Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.113
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Journal of Development Research Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Awang Long Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial
Asri Elies Alamanda
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMANFATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO Elies Alamanda, Asri; Sugiarto, Aji; Sony, Sony; Firnanda, Bella; Nurul Isnainiyah, Siti; Henik Putriani, Yayan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4409-4414

Abstract

Pekarangan adalah praktik penggunaan lahan untuk tujuan pertanian, yang melibatkan penggunaan alat mekanis untuk mengubah lahan menjadi ladang tanam. Perkarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu konsep atau program yang diciptakan sekelompok masyarakat yang bekerja sama dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga, Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang kurang produktifitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan lahan pekarangan yang mereka miliki. Menurut Yoland Wadworth, Participatory Action Research (PAR) adalah istilah yang mencakup serangkaian gagasan yang mendasari suatu bentuk ilmu pengetahuan baru yang bertentangan dengan cara pembelajaran tradisional atau kuno. Ide-ide baru ini menekankan pentingnya kerja sosial dan kelompok dalam mengambil keputusan tentang “apa saja yang terjadi” dan “apa kosekuensi dari perubahan” dan dipandang berguna oleh berbagai orang yang dalam situasi bermasalah dan mengarah pada penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam program P2L adalah Participatory Action Research (PAR) dimana metode penelitian dan pengembangan partisipasi yang melibatkan jaringan sosial dan nilai-nilai pengalaman.Hasil dari kegiatan ini adalah para anggota PKK mendapatkan pemahaman tentang manfaat yang ditawarkan oleh Program Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2L), sehingga mereka menjadi mahir dalam melaksanakan program tersebut. 
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMK GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO Alya' Labibah, Hanin; Mangar, Irma; Elies Alamanda, Asri; Ummah, Rohmatul; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 5 (2024): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i5.1762-1767

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, dengan berubahnya status seseorang yang awalnya bujangan menjadi kawin, dengan mengharapkan akan tercipta generasi baru, maka hal tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk umur, mental maupun sosial ekonomi, dengan cukupnya usia umur menjadi penentu suatu keputusan dalam pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dengan maraknya pernikahan dini pada Desa serta para peserta diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode sosialisasi hukum, dengan diberikannya materi terkait faktor dari pencegahan pernikahan dini. Hasil pengabdian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik Mangar, Irma; Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin; Alamanda, Asri Elies
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239

Abstract

Regulations are constantly changing as a result of social growth. Political, economic, social, and cultural progress, as well as technological and scientific (information and technological) progress and people's mentality, are all factors to consider. Some strong factors influence actual development, among others: people's way of thinking/outlook on life, aspirations and demands for justice, This legal research tries to solve difficulties or problems by collecting points of view or opinions from various legal professionals, with the aim of providing the right perspective. The concept of enacting this law, which puts the public interest first, requires an independent and autonomous parliament, Participation is not enough just for a handful of people sitting in representative institutions because institutions and people sitting in representative institutions often use politics to fight for their own personal or group interests in the name of the interests of the people. Community participation is a crucial component in producing responsive legal products
OPENAI'S PLAGIARISM AGAINST STUDIO GHIBLI IN A COPYRIGHT LAW PERSPECTIVE Cindy Swastika; Asri Elies Alamanda
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v9i2.11523

Abstract

This study examines OpenAI's plagiarism problem against Studio Ghibli from the perspective of copyright law. This problem leads more to the fundamental question, whether Studio Ghibli, which is currently widely used by humans easily produced by OpenAI, deserves copyright protection, considering that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the so-called Creator is a person (several people) not a computer program.  The purpose of this study is to find out whether the use of Studio Ghibli's works by OpenAI without permission from the copyright holder falls into the category of plagiarism and copyright infringement, as well as to analyze the form of protection, certainty, and urgency of legal regulations in Indonesia through comparison with copyright regulations in other countries. The research method used is a normative legal method with a regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative study. The results of the study show that OpenAI is considered to have plagiarized Studio Ghibli's work because it does not have official permission from the copyright holder. In Indonesia, there is no legal certainty regarding copyright protection for Studio Ghibli's works produced by OpenAI, because there are no specific rules governing it. In the ITE Law, OpenAI is only categorized as an electronic agent and is not recognized as a legal subject who can own copyrights. Comparison with other countries: The United States rejects copyrights for works that are not from humans, while the United Kingdom grants copyrights to OpenAI's developers. This research emphasizes the importance of the Indonesian government immediately formulating regulations that regulate the work produced by OpenAI, in order to have clear certainty and legal force.
Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban Dinda Nur Safitri; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3113

