Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PENGOLAHAN MINYAK JELANTAH MENJADI SABUN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENEKAN RESIKO HIPERTENSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ferdiansyah Putra Manggala; Karina Nine Amalia; Tri Agustina Nugrahani; Anida Rohimah; Dhea Citra Sahara; Fatiyah Aulia Mutmainnah; Lavelia Anggista; Ria Ayun Nisa; Wilda Nishfa Ramadhona
JPMTT (Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Terbarukan) Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Penerbitan dan Percetakan Indonesian Scholar Khiar Wafi (LPPMPP IKHAFI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54650/jpmtt.v6i1.643

Abstract

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso yang mencapai 12,60% menimbulkan implikasi terhadap pola hidup masyarakat, salah satunya dalam bentuk kebiasaan penggunaan minyak jelantah berulang kali. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif minyak jelantah tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan, terutama hipertensi yang menempati kasus tinggi di wilayah Puskesmas Maesan, tetapi juga menambah pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak secara sembarangan. Program KKN Universitas Jember 2025 di Desa Sumber Pakem berfokus pada pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun ramah lingkungan sebagai solusi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kegiatan meliputi sosialisasi bahaya penggunaan minyak jelantah serta praktik pembuatan sabun padat melalui proses pemurnian, perebusan dengan daun pandan, reaksi saponifikasi, pencetakan, dan curing. Hasilnya, sabun yang dihasilkan layak digunakan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, menyediakan alternatif pengelolaan limbah rumah tangga yang ramah lingkungan, serta membuka peluang usaha sederhana yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat ramah lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai solusi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Program KKN ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi masyarakat mampu menciptakan inovasi sederhana yang berdampak luas serta dapat direplikasi di wilayah lain dengan permasalahan serupa.
Legal Force Certificate of The Right of Depedency in Destruction of The Object Guarantee Due to Natural Disasters: A Juridical Study Ferdiansyah Putra Manggala; Dyah Ochtorina Susanti
Rechtenstudent Vol. 6 No. 1 (2025): Rechtenstudent April 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i1.336

Abstract

Shelter is a fundamental human need, essential for safety, stability, and well-being. The right to adequate housing encompasses not only the physical structure but also the legal assurance of ownership and the ability to exercise rights over it. Today, fulfilling the need for housing has become increasingly difficult due to the high cost of land and the complexity of residential construction, which, although sometimes affordable, involves intricate legal and administrative procedures. For individuals or communities who already own land, it is imperative to ensure legal protection and certainty regarding their ownership. A Certificate of Ownership provides formal legal recognition and allows the holder to undertake legal actions related to the land, including using it as collateral. One such legal instrument is the Mortgage Rights Certificate, which holds executorial legal force and serves as strong evidence of a creditor’s legal claim. However, complications emerge when the object of collateral is destroyed by natural disasters. In such cases, the legal position of both the debtor and creditor becomes unclear, as current regulations do not address this issue explicitly. Neither the Basic Agrarian Law (Law No. 5 of 1960) nor the Mortgage Rights Law (Law No. 4 of 1996) provide clear provisions regarding the legal force of mortgage rights under such circumstances. Therefore, this study employs a normative juridical approach, using legal literature, statutory regulations, and scholarly analysis to examine the legal consequences of collateral destruction and to explore protective mechanisms for the affected parties.
Dampak Kekosongan Aturan Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Jember Manggala, Ferdiansyah Putra
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8151

