMENTU, MAICHAEL Mamuaja, Brandon C. D. Mangole, Riki Manoppo, Rudolf Toar Shaloom Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Masambe, Ireine Marcelia Mawikere, Michael Giovanni Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Mole, Maikel Monintja, Donald Montolalu, Marcelino MULUGOL, ENEAS Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Ngantung, Vinaldi Novie pioh, Novie Paendong, Ekaristi Junaidi Panambunan, Jesica Pandelaki, Andrei I. Pangemanan, Sofia Pantow, Rafel F. F. Paparang, Boyke Richard Pati, Agustinus Pati, Agustinus ., Pehingirang, Vaghelina Pilat, Junarto Pioh, Novie R. Pioh, Novie Revlie Pondaag, Alfira Pratama, Irfandi Rantelore, Marwan Rinaldy Rompas, Jufri Rompis, Arthur Verlend Rumondor, Ezrani Maria Rumondor, Ray Steve Samson, M. Sahrul Fikri Sangari, Celtis Lativolia Sarah Sambiran, Sarah Sitepu, Andre Sondakh, Revaldo W. Stefanus Sampe, Stefanus T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Ade Lohoraung Putri Talumedun, Gryfid Joysman Tamaka, Danny Rinaldy Tampinongkol, Dipo Tampongangoy, Gabriel Ch. Tandaju, Vicky ., Tandayu, Raldi Tangkere, Gabriel Marjulando Telenggen, Terien Thesia, Marchalino Genotri Tiwa, Juita Lidya Tongkotow, Nadia F Tuerah, Stevie Tuidano, Epafras Tuwonaung, Andrew Undap, Gustaf Wawointana, Caesar V Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Olenus Wowor, Alfa Zefanya Wowor, Angga B. Wurara, Citta N. C. Yikwa, Usson