Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Social Sciences POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Medika: Medika Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot
Unknown Affiliation
Religion Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.813 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.163 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
FAKTOR KREDIT PERBANKKAN BERMASALAH/ NON PERFORMING LOAN PERBANKAN PONOROGO Prihatin, Lilik; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Pujiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17592

Abstract

Abstract The objective of this article is to investigate the non-performing loan factors. In distributing loans, many problems occur in the form of non-performing loans which cause disadvantages to banks. This article used the empirical/non-doctrinal research method. The result of the study shows that the loan applicants have not used the given loans in accordance with its intention, in which the loans are used to finance other businesses or to finance consumption. Due to the bank customers’ less ability to manage their businesses, due to their incomprehensio/ignorance to their business prospects, and/or due to the rift in their marriages/divorces, the debtors are no longer able to pay the deferred payments, and therefore they are unable to be responsible for the loan settlement. Keywords:    Factors non-performing loan, relations between banks and customers Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor kredit perbankan bermasalah/non performing loan, dalam penyaluran kredit bank banyak mengalami permasalahan kredit macet/kredit bermasalah yang mengakibatkan  pihak bank merasa dirugikan. Jenis artikel dalam penulisan ini adalah empiris/non-doktinal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pengguna kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, dimana tujuan pemberian kredit digunakan untuk usaha lain atau untuk keperluan yang konsumtif, Nasabah kurang mampu mengelola usahanya tersebut, juga disebabkan ketidaktahuan/ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, serta keretakan rumah tangga/cerai, dimana debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran sehingga pelunasannya tidak bertanggungjawab lagi. Kata Kunci : Faktor Kredit Bermasalah, Hubungan Bank Dengan Nasabah
UPAYA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI DI TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG Cahyani, Ferina Ardhi; Winarno, Djoko Wahju; Sudarwanto, Albertus Sentot
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17754

Abstract

AbstractThe aim of this article is to review and analyze the management policy of Ujungnegoro-Roban Coastal Park. This research type is empirical research with qualitative approach. Data source used is primary and secondary data source. Primary data sources were obtained through interviews with officials in the relevant offices, while secondary data was obtained through literature studies. Ujungnegoro-Roban Coastal Park was formed based on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. Kep.29 / Men / 2012 on the Determination of Coastal Areas and Small Islands Ujungnegoro-Roban Batang Regency in Central Java Province. The coastal park is formed because it meets the criteria in Regulation of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands. Ujungnegoro-Roban coastal park potentially damaged coral reef ecosystem, mangrove, abrasion, and sedimentation. Coastal management policy in Ujungnegoro-Roban Coastal Park has been implemented by the Government of Batang Regency such as the installation of artificial reefs and mangrove planting. With the transfer of authority of the coastal park management from the district government to the provincial government, a regional regulation on zoning plan that divides the sea space so as to realize conservation objectives.Keywords: Policy; conservation; coastal areas; protection.AbstrakTujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban.Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pada dinas terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Taman pesisir tersebut dibentuk karena memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Taman pesisir Ujungnegoro-Roban berpotensi mengalami kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, abrasi, serta sedimentasi.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan pemasangan terumbu karang buatan dan penanaman mangrove.Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan taman pesisir dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka diperlukan peraturan daerah tentang rencana zonasi yang membagi ruang laut sehingga dapat mewujudkan tujuan konservasi.Kata kunci: Kebijakan; konservasi;wilayah pesisir;perlindungan.
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENGOBATAN HERBAL DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA Sukawati, Sadewa Yudha; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Supanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17582

