Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM) – PERKOTAAN DI KOTA MANADO Lapian, Marlien T.; Mamentu, Michael
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mulai ditetapkan pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Proyek Manajemen Unit P2KP yang dijalankan oleh Ditjen Perumahan dan Pemukiman. Proram ini kemudian berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Perkotaan. Di kota Manado, program ini sudah berjalan semenjak tahun 2000 dengan alokasi anggaran Rp 6,7 Milyar per tahun dengan target 26 Kelurahan per tahunnya. PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari 2 bentuk bentuk yaitu: bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, guna meningkatkan kesejahteraraan melalui peningkatan ekonomi, prasarana lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 ini, jumlah penduduk miskin perkotaan masih cukup signifkan. Angka kemiskinan di kota Manado relatif masih berada pada angka 6 sampai 7 % per tahunnya (BPS kota Manado, 2012). Rendahnya tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Manado dapat menjadi indikasi bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini belum memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat miskin di kota ini. Kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 ini, jumlah penduduk miskin perkotaan masih cukup signifkan. Angka kemiskinan di kota Manado relatif masih berada pada angka 6 sampai 7 % per tahunnya (BPS kota Manado, 2012). Rendahnya tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Manado dapat menjadi indikasi bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini belum memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat miskin di kota ini. Hasil penelitian memperlihatkan penyebab belum optimalnya pelaksanaan PNPM Perkotaan di kota Manado bersumber pada 3 hal. Pertama, kurangnya penyegaran di dalam organisasi pelaksana yang menyebabkan kejenuhan di tingkat pelaksana lapangan, serta bentuk organisasi yang “gemuk” menyebabkan panjangnya birokrasi pelaksanaan kegiatan. Kedua, beban kerja yang amat besar dari “Pusat” yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, antara program yang sudah dirancang dari masyarakat dan program yang ditentukan oleh Pusat. Ketiga, lemahnya punishment bagi mereka yang melakukan “penyimpangan” selama kegiatan berjalan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI KOTA MANADO (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara) Mamentu, Michael
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelaksanaan program pemberdayaan Nelayan Tangkap di kota Manado, yang “dikemas” dalam bentuk Program Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap. Dari pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Kota Manado sampai dengan tahun 2015 ini, sudah 30 (tiga puluh) kelompok nelayan tangkap yang “diterapi” melalui program ini. Data hasil pra penelitian memperlihatkan semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, produksi 30 kelompok nelayan yang diterapi melalui program ini tidak mengalami angka peningkatan yang relatif baik, sementara dari tingkat pendapatannya justru terjadi angka penurunan yang cukup signifikan. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn memperlihatkan belum optimalnya hasil dari program pemberdayaan ini disebabkan oleh 1) tidak tersentuhnya aspek nilai dan perilaku para nelayan, 2) lemahnya disposisi para pelaksana kebijakan, dan kuatnya posisi para pedagang besar dalam lingkaran perdagangan ikan. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan 1) program pemberdayaan nelayan tangkap harus dibuat secara mandiri oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Pemerintah Pusat, program harus memberikan titik berat pada aspek budaya atau nilai, dan 3) Pemerintah Daerah harus memutus mata rantai kekuasaan para pedagang besar terhadap para nelayan tangkap, dengan cara pemerintah harus menjadi pembeli hasil tangkapan ikan para nelayan kecil.
PENERAPAN DISIPLIN OLEH CAMAT DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Malimbulun, Nikson; Mamentu, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAparatur sipil negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampumenjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.ASN sebagai unsur aparatur negara khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. karena itu merupakan perwujudan dedikasi, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang harus mampu dibuktikan sebagai martabat dan citra kepegawaian pegawai negeri sipil yang harus dijunjung tinggi sesuai janji pegawai negeri sipil.Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud mengenai kedisiplinan pegawai adalah pelayanan public yang lama diakibatkan oleh seringnya para pegawai datang terlambat di kantor, penelitian ini mengkaji mengenai kedisiplinan pegawai tersebut yang dilakukan oleh camat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian disimpulkan camat belum maksimal menegakkan disiplin yang dilihat dari teori Keith Davis dan John W Newstone mengenai 3 sifat disiplin yang diterapkan oleh Camat Melonguane yaitu: Preventif, Korektif. Progresif.Kata Kunci : Disiplin, Camat
Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Lintjewas, Debby D.Y; Mamentu, Michael; Kawung, Evelin
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 2, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subdistrict Pineleng entrance and exit for the flow of goods, people and traffic will be heading to Manado and Minahasa district to the capital. As the District that is located directly adjacent to the city of Manado where it is known as the capital of North Sulawesi province, thus requiring apparatus that has a high performance in providing public services. With high performance and good public services provided will be maximized. Therefore, the problem in this research is "Why does the performance of employees in providing public services in the District Office Pineleng Minahasa not running optimally?". This study aims to find answers related to the academic performance of Employees in providing public services in the District Office Pineleng Minahasa regency. This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. The results using the indicators of employee performance 1) Quality of work; 2) Pomptness; 3) Initiative; 4) Capability; 5) Communication, it is known why the employee's performance is not maximized because: 1) Lack of employees at the District Office Pineleng; 2) An employee in performing the tasks of public service, is still a lack of discipline; 3) Human resources (HR) at the Head Office Pineleng have low competence. 4) Supporting facilities and infrastructure for public services available memperancar still lacking. Keywords : Performance, Public service
Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Golonggom, Zulkifli; Liando, Daud; Mamentu, Michael
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 3, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Updating the data of voters and the establishment of the voter list, which is part of the implementation phase general election until today is still a national political issue quite seriously. This study was conducted to analyze and reveal the causes of voter lists have not been as good management that is focused on the organization of legislative elections in the province of North Sulawesi. From this research it was found that the management of voter lists in the organization of legislative elections in North Sulawesi province in 2014 have not been going well since the function of planning, organizing, and monitoring have not been fully applied in the management of the voter list. By it necessary to make improvements in the management of voter lists in planning data collection, establishment Updating Voter Data Officer, the District Selection Committee and the Voting Committee, the operational budget adjustments in the data collection stage, maximizing the internal oversight functions. Keywords: Management, Voter Registration, Legislative Election.
