Claim Missing Document
Check
Articles

Bimbingan Konseling dalam Peningkatan Kualitas Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri Imron Mustofa; Moch. Kalam Mollah
Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Vol. 2 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)
Publisher : Faculty of Tarbiyah Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijies.v2i2.1007

Abstract

Social pressure and great desire to take education at level of the State Islamic University (PTAIN) has given rise to several challenges. This paper elaborates some problems experienced by students of PTAIN. This paper approach is field research with literature data (library research) as support material. The paper concludes college has unique characteristics, self-reliance and mental-spiritual balance. In progress, there are two problems faced by students of PTAIN: personal and social issues (non-academic). Both come down to mindset and mental conditions. They give depth impact on life management, adjustments to academic world, environment and society. Not a few students experience introvert attitude and new environment makes them uncomfortable, eventually lead to saturation.
Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul Tiara Maharani Ramadhanisa; Imron Mustofa
Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/iqtis.v5i2.1310

Abstract

Artikel ini memuat isu pembahasan mengenai penarikan tarif parkir di kawasan parkir gratis. Menjadi menarik karena isu tersebut dianggap hal yang biasa diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat. Meskipun dianggap hal yang biasa terjadi, namun pada hakikatnya hal tersebut bertolak belakang dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah segala tindakan yang dilakukan pada lingkup dengan tidak menyalahi aturan suatu organisasi dan etika yang semestinya. Etika bisnis adalah hal yang sangat penting, sebab dapat menjadi acuan seseorang atau golongan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau bisnis agar menjadi lebih terarah dan tidak sembarangan. Etika bisnis mengedepankan norma-norma baik dalam berbisnis. Dengan adanya etika bisnis, seorang pebisnis dapat dinilai bahwa seseorang tersebut memiliki value yang baik dan sadar akan aturan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa juru parkir yang melakukan penarikan tarif parkir di kawasan parkir gratis di Alfamidi Bluru Kidul, Sidoarjo dianggap seseorang yang tidak memiliki value tinggi karena mengenyampingkan etika bisnis demi mencari sepeser uang.
PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD BAGI KEMAJUAN EKONOMI DIGITAL PELAKU USAHA UMKM Megananda Aruna Dewanty; Imron Mustofa
Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 11 No. 3 (2023): Jurnal Ekonomi & Bisnis
Publisher : Pusat Riset dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jeb.v11i3.1351

Abstract

The Quick Response Code Standard (QRIS) has become the most important innovation in digital payment systems, influencing various economic aspects. This research uses descriptive qualitative methods with literature study techniques. The aim of this research is to study the basic concepts of QRIS and study the practicalities of implementing a digital payment system for business actors. With QRIS, it can facilitate electronic payments with QR codes that can be widely used. The implementation of the QRIS digital payment system not only provides many benefits in terms of ease of transactions, but there are still problems faced, such as network problems which make the transaction process hampered; the complicated registration process makes some business actors give up their intention to register; it is feared that the increase in MDR rates for micro business actors will reduce income for sellers; the rise of fake QRIS code fraud makes people worried about carrying out digital transactions; not all of the storage memory on cell phones used by the public can accommodate the existing update capacity; the uneven distribution of merchants makes it difficult for people who use digital wallets; and the lack of understanding of the Indonesian people makes QRIS transactions difficult to develop.. This research provides a broader understanding of the usefulness of QRIS for business actors and the economy as a whole.
The Concept of “Meta” Education on Islamic Values Based on the Psychological Development of Cadet Mustofa, Imron; Hadi, Abd.
Cendekia: Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/cendekia.v22i1.8768

Abstract

This study investigates meta-consciousness cultivation based on Islamic principles among Naval Academy cadets. These principles symbolize military virtues in society. The study explores integrating multicultural Islamic values into cadets and the subsequent internalization of these values in developing meta-consciousness. A qualitative approach focusing on phenomenological analysis was employed to address this issue by analyzing various textual and contextual sources. Data were obtained through in-depth interviews with several individuals in the Academy. In addition, the study investigated curriculum-related documents and educational programs. The collected data were thoroughly analyzed using data reduction, presentation, and deduction. The results were then compared with findings from related studies to validate the conclusions. This study obtained two primary findings. Firstly, the Academy perceived Islamic brotherhood as solidarity within a multicultural environment. This solidarity was described by three fundamental principles: self-regulation, tolerance, and ukhūwah. In our observation, the Academy provided immersive experiences while upholding professionalism, ethics, and reverence for diversity. It emphasized its dedication to nurturing a holistic comprehension and implementing multicultural Islamic values among its cadets. Secondly, this research found that the Academic embraced the instructional system design (ISD) framework to instill “meta” Islamic values in individual mindsets.
Implications of Social Action in Zakat Management: Sharia Economic Law Perspective Salsabila, Annisa; Yasin, Achmad; Mustofa, Imron
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23158

