Articles
<![CDATA[PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Edi Gunawan]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Tian Terina]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i1.1510
<![CDATA[Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia menurut Pasal 84Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum). Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tentang kegiatan illegal logging yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Saran, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus) ]]>
<![CDATA[setiawan setiawan]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Yuli Purwanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i2.1730
<![CDATA[Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran dan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk restorative justice dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian maka akan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dengan menagngkat salah satu contoh kasus yang terdapat di Polres Tanggamus, dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidan pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2019/PN.KBU) ]]>
<![CDATA[Feriyadi Feriyadi]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i1.1508
<![CDATA[Banyak perawat tanpa izin yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan keresahan terhadap pelayanan kesehatan, Salah satu nya adalah pada perkara Nomor 109/PID.SUS/2019/PN.Kbu Tahun 2019, permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik perawat tanpa izin. dan Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu : data skunder dan data Primer. Prosedur pengumpulan Data skunder da data Primer,pengumpulan data dilakakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang di gunakan adalah analisi kualitatif. Perawat yang melanggar hukum melakukan praktik perawat tanpa izin, dapat di mintai pertanggungjawaban pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana praktik perawat tanpa izin berdasarkan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu melanggar pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2014, dengan tindak pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Faktor ini disebabkan karena minimnya tenaga kesehatan di daerah terpencil. Saran, diharapkan pada Hakim dalam melakukan pertimbangan, mengedepankan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya Hakim dapat meringankan atau memberatkan terdakwa guna menengakan hukum dan keadilan hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum.]]>
<![CDATA[Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika ]]>
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.194 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v5i2.1291
<![CDATA[Semakin hari Peredaran gelap narkotika sangat pesat hingga berpengaruh kepada masyarakat lapisan bawah yang mana tidak memandang status sosial seseorang. Banyaknya peredaran narkotika memerlukan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana narkotika yang diharapkan agar masyarakat akan lebih perduli untuk melaksanakan kontrol sosial pada pengedaran narkotika. Selain Pemerintah Peran serta masyarakat juga sangat di perlukan dan diatur di dalam undang-undang. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang enggan ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan dalam karya tulis ini. Aparat penegak hukum membutuhkan peran masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Peran masyarakat sangat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dalam kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, sehingga terhindar dari bahaya peredaran gelap narkotika.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[DWI PUTRI MELATI]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.319 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v2i2.302
<![CDATA[Advokat adalah salah satu profesi yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka pemberian jasa dalam bidang hukum, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan ketentuan undang-undang ini, termasuk dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya, selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Keywords : Existence, Immunity Advocate and Criminal Law Enforcement.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENJARA PIDANA PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA UNTUK ANAK ]]>
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.577 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v1i2.87
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anak-anak, sebagai pengguna narkoba yang harus dianggap korban berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Isu efektivitas hukuman bagi pengguna narkoba anak. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif. Pengenaan sanksi terhadap anak-anak sebagai pengguna narkoba harus didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak positif pada anak-anak, di mana anak-anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga wajib menjalani rehabilitasi dan Kejahatan untuk anak-anak harus menjadi kebutuhan terakhir untuk meningkatkan profesionalisme penegak hukum. petugas, terutama Hakim, jaksa dan polisi dalam kasus anak-anak, Sanksi kepada anak memperhatikan sanksi fisik, psikologis dan sosiologis terhadap anak-anak sebagai upaya terakhir, orang tua dan masyarakat harus lebih memperhatikan lingkungan.Kata kunci: pelecehan, pengguna, narkotika, anak-anak]]>
<![CDATA[Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Januri Januri]]>;
<![CDATA[Darussalam Darussalam]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1061
<![CDATA[ABSTRAKDi indonesia memiliki lembaga atau organisasi hukum yang sering disebut dengan advokat yang mana menjadi wadah seseorang yang berprofesi sebagai advokat/ pengacara terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak luput dari aturan dan/atau hukum yang ditetapkan oleh Negara atau masyarakat dan agama. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman kekerasan anak sangat beragam baik dari segi bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, tempat terjadinya kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Peranan advokat dalam mendampingi dan melindungi anak korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum yang berlaku di indonesia sehingga anak mendapatkan jaminan untuk kesejahteraan. Kata kunci : Peran Advokat, Perlindungan Hukum, Kekerasan anak]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Kasrozi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Susanti, Ino]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v5i2.7962
<![CDATA[Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari masalah pemidanaan. Arti kata pidana secaraumum adalah hukum sedangkan pemdanaan diartikan sebagai hukuman. Hukum pidana saat ini merupakan alat atau sarana untuk memecahkan masalah dan dapat diharapkan pemecahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari kepolisian Resor kota Bandar Lampung dan penasihat hukum Ahmad Handoko, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75KUHAP. Hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan, hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalampenyitaan barang bukti.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Saputra, D. Novrian]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Bambang, Ujang]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2356
<![CDATA[Pemberian izin tinggal ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan, kebijakan tertentu yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antara negara dan negara, tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antara negara atau dalam istilah disebut juga borderless world (Dunia tanpa batas). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum.Berdasarkan pembahasan diatas penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal. Tanggungjawab pidana berarti seseorang dapat dihukum atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.]]>
<![CDATA[Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan ]]>
<![CDATA[Aryata, I Nengah]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3283
<![CDATA[Discussion of criminal acts in community life is often a very interesting study, especially related to the disparity in criminal decisions handed down. The problem in this study is how is the responsibility of the perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? and how is the disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? The problem approach used in this study consists of a normative legal approach and an empirical legal approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method. The disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Decision Number 745/Pid.B/2022/PN.Tjk and Decision Number 807/Pid.B/2022/PN.Tjk there was injustice in the verdicts imposed because the Articles and levels of losses incurred by the defendant were not the same, and the sentences imposed were different and would give rise to various perceptions in society about justice itself]]>
