Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.804
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Astonjadro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Farmasi dan Sains Indonesia (JFSI) Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Teknologi Tepat Guna Hang Tuah Law Journal Priviet Social Sciences Journal SmartComp Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Farmasi Sains dan Teknologi FARMESTRA JPML
Ahwan Ahwan, Ahwan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi peserta JKN di puskesmas Mojosongo Boyolali Andani, Leni; ahwan, ahwan; Khusna, khotimatul
FARMESTRA: Jurnal Pelayanan dan Teknologi Kefarmasian Indonesia Vol. 3 No. 01 (2025): Farmestra: Jurnal Pelayanan dan Teknologi Kefarmasian Indonesia
Publisher : Melekliterasi Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66340/b71sza20

Abstract

Penyakit yang berlangsung lama dan sering terjadi ini menjadi salah satu penyebab utama dari kesulitan yang dihadapi oleh sistem kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung, yaitu hipertensi. Untuk menstabilkan tekanan darah dan mencegah komplikasi lebih lanjut, pemilihan obat antihipertensi yang tepat sangat krusial. Berdasarkan pedoman JNC 8, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan obat antihipertensi serta mengevaluasi apakah pengobatan tersebut memenuhi kebutuhan pasien berdasarkan empat kriteria yaitu indikasi yang tepat, pemilihan pasien yang sesuai, jenis obat yang benar, dan dosis yang pas. Data rekam medis dari seratus pasien dengan hipertensi diterapkan dalam studi deskriptif retrospektif yang berlangsung dari bulan Januari hingga Mei 2024. Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa obat yang sering digunakan adalah amlodipin tunggal, mencapai 89%, kemudian diikuti oleh kombinasi amlodipin dan captopril (7%), obat captopril tunggal (2%), serta kombinasi amlodipin dan candesartan (2%). Dari data mengenai tingkat kecukupan pengobatan yang tercatat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat sesuai dengan indikasi mencapai 100%, pemilihan obat yang tepat mencapai 86%, obat yang sesuai indikasi 40%, dan dosis yang tepat mencapai angka 91%. Kesalahan dosis captopril terjadi pada 9% pasien, sedangkan pemilihan obat yang tidak memenuhi rekomendasi kombinasi tampak pada 60% pasien, yang menjadi penyebab utama dari kecukupan pengobatan yang tidak terpenuhi. Terdapat juga interaksi obat dengan tingkat sedang antara amlodipin dan metformin pada 14% pasien.
FORMULASI DAN UJI ANTIBAKTERI SEDIAAN SABUN CAIR EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava L) DENGAN BASIS MINYAK KELAPA TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus tohir, fauzha muftia; ahwan, ahwan; Qonitah, Fadilah
Jurnal Farmasi Sains dan Teknologi Vol. 3 No. 01 (2025): Jurnal Farmasi Sains dan Teknologi
Publisher : PC Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Karanganyar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65117/x33p6m60

Abstract

The use of extracts from medicinal plants in the community is used to prevent diseases, maintain body freshness and treat diseases. Guava leaves (Psidium guajava L) contain active compounds such as tannins, triterpenoids, flavonoids, saponins, alkaloids, and essential oils that have antibacterial effects. This study aims to determine the antibacterial activity of liquid soap ethanol extract of guava leaves against Staphylococcus aureus bacteria. The liquid soap formula of guava leaf extract (Psidium guajava L) is made into 4 formulas F0 (0%), F1(5%), F2(10%), and F3(15%). Antibacterial activity is seen from the antibacterial activity test using the diffusion method. Physical testing of guava leaf ethanol extract liquid soap includes organoleptic, pH, foam height, homogeneity, and viscosity. The results of the study showed that the entire formula qualified for good physical properties and could inhibit the growth of Staphylococcus aureus. The results of the antibacterial activity test showed that guava leaf extract soap (Psidium guajava L) had an inhibition in the formula F0 of 0.00±0.00 mm (no antibacterial activity), F1 of 4.60±0.46 mm (weak antibacterial activity), F2 of 5.27±0.06 mm (moderate antibacterial activity), F3 of 5.93±0.32 mm of moderate antibacterial activity) and a positive control of 11.77±1.46 mm (strong antibacterial activity). Based on the results of the study, it was concluded that the liquid soap formula of guava leaf extract (Psidium guajava L) has good physical properties and shows antibacterial activity against Staphylococcus aureus, and does not differ significantly (p<0.05). 
PKM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAUN RENDENG UNTUK OLEH-OLEH SEHAT DARI DESA WISATA NGRAPAH BANYUBIRU AMBARAWA Suwarni, Sri; Marlia, Yohana Dwini; Ikhsan, Muhammad; Ahwan, Ahwan
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Februari 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cvxkrw52