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini mengulas tentang keterkaitan tindakan sosial dalam pengelolaan zakat perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi teori tindakan sosial Max Weber terhadap pengelolaan zakat. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat merupakan konsep yang penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Zakat, sebagai kewajiban agama bagi umat Muslim yang mampu, memiliki dimensi sosial yang kuat dalam Islam. Dalam konteks pengelolaan zakat, tindakan sosial mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga penggunaan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial dalam Masyarakat. Pengumpulan zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, dengan memastikan bahwa dana zakat terkumpul dari sumber yang halal dan disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Ada beberapa tindakan sosial yang relevan dalam pengelolaan zakat. Dalam Pendidikan dan sosialisasi yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan ketentuan-ketentuanya melalui berbagai media, ceramah, dan seminar. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain yaitu bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan sosial dalam pengelolaan zakat menekankan prinsip-prinsip keadilan, tranparasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa tindakan sosial dalam pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip keadilan dan kesetaraan dengan melakukan distribusi yang adil dan pendataan yang tepat. Dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pelaporan yang jelas dan pengawasan public. dalam prinsip efisiensi dan efektivitas dengan penggunaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan tindakan sosial ini dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP MAHAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI Fikan, Wafa’ Atqiya’; Mustofa, Imron
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/comparativa.v5i1.147

Abstract

The dowry is a gift given by the groom to the woman he will marry, which then becomes entirely the property of his wife. The dowry given at the time of marriage undoubtedly holds value and benefits. This normative legal research, which uses only secondary and primary data, refers to legal sources that have binding authority, such as the Qur'an, hadith, and the views of the Imam Shafi'i and Imam Hanafi schools of thought. Imam Al-Shafi'i opines that there is no minimum limit for anything that can be valued in trade, and therefore, it can be used as a dowry. Thus, according to Imam Al-Shafi'i, there is no minimum limit, meaning that a person is free to give according to their means, while Imam Hanafi believes that the minimum dowry is ten dirhams and that the dowry can take the form of goods or services that are considered additional obligations in a marriage contract. This study suggests that the community, particularly those who follow the Shafi'i school of thought, should implement this concept in real life.
EMPOWERING ISLAMIC PHILANTHROPY TOWARDS SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH SURABAYA Musafa'ah, Suqiyah; Arif, Mohammad; Mustofa, Imron
An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2023): An Nisbah
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/an.v10i1.7584

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membincangkan beberapa kondisi masyarakat terkait stabilitas dan keberlangsungan hidup. Berbasis standar Sustainable Development Goals (SDGs). Peneliti berfokus pada kiprah lembaga pengelola filantropi Islam, Yayasan Dana Sosisa al-Falah (YDSF). Hadirnya penelitian ini membawa dua permasalah utama: sistematika pengelolaan aset umat dan implementasi standar SDGs bidang pemberdayaan manusia. Riset ini merupakan kajian kualitatif berbasis data lapangan dengan pendekatan fenomenologis. Kajian ini sampai pada dua kesimpulan. Pertama, YDSF mengenalkan model fundrasing donatur sebagai pengepul sekaligus agent of branding. Bentuk distribusi bantuannya bervariasi: konsumtif tradisional; konsumtif kreatif; produktif tradisional; dan produktif kreatif. Kedua, YDSF mengimplementasikan sistem mustaḥiq to muzakkī (M-to-M). Pemberdayaan yang dilakukan YDSF berprinsip kreditur harus bisa menjadi debitur untuk masyarakat luas. Bentuk pembedayaannya pun bervariasi sesuai kebutuhan yang dirasa para kreditur paling urgent untuk diimplementasikan. Abstract: This paper discusses several conditions of society ‘stability and survival’standards-based Sustainable Development Goals (SDGs). Research focuses on the work of Islamic philanthropic management institutions, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). The research brings two main problems: systematics of asset management and implementation of SDGs standards in the field of human empowerment. This research is a qualitative study, Based on field data with a phenomenological approach. The study came to two conclusions. First, YDSF brings a fundraising model of donors as collectors and agents of branding the forms of distribution: traditional consumptive; creative consumptive; traditional productive; and creatively productive. Second, YDSF implements the system mustaḥiq to muzakkī (M-to-M). The empowerment carried out by YDSF is based on the principle that creditors must be able to become debtors for the wider community. The form of empowerment also varies according to the needs felt by creditors most urgently to implement.
ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL-QARDHAWI Al Banan, Abal Qosim; Mustofa, Imron; Solikin, Agus
Al-Usroh Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v4i2.2962

Abstract

This study aims to: 1) Investigate the methods of Islamic legal reasoning employed by Muhammad Rashid Rida and Yusuf Al-Qardhawi in the context of interfaith marriage, and 2) Assess the relevance and applicability of the legal reasoning approaches of these two scholars in addressing contemporary legal issues. This study employs a qualitative approach using a literature review method, where the researcher analyzes the writings and fatwas of both scholars as well as relevant secondary sources. The data analysis technique used is content analysis, focusing on methods of Islamic legal reasoning such as ta'lil, qiyas, istishab, and istihsan. The research findings indicate that: 1) Muhammad Rashid Rida tends to use the methods of qiyas and istihsan, considering broader benefits and maslahah, while Yusuf Al-Qardhawi relies more on ta'lil and istishab, emphasizing the importance of maintaining the integrity and order of existing Islamic law. 2) The different approaches to legal reasoning between the two scholars reflect their views on social dynamics and the needs of the community, demonstrating their relevance and applicability in responding to contemporary issues and the importance of constructive dialogue among various Islamic perspectives.
Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo Khoiroh, Muflikhatul; Mustofa, Imron; Rosyidah, Mila
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93

Abstract

This research is based on the unregistered marriages phenomenon in Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Marriage is considered as an instant solution to juvenile delinquency, which has the potential to be promiscuous. There are two issues to be confirmed through this research: first, the attitude or response of the people in Ketegan to the practice of unregistered marriage that has taken place in their environment; Second, critical analysis of the phenomenon of unregistered Marriage on Islamic law’s perspective. This is field research, with a critical analysis method of data obtained. The data was collected through interviews with subjects, their parents, and several community leaders who had direct contact with them. This research found two conclusions: first, the people of Ketegan Village don’t seem to care about this kind of marriage. This is influenced by the variety of Ketegan people's mindsets and various tribes, majority of Madurese. However, peoples' view on unregistered marriages are mostly strained by problems threatening family honor. Second, The Islamic law analysis concludes unregistered marriage as illegal for not complying with the provisions of Law no. 1 of 1974 about marriage. This marriage potentially causes the rights and mate to be unfulfilled. In short, unregistered marriage has the potential to create injustice, contrary to the most fundamental principle of Islamic law, justice (al-'adālah). [Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pernikahan sirri di kelurahan Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Pernikahan sirri dinilai sebagai solusi instan dari kenakalan remaja yang berpotensi kepada pergaulan bebas. Ada dua persoalan yang ingin dikonfirmasi melalui penelitian ini, yaitu tentang sikap atau respons masyarakat Ketegan terhadap praktik perkawinan sirri yang telah berlangsung di lingkungan mereka, dan analisis kritis terhadap fenomena pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis kritis terhadap data-data yang diperoleh. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku, orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan mereka. Kajian ini mendapati dua kesimpulan, pertama, masyarakat Kelurahan Ketegan tampaknya tidak begitu mempermasalahkan pernikahan sirri. Ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Kelurahan Ketegan yang cukup bervariasi dan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari pelbagai daerah dan mayoritas suku Madura. Meskipun demikian, mereka umumnya berpandangan bahwa pelaku nikah sirri pasti dilatarbelakangi persoalan yang mengancam kehormatan keluarga. Kedua, analisis hukum Islam terhadap hukum pernikahan sirri menyimpulkan bahwa pernikahan sirri merupakan pernikahan illegal karena tidak mematuhi ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan macam ini berpotensi besar menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri. Singkatnya, pernikahan sirri berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, yaitu prinsip adil (al ‘adālah).]
Konsep Ji’alah dalam Perspektif Imam Al-Nawawi Terhadap Sistem Upah dalam Program Afiliasi Tiktok Sholichah, Mas Amaliyatus; Mustofa, Imron; Rohmah, Elva Imeldatur
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v12i1.2668

Abstract

The In today's digital era, many people are leveraging social media platforms such as TikTok to earn additional income through TikTok affiliate programs. Consequently, the use of TikTok affiliate programs is increasingly widespread and highly sought after by the public. However, there are concerns regarding the validity of the ji'alah contract, which serves as the foundation of this program. The ji'alah contract is a legitimate transaction according to Shariah law, where rewards or percentages are given to individuals who have contributed to performing a certain task. The purpose of this research is to find solutions to this issue, with a focus on the concept of ji'alah according to Imam al-Nawawi. The research method used is a literature review with a qualitative approach, involving document analysis, secondary data, and interviews with relevant parties. The findings of this research will identify the pillars of ji'alah that are in accordance with Shariah principles and relevant in the current context of TikTok affiliate programs. The implications of this research include a better understanding of the concept of ji'alah and its application in TikTok affiliate programs, as well as recommendations to ensure the compliance of these programs with Shariah principles.