Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Education and Human Development Journal Pena Kreatif : Jurnal Pendidikan Indonesian Journal of Education and Mathematical Science International Journal of English Education and Linguistics (IJoEEL) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Commerce Law
Muhammad Sood, Muhammad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Commerce Law

 1 
Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produz Soft Contact Lenses Melalui Platform E-commerce Gubtong, Putri Febrianti; Sood, Muhammad; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk softlens yang melebihi masa expired melalui platform e-commerce dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk softlens dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform e-commerce shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform e-commerce shopee.Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui Platform e-commerce yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat Bagus, Bagus Denhaq; Sood, Muhammad; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad; Muhammad Sood
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Co-Authors Ato'illah, Ato'illah Bagus, Bagus Denhaq Dewi Ismu Purwaningsih Dita septiana Fernando, Joy Gubtong, Putri Febrianti Haq, Lalu Muhammad Hayyanul Irwan Suryadi, Lalu Karjaya, Lalu Putrawandi Kembang, Lale Puspita Lalu Husni Lili Nur Indah Sari Mahmuluddin Mahmuluddin, Mahmuluddin Muh. Risnain Muhaimin, H. Muhaimin Muhammad Sood Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Nizarrahmadi Nizarrahmadi, Nizarrahmadi Pradipta, Indra Rizki, Khairur Sekarningrum, Elvira Alya Sri Maryati Suryani Hamzah, Any Valencia Husni Wardani, Nizia Kusuma Yassin, Muhammad Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen