Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Journal of Development Research Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial
Asri Elies Alamanda
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PEMANFATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO Elies Alamanda, Asri; Sugiarto, Aji; Sony, Sony; Firnanda, Bella; Nurul Isnainiyah, Siti; Henik Putriani, Yayan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4409-4414

Abstract

Pekarangan adalah praktik penggunaan lahan untuk tujuan pertanian, yang melibatkan penggunaan alat mekanis untuk mengubah lahan menjadi ladang tanam. Perkarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu konsep atau program yang diciptakan sekelompok masyarakat yang bekerja sama dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga, Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang kurang produktifitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan lahan pekarangan yang mereka miliki. Menurut Yoland Wadworth, Participatory Action Research (PAR) adalah istilah yang mencakup serangkaian gagasan yang mendasari suatu bentuk ilmu pengetahuan baru yang bertentangan dengan cara pembelajaran tradisional atau kuno. Ide-ide baru ini menekankan pentingnya kerja sosial dan kelompok dalam mengambil keputusan tentang “apa saja yang terjadi” dan “apa kosekuensi dari perubahan” dan dipandang berguna oleh berbagai orang yang dalam situasi bermasalah dan mengarah pada penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam program P2L adalah Participatory Action Research (PAR) dimana metode penelitian dan pengembangan partisipasi yang melibatkan jaringan sosial dan nilai-nilai pengalaman.Hasil dari kegiatan ini adalah para anggota PKK mendapatkan pemahaman tentang manfaat yang ditawarkan oleh Program Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2L), sehingga mereka menjadi mahir dalam melaksanakan program tersebut. 
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMK GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO Alya' Labibah, Hanin; Mangar, Irma; Elies Alamanda, Asri; Ummah, Rohmatul; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 5 (2024): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i5.1762-1767

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, dengan berubahnya status seseorang yang awalnya bujangan menjadi kawin, dengan mengharapkan akan tercipta generasi baru, maka hal tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk umur, mental maupun sosial ekonomi, dengan cukupnya usia umur menjadi penentu suatu keputusan dalam pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dengan maraknya pernikahan dini pada Desa serta para peserta diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode sosialisasi hukum, dengan diberikannya materi terkait faktor dari pencegahan pernikahan dini. Hasil pengabdian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik Mangar, Irma; Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin; Alamanda, Asri Elies
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239

Abstract

Regulations are constantly changing as a result of social growth. Political, economic, social, and cultural progress, as well as technological and scientific (information and technological) progress and people's mentality, are all factors to consider. Some strong factors influence actual development, among others: people's way of thinking/outlook on life, aspirations and demands for justice, This legal research tries to solve difficulties or problems by collecting points of view or opinions from various legal professionals, with the aim of providing the right perspective. The concept of enacting this law, which puts the public interest first, requires an independent and autonomous parliament, Participation is not enough just for a handful of people sitting in representative institutions because institutions and people sitting in representative institutions often use politics to fight for their own personal or group interests in the name of the interests of the people. Community participation is a crucial component in producing responsive legal products
Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan di Datting Apps Damayanti, Miranda; Alamanda, Asri Elies; Elisa, Popy Nur
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4700

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love scamming di ruang digital.
Analisis Hukum terhadap Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Dominasi Pasar oleh Pertamina dalam Perspektif UU Persaingan Usaha Alamanda, Asri Elies; Setyorini, Rahayu; Maftuhah; Gloria, Olga Stephanie
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4746

Abstract

Negara-negara seperti Indonesia. Kebijakan Kementerian ESDM membatasi peningkatan impor bensin nonsubsidi hingga maksimal 10% dari volume penjualan pada tahun 2024.  Pembatasan impor bahan bakar minyak nonsubsidi dan dominasi pasar oleh PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha swasta dinilai memberikan manfaat eksklusif bagi Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol distribusi dan penjualan BBM, khususnya di segmen nonsubsidi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru di industri hilir migas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi pasar Pertamina yang difasilitasi oleh kebijakan pembatasan impor berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan dan hambatan masuk pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kebijakan energi nasional agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat dan mendorong iklim bisnis yang kompetitif di sektor energi.  
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Yasin, Bukhari; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Kholifah, Ummu Nur
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
OPENAI'S PLAGIARISM AGAINST STUDIO GHIBLI IN A COPYRIGHT LAW PERSPECTIVE Cindy Swastika; Asri Elies Alamanda
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v9i1.azg7eq51

Abstract

This study examines OpenAI's plagiarism problem against Studio Ghibli from the perspective of copyright law. This problem leads more to the fundamental question, whether Studio Ghibli, which is currently widely used by humans easily produced by OpenAI, deserves copyright protection, considering that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the so-called Creator is a person (several people) not a computer program.  The purpose of this study is to find out whether the use of Studio Ghibli's works by OpenAI without permission from the copyright holder falls into the category of plagiarism and copyright infringement, as well as to analyze the form of protection, certainty, and urgency of legal regulations in Indonesia through comparison with copyright regulations in other countries. The research method used is a normative legal method with a regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative study. The results of the study show that OpenAI is considered to have plagiarized Studio Ghibli's work because it does not have official permission from the copyright holder. In Indonesia, there is no legal certainty regarding copyright protection for Studio Ghibli's works produced by OpenAI, because there are no specific rules governing it. In the ITE Law, OpenAI is only categorized as an electronic agent and is not recognized as a legal subject who can own copyrights. Comparison with other countries: The United States rejects copyrights for works that are not from humans, while the United Kingdom grants copyrights to OpenAI's developers. This research emphasizes the importance of the Indonesian government immediately formulating regulations that regulate the work produced by OpenAI, in order to have clear certainty and legal force.
Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban Dinda Nur Safitri; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3113

Abstract

Tradisi Larung Sesaji di Kelurahan Karangsari merupakan praktik budaya pesisir yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan penguatan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai sosial, moral, spiritual, dan ekologis dalam tradisi tersebut, menganalisis partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa Larung Sesaji mengintegrasikan fungsi sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat kohesi masyarakat dan hubungan harmonis dengan alam. Partisipasi lintas generasi menjadi sarana penting bagi transmisi kearifan lokal, sementara simbol-simbol ritual mengandung nilai syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Keberlanjutan tradisi terjaga melalui kemampuan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan esensi ritual. Kesimpulannya, Larung Sesaji tetap menjadi tradisi yang memperkuat identitas dan pelestarian budaya masyarakat pesisir Karangsari.
Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan Aprilia Susanti, Mustika Ayu; Purwanto, Gunawan Hadi; Alamanda, Asri Elies
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3158

Abstract

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia Dewi Tiarawati; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3395

Abstract

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.
Co-Authors Agus Setyawan Alami, M. Aqiel Author Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia Susanti, Mustika Ayu Cindy Swastika Damayanti, Miranda Darminto Hartono Dewi Tiarawati Dinda Nur Safitri Eka Sari, Nandita Cahya Elisa, Popy Nur Firnanda, Bella Gloria, Olga Stephanie Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Henik Putriani, Yayan Irma Mangar Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah M. Nasrukhin M. Qafid Jalaludin MAFTUHAH Maya Novatina Moch. Fiki Afandi Moh. Taufiq Ihsan Mutmainah, Lailatul Nurul Fajriyah Nurul Isnainiyah, Siti Rohmatul Ummah Setyorini, Rahayu Sony Sony, Sony Sugiarto, Aji Sukoco, Moh Tulus Sartono Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Wulan Rahayu Septaningtyas Yasin, Bukhari