Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pro Justitia (JPJ) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora POSITA
Dwi Putri Melati
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila Silalahi, Wahrul Fauzi; Melati, Dwi Putri; Nusantara P, Bayu
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2382

Abstract

The rise of criminal acts of corruption in Indonesia is contrary to the values of Pancasila as the life goal of the Indonesian nation, the problem in this research is how to deal with criminal acts through the perspective of Pancasila, this research method uses normative juridical methods, Pancasila has a very important role in upholding the rule of law, is philosophy, the basis of the state and open ideology. Pancasila is a source of enlightenment, a source of inspiration and as a basis for solving the problems faced by the Indonesian people in dealing with all types of violations and crimes in this case corruption.
ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Diwirya, Irwan Jaya; Melati, Dwi Putri; Nurdin, Amir
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1792

Abstract

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan soft approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme
Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban Dwi Putri Melati; Bagus Setiadi
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1031

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the application of criminal procedural law in ensuring justice for defendants and victims. Criminal procedural law has an important role in ensuring that the defendant's rights, such as the presumption of innocence and the right to self-defense, are fulfilled. On the other hand, this law must also protect the rights of victims, including providing justice and adequate recovery. However, in practice, there are various challenges that hinder its implementation, such as wrongful arrest, manipulation of the legal process, and lack of sensitivity towards victims. Using normative research methods, this study analyzes statutory regulations, legal doctrine, and concrete cases to assess the effectiveness of criminal procedural law. The research results show that the implementation of criminal procedural law in Indonesia still faces various obstacles, such as weak implementation of fair trial principles, slow legal processes, and lack of professionalism of law enforcement officials. This condition makes it difficult to achieve a balance of justice for the defendant and victim. This research recommends reforming the legal system, increasing the capacity of the apparatus, and strengthening victim protection mechanisms as an effort to increase the effectiveness of criminal procedural law in ensuring substantive justice.
Penerapan Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Ghazi, Muhammad Daffa; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1561

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah.Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikanyaitu Satreskrim telah melakukanupaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penalberdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeopssebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidakmelapor, Tidak ada bukti yang menguatkanSelang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutamaberupaPeraturanKapolriatau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan  perkara  tindak pidana ringan sebagaiacuanataupedomanbagipenyidik. Kata Kunci :Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggga 
Peran Petugas Rutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara Oswan, Jonli; Santina, Rika; Melati, Dwi Putri
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4233

Abstract

This research aims to analyse the role of officers at the Class II B Krui State Detention Center (Rutan), Pesisir Barat, Lampung, in dealing with criminal acts of abuse between prisoners. Detention centers as institutions responsible for coaching prisoners often face problems of violence in cells which hinder the coaching process. One of the violent incidents that occurred at Krui Detention Center involved several inmates who were involved in a fight that resulted in abuse. This research focuses on how detention center officers carry out their functions in preventing and handling criminal acts of abuse, as well as the factors that influence the occurrence of violence within the institution. The research method used is a qualitative approach using interviews and observations of officers and prisoners in detention centers. It is hoped that the results of the research will provide an overview of the challenges faced by officers in creating safe and conducive conditions, as well as provide recommendations for improving more effective monitoring and coaching systems in detention centers. It is also hoped that this research can strengthen the correctional system so that prisoners can return to society with better behavioral changes.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Winarti, Wiwik; Melati, Dwi Putri; Maulidiana, Lina; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3937

Abstract

Narkotika dalam perkembangannya tidak hanya sebagai obat tetapi suatu kesenengan karena efek yang ditimbulkannya, oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, selain sanksi pidana juga ada sanksi berupa rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Rozali, Rozali; Melati, Dwi Putri; idham, Idham; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kaitannya dengan teori keadilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus ini, serta untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi keadilan retributif, preventif, maupun distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, hakim menerapkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, di mana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan dan ancaman kekerasan. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif tindak pidana tersebut. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan teori keadilan, di mana hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam teori keadilan, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus : Kepolisian Resor Lampung Utara) Darwis, Darwis; Idham, Idham; Melati, Dwi Putri; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisisan terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual; dan 2) faktor pendukung dan penghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lampung Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan dua narasumber dari kepolisian setempat. Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup upaya edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian mencakup perlindungan sementara, pendampingan korban, serta pelibatan polisi wanita (polwan) dalam proses investigasi. Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti dan hambatan dari pihak korban, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah aman untuk korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian, psikolog forensik, dan lembaga sosial lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor pendukung yang ditemukan adalah kerjasama antara kepolisian dan lembaga terkait, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak.
Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak Ariesta, Robert; Melati, Dwi Putri; Nadriana, Lenny
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.222

Abstract

Dalam beberapa waktu terakhir ini, tindak pidana pencabulan tidak hanya menimpa korban dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan sering kali pelakunya juga masih anak-anak. Salah satu contohnya adalah kasus empat anak yang mencabuli seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersamaan di lokasi yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, penanggulangan preventif berfokus pada peningkatan kewaspadaan masyarakat dan peran mereka dalam mengawasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama pencabulan terhadap anak.
Co-Authors Ariesta, Robert Aryata, I Nengah Bagus Setiadi Bambang, Ujang Darussalam Darussalam darwis darwis, darwis Diwirya, Irwan Jaya Edi Gunawan Feriyadi Feriyadi Ghazi, Muhammad Daffa Idham Idham Ino Susanti Januri Januri Kasrozi, Muhammad Lenny Nadriana Lina Maulidiana Muhadi Muhadi Nurdin, Amir Nusantara P, Bayu Oswan, Jonli Rendy Renaldy Ria Delta Rika Santina Rozali, Rozali Saputra, D. Novrian setiawan setiawan Silalahi, Wahrul Fauzi Tian Terina Winarti, Wiwik Yuli Purwanti