Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.069
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Social Sciences POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research Jurnal Medika: Medika Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot
Unknown Affiliation
Religion Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Prasetya, Rismawan Yuda; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25618

Abstract

AbstractThis article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principleKeywords: Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line.Kata Kunci: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.
Legal enforcement of individual behavior in the context of environmental policy Daryanti; Sudarwanto, Albertus Sentot
Indonesian Journal of Social Sciences Vol. 16 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ijss.v16i2.55387

Abstract

Awareness of environmental damage that affects the quality of human life, such as the adverse effects of climate change, requires action and intervention by the government and society through policy and law enforcement. Normatively, this research examines the relationship of law as a representation of social control or what is called law as a tool of social engineering to community behavior. Environmental law plays a role in maintaining and controlling damage arising from human behavior and will in daily activities. The result of this study is that legal formation in increasing public awareness and concern in Indonesia towards environmental damage in mitigating and adapting to climate change is still not effective. That is evidence that the percentage of people who believe in environmental damage due to climate change in Indonesia is the lowest. This study concludes that there is a need for the most effective law enforcement to increase individual awareness of the impact of environmental damage on sustainable development.
The Legal Consequences of Nominee Arrangements under the Basic Agrarian Law and Supreme Court Circular Number 10 of 2020, along with the Roles of Notary in Minimizing the Creation of Nominee Arrangement Deeds Rahmawati, Fitria; Sudarwanto, Albertus Sentot; Karjoko, Lego
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 1 (2025): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i1.1557

Abstract

This study examines the differences in the legal consequences of nominee arrangement in the Basic Law of Agaria and the Supreme Court Circular Number 10 of 2020 which will be viewed from the perspective of certainty and justice. The deed of nominee arrangement cannot be separated from the notary since only a notary can formulate it in the form of an authentic deed, so the author also examines the notary's role in minimizing the making of a deed of nominee arrangement. This research is normative and evaluative and uses primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the library study technique, and the technique of analyzing legal materials uses the deductive syllogism method. The study results show that the Basic Law of Agaria provides more justice and legal certainty than the Supreme Court Circular, so the rules on nominee arrangement in the Supreme Court Circular shouldn’t be enforced. The role of notary in minimizing the rampant nominee arrangement cannot be separated from the support and role of the Notary Supervisory Board to guide a preventive and repressive effort to strengthen a notary's morals and integrity patterns. Furthermore, this writing hopes that the Supreme Court revokes the rules relating to nominee arrangement. Another hope is that notary can actively prioritize their moral integrity to provide legal counseling and reject the creation of deeds containing nominee arrangement.
Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi Prakasa, Aufa Wira; Sudarwanto, Albertus Sentot
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis mengenai konsep dasar dari doktrin fiduciary duty dan peranannya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada ketentuan UU PT dan pendekatan konseptual (conceptual approach) seputar doktrin fiducary duty dan posisinya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa doktrin fiduciary duty terdiri atas tiga komponen penyusun, yakni: 1. bertindak berdasarkan kehati-hatian; 2. bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan; dan 3. bertindak dengan itikad baik. Peranan doktrin fiduciary duty sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas terwujud dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi Direksi yang berlandaskan doktrin tersebut. Dengan demikian, Direksi perlu memperkuat penerapan doktrin fiduciary duty dengan cara melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dengan itikad baik berdasarkan ketentuan dalam UU PT serta menjaga hubungan fidusia yang baik dengan para Pemegang Saham selaku stakeholder Perseroan.
Notary's Responsibility for the Material Truth of Capital Deposit by the Founder in the Deed of Establishment of Limited Liability Company Rachmadhani, Salsabila Sekar; Sudarwanto, Albertus Sentot; Najicha, Fatma Ulfatun
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 2 No. 4 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v2i4.240

