p-Index From 2021 - 2026
4.222
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

The Concept of “Meta” Education on Islamic Values Based on the Psychological Development of Cadet Mustofa, Imron; Hadi, Abd.
Cendekia: Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/cendekia.v22i1.8768

Abstract

This study investigates meta-consciousness cultivation based on Islamic principles among Naval Academy cadets. These principles symbolize military virtues in society. The study explores integrating multicultural Islamic values into cadets and the subsequent internalization of these values in developing meta-consciousness. A qualitative approach focusing on phenomenological analysis was employed to address this issue by analyzing various textual and contextual sources. Data were obtained through in-depth interviews with several individuals in the Academy. In addition, the study investigated curriculum-related documents and educational programs. The collected data were thoroughly analyzed using data reduction, presentation, and deduction. The results were then compared with findings from related studies to validate the conclusions. This study obtained two primary findings. Firstly, the Academy perceived Islamic brotherhood as solidarity within a multicultural environment. This solidarity was described by three fundamental principles: self-regulation, tolerance, and ukhÅ«wah. In our observation, the Academy provided immersive experiences while upholding professionalism, ethics, and reverence for diversity. It emphasized its dedication to nurturing a holistic comprehension and implementing multicultural Islamic values among its cadets. Secondly, this research found that the Academic embraced the instructional system design (ISD) framework to instill “meta” Islamic values in individual mindsets.
Konsep Ji’alah dalam Perspektif Imam Al-Nawawi Terhadap Sistem Upah dalam Program Afiliasi Tiktok Sholichah, Mas Amaliyatus; Mustofa, Imron; Rohmah, Elva Imeldatur
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v12i1.2668

Abstract

The In today's digital era, many people are leveraging social media platforms such as TikTok to earn additional income through TikTok affiliate programs. Consequently, the use of TikTok affiliate programs is increasingly widespread and highly sought after by the public. However, there are concerns regarding the validity of the ji'alah contract, which serves as the foundation of this program. The ji'alah contract is a legitimate transaction according to Shariah law, where rewards or percentages are given to individuals who have contributed to performing a certain task. The purpose of this research is to find solutions to this issue, with a focus on the concept of ji'alah according to Imam al-Nawawi. The research method used is a literature review with a qualitative approach, involving document analysis, secondary data, and interviews with relevant parties. The findings of this research will identify the pillars of ji'alah that are in accordance with Shariah principles and relevant in the current context of TikTok affiliate programs. The implications of this research include a better understanding of the concept of ji'alah and its application in TikTok affiliate programs, as well as recommendations to ensure the compliance of these programs with Shariah principles.
Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Affero, Muhammad Izzam; Mustofa, Imron
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i5.383

Abstract

Abstract: The concept of gharar in classical Islamic law is one of the fundamental principles in Islamic financial and economic transactions. Gharar refers to uncertainty or excessive risk in an agreement that can cause injustice to one of the parties. This study aims to analyze the dynamics of the concept of gharar from the perspective of classical scholars, such as Imam Al-Ghazali, Ibn Qudamah, and Ibn Taimiyah, as well as its application in contemporary economic transactions. The research method used is a qualitative approach with a literature study on classical and modern literature. The results of the study show that gharar is categorized into two, namely gharar fahish (excessive), which is forbidden, and gharar yasir (light), which is tolerated in Islamic law. This concept plays an important role in ensuring fairness and legal certainty in Islamic financial transactions. This study contributes to understanding the principles of muamalah fiqh and the urgency of stricter regulation in the Islamic finance industry to avoid gharar practices in modern transactions, such as conventional insurance and uncertainty-based investment schemes. Keywords: Gharar, classical Islamic law, uncertainty, financial transactions, Islamic finance. Abstrak: Konsep gharar dalam hukum Islam klasik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi keuangan dan ekonomi Islam. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau risiko berlebihan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konsep gharar dalam perspektif ulama klasik, seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan Ibn Taimiyah, serta penerapannya dalam transaksi ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur klasik dan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa gharar dikategorikan menjadi dua, yaitu gharar fahish (berlebihan) yang diharamkan dan gharar yasir (ringan) yang ditoleransi dalam hukum Islam. Konsep ini berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dan urgensi regulasi yang lebih ketat dalam industri keuangan Islam untuk menghindari praktik gharar dalam transaksi modern, seperti asuransi konvensional dan skema investasi berbasis ketidakpastian. Kata Kunci: Gharar, hukum Islam klasik, ketidakpastian, transaksi keuangan, keuangan syariah.
Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Serangan Cyber kepada Data Nasabah Bank Syariah Indonesia) Nashrullah, Muhammad Nizar; Mustofa, Imron
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i1.24336

