Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Penelitian Serambi Hukum Rampai Jurnal Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Law Journal Jurnal Bakti Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Aspek Hukum Pidana Terhadap Penipuan Investasi dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara Online di Era Globalisasi Irhamdessetya, Hani; Sudiyono, Sudiyono; Nurcahyo, Satria A; Affandi, Ahmad I; Purwati, Purwati
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 8, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v8i3.3078

Abstract

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa kemudahan dalam aktivitas ekonomi digital, namun juga memunculkan risiko kejahatan siber, termasuk penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online. Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelajar menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Ungaran dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terkait aspek hukum pidana penipuan investasi dan pemasaran produk online, serta membekali keterampilan pencegahan dan pelaporan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa mengenai modus penipuan, dasar hukum yang berlaku (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen), serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi melek hukum dan beretika dalam aktivitas ekonomi digital, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum di ranah siber. Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan Investasi, Pemasaran Produk Online AbstractThe development of information technology in the era of globalization has brought convenience to digital economic activities but also increased the risk of cybercrime, including investment fraud and online product marketing crimes. Low levels of digital legal literacy among students have contributed to their vulnerability to such criminal acts. This community service program was carried out at SMK Muhammadiyah Ungaran to enhance students’ understanding of the criminal law aspects of investment fraud and online product marketing, as well as to equip them with prevention and reporting skills. The method applied was legal counseling using an educational-participatory approach, interactive discussions, and case simulations. Evaluation results from pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in students’ comprehension of fraud schemes, applicable legal provisions (Indonesian Penal Code, Electronic Information and Transactions Law, and Consumer Protection Law), and possible legal remedies. This activity is expected to serve as a preventive measure in shaping a legally literate generation with ethical conduct in digital economic activities, while also supporting law enforcement efforts in cyberspace. Keywords: Criminal Law, Investment Fraud, Online Product Marketing 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembujukan Anak untuk Melakukan Persetubuhan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Elfiana, Elfiana; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.11715

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam kelompok rentan, khususnya terhadap tindak kekerasan seksual yang kerap dilakukan melalui mekanisme manipulatif seperti pembujukan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak perkembangan psikologis anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pada undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pembujukan terhadap anak untuk tujuan persetubuhan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pembujukan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang tetap memenuhi unsur delik dalam hukum pidana anak. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONTEN ILEