Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS JURNAL ILMIAH SOCIETY JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal La Sociale Journal of Law, Poliitic and Humanities Public Policy Journal
Michael Mamentu, Michael
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Wenda, Iwan; Mamentu, Michael; Potabuga, Jamin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan yang penyaluran dan pengolahanya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua pada saat ini dilihat dari keadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kwalitas dan kuantitas tenaga kependidikan, penyaluran bantuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, belum menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat bedasarkan tujuan undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan kabupaten Lannyjaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan manjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebasar RP 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar RP129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaranKata Kunci: Analisis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, Bidang Pendidikan.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mamuaja, Bertha Rerey; Mamentu, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO Pusut, Risky; Kimbal, Marthen; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upayah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada era pemerintahan Indonesia saat ini salah satu skala prioritas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut bagian dari ketahanan ekonomi nasional Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan di Desa Pasir Putih dapat dilihat dengan dibangunnya 10 los pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pembuatan jalan tani. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa tersebut menunjukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesjahteraan. Masyarakat desa yang memiliki penghasilan melalui pertanian misalnya dalam hal ini diberikan akses jalan tani dengan tujuan meningkatkan mobilitas para petani agar hasil pertanian meningkat dan ekonomi pun terbangun dengan baik.Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN DI KECAMATAN TIDORE TAHUN 2015 Kadir, Adi Abdul; Mamentu, Michael; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokratis lokal. Dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah ini masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di daerahnya. Selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggung jawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat. Karena rakyat memiliki hak untuk menagih janji dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya merupakan patisipasi politik dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yan terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%). Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpa rtisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi, Kinerja.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TOUNDANOUW ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tampongangoy, Deborah Claudia; Gosal, Ronny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBeras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar masyarakat miskin tersebut dapat memperoleh beras untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi yang melaksanakan proses penyaluran beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin.Kata Kunci: Implementasi Program, Beras Miskin.
REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014 Gustiani, Intan Dwi; Mamentu, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan
STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO Tukuboya, Sahrudin; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil merih suara mayorits dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenagan tersebut tentu tidak terlepas dari pengunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK DI KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Paputungan, Arianto; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar kelompok di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu.Yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Dumoga Tengah, Untuk itu pemerintah Kecamatan sebagai pemegang daulat tertinggi di tingkat kecamatan perlu mengambil langkah alternatif untuk dapat menyelesaikan perkelaian antara kelompok yang terjadi di kecamatan dumoga tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Pencegahan, Penanggulangan, Konflik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO Natari, Clay; Pioh, Novie; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan terus mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan perkotaan yang sudah padat yaitu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, implementasi kebijakn RTH. implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado.Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Implementasi Kebijakan, Birokrasi, Pengelolaan, Pemeliharaan.
PERAN UNITED NATION HIGH COMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Sunkudon, Henrichard Jordy; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari dan mengamati peran United Nation High Comissioner for Refugees (UNHCR) dan kerjasamanya dengan indonesia dalam menangani pengungsi etnis Rohingya Indonesia, manfaat kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang melengkapi ilmu hubungan internasional, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah : dengan terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, Indonesia bekerjasama dengan United Nation High Comissioner for Refugees sebagai badan kemanusian Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Rohingya,Di mana peran UNHCR disini yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, Rekonsiliator dan Determinan yang sudah di terapkan terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR bertugas untuk menentukan status pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga. Dalam hal ini peran dan program-program UNHCR sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan pengungsi Rohingya lebih baik dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di negara asalnya.Kata Kunci: Peran, UNHCR, Pengungsi Rohingya diIndonesia.
Co-Authors Agustinus Pati Bidara, Melita Angelin Bramantya, Eduardus Burhan Niode DAMEK, ANDRIA Daud Liando, Daud Daud M. Liando, Daud M. Debby D Y Lintjewas, Debby D Y Debby D.Y Lintjewas, Debby D.Y Deluhula, Prayogi Putra Donly Bilote, Donly EFVENDY SONDAKH Evelin Kawung Femmy Tasik, Femmy Frans Singkoh, Frans Gustiani, Intan Dwi Hidanga, Evan Agung Intje Supriadi Indama Jamin Potabuga Johny Lumolos Joyce Rares Kadir, Adi Abdul Kimbal, Alfon Lambey, Trintje Lengkong, Johny Lengkong, Johny P. Liando, Daud Markus Lumare, Karlin Guntur Maitum, Andro Mamuaja, Bertha Rerey MANIKOME, NOVATY Manitik, Freiti Inri Marlien T. Lapian, Marlien T. Marthen Kimbal, Marthen Max Rembang Maxi Egeten Natari, Clay Neni Kumayas, Neni Nikson Malimbulun, Nikson Novie pioh, Novie Paputungan, Arianto Purwati Sukarnaen, Purwati Pusut, Risky Rahim , Claudia Rengkung , Franky Rengkung, Frangky Rengkung, Franky Rusli Isa Sangga, Gabriella Sangki, Adianto A. Sunkudon, Henrichard Jordy Suoth, Ristra Selly T. A. M. Ronny Gosal Tampongangoy, Deborah Claudia Tolu, Angelique Tukuboya, Sahrudin Tulung, Trilke Waworuntu, Billy Wehelmina Rumawas Wenda, Iwan Zulkifli Golonggom, Zulkifli