Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Fauzi, Ferry; Listyowati, Maria Yosepin Endah; Lestari, Anisa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5598

Abstract

Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia dapat memberikan kontribusi pada perekonomian lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat desa Pager dalam mendapatkan penghasilan keluarga dengan membuka usaha khususnya dalam bentuk mikro kecil mandiri, yang berdasarkan data di pemerintah desa sejumlah 180 jenis usaha terdiri dari 70 orang yang sudah memiliki ijin usaha dan 110 orang yang belum memiliki ijin usaha. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha dikarenakan karena minimnya pengetahuan mengenai proses pendaftaran dan ketidaktahuan fungsi memiliki Surat Ijin Usaha. Perizinan bagi UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan jaminan untuk legalitas usaha serta mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, di mana UMKM berperan sebagai pilar penting perekonomian untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mendasari perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sehingga perizinan tidak hanya sekedar formalitas namun juga merupakan bagian integral dari ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Legal Review of the Implementation of the 2024 Kunti Village Budget Based on the Village Law Andrik Eko Santoso; Suryadi .; Maria Yosepin Endah Listyowati
UNTAG Law Review Vol 10, No 1 (2026): Legal Review of the Authority of State Attorneys in State Administrative Cases
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v10i1.7170

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Kunti Village for the year 2024 from the perspective of Law No. 6 of 2014 on Villages. The study focuses on two primary aspects: (1) the conformity of village budget planning with statutory regulations, and (2) the conformity of budget implementation in its on-the-ground execution. This study constitutes empirical juridical legal research that integrates a normative approach (statute approach) with a sociological approach to examine the extent to which village financial management regulations are implemented by the Kunti Village Government. Primary data were obtained through interviews with village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members, while secondary data were sourced from statutory documents, APBDes records, and related literature. This study constitutes empirical juridical legal research that integrates a normative approach (statute approach) with a sociological approach to examine the extent to which village financial management regulations are implemented by the Kunti Village Government. Primary data were obtained through interviews with village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members, while secondary data were sourced from statutory documents, APBDes records, and related literature. Based on these findings, this research concludes that the implementation of the APBDes of Kunti Village for 2024 has not fully adhered to the principles of transparency, accountability, participation, and legal compliance as mandated by Law No. 6 of 2014. Recommendations include enhancing the capacity of village apparatus, strengthening the role of the BPD, optimizing village deliberations, and applying public information disclosure through routine publication of the APBDes. This research is expected to serve as a reference for village governments and other stakeholders in improving village financial governance to realize effective, sustainable village development in accordance with the national legal framework.
MEMBANGUN DESA SIWALAN YANG BERDAYA MELALUI BRANDING DESTINASI DAN INOVASI EKONOMI BERBASIS PARTICIPATORY ACTION RESEARCH Maria Yosepin Endah Listyowati; Tutik Heriana; Muhamad Rofi Tectona; Aulia Zalzabela; Mulyono Eko Prasetyo
SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Prime Identity Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67766/scsej.v4i2.164

Abstract

Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membangun Desa Siwalan yang berdaya melalui penguatan branding destinasi wisata serta inovasi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi Desa Siwalan meliputi belum optimalnya pengelolaan Taman Wisata Belik Umbul, rendahnya identitas destinasi wisata, serta terbatasnya pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pengembangan ekonomi lokal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang meliputi tahap survei kebutuhan, focus group discussion (FGD), pelatihan, pendampingan implementasi, serta monitoring dan evaluasi secara kolaboratif bersama pemerintah desa, kelompok sadar wisata, dan pelaku UMKM. Program pengabdian menghasilkan beberapa capaian utama, yaitu terbentuknya identitas destinasi wisata baru sebagai Taman Bunga dan Pemancingan Belik Umbul, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas (community based tourism), serta optimalisasi promosi digital melalui pembaruan informasi berbasis lokasi dan media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan modal sosial desa, serta meningkatnya visibilitas destinasi wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi branding destinasi, inovasi ekonomi kreatif, dan kolaborasi multipihak mampu mendorong kemandirian desa sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo: Hukum Adat Maria Yosepin Endah Listyowati; Prasetyo Hadi Prabowo; Selvia Wisuda; Reza Fitriansyah; Frans Geraldo Hetaria
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.5455

Abstract

Indonesia with all its cultural diversity and society, continues to experience social transformation triggered by changes in cultural values. Nevertheless, customary law still plays a vital role in community life, especially in the socio-social dimension. As part of the cultural area of East Java, Ponorogo customary law is inherently influenced by three main pillars: Javanese harmonious values, Islamic teachings, and local beliefs. One of the cultural heritages that preserves this customary law is the tradition of Bersih Desa, which is still carried out for generations. More than just a cultural ritual, Bersih Desa actually has a living law dimension in society. This tradition features the existence of unwritten rules that are binding, manifested in social obligations for citizens, such as participation in community service, joint contributions, and salvation prayers. The norm of mutual cooperation that is manifested in this joint work reflects social solidarity and the value of togetherness which is the core of Javanese customary law. In addition, there are customary sanctions imposed on those who neglect these obligations. The main function of the implementation of Bersih Desa is to strengthen community harmony, maintain social cohesion, and strengthen harmony between humans, nature, and ancestors. Thus, this tradition is a customary law practice with high cultural value.
Pengasuhan Berkualitas Guna Menciptakan Generasi Sehat Dan Cerdas Melalui Sekolah Orang Tua Hebat Maria Yosepin Endah Listyowati; Lilik Prihatin; Muhammad Achwan; Ferry Fauzi; Minim Subarno; Dzulhijiah Fajar
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 3 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i3.6636

Abstract

Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas orang tua dalam pengasuhan anak usia dini, dengan fokus pada aspek kesehatan, nutrisi, dan pengasuhan yang tepat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung implementasi program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara menyeluruh, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. SOTH memberikan edukasi orang tua tentang pentingnya gizi yang baik guna pencegahan stunting, perawatan kesehatan, serta stimulasi perkembangan anak. Selain itu, diskusi kelompok menjadi wadah bagi orang tua untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan pengasuhan. Kegiatan ini sejalan dengan Tri Dharma Universitas Merdeka Malang, yang turut berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pengetahuan praktis khususnya mengenai penguatan karakter anak. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengasuhan di keluarga, menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan bangsa.