Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.846
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Case Law Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Philosophy (JLP) JUDGE: Jurnal Hukum Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Law Justice Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Legal Advice Jurnal Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Joong-Ki Animha Law Journal
Asrul Hidayat
Universitas Muhammadiyah Parepare
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP UMKM YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Suhadi Syahisna Bayu; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika pasar daerah, adanya indikasi pengaturan harga, dominasi pelaku usaha tertentu, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pemantauan pasar, pembinaan pelaku usaha, dan koordinasi dengan lembaga terkait, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya prosedur operasional yang spesifik, minimnya sistem informasi pasar, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi guna mewujudkan iklim usaha yang adil, transparan, dan kompetitif.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Hartono Hamzah; Abd. Said; Asrul Hidayat; Ibrahim Fattah; Nurhaedah Hasan
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.160

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank Bri Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila Nur Azlina; Asram A. T. Jadda; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.166

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan gugatan sederhana dalam menangani kredit bermasalah serta mengukur efektivitasnya dalam memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi biasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mengombinasikan analisis hukum tertulis dengan pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, serta analisis dokumen terkait kasus kredit macet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gugatan sederhana memungkinkan bank untuk menyelesaikan kredit macet secara lebih efektif karena prosedurnya yang lebih ringkas dan cepat. Gugatan ini memberikan kepastian hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Dengan demikian, mekanisme gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme litigasi konvensional.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PAREPARE RIZKY ZULFIANSYAH; ASRUL HIDAYAT
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.3678

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 on local revenue in Parepare City, and to determine the challenges faced in implementing Government Regulation No. 23 of 2018 in Parepare City. This research was conducted in Parepare through observation, literature review, and interviews. The research approach used by the author in this work is a normative-empirical approach. The source of information is the investigation of theoretical questions using primary, secondary, and tertiary data. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers with a Certain Gross Turnover in Parepare City has not been effective in increasing local revenue. This is because most micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have not reached the turnover limit as stipulated in the regulation, so that not all MSMEs are subject to the obligation to pay tax. In addition, other challenges faced are the uncertain daily income fluctuations of MSME actors, as well as the weak system for recording and archiving income data. This condition results in a mismatch between the nominal tax paid and the actual turnover, and makes it difficult to determine tax obligations accurately in accordance with applicable provisions.
Pelaksanaan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.Sulsel Terhadap Pelanggaran Ketenagakerjaan Udin Palamma; Hartono Hamzah; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11023

Abstract

This study aims to study and analyze (1) How is the implementation of investigation by investigating civil servant employment for violation of labor laws, (2) whether the constraints experienced by the civil servant investigator in the field of employment against labor violations. The method used is descriptive and includes views of objective empirical research. Research sites in manpower and transmigration sulsel.htm province, police Sulselbar, Reported (Entrepreneur), Rapporteur (Workers). Data used include primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews, questionnaires and distribute both the research literature books, legislation, papers, results of previous studies, documents, and so on. Analysis of the data using qualitative analysis.Based on this study, the investigation result that implementation of labor law violations committed by employment investigators conducted under the provisions of the Criminal Procedure Code which governed most of the violators of labor laws that are subject to sanctions of administrative actions. Perpetrators of violations of labor laws are examined and sentenced by the court, the amount is very little. Constraints are related to the budget allocation is still inadequate, human resources are not sufficient, in terms of both quality and quantity, investigators are still attached to the work areas / activities. have good coordination between police and prosecutors. And the need for centralized with the central government investigators. The solution should be given priority in the budget to support the provision of law enforcement duties by labor investigators. In order to improve the quality, ability and integrity of the investigators, investigators need all called to follow the development of quality education and comprehensive standards. To increase the motivation of labor investigators, need to be given as well as the functional benefits to them. Coordination that is horizontal with the prosecutor agencies should be improved, in order to avoid return of the case file until a few times. Investigators should be centralized so that employment is not easy to be intervened by the leader/ head area.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Sri Muliana; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat; Asram A. T Jadda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2485

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berkewajiban melaksanakan pemenuhan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kewajiban tersebut pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh kepastian hukum, kesadaran wajib pajak, dan pembinaan perpajakan yang berkelanjutan.
Co-Authors A.T. Jadda, Asram Abd. Said Asniar Asniar Asram A. T Jadda Asram A. T. Jadda Asram A.T. Jadda Asty Asty Aulia Aulia fatimah Fatimah Fitra Wahyuni Guliling, Satrio Hamzah, Hartono Hartono Hamzah Hasra Hasra Hasriyani Hasriyani, Hasriyani Ibrahim Fattah Ichsanullah, Ichsanullah Ilham Abbas Jusri, Jusri Khairun Nisa, Ummul Kiki Wahyuni M.S, Muthmainna Mirna Ismayani Muhammad Aslan Syam Multasyam Melinda Muthmainnah MS Nasrul Nur Aisa Nur Azlina Nuraeni Nurasizah Nurhaedah Hasan Patmawati W, Herlina RIZKY ZULFIANSYAH Salim, Jumiah Sri Handayani Sri Muliana Suhadi Syahisna Bayu Syamsul Alam Syaparuddin Syaparuddin Tiara Wulan Dari Derang Udin Palamma Usran Wahyu Rasyid Wahyu Rasyid Wahyu Rasyid Zaldi Harun