Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.614
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Literatus Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Journal Evidence Of Law Ensiklopedia Research and Community Service Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Law and Humanity MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Media Hukum Indonesia (MHI) SASI SEED: Journal of Scientific Research
Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana oleh Penderita Gangguan Disabilitas Intelektual Alzheimer Antoneo, Brian Rico Teddy; Setyorini, Erny Herlin
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 12 (2026): January
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18154392

Abstract

The New Criminal Code (Article 39 of Law of 2023) states that perpetrators of criminal acts who, due to severe mental disorders or impaired thinking, are unable to realize the consequences of their actions, will not be punished. This study examines the application of this provision to murder perpetrators suffering from Alzheimer's. Due to its neurodegenerative nature, moderate-to-severe Alzheimer's disease organically eliminates mens rea, thus fulfilling the grounds for expungement. However, if there is prior negligence (neglect for treatment while still conscious), liability based on culpa can still be imposed. The study found disparities in judges' decisions due to loose interpretations and inconsistent psychiatric post-mortem examinations. It is recommended: (1) official guidelines for the interpretation of Article 39, (2) standardization of forensic examinations, and (3) the application of therapeutic sanctions in the form of mandatory treatment plus security (maatregel TBS) as an alternative to imprisonment, in order to achieve a balance of justice between the protection of ODGJ and the rights of victims.
Tanggung Jawab Platform dan Negara dalam Pengendalian Konten Live Streaming yang Melanggar Norma Kesopanan Bevinda, Shifra Adline; Setyorini, Erny Herlin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4262

Abstract

Live streaming berkembang sebagai salah satu bentuk komunikasi digital yang dominan, memungkinkan interaksi real-time dan penyebaran konten tanpa batas melalui berbagai platform media sosial. Perkembangan ini memperluas ruang ekspresi dan partisipasi publik, namun sekaligus menimbulkan tantangan regulasi yang signifikan, terutama terkait konten berpakaian seksi, tampilan yang bersifat sugestif, serta potensi eksploitasi visual terhadap kelompok tertentu. Artikel ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur konten live streaming di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang berlaku dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi turunannya, di samping meninjau pedoman komunitas yang diterapkan oleh platform media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa live streaming berada dalam zona abu-abu regulatif karena sifatnya yang menyerupai penyiaran konvensional tetapi beroperasi dalam logika konten digital yang terdesentralisasi dan dihasilkan pengguna. Kondisi ini menyebabkan pengawasan negara tidak selalu sejalan dengan kecepatan produksi konten, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penegakan dan kesulitan dalam menangani pelanggaran yang terjadi seketika. Artikel ini berargumen bahwa model pengawasan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penerapan pemantauan berbasis risiko, serta integrasi sistem deteksi algoritmik dengan pengawasan manusia. Kejelasan regulasi juga diperlukan untuk melindungi kelompok rentan dari konten eksploitasi visual sekaligus menjaga hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan urgensi pengawasan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika ekosistem live streaming.
Ethical and Legal Aspects in the Implementation of the Triage System in Extraordinary Events and Outbreaks after Covid-19 in Indonesia Putro, Antonius Kuncup Wisnu Baroto Sutrisno; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie; Setyorini, Erny Herlin
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4847

Abstract

The Intensive Care Unit triage system is an option in disaster management efforts amidst limited human health resources. This study aims to analyze the ethical and legal aspects of implementing the triage system in a disease outbreak disaster. The method in this study is normative juridical. The study’s results indicate that although triage aims to save as many lives as possible, its practice often causes ethical problems, especially when choosing the most important patients. The technical guidelines for triage have been legally regulated, but legal protection for health workers is still limited, and the objective criteria for the triage process are unclear. This study found that strengthening ethical elements and legal protection in the triage system is very important so that its implementation does not cause injustice or violation of patient rights. Therefore, current regulations should be supplemented with more in-depth ethical guidelines and clear mechanisms for determining who is responsible for carrying out triage. The study recommends ethical training, regulatory alignment with bioethics standards, and integration of ethical reviews to enhance future triage system resilience.AbstrakSistem triase Intensive Care Unit menjadi pilihan dalam upaya penanggulangan bencana di tengah keterbatasan sumber daya manusia kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek etis dan legal penerapan sistem triase pada kondisi bencana wabah penyakit. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun triase bertujuan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, praktiknya sering kali menyebabkan masalah etis, terutama ketika memilih pasien mana yang paling penting. Pedoman teknis triase telah diatur secara hukum, tetapi pelindungan hukum tenaga kesehatan masih terbatas dan kriteria objektif proses triase belum jelas. Studi ini menemukan bahwa penguatan elemen etis dan pelindungan hukum dalam sistem triase sangat penting agar pelaksanaannya tidak menyebabkan ketidakadilan atau pelanggaran hak pasien. Oleh karena itu, peraturan saat ini harus dilengkapi dengan pedoman etis yang lebih mendalam dan mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan triase. Studi ini merekomendasikan pelatihan etika, penyelarasan peraturan dengan standar bioetika, dan integrasi tinjauan etika untuk meningkatkan ketahanan sistem triase di masa mendatang.
Co-Authors ., Karmani Abdillah, Ana Abidin, Raden Zainal Adhim, Muhammad Iqbal Maulana Amalia, Rifda Amoi, Novia Fetrisna Anjani, Putri Ageng Antoneo, Brian Rico Teddy Arrofi, Rendi Asri Gresmelian Eurike Hailitik Bevinda, Shifra Adline Defretes, Dwi Astrianti Delima, Nur Eva Emy Rosnawati Evi Kongres Fajar Sugianto Frans Simangunsong Geuvarra, Arsyah Gumilang, D. Hailitik, Asri Gresmelian Eurike Hariyono, Didi Hidayatullah, Syaiful Khobayasi, Alvyn Alanza Ibrahim Kokpan, Bariyima Sylvester Made Warka, Made Makin, Oktaviani Reny Muda Mangesti, Yovita Arie Mardiwel, Mardiwel Muntini, Muntini Otto Yudianto Pandu Satriawan Zainulla Permatasari, Fadilah Dewi Anggun Putri, Irma Oktaviani Biantoro Putro, Antonius Kuncup Wisnu Baroto Sutrisno Riza, Faishol Sholahuddin, Mohamad Slamet Suhartono Sudariyanto, Muhammad Arif Sumiati Sumiati Syahputra, Annisa Nur Fadillah Utomo, Pinto Utomo, Pinto Wahaning, Adelia Arya Wicaksana, Satria Ardyrespati Widayata, Andhika Tedja Yusron, Lizzyana Zainulla, Pandu Satriawan Zhang, Sheng