Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Tadulako Law Review Awang Long Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Eduvest - Journal of Universal Studies
Bambang Eko Turisno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN BILA TERDAPAT HIBAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM ) Tasya Putri Rachman; Bambang Eko Turisno; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.568 KB)

Abstract

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan. Pembagian harta perkawinan menimbulkan masalah saat terjadinya perceraian, serta terdapat hibah didalamnya dan tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hibah dalam harta kekayaan perkawinan serta mengkaji pembagiannya menurut UUP dan KUH Perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan harta kekayaan pada perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 membedakan adanya harta bersama dengan harta bawaan yang dijelaskan pada Pasal 35. Menurut KUH Perdata, Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan bulat antara suami dan istri. Jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima hibah, dan memperjanjikannya dalam perjanjian kawin hibah tidak dapat masuk ke dalam harta persatuan. Jika terjadi perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan membagi rata masing – masing suami dan isteri mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata. Maka menurut ketentuan KUH Perdata jika tidak ada perjanjian kawin dan Undang – Undang Perkawinan sama – sama menjelaskan jika hibah yang termasuk ke dalam harta bawaan tidak dapat dibagi dua.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI INDOMARET SEMARANG Shavira Andriasari; Rinitami Njatrijani; Bambang Eko Turisno
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.853 KB)

Abstract

Masyarakat sering dihadapkan pada perilaku pelaku usaha di bidang retail yang cenderung merugikan konsumen. Perilaku tersebut diantaranya pencantuman harga yang tertera pada barang yang di pajang di etalase toko berbeda dengan harga di kasir toko tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang merugikan konsumen karena adanya ketidakpastian terhadap harga suatu barang. Maka dari itu perlunya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, guna untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah diatur oleh pemerintah. Perlunya konsumen harus dilindungi oleh hukum yang sifat dan tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen, salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang berisi mengenai bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum, serta bagaimana hukum tersebut ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang, terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, bahwa tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir, diselesaikan dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga pada rak dengan struk kasir dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Selain itu upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh pemerintah, guna mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan supaya konsumen terhindar dari kerugian yang diderita akibat perbedaan harga pada display dan kasir di Indomaret. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah (Pasal 7 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013. Perbuatan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perbedaan harga pada rak dengan struk kasir akan diselesaikan secara negosiasi yaitu dengan cara memberikan harga yang terendah antara rak dan kasir. Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, yang menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu.
Sustainable coastal reclamation for community welfare in Bangkalan Regency, Madura Island, East Java I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Bambang Eko Turisno
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 4 (2020): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.169 KB) | DOI: 10.22437/ppd.v8i4.10832

Abstract

Rapid population growth and the market expansion in various sectors in Bangkalan Regency have contributed to a rise in land demand. Therefore, the creations of new areas through land/coastal reclamation projects are taken place in this region. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the potential and benefits of reclamation in Bangkalan Regency. The study uses a socio-legal approach and is a field research with verstehen (hermeneutic) approach. Data were obtained from informants, especially residents who have benefited from reclaimed land, village apparatus, and related agencies. Data were analyzed using triangulation technique. The results of the study found that in Bangkalan Regency, tourism in reclaimed land involves coastal communities, including fishermen, to manage the area, and it can improve community welfare. Furthermore, reclaimed land is used to expand their current land for settlement and business, as well as for the development of natural resource conservation such as mangroves and fish ponds. Reclaimed land in Bangkalan Regency is used for tourist destinations and settlement areas for the communities with their business.
PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL ATAS HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA Rosalita Ardiani Putri; Bambang Eko Turisno
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.308 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15755

Abstract

     Keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan bagaimanakah putusan pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang menurut teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup adil bagi para penumpang, terutama terlihat pada isi perjanjian pengangkutan dan besar ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG Aisyah Ayu Musyafah; Hardanti Widya Khasna; Bambang Eko Turisno
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.806 KB) | DOI: 10.14710/lr.v14i2.20863

Abstract

Konsumen pengiriman barang seharusnya sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalm kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa penggantian kerugian berbeda pada masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen dalam hal terjadi keterlambatan barang ternyata belum dapat diganti kerugiannya. Hal ini dikarenakan dasar pelaku usaha memenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil.                                                                                                                         Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pengiriman Barang; Keterlambatan Pengiriman.
Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Berlian Phinisya Putri; Bambang Eko Turisno
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36572