Abstract

This research discusses the responsibility of notaries in relation to the material truth of the deposit of capital by the founders in the deed of establishment of a Limited Liability Company. The purpose of this research is to analyze the extent of notary’s responsibility when there is negligence in depositing capital by the founder and the deed of establishment is declared to be null and void. This research is a normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that the notary is only responsible for the formal correctness of the deed made. The court decision that annuls the deed of establishment due to the negligence of the founders is considered inaccurate, because it blurs the boundary of responsibility between the founder and the notary, and can undermines the principle of legal certainty.
Legal and Political Advocacy in Renewable Energy Governance: Strengthening Policy Effectiveness in Indonesia Daryanti, Daryanti; Sudarwanto, Albertus Sentot; Candrakirana, Rosita; Sabatira, Febryani
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 1 (2025): The Global Challenges on Advocacy and Law Enforcement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i1.13039

Abstract

Legal advocacy and political policy influence on every decision-making related to renewable energy in the government have implications for whether or not the targets and objectives of the policy are achieved to answer the problems and needs that exist in society. In encouraging the development of New Renewable Energy (NRB), Indonesia reflects through the NRB Bill and its derivative regulations. The effectiveness of this policy is influenced by Indonesia's political direction to seek to reduce emissions. Political policies that are implemented based on the effectiveness of renewable energy governance in the form of good governance can encourage Indonesia to achieve targets and efforts in producing energy from NRB in 2030. This effort also encourages the government to achieve the national NRB target of 34% or an increase of 10.6% from the previous target. Legal advocacy efforts encourage the fulfilment of people's rights to obtain, access and benefit from the management of natural resources for renewable energy in the form of the implementation of government policies related to renewable energy.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
The Role of the Regional Supervisory Board in Supervising the Notary Code of Ethics in Central Java Province Hartono, Vania Cahya; Sudarwanto, Albertus Sentot; Mulyanto, Mulyanto
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.48202

Abstract

This study aims to analyze the implementation of supervision by the Notary Supervisory Board (MPW) of Central Java Province regarding the implementation of the notary professional code of ethics, as well as the obstacles and solutions encountered. The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. Legal sources include laws and regulations, notary codes of ethics, ministerial regulations, and secondary literature in the form of books, journals, and scientific articles. The results of the study indicate that normatively, the regulations regarding notary supervision are adequate as stipulated in Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, and the Notary Code of Ethics. However, in practice, obstacles are still found, such as budget limitations, low notary compliance with summons, weak deterrent effects of sanctions, and overlapping authority with the Notary Honorary Council. Nevertheless, the MPW continues to strive to carry out supervision through coaching, routine inspections, and recommendations for sanctions. For more effective oversight, data synchronization, improved coordination between levels of the assembly, stricter enforcement of sanctions, and strengthening of preventive functions through professional ethics education and outreach are required. Thus, the MPW is expected to maintain notary integrity while providing better legal protection for the public.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aldeswani, Destyra Annisa Askhiya Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Budiman, Firdaus Charisma Daryanti DARYANTI DARYANTI Devina Binti, Sheila Diah Apriani Atika Sari Diana Tantri Cahyaningsih Djoko Wahju Winarno Dona Budi Kharisma, Dona Budi Ferina Ardhi Cahyani Fitria Asiati, Eva Ida Fitria Rahmawati Hartono, Vania Cahya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Ismunarno Ismunarno Izzah, Shofura Syifa Lego Karjoko Maryani, Sri Mega, Irena Puspa Muhammad NAN, Maulana Mulyanto Mulyanto Najicha, Fatma Ulfatun Najwan, Gibran Aufa Nathasya, Jessica Putry Nugrahani, Asawati Prakasa, Aufa Wira Prasetya, Rismawan Yuda Prihatin, Lilik Pujiyono ,, Pujiyono Putri, Octa Viany Rachmadhani, Salsabila Sekar Reinan Mahastoro, Hernindyo Rosita Candrakirana Sabatira, Febryani Saptanti, Noor Sari, Intan Mustika Setya Nugraha Simarmata, Dorvinando Bonanta Sirait, Gabriella Hosianna Sukawati, Sadewa Yudha Supanto ,, Supanto Suryanto Suryanto Tuhana Tuhana Utomowati, Rahning Yudho Taruno Muryanto