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Bilote, Donly; Liando, Daud; Mamentu, Michael
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 21 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A lot of appreciations had been founded in 2014 president and vice-president election by the work of the general election committee in bitung city. However, inadequacy at the moment marked over the professional aspect and the way the election held with. The purpose of this research was then to analyze and identify the work of the general election committee correctly. This research took place at the general election committee at Bitung city with using qualitative design through data reduction, display data and verification technique. Interview, observation, as well as documentation were used to collect the data. Meanwhile, the instrument in this research was the researcher himself in order to support the data. This study uses a theoretical approach of Kumorotomo  is about the efficiency, effectiveness, fairness and responsiveness. Drawing on the results of this analysis, this research outlined that the work which had been done by the general election committee were not suitable due to languid regulation, human resource allocation, participation and consideration of the local people. Keywords : Performance, President and vice-President Election.
Kinerja Tim Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Manado Sukarnaen, Purwati; Mamentu, Michael; Tasik, Femmy
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 21 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to find the reasons for poor performance in implementing the tasks of the Technical Team IMB service. As for performance measurement indicators used in this study is the productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability. This study used a qualitative design. The processed data in this study are primary data and secondary data. Assessed in terms of the productivity of the work done by the technical team at the Department of City Planning has not been optimal Manado good jobs received, performed and produced. Lack of manpower Technical Team IMB service in Manado City Planning Office. Facilities and infrastructure inadequate survey. Quality of service is still considered slow and tortuous. Technical Team Performance less than the maximum because they have to work under the coordination of the two lines. In terms of the responsiveness of the technical team is less sensitive in recognizing the needs of the community so that the process is less than the maximum file handling. Responsibility in terms of the lack of coordination and communication between the technical team with BP2T result is not optimal care. In terms of performance accountability Technical Team pertaining to the service is quite accountable. Technical Team IMB has published Recommendation seeks to maintain the norms that exist in society by taking into account environmental impact. With the lack of working facilities No Technical Team are still working to achieve revenue targets (regional revenue) that have been defined. Keywords: Performance Technical Team, Public services, Optimal
Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Lintjewas, Debby D Y; Mamentu, Michael; Kawung, Evelin
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 2, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subdistrict Pineleng entrance and exit for the flow of goods, people and traffic will be heading to Manado and Minahasa district to the capital. As the District that is located directly adjacent to the city of Manado where it is known as the capital of North Sulawesi province, thus requiring apparatus that has a high performance in providing public services. With high performance and good public services provided will be maximized. Therefore, the problem in this research is "Why does the performance of employees in providing public services in the District Office Pineleng Minahasa not running optimally?". This study aims to find answers related to the academic performance of Employees in providing public services in the District Office Pineleng Minahasa regency. This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. The results using the indicators of employee performance 1) Quality of work; 2) Pomptness; 3) Initiative; 4) Capability; 5) Communication, it is known why the employee's performance is not maximized because: 1) Lack of employees at the District Office Pineleng; 2) An employee in performing the tasks of public service, is still a lack of discipline; 3) Human resources (HR) at the Head Office Pineleng have low competence. 4) Supporting facilities and infrastructure for public services available memperancar still lacking
KERJA SAMA EKONOMI SULAWESI UTARA DENGAN FILIPINA PASCA PENETAPAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Pelayaran Laut Roll–On Roll–Off Davao–General Santos–Bitung) Manitik, Freiti Inri; Mamentu, Michael; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan suatu organisasi geo–politik dan ekonomi dari negara–negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan MEA memiliki tujuan utama yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Salah satu wujud kerja pemerintah dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara negara Filipina dan Sulawesi Utara yaitu dengan diresmikan pelayaran laut RO–RO. Peresmian kapal ini di harapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia–Filipina maupun konektivitas ASEAN. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi tidak berjalan dengan semestinya. Didasarkan dari pijakan masalah di atas, penelitian ini di lakukan dengan tujuan Untuk mengetahui kerjasama ekonomi Sulawesi Utara dengan Filipina terkait transportasi laut kapal RO–RO Davao–Santos–Bitung. Adapun metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang di kumpulkan melalui wawancara dianalisis dengan cara mereduksi data membuat rangkuman secara diskriptif dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Penelitian ini meyimpulkan bahwa kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO yaitu perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu untuk peningkatan ekonomi dari semua pihak.Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Perencanaan.
EFEKTIFITAS PROGRAM TIFF ( TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TOMOHON Waworuntu, Billy; Lumolos, Johny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Tomohon memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, hal ini membuat pemerintah Kota Tomohon berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada dengan strategi promosi wisata bertaraf international melalui program TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan international untuk datang dan berwisata di kota Tomohon, namun terdapat masalah dalam penyelenggaraannya selama beberapa tahun yaitu tidak dapat menarik banyak wisatawan international dilihat dari kurangnya partisipasi negara-negara lain dalam event yang diselenggarakannya begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang jarang dijumpai selama event berlangsung padahal ini adalah festival berskala international yang memakan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai efektivitas dari program TIFF dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TIFF belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masi sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program TIFF, pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program TIFF, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.Kata Kunci: Efektifitas, Program TIFF, Pariwisata.