Abstract

AbstractThis article examines find out how the implementation of herbal medicine licensing in public health efforts at The Surakarta City. This study was a non doctrinal research. The research approach was qualitative with problem based research. The types of data used were primary and secondary data. Technique of collecting data used was interview, observation and documentation. Data analysis was carried out using interactive analysis model. The results showed that  firstly the implementation of licensing still uses the old regional government regulation that do not refer to the new central government regulation. This made a variety of forms of traditional herbal healthcare permit at The Surakarta City. In addition, the program of socialization, guidance and supervision by the Public Health Office of Surakarta was still not optimal. Secondly, the problems affecting the implementation of licensing of herbal medicine at The Surakarta City is divided into aspect of legal structure, legal substance and legal culture. Thirdly, solution programs has been done by Public Health Office of Surakarta but not yet optimal. This was evidenced by the practice of traditional herbal health services licensed as much as 42 percent. Keywords: Licensing; Traditional Medicine; HerbalAbstrakArtikel ini mengkaji bagaimana pelakasaanan perizinan pengobatan herbal dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan perizinan masih menggunakan peraturan daerah lama yang tidak mengacu dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Ini membuat beragamnya bentuk izin upaya kesehatan tradisional herbal di Kota Surakarta. Selain itu, program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  masihbelum optimal. Kedua, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta dibagi menjadi aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Ketiga, program solusi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional herbal yang berizin sebanyak 42 persen. Kata Kunci: Perizinan; Pengobatan Tradisional; Herbal
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Reinan Mahastoro, Hernindyo; Sudarwanto, Albertus Sentot
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43006

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out the liability of the foundation trustee  who manages a hospital. The research method uses non doctrinal research method or empirical research, which finding the secondary data at the beginning, later on proceeded to the primary data. Law Number 44 Year 2009 on Hospital emphasizes that explains that hospitals can be managed by a non-profit legal entity, Law Number 16 Year 2001 jo. Law Number 28 Year 2004on Foundation emphasizes that foundation trustee is fully responsible for the management of the foundation for the interests and objectives of the foundation and has the right to represent the foundation both inside and outside the court. This study that the validity of hospital managed by foundation could be valid if referring to the Constitutional Court Decision Number: 38 / PUU-XI / 2013. It was found that Aria Sentra Medika Hospital is valid and the Fatmawati FoundationTrustee is the party charged with liability for hospital management.Keyword: Foundation; Foundation Trustee; Hospital; Validity; LiabilityAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus  yayasan yang mengelola rumah sakit. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang – Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit dapat dikelola oleh badan hukum nirlaba, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menegaskan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan Hasil penelitian ini diketahui bahwa sahnya suatu rumah sakit yang dikelola oleh yayasan dapat dinyatakan sah jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PUU-XI/2013. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah Sakit Aria Sentra Medika adalah sah dan pengurus Yayasan Fatmawati adalah pihak yang dibebankan pertanggungjawaban atas kepengelolaan rumah sakit.Kata Kunci: Yayasan; Pengurus Yayasan; Keabsahan; Pertanggungjawaban
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Prasetya, Rismawan Yuda; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25618

Abstract

AbstractThis article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principleKeywords: Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line.Kata Kunci: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.
PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Simarmata, Dorvinando Bonanta; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60039

Abstract

AbstractThis article aims to review the legal protection of the characteristic of traditional cultural expressions based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/doctrinal method. This research is prescriptive with the type of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due to problems related to several conditions stipulated in the Copyright Act including 'fixation work', 'originality', 'identifiable creator' and limited time period. The requirement for a ‘form of tangible work’ (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a 'work' is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide protection for traditional Cultural Expressions because to fulfill the concept of creation protected, Traditional Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.Keywords : Traditional Cultural Expressions; Copyright; Legal Protection AbstrakArtikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai ‘bentuk karya berwujud’ (fixation work), ‘keaslian’ (originality), ‘pencipta teridentifikasi’ (identication of author) dan jangka waktu yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (fixation) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu ‘karya’ berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.Kata Kunci : Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum
Co-Authors Adi Sulistiyono Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Arief Suryono Bayu Sujadmiko, Bayu Daryanti DARYANTI DARYANTI Devina Binti, Sheila Diana Tantri Cahyaningsih Djoko Wahju Winarno Dona Budi Kharisma, Dona Budi Ferina Ardhi Cahyani Fitria Rahmawati Hartono, Vania Cahya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Lego Karjoko Muhammad NAN, Maulana Mulyanto Mulyanto Najicha, Fatma Ulfatun Nugrahani, Asawati Prakasa, Aufa Wira Prasetya, Rismawan Yuda Prihatin, Lilik Pujiyono ,, Pujiyono Putri, Salsabila Adinda Rachmadhani, Salsabila Sekar Reinan Mahastoro, Hernindyo Rosita Candrakirana Sabatira, Febryani Saptanti, Noor Simarmata, Dorvinando Bonanta Sukawati, Sadewa Yudha Supanto ,, Supanto Tuhana Tuhana Yudho Taruno Muryanto