Abstract

AbstractChannel Bar is land that is formed due to Natural Factors and Human Actions, which is caused by sedimentation and forms sediment on the shore or on the riverbank. The issue of Channel Bar Status, is an important matter because it involves Legal Certainty. The objectives of this Research, namely How is the Status of the Channel Bar on the Edge of the Sea Shore, Kesenden Village, Kejaksan District, Cirebon City. Because, even though the National Land Law is realized, Customary Law is still complementary to the basis of the National Land Law itself. So that legal certainty is needed regarding the status of the growing land, so that there is legal certainty if in the future a legal action will be carried out between a legal subject and a growing land in the form of a legal object, especially in Kelurahan Kesenden, District Prosecutor's Office, Cirebon City.Keywords: channel bar status; land law; kesenden villageAbstrakTanah Tumbuh adalah Tanah yang terbentuk karena Faktor Alam dan Perbuatan Manusia, yang diakibatkan adanya sedimentasi dan membentuk endapan di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Masalah Status Tanah Tumbuh, merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut Kepastian Hukumnya. Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Status Tanah Tumbuh di Pinggiran Bantaran Laut Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Karena, walaupun terwujudnya Hukum Tanah Nasional, namun Hukum Adat tetaplah sebagai pelengkap dari dasar Hukum Tanah Nasional itu sendiri. Sehingga dibutuhkan Kepastian Hukum mengenai Status Tanah Tumbuh, agar adanya Kepastian Hukum jika nanti di kemudian hari akan dilakukan suatu Perbuatan Hukum antara Subjek Hukum dan Tanah Tumbuh yang berupa Objek Hukum, khususnya di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.Kata kunci: status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden
Legal Protection Effort Against Consumers Regarding Electronic Transaction Violations During The Covid-19 Pandemic Early Romansa Budi; Bambang Eko Turisno
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 2 No. 11 (2022): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.567 KB) | DOI: 10.59188/eduvest.v2i11.641

Abstract

The development of technology has made all forms of life easy for humans. One of the technological advances is the existence of internet technology. The presence of e-commerce provides convenience that is very, very useful for consumers. In connection with the economic problems that resulted in the decline in the economy during the COVID-19 pandemic, in this case, it gave rise to new crimes and the level of criminalization in society was increasing. Fraud cases in electronic transactions are one of the crimes commonly committed on social media or e-commerce. The purpose of this paper is to find out the legal protection for consumers regarding violations of electronic transactions during the covid-19 pandemic. Legal protection for consumers due to violations including fraud through electronic transactions during the covid-19 pandemic is regulated through the provisions in the Indonesian Criminal Code, which is contained in Article 378 concerning Fraud and its provisions in the ITE Law as these regulations have regulated relating to an electronic transaction that is in Indonesia, this clause is part of positive law in Indonesia that can be used as an effort to protect the law
Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit Bella Anggraini; Bambang Eko Turisno
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.33230

Abstract

AbstractCopyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.Keyword: fiduciary guarantee; credit agreement; copyrightAbstrakHak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.Kata kunci: jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta
Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Pradana Arie Wijayanto; Bambang Eko Turisno; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43794

Abstract

The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent RightsAbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan
JURIDIC REVIEW OF GRANTING RIGHTS TO FLAT UNITS TO FOREIGN CITIZENS BASED ON THE PROVISIONS OF LEGISLATION IN INDONESIA Karin Erliza Butar-Butar; Bambang Eko Turisno
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.751 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i2.454

Abstract

One of the efforts made by the state to improve the national economy is by increasing the number of investors working in the territory of Indonesia, then the impact of these activities causes the government to make a regulation that aims to attract foreign investors into Indonesia. Housing is a basic human need guaranteed by the constitution, because one form of arrangement made by the government is to give ownership rights to flat units to foreign citizens. The normative juridical research method uses an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. This approach is also known as the library approach, namely by studying various books, laws and regulations and other documents related to this research. Based on the results of research conducted, the granting of apartment unit rights to foreign nationals caused a debate, this is because the phrase property rights referred to in the basic agrarian law is known to only be attached to land that can be owned by Indonesian citizens, when reviewing the provisions of human rights law. Human rights guaranteed in the constitution give everyone the right to be able to control a right, including property rights which are the right to control objects.
Co-Authors Adiyasa, Gandha Patria Adya Paramita Prabandari Aisyah Ayu Musyafah Albaaits, Aushof Amiek Soemarmi ary yunanto Bella Anggraini Berlian Phinisya Putri Dian Putri Pratama Dian Syah Putri Early Romance Budi Early Romansa Budi Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono, Ery Agus Fransiska Fransiska Hardanti Widya Khasna I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Irvan Adi Putranto Karin Erliza Butar-Butar Kattyanda Andang Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani Sukma, Novira Mujiono Hafidh Prasetyo Pradana Arie Wijayanto Putri, Mitrida Iga Rahma R. Suharto Raden Ani Eko Wahyuni Rahandy Rizki Prananda Rajab, Rezeki Aldila Rinitami Njatrijani Rosalita Ardiani Putri Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga Shavira Andriasari Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Suradi Suradi Suradi Suradi Tanri, Arif Tasya Putri Rachman Tuanaya, Reodha Noer Ishak Valentika, F.F Wicaksono, Fikri Arif