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak kekosongan regulasi di Tingkat daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember. LP2B merupakan objek yang saat ini penting untuk dikaji dikarenakan sangat erat kaitannya dengan alih fungsi lahan sawah dilindungi. Lahan sawah yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan daerah beralih fungsi menjadi bangunan, perumahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dampak dari kekosongan hukum tentang LP2B sangat strategis untuk dikaji. Timbul ketidakpastian hukum sehingga banyak pihak yang dirugikan akibat kekosongan aturan tersebut. Hasil dari penelitian ini banyaknya lahan pertanian yang berkurang secara signifikan di Kabupaten Jember akibar dari kekosongan aturan mengenai hal tersebut. Kesimpulannya pembentukan peraturan daerah tentang LP2B memiliki urgensi yang sangat tinggi, dikarenakan untuk meredam laju alih fungsi lahan sawah dilindungi Kabupaten Jember yang saat ini sangat massif terjadi.
Optimalisasi Pertanian Desa Sumberanyar melalui Pemanfaatan Penebar Pupuk Sederhana Manggala, Ferdiansyah Putra
Jurnal Transformasi Digital Masyarakat (DIGIMAS) Vol. 1 No. 3 (2025): DIGIMAS: Jurnal Transformasi Digital Masyarakat
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pengenalan alat penebar pupuk sederhana. Program ini dilaksanakan melalui survei kebutuhan, koordinasi dengan pejabat desa dan kelompok petani, persiapan dan pengujian alat, serta penyebaran informasi, demonstrasi, dan diskusi. Hasil menunjukkan bahwa petani memahami fungsi dan manfaat alat dalam mempermudah penyebaran pupuk, menghemat waktu dan tenaga, serta mencapai distribusi yang lebih merata. Tanggapan positif terlihat dari partisipasi aktif dan minat mereka dalam mengadopsi atau memodifikasi alat tersebut. Secara keseluruhan, inisiatif ini mendorong kemandirian dan kreativitas petani dalam memanfaatkan teknologi yang sesuai, dengan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.
Optimalisasi Limbah Kulit Semangka sebagai Produk Manisan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Amalia, Karina Nine; Ferdiansyah Putra Manggala; Abdurohman; Ahmad Muzaki; Ahmad Rofiki; Brian Rizqi Paradisiaca Darnoto; Dony Bahtera Firmawan; Tri Agustina Nugrahani; Katarina Leba; Muhammad Andryan Wahyu Saputra
Jurnal Transformasi Digital Masyarakat (DIGIMAS) Vol. 2 No. 1 (2026): Vol. 2 No. 1 (2026): DIGIMAS: Jurnal Transformasi Digital Masyarakat
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/digimas.v2i1.60033

Abstract

Semangka merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat karena rasanya yang manis, menyegarkan, serta memiliki kandungan air yang tinggi. Namun, pemanfaatan buah semangka umumnya hanya berfokus pada bagian daging buah, sedangkan kulit semangka masih dianggap sebagai limbah rumah tangga yang belum memiliki nilai ekonomi optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan masyarakat melalui inovasi pengolahan limbah kulit semangka menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah kulit semangka menjadi produk manisan, sekaligus memberikan edukasi mengenai strategi pemasaran produk secara daring maupun luring. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi pembuatan manisan kulit semangka, serta pendampingan pemasaran produk. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai potensi pemanfaatan limbah kulit semangka dan kemampuan peserta dalam menghasilkan produk olahan yang layak konsumsi dan memiliki nilai jual. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan terkait pengemasan dan pemasaran digital sebagai upaya pengembangan usaha berbasis pangan lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengurangan limbah pangan melalui pemanfaatan produk hortikultura secara berkelanjutan.
The Binding Power of the Peace Agreement in the Event of a Breach of Contract Ferdiansyah Putra Manggala; Ariel Alfito Catur Nanda
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.32183

Abstract

A peace deed is a legal instrument important for resolving civil disputes, especially defaults. A peace deed executed in a default lawsuit has executory power equal to a judge’s decision and can serve as a basis to request court execution if a party fails to fulfill obligations. This research aims to determine the peace deed’s binding power, legal protection for the aggrieved party, and remedies available for breaches. The method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. Although prior research exists on peace deeds, this study differs in its results. First, the peace deed is binding and final for the parties, as it is considered to have resolved the case and any potential related disputes, thereby precluding further legal remedies. Second, if a party violates the deed’s terms, legal protection may be sought internally through agreed sanctions or fines stipulated in the deed, or externally by filing an executory application consistent with the deed’s executory nature. Third, breaches of the deed can also be resolved by renewed mediation between the parties outside court to obtain an amicable solution. The findings highlight the deed’s dual role as both a settlement instrument and a basis for enforcement, while also emphasizing alternative dispute resolution when violations occur.
Pengawasan Kawasan Sempadan Pantai: Studi Kasus 5 Wilayah Di Indonesia Ferdiansyah Putra manggala; Johanes Saut Martua Sihombing; Nurul Laili Fadhilah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.25226

Abstract

Indonesia, as an archipelagic country, has a vast coastal area rich in natural resources. However, in practice, coastal areas that should be protected are often misused for business interests, such as the construction of shrimp farms, hotels, and resorts that do not comply with regulations. This study aims to determine how the government supervises activities in coastal areas and the legal consequences for businesses that violate these regulations. The method used is normative juridical research with a legislative approach and case studies. Based on the discussion, five cases of coastal zone violations were found in various regions such as Jember, Labuan Bajo, East Sumatra, Berau, and Takalar. These violations caused damage to the coastal environment, loss of livelihoods for the community, and disruption of the marine ecosystem. The results of the study show that government supervision is still weak, and most businesses have not been subject to strict sanctions even though the regulations are clearly stipulated in Law Number 1 of 2014 and Government Regulation Number 13 of 2017. Strict law enforcement and increased public awareness are needed so that the function of the coastal zone as a protected area can be maintained and encourage a balance between economic development and environmental sustainability.