Abstract

Tradisi Larung Sesaji di Kelurahan Karangsari merupakan praktik budaya pesisir yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan penguatan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai sosial, moral, spiritual, dan ekologis dalam tradisi tersebut, menganalisis partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa Larung Sesaji mengintegrasikan fungsi sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat kohesi masyarakat dan hubungan harmonis dengan alam. Partisipasi lintas generasi menjadi sarana penting bagi transmisi kearifan lokal, sementara simbol-simbol ritual mengandung nilai syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Keberlanjutan tradisi terjaga melalui kemampuan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan esensi ritual. Kesimpulannya, Larung Sesaji tetap menjadi tradisi yang memperkuat identitas dan pelestarian budaya masyarakat pesisir Karangsari.
Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan Aprilia Susanti, Mustika Ayu; Purwanto, Gunawan Hadi; Alamanda, Asri Elies
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3158

Abstract

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia Dewi Tiarawati; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3395

Abstract

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.
Juridical Analysis of Cash Rejection in Consumer Transactions on Cashless Payment Practices in Indonesia Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Yasin, Bukhari; Pangestika, Pingkan Widya
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.511

Abstract

The development of digital payment systems in Indonesia encourages the increasing use of non-cash transactions in goods and services trading activities. However, in the midst of this transformation, the practice of refusing cash payments by business actors has emerged for reasons of efficiency, security, and internal company policies. This practice raises juridical problems because Rupiah money as a legal tender in Indonesian territory must be accepted in every transaction as stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the practice of refusing cash payments is basically contrary to the legal provisions regarding the obligation to use Rupiah and has the potential to violate consumers' rights to obtain fair and non-discriminatory services. On the other hand, the development of digital payment systems is also supported by government policies in realizing economic efficiency and financial inclusion. Therefore, there is a need for harmonization of regulations that provide legal certainty between the obligation to receive cash and the payment digitalization policy, so that the protection of consumer rights remains guaranteed without hindering the innovation of the national payment system.
Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Hanin Alya Labibah; Miranda Damayanti; Irma Mangar; Asri Elies Alamanda; Yuli Pertiwi Ningsih
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Produk Pangan Aman dan Layak Konsumsi di Masyarakat Desa Semenpinggir Bojonegoro: Enhancing the Legal Awareness of Rural Community on Safe and Healthy Food Products in Semenpinggir Village Bojonegoro Asri Elies Alamanda; Irma Mangar; Miranda Damayanti; Hanin Alya’ Labibah; Tiffani Akmalu Syifa’
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10077

Abstract

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang makanan yang aman dan layak konsumsi di kalangan warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mitra tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur keamanan pangan serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, khususnya di kalangan pemuda pemudi. Ceramah dan percakapan yang melibatkan partisipasi dengan pendekatan aktif yang mencakup anggota organisasi Pemuda merupakan teknik pelaksanaan yang digunakan. Identifikasi target, sosialisasi dan konseling, diskusi interaktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menciptakan kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mitra tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan layak konsumsi. Peserta mulai lebih memperhatikan label, tanggal kedaluwarsa, kualitas makanan, dan mulai aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka dan mendorong perilaku taat hukum dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pemahaman hukum masyarakat desa yang semakin meningkat sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan membuatnya dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi.
Co-Authors Agus Setyawan Alami, M. Aqiel Author Alfina Setyawan Putri Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia Susanti, Mustika Ayu Atik Abawaiki Cindy Swastika Darminto Hartono Dewi Tiarawati Dinda Nur Safitri Eka Sari, Nandita Cahya Firnanda, Bella Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Hanin Alya' Labibah Henik Putriani, Yayan Irma Mangar Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah M. Nasrukhin M. Qafid Jalaludin Maftuhah Maya Novatina Miranda Damayanti Miranda Damayanti Moch. Fiki Afandi Moh. Taufiq Ihsan Mutmainah, Lailatul Nurul Fajriyah Nurul Isnainiyah, Siti Olga Stephanie Gloria Pangestika, Pingkan Widya Popy Nur Elisa Putri Freda Cayadewi Rahayu Setyorini Rohmatul Ummah Sony Sony, Sony Sugiarto, Aji Sukoco, Moh Tiffani Akmalu Syifa’ Tulus Sartono Ummu Nur Kholifah Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Vivi Vibri Yannika Setiana Putri Wulan Rahayu Septaningtyas Yasin, Bukhari Yuli Pertiwi Ningsih