Abstract

Saat ini, bank adalah bentuk sistem keuangan yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Peran perbankan sangat meningkat, karena dapat diakses melalui handphone, digital banking, mesin setor dan tarik tunai, dan petugas transaksi tunai (teller) di kantor cabang bank. Berawal untuk memenuhi kebutuhan entitas sampai kebutuhan transaksi dengan sesama pengguna bank, atau pengguna bank lainnya. Lembaga perbankan semestinya dapat mengelola data privasi debitur atau nasabah yang memanfaatkan fitur dan layanannya. Hanya saja,  dalam insiden pelanggaran keamanan data nasabah yang mendapatkan layanan dari PT. Bank Syariah Indonesia tentu melanggar prinsip keamanan informasi, privasi informasi digital dan standar etika. Salah satu bentuk perenggut data mengakibatkan kurangnya kepercayaan, privasi, pelayanan, dan konsistensi etika pada PT. Bank Syariah Indonesia yang menimbulkan penurunan aset, baik materiil maupun non-materiil. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi konsep keadilan menurut perlindungan hukum dalam kasus pembocoran data privasi nasabah atau konsumen PT. Bank Syariah Indonesia dan memberikan keputusan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku saham terhadap konsumen dalam layanan jasa perbankan di PT. Bank Syariah Indonesia. Melalui analisis kasus ini, penulis mengharapkan para pembaca dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya serangan cyber yang mencurangi industri perbankan, khususnya bagi perbankan syariah.
Review of Civil Code and Consumer Protection Law Regarding Legal Guarantees for Parking Service Users: Tinjauan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen Terkait Jaminan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Muhamad Imaddudin; Imron Mustofa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parkir merupakan sebuah kebutuhan manusia akan keamanan terhadap kendaraan terutama ditempat-tempat umum. Secara sistematis, parkir dijaga oleh pengelola layanan parkir yang bertugas untuk menjaga selama kendaraan tersebut dititipkan hingga kendaraan di ambil kembali oleh sang pemilik. Dimana pengelola parkir menyediakan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk menempatkan kendaraan yang akan diparkirkan. Dalam lingkup hukum perdata, interaksi ini akan menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa parkir. Dari hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. KUHPerdata menjelaskan bahwasanya penyedia jasa parkir berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang-barang yang telah dititipkan kepadanya sampai pemilik barang datang kembali untuk mengambil barang tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang menyimpang dari Undang-Undang. Sering kali dijumpai banyaknya pengelola parkir yang menegaskan tentang segala kehilangan pada barang yang dititipkan bukan merupakan tanggungjawab dari pihak penjaga atau penyedia layanan jasa parkir. Hal ini termasuk ke dalam klausula baku dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan secara maknawi ini merupakan pengalihan secara paksa tentang tanggung jawab pengelola layanan jasa parkir kepada pemilik barang. Melalui metode yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab tersebut adalah dianggap batal demi hukum dan melanggar Pasal 1706, 1714 KUHPerdata serta Pasal 18 Ayat (1) poin a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dengan demikian penyedia layanan jasa parkir akan tetap dikenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan pada barang yang dititipkan oleh penitip.