Abstract

Di Desa Ngrapah Banyubiru, masyarakat petani dan pemelihara ternak mengandalkan daun rendeng (Centella asiatica) sebagai pakan ternak dan belum memanfaatkan potensinya secara optimal. Program kemitraan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan warga dengan mengolah daun rendeng menjadi produk bernilai tinggi seperti keripik dan sirup, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemberdayaan Masyarakat diawali dengan Pemberian penyuluhan untuk memberikan input materi mengenai Efek Farmakologis Daun Rendeng dan pemanfaatan untuk efek tersebut dosis dan cara pengolahannya. Pengukuran kepuasan pada pelaksanaan penyuluhan diukur dan Tingkat pengetahuan diukur di Masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Pelatihan secara langsung juga dilakukan untuk memberikan insight secara langsung ke Masyarakat. Daun rendeng dikenal memiliki khasiat kesehatan, seperti meningkatkan daya kognitif dan mendukung sistem imun. Dengan memanfaatkan potensi ini, diharapkan dapat berkembang produk olahan yang menarik dan menjadi oleh-oleh khas. Program ini juga mencakup pelatihan teknologi pengolahan, pengetahuan tentang sertifikasi produk (PIRT), serta strategi pemasaran melalui Desa Wisata Edukasi, guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa. Hasil akhir dari kegiatan ini termasuk sosialisasi, pelatihan, dan publikasi produk di media sosial.
The Use of Herbal Medicine and Medicinal Plants as Immunity Enhancers for Migrant Workers in Malaysia by Utilizing Herbal Plants Around the House as Body Immune Enhancers ahwan, ahwan
JURNAL PENGABDIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Vol 6 No 1 (2025): Teknologi Tepat Guna (TTG)
Publisher : Universitas Sahid Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47942/jpttg.v6i1.1966

Abstract

Indonesian migrant workers in Malaysia face various challenges, including limited access to health services and vulnerability to diseases due to demanding working conditions and unfamiliar environments. This community service aims to increase knowledge and skills regarding the use of traditional medicinal plants to improve immunity. The method used is to provide training materials on identifying, processing, and consuming available medicinal plants safely. Evaluation of this community service activity showed an increase in participants' knowledge about traditional medicine, its benefits, and safe use practices. The long-term goal is to encourage sustainable practices in utilizing local herbal resources for self-care among PMI in Malaysia, which contributes to their overall health, productivity, and well-being while preserving traditional Indonesian medicinal practices.
Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.
JUDICIAL SCRUTINY IN THE RULING OF THE KUHAP Ahwan, Ahwan; Ristanti, Yuni
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9580

Abstract

The Draft Criminal Procedure Code of 2025 "reverts" to using the institution of Pretrial as an instrument that implements the function of judicial scrutiny. Previously, the values of accountability were realized in the institution of Commissioner Judges and Preliminary Examining Judges. The institution of pretrial itself has been criticized from both normative and implementation aspects in the 1981 Criminal Procedure Code. This article aims to analyze the formulation of pre-trial in the Draft Criminal Procedure Code 2025. By using doctrinal research, this article argues that the pretrial formulation in the Draft Criminal Procedure Code 2025 has not comprehensively implemented the values of accountability as the crystallization of the principle of judicial scrutiny. Despite some progressive provisions, normatively, the Bill characterizes pretrial as an institution that acts post-factum and is limited to administrative functions. The formulation of pretrial still maintains a reactive function where its work is based solely on requests. In addition, the scope of pretrial proceedings formulated in the definition tends to be degraded by subsequent operational articles.
The scope of state finances and their implications for combating corruption in Indonesia Ahwan, Ahwan; Ristansti, Yuni
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1191

Abstract

The law enforcement of corruption crimes within the scope of state-owned enterprises (SOEs) continues to spark debate. The epicenter of the debate has been the use of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine by law enforcement officials, which is considered disproportionate. A fundamental issue that has been overlooked is the scope of state finances. Excessively broad state financial regulations create grey areas and tend to contribute to chaos in law enforcement. The cases of Richard Joost Lino in 2009 and Ira Puspadewi in 2025 seem to prove that the real problem is not solely related to the use of the Business Judgment Rule doctrine, but more fundamentally to the scope of state finances. The enactment of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to the Law on State-Owned Enterprises, which separates state finances from state-owned enterprise finances, reopens this discourse. Using normative legal research, with a legislative, conceptual, and case approach, this article seeks to respond to several criticisms that have arisen, particularly the assumption that the Law on State-Owned Enterprises will become an instrument that exacerbates corruption within the scope of state-owned enterprises. The analysis shows that several provisions in the State-Owned Enterprises Law clarify the boundaries between state finances and state-owned enterprise finances. This legal instrument is not an obstacle; rather, it provides clear guidelines for law enforcement officials to combat corruption within state-owned enterprises.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 [Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261388

Abstract

Law enforcement against narcotic crimes in Indonesia requires a proportional and layered approach. Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General’s Guideline No. 11 of 2021, the enforcement system is built on a differentiation of offenders, whereby users, addicts, and victims of drug abuse are directed toward rehabilitative mechanisms, while dealers, manufacturers, couriers, and network actors are subjected to a repressive approach. The Integrated Assessment serves as a key instrument to determine the legal and medical status of the offender, preventing excessive criminalization and ensuring an appropriate legal response. This study demonstrates that the effectiveness of law enforcement depends heavily on consistent implementation of assessments, the professionalism of law enforcement officers, and cross-agency coordination. In conclusion, Indonesia’s narcotics law enforcement model integrates human rights protection, substantive justice, and firm action against drug trafficking, while positioning the assessment as the primary filter in determining the case handling pathway. Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menuntut pendekatan yang proporsional dan berlapis. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021, sistem penegakan hukum dibangun dengan diferensiasi pelaku, di mana penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan diarahkan pada mekanisme rehabilitatif, sedangkan pengedar, pembuat, kurir, dan pelaku jaringan ditindak melalui pendekatan represif. Asesmen Terpadu menjadi instrumen kunci untuk menentukan status pelaku secara medis dan yuridis, sehingga mencegah kriminalisasi berlebihan dan memastikan respons hukum yang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan asesmen, profesionalitas aparat, serta koordinasi lintas-instansi. Kesimpulannya, model penegakan hukum narkotika Indonesia telah mengintegrasikan perlindungan HAM, keadilan substantif, dan penindakan terhadap ancaman peredaran gelap, sekaligus menempatkan asesmen sebagai penyaring utama dalam menentukan jalur penanganan perkara.
Pola Pikir Regulasi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia Ahwan, Ahwan
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 2 (2025): JNH VOL 16 NO 2 NOVEMBER 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i2.5109

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi memberi implikasi yang asimetris pada berbagai bidang kehidupan manusia. Hukum menjadi area yang tidak terkecualikan mendapat pengaruh dari invasi masif teknologi. Salah satu bagian hukum, yaitu hukum pidana, menjadi lanskap invasi teknologi. Berbagai inovasi teknologi merambah hampir di semua sisi vital hukum pidana. Selain gegap gempita menyambut berbagai peralatan inovatif yang menawarkan efektifitas dan efisiensi, regulasi yang adaptif juga menjadi sisi lain yang mendapat perhatian serius. Menjadi hal yang penting untuk mengetahui sikap legislatif terhadap kemunculan teknologi baru melalui produk hukum yang dihasilkannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran terkait dengan pola pikir regulasi teknologi yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, artikel ini menganalisis pertanyaan penting terkait pola pikir seperti apa yang mengkarakterisasi regulasi teknologi dalam hukum pidana Indonesia?  Objek kajian dilakukan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) serta Undang-Undang terkait lainya yang mengatur tentang teknologi. Artikel ini berpendapat bahwa regulasi teknologi dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pola pikir Koherentisme yang mengarah pada Instrumentalis Regulasi. Keduanya secara utuh mampu merepresentasikan kondisi faktual regulasi teknologi dalam hukum pidana Indonesia sekarang ini.
Implementasi Algoritma One Time Pad Untuk Enkripsi dan Dekripsi pada Peresepan Data Obat di Puskesmas Purwodiningratan Surakarta Fitriyadi, Farid; Ahwan, Ahwan
Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer Vol 12, No 4 (2023): Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/smartcomp.v12i4.3958

Abstract

Puskesmas menurut  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas biasanya menyimpan obat-obatan di apotek sebelum diberikan/dijual kepada pasien. Resep obat merupakan sebuah permintaan tertulis dari dokter kepada seorang apoteker yang wajib dirahasiakan karena didalamya terdapat takaran dosis obat tertentu maupun jenis obat yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang, terutama bagi yang tidak berkepentingan. Banyaknya penyalahgunaan data yang sering terjadi sehingga menyebabkan kebocoran data pada pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan adanya suatu sistem yang dapat mengamankan data dalam bentuk enkripsi pada data obat sehingga hal tersebut meningkatkan keamanan informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi peresepan elektronik yang terenkripsi dengan menggunakan metode One Time Pad sehingga dapat meningkatkan keamanan data persepan obat. Algoritma One Time Pad yang merupakan salah satu jenis algoritma klasik dalam bidang kriptografi. Algoritma One Time Pad dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terbentukanya suatu sistem aplikasi presepan obat yang dapat berguna untuk mengamankan data dan informasi kepada pasien sehingga dapat terciptanya keamanan informasi pada data obat.
Co-Authors andani, leni Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Dg. Majid, Viranty Dudy, Aryadi Almau Erawan Kurniadi Fadilah Qonitah Fitriyadi, Farid Fitriyatun NurKhotimah Ika Yuliana Susilawati Jeffry Handhika Khusna, Khotimatul Marlia, Yohana Dwini Marwahyudi Marwahyudi Muhammad Ikhsan Pradara Jati, Riani Putri, Devi Ananda Rahmania, Nunung Rifai, Muhammad Dian Risma Sakti Pambudi Ristansti, Yuni Ristanti, Yuni Septiyana, Ria Sri Suwarni Taufik, Zahratul’ain tohir, fauzha muftia Widodo, Arvia Wahyu