Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Manengkey, Victor Th.; Tanati, Daniel; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1938

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak didalam kampung tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat masyarakat hukum adat dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini peran kepala kampung dalam membantu para pihak yang bersengketa dan juga tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah adat baik di kampung sendiri ataupun antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Pelatihan Kader Olahraga Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pertandingan yang Aman dan Sehat (Indonesian Version) Agus Zainuri; Lily Bauw; Syahruddin Syahruddin; Ansar CS; Ipa Sari Kardi; Muh Syaiful Syam; Marsuki Marsuki
Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/harmoni.v2i1.1145

The training of Community Sports Cadres on Organizing Safe and Healthy Matches is motivated by the increasing number of sporting events which often ignore safety and health aspects. This activity involved 40 participants from the local community and the South Jayapura district youth organization. The aim of the activity is to increase understanding and skills in organizing matches in accordance with safe and healthy standards. The training method applied includes several steps, namely a pretest to measure participants' initial knowledge, followed by an education and training session that includes theory and practice, then ending with an evaluation. After the session, a posttest was carried out to assess the increase in participants' understanding. The evaluation results showed a significant increase in participants' knowledge; The percentage of participants who understood the material rose from 67% of participants who understood and 33% of participants who did not understand during the pretest to 93% of participants who understood and the remaining 7% who did not understand after education and training. The conclusion of this activity shows that the training succeeded in achieving its goal of increasing the capacity of safe and healthy sports cadres. The resulting suggestion is the need to carry out similar training on a regular basis to continue to educate and empower the public in the safety and health aspects of organizing sports.

Decentralization and Strengthening of Districts in Papua: Analysis in the Perspective of Constitutional Law Bauw, Lily
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1493

This study aims to analyze the weaknesses of district authority in implementing Papua Special Autonomy and its impact on the implementation of government and public services and examine the obstacles in implementing decentralization in Papua, especially related to the position and authority of the district. The research method used in this study is the normative legal research method using a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of this study reveal that district authority in implementing the Papua Special Autonomy policy has a crucial role in bringing public services closer to the community and increasing the effectiveness of local government administration. Based on Law Number 2 of 2021 and its derivative regulations (PP Number 106 of 2021 and PP Number 107 of 2021), districts have a strategic role in development planning, regional financial management, and local wisdom-based governance. Meanwhile, the obstacles in implementing Special Autonomy at the district level in Papua reflect broader challenges in the decentralization system and regional governance. Based on an analysis of Law Number 2 of 2021, PP Number 106 of 2021, and PP Number 107 of 2021, the main obstacles faced in the implementation of Special Autonomy in the district include: limited capacity of district officials, less than optimal financial management, weak coordination between institutions, and low community participation in the governance process.

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Pelupessy, Sella Petrix; Asmarani, Nur; Bauw, Lily; Rongalaha, Johan; Tanggahma, Biloka; Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Solossa, Marthinus; Pelupessy, Berd Elkiopas
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 6 (2025): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/behp6861

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 18 januari 2025 yang dilaksanakan di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.

Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Reumy, Ludia Jemima I.R.; Hamonangan, Sobardo; Samosir, Hotlan; Bauw, Lily; M. Polontoh, Herry; Reba, Yusak; Pelupessy, Eddy; Rongalaha, Johan; Solossa, Marthinus; Reumi, Frans; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Samosir, Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 6 (2025): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/7kn95061

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 februari 2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

The Existence of Provincial Regulations and Special Regional Regulations as Legal Products in Fulfilling Education Access for the Community in Papua Lily Bauw
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.516

Education is a basic right of every human being that must be fulfilled by the state. Apart from being a basic right, education is also a basic aspect in ensuring the survival of the nation and state. The aim of this research is to determine the synchronization, both vertically and horizontally, of the existence of Perdasi Number 2 of 2013 and Perdasi Number 3 of 2013 and to determine the effectiveness (effectiveness) of implementing Perdasi Number 2 of 2013 and Perdasi Number 3 of 2013 in the community. The approach used in this research is a normative juridical approach, normative juridical is intended to examine problems related to Perdasi Number 2 of 2013, and Perdasi Number 3 of 2013, using document studies of statutory regulations and sharing policies related to the main issues related matters and reports on the results of various meetings including Focus Group Discussions (FGD). The results of this research reveal that the Provincial and Regency Governments provide the widest possible opportunities to religious institutions, non-governmental organizations and the business world that meet the requirements in accordance with statutory provisions to develop and provide quality education. To support the continuity of the implementation of education services provided by the community, the provincial and district governments are required to provide assistance and/or subsidies to the organizers. Provincial, Regency/City Governments have waived and reduced educational costs, especially for OAP, in the form of giving cash to students who are received every third of the month, as well as providing domestic and international scholarships, but this funding has not had a significant effect in increasing the quality of students, due to the absence of supervision/assistance from the local government, or supervision carried out but not optimally, so that there are students or students who fail in pursuing their education.

The Special Status of Papua in the New Format of Special Autonomy and the Concept of Regional Autonomy in the Perspective of Islamic Law Bauw, Lily
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.12409

This article examines the concept of Papua's specialness in the context of special autonomy, focusing on changes in format and its implementation in Papua Province. This study aims to analyze the implementation of the new format of special autonomy within the national legal framework and assess the conformity of the new format of special autonomy with the principles of Islamic law. Through the normative legal method, this article explores the legal aspects of Papua's special autonomy, including the authority given to the regional government, institutions, finances, including the rights of the Papuan people. This study uses primary and secondary legal sources, including laws and regulations, the Qur'an, Hadith, fatwas, and the views of scholars on regional autonomy in the context of Islam. And data is collected through documents and interviews. The findings of this study indicate that Papua's special autonomy provides space for regional governments in Papua Province to determine policies that are more in line with the needs of the community, but its implementation is still not optimal. From the perspective of Islamic Law, the concept of regional autonomy based on the principles of independence and justice is in line with special autonomy, namely in the management of power based on the principles of deliberation, avoiding exploitation, and maintaining the welfare of the people. The conclusion of this study is important to integrate the principles of Islamic Law within the framework of regional autonomy, in order to create a government that is more just, transparent, and in accordance with the religious and social values that exist in society.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search