Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Cakrawala Hukum FENOMENA Mazahib Journal on Education Jurnal Hukum Volkgeist JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) Syiah Kuala Law Journal FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Murjani Murjani
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam Muliani, Mila; Murjani, Murjani; HS, Maisyarah Rahmi; Yuni, Lilik Andar
FENOMENA Vol 14 No 2 (2022): FENOMENA VOL 14, NO. 2, 2022
Publisher : LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/fj.v14i2.6925

Abstract

Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Hakim terlebih apabila terdapat alasan yang mendesak. Namun kenyataan di lapangan faktanya tidak demikian, dimana tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat alasan mendesak disetujui oleh Majelis Hakim. Seperti halnya putusan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dimana permohonan ini tidak diterima dan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak. Penetapan Pengadilan Kelas 1A ini menarik untuk diteliti untuk melihat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dan alasan permohonan tidak diterima dan ditolak yang seperti kita ketahui adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu dari sisi yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dari permohonan. Permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd tidak diterima disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sedangkan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak disebabkan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Dari sisi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan melihat maslahat dan mafsadat dari kedua permohonan kemudian menggunakan kaidah fiqh dan maslahah daruriyah sebagai pertimbangannya.
Tepatkah Kebijakan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Diterapkan di Kelurahan ? Aminah, Siti; Murjani, Murjani; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5372

Abstract

KPU sebagai salah satu lembaga negara independen yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan. Dalam artikel ini membahas terkait Kebijakan KPU yang ditetapkan, yakni membuat program pendidikan pemilih secara nasional yakni desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3). KPU Kota Samarinda telah memetakan lokasi untuk dijadikan lokasi program tersebut dan terpilihlah Kelurahan Pelabuhan. Dengan ditetapkannya kelurahan Pelabuhan maka dengan ini untuk mengetahui pertimbangan apa yang menjadi faktor ditetapkan kebijakan tersebut serta implementasinya ditinjau dari kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris . Objek kajian pada penelitian ini adalah surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Hasil peneilitian yang ditemukan yakni Pertimbangan partisipasi terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2020, Kelurahan Pelabuhan menduduki angka terendah dengan presentase 37% dibanding dengan Kelurahan lainnya. Dalam hal ini berdasarkan syarat/kriteria locus project tersebut telah terpenuhi. secara normatif rendahnya partisipan pemilih dan pelanggaran admnistrasi merupakan faktor utama yang keterkaitan dengan pemilu dan bencana alam merupakan faktor lain penyebab turunnya kualitas dan kuantitas pemilih yang bersifat kumulatif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah berjalan secara tidak maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak memenuhi standar pelaksanaan, tidak ada penegasan waktu dalam pelakanaan, kurang nya komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Artinya secara normatif standarisasi pelaksanaan yang dijadikan acuan/petunjuk teknis kurang kompleks dan berdampak pada pelaksaaan yang tidak maksimal. Kata Kunci: (Desa; Kebijakan; KPU; Pemilu; Pelaksanaan)
Dualisme Partai Demokrat dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Setiawan, Ahmad Yogi; Murjani, Murjani; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5378

Abstract

Konflik internal partai politik sering terjadi di Indonesia dan belakangan ini terjadi timbulnya dualisme partai politik, yaitu pada kasus dualisme partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Kubu AHY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi serta faktor penyebab dualisme partai Demokrat, bagaimana logika hukum dari tinjauan Dualisme Partai Demokrat di dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah serta mekanisme penyelesainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC). Kronologi kasus ini adalah ketika kepengurusan baru kubu Moeldoko mengklaim kekuasaan partai dari kubu AHY melalui KLB Deli Serdang, akibat tidak demokratisnya KLB Partai pada tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus partai Demokrat ini ialah dualisme partai politik dan prosedur tahapan penyelesaiannya dimulai dari Mahkamah Partai, kemudian Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Penyelesaian sengketa ini dalam Fiqih Siyasah adalah mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah putusan hakim menyelesaikan perselisihan melalui putusan Hakim atau Qadhi.
Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara Nufus, Hayatun; Murjani, Murjani; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7171

