Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty Muntini, Muntini; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie; Setyorini, Erny Herlin
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v21i2.12685

Abstract

Provisions regarding living together as husband and wife outside of marriage, known as cohabitation, were introduced in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). However, the regulation has many problems, including philosophical, sociological and juridical problems, as well as inappropriate norms, not reflecting justice and ignoring religious and customary norms. This research aims to analyze and find a reconstruction of the formulation of cohabitation norms in the National Criminal Code based on principle of legal certainty. The formulation of the problem proposed is How to reconstruct the formulation of cohabitation norms in the National Criminal Code, based on the principle of legal certainty. The research method uses normative legal research, namely a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approaches used are the statutory approach, the comparative approach and the conceptual approach. Sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results obtained from this research, Article 412 of the National Criminal Code needs to be reconstructed regarding cohabitation norms, namely living together not as husband and wife because it is not based on a legal marriage, the cohabitation offense is also not a complaint offense but is an ordinary offense, and because cohabitation behavior is not in accordance with The spirit of Pancasila is contrary to religious customs and norms, so we must receive heavier sanctions so that between criminal penalties and fines are accumulative punishments.
Hakikat Pengembalian Aset Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option Melalui Platform Binomo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) Putri, Irma Oktaviani Biantoro; Setyorini, Erny Herlin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.524-535

Abstract

Binomo, platform trading online, menawarkan investasi dalam berbagai aset seperti saham, emas, dan perak. Namun, investasi ini merenggut banyak nyawa, dengan kerugian mencapai miliaran. Ada mungkin berhasil serta kalah untuk para penanam modal yang menempatkan uangnya di web trading Binomo. Tujuan riset ini merupakan guna menganalisa hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan kejahatan pencucian uang hasil dari Binary Option. Prosedur riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini pada dasarnya mengamati Ratio Decidendi dalam putusan pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN terhadap  hakikat pengembalian asset sitaan tindak pidana pencucian uang. Hasil riset yaitu hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan pidana pencucian uang hasil dari binary option digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal tidak dibiarkan beredar di masyarakat dan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, pemerintah juga dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan kejahatan tersebut dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, pengembalian aset sitaan juga berfungsi sebagai sanksi yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta sebagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari praktik pencucian uang yang merusak integritas sistem keuangan.
Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews Kongres, Evi; Sugianto, Fajar; Setyorini, Erny Herlin; Kokpan, Bariyima Sylvester; Zhang, Sheng
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 3 December (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i3.35508

Abstract

Consumers who post negative reviews of products on social media often face defamation claims by business entities. Such lawsuits have had a chilling effect on the right to freedom of expression, which is protected by law. In adjudicating consumer cases, judges have generally failed to apply the concept of common interest as a consideration, despite the potential benefits and awareness such reviews provide to prospective consumers. The common interest concept, as stipulated in defamation laws, can serve as a form of legal protection for consumers who post reviews on social media, provided the reviews are truthful, reflect actual conditions, and are made in good faith. By implementing the common interest concept and conducting its proper assessment, legal protection can be ensured for both consumers and businesses. Consumers would be shielded from unwarranted defamation claims, while businesses would be protected from malicious reviews by bad-faith consumers that result in financial or reputational harm. This study aims to dissect the legal safeguard afforded to consumers through the prism of common interest when confronting social media-based complaints or reviews ensnared in defamation litigations instigated by corporate entities. Employing a normative juridical methodology, the research amalgamates legislative analysis with conceptual frameworks. The research findings accentuate the significance of invoking the public interest doctrine in consumer-related litigation, thereby fortifying legal defenses against defamation allegations.
Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Wicaksana, Satria Ardyrespati; Setyorini, Erny Herlin
LITERATUS Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i1.1561

Abstract

Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa akan selalu menggunakan ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagai pedoman. Ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa hakim dalam memvonis hukuman harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai 5 (lima) alat bukti, yakni : a). Keterangan Saksi; b). Keterangan Ahli; c). Surat; d). Petunjuk; e). Keterangan Terdakwa. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, hakim menggunakan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) yang tidak diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan uraian tersebut Peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidene) Dalam Perspektif Hukum Pidana” dengan perumusan masalah Kedudukan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) dalam perspektif hukum acara pidana serta Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst terkait alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis keududukan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) dalam perspektif hukum acara pidana, serta menjelaskan dan menganalisi ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst terkait alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Metode penilitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) tidak diatur di dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) didasarkan pada doktrin yang justru bertentangan KUHAP dan azas-azas hukum pidana dan berisiko besar melenceng dari tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.