Abstract

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
INNOVATION IN AGRICULTURAL ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY, CONSERVATION OF PRODUCTION FACTORS, AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT Murjani, Murjani
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 10 (2024): OCTOBER
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological innovation in the agricultural sector plays an important role in addressing environmental challenges, conservation of production factors, and sustainable agricultural development. This study discusses how modern technologies, such as smart irrigation, precision agriculture, and biopesticides, can protect the agricultural environment through efficient use of natural resources and reduced negative impacts on the ecosystem. In addition, conservation of production factors, including land, water, and energy, is a major focus in ensuring agricultural sustainability. These innovations enable more efficient use of resources, maintain productivity, while minimizing environmental damage. On the other hand, sustainable agricultural development integrates technological aspects with economic and social approaches to ensure farmer welfare and sustainable food production. Environmentally friendly technology plays a role in reducing dependence on chemicals and fossil fuels, and encouraging wise management of natural resources. Thus, technological innovation not only supports agricultural productivity, but also maintains ecosystem balance, ensures resource sustainability, and improves the quality of life of agricultural communities. This study confirms that through the application of appropriate technological innovation, the agricultural sector can become more efficient, productive, and sustainable, meeting global food needs without sacrificing environmental health and the welfare of future generations.
Transaksi dengan Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Samarinda: (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang) Husodo, Panggalih; Murjani, Murjani; Khairuddin, Khairuddin
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 1 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i1.5844

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kajian yang kurang mendalam mengenai Pasar Muamalah, baik mengenai bagaimana norma pelaksanaan pasar tersebut, ataupun kajian secara interdisipliner. Kajian yang muncul justru cenderung logical fallacy dengan melibatkan dogma komunitas tertentu sehingga tidak obyektif. Penelitian ini mengkaji keberadaan pasar muamalah dengan norma norma pelaksanaan yang berlaku di dalamnya, terutama penggunaan dinar dan dirham dalam pasar tersebut. Selain itu penelitian ini akan memfalsifikasi penggunaan pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan yang digunakan untuk menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum, sejarah uang, dan metode barter yang sebenarnya telah dijustifikasi dalam aturan-aturan hukum di Indonesia. Serta fallacy yang terjadi jika masih menganalogikan dinar dan dirham sebagai mata uang yang berimplikasi pada adat kebiasaan barter yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi dokumen, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara memilih data yang dinilai redundant, dan menyaringnya kemudian data akan disajikan dalam format narasi yang informatif lalu berakhir dengan kesimpulan dari data-data yang didapatkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemui dalam norma pelaksanaan Pasar Muamalah melarang penggunaan alat tukar selain dinar dan dirham, Rupiah tetap diperbolehkan untuk digunakan bahkan dilarang untuk menggunakan mata uang asing. Penggunaan pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang untuk menjerat pelaku pencetak dinar dan dirham adalah tidak tepat karena jika dikaji secara mendalam, peraturan tersebut hadir sebagai peraturan untuk melindungi kemerdekaan Mata Uang Rupiah dari Mata Uang asing, namun dinar dan dirham bukanlah Mata Uang. Penggunaan peraturan tersebut akan berimplikasi pada praktek barter yang telah hidup di tengahtengah masyarakat Indonesia.
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Riadi, Ahmad Taufik; Murjani, Murjani
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5383

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas apakah pada perkara cerai talak dan cerai gugat dalam prosesnya sama-sama memperjuangkan pemenuhan hak iddah atau tidak. Jenis penelitian hukum normatif, pedekatan yuridis dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian pada cerai talak terdapat 70 dari 407 perkara kabul, dan cerai gugat terdapat 9 dari 1337 perkara kabul, dengan pemenuhan hak iddah. upaya hakim agar terpenuhinya nafkah iddah : 1) memberitahu perempuan mengenai hak mereka. 2) memberikan putusan secara ex officio 3) menunda ikrar talak sampai suami membayar kewajibannya di perkara cerai talak. 4) memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai suami, sampai melunasi kewajibannya di perkara cerai gugat. Kendalanya : 1) ketidakmampuan suami. 2) pihak perempuan pada suatu kondisi tidak mementingkan mengenai hak nafkah yang dimilikinya. 3) perkara diputus secara verstek. Pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sesuai dengan teori ushul fiqh maslahah mursalah, kerena berdasarkan syaratnya yaitu : 1) rasional, 2) sejalan dengan maqashid syariah, 3) menjaga prisip dasar untuk menghilangkan kesulitan.
PROBLEMATIKA KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA Ula, Ummi Laila; Murjani, Murjani; Maryah, Dewi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i1.6109

Abstract

Pada sistem perkawinan di Indonesia mengenal adanya asas harta bersama yang mengikat harta suami istri hingga mereka memperjanjikan hal lain. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini semua harta yang diperoleh suami ataupun istri akan menjadi kepemilikan bersama dan keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Sedangkan pada perkawinan campuran ini tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini justru menimbulkan perbedaan hak yang dimiliki oleh Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran dengan Warganegara Indonesia lain yang melakukan perkawinan pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Perkara No.900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br dan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam perkawinan campuran ini berlaku juga asas harta bersama yang berlaku dalam setiap perkawinan diIndonesia yang mana hal ini didasarkan pada asas penundukkan hukum, maka ketentuan harta bersama ini juga berlaku bagi perkawinan campuran dan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia. Terkait problematika harta bersama dalam perkawinan campuran dapat kembali dimiliki oleh pelaku perkawinan campuran ini dengan membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Selain itu ditinjau dari maqashid syar'iyah perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini adalah salah satu bentuk dari haafidzul maal (penjagaan terhadap harta) karena dalam hal ini dapat memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan campuran itu sendiri Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Harta Tidak Bergerak
PARADIGMA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BAGI MEDIATOR HAKIM TERHADAP PERCERAIAN Arsa, Karina; Murjani, Murjani; Rachman, Aulia
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i2.8618

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan atas Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan). Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh program Pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap program Pengarusutamaan Gender yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mempertanyakan kembali efektivitas atas diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perempuan yang behadapan dengan huku terutama terkait perkara gugat cerai. Dampak pemberlakuan Program Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentunya memberi efek kepada masyarakat dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan perceraian, sehingga perlunya peraturan tersebut dikaji kembali agar berjalan seperti tujuan awalnya, yang tentunya mencapai kesetaraan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Adapun metode pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa instansi yang berhubungan langsung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, diberlakukannya program Pengarusutmaan Gender dan Peraturan Mahkamh Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan bias gender dalam masyarakat. Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia sadar bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi oleh sebab itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 guna menjamin perlindungan kaum perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi apapun selama berurusan di Pengadilan. Ketiga, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan sudah paham mengenai konsep kesetaraan gender dan menerapkan konsep kesetaraan gender pada setiap proses mediasi yang dijalani. Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat menjadi pedoman bagi Mediator Hakim maupun Hakim diseluruh Indonesia agar tercegah dari tindakan diskriminasi dan bias gender mengingat Mediator Hakim harus betindak netral sesuai denga isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
PETA KONSEP AYAT DAN HADIS AHKAM TERHADAP KEDUDUKAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Nugraha, Sabda Surya; Murjani, Murjani; Syamsi, Nur
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9080

Abstract

Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 berisi mengenai asas-asas hukum dalam mengadili perkara perempuan, terdapat tujuh asas mengadili perkara perempuan yaitu, pengharagaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi hakim dalam memutus dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melakukan tinjauan terhadap kedudukan Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 dengan merujuk pada Ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai Hukum dan Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai hukum, serta menelaah beberapa karya tulis dari ilmuwan atau cendikiawan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukumJenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tarsier, dalam penelitian ini diperoleh dari PERMA No 3 tahun 2017, kitab Al-Qur’an dan hadis serta kitab-kitab tafsir ulama. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara membaca, menelaah redaksi ayat Al-Qur’an dan Hadis serta kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber rujukan, kemudian dilakukan pengelompokkan atau klasifikasi keterhubungan ayat dan hadis ahkam dengan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017.Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kedudukan Asas hukum dalam sebuah sistem hukum sangatlah penting karena itu sebagai landasan atau fondasi utama hukum tersebut. Asas hukum bersifat lebih umum daripada hukum itu sendiri. Setelah dibuat dalam bentuk sebuah peta konsep, kedudukan ketujuh asas-asas hukum yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sendiri telah sesuai dengan Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam, hal ini dapat dilihat pada redaksi ayat- ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam yang diperoleh, yang mana menunjukkan adanya keterkaitan arti dan makna dengan asas-asas hukum dalam PERMA tersebut, ditambah lagi adanya tafsir dari ulama yang mendukung dan meyakinkan bahwa ayat dan hadis ahkam yang diperoleh memang sesuai dengan asas hukum PERMA No. 3 tahun 2017, selanjutnya tinggal bagaimana kita sebagai mukallaf dapat menerapkannya di dalam kehidupan.
Co-Authors Arsa, Karina Dewi Maryah Dianawati, Eva Endang Purwaningsih Hayatun Nufus HS, Maisyarah Rahmi Husodo, Panggalih Iim Wasliman Indah Nadya Anggreni Junaidi H. Matsum Khairuddin - Lilik Andar Yuni Lilik Andar Yuni Muhammad Idzhar Muhammad Saparuddin Muliani, Mila Nugraha, Sabda Surya Nur Syamsi Nurul Shobah Nurwijayanti Riadi, Ahmad Taufik Setiawan, Ahmad Yogi Siti Aminah Suwardi Sagama Ula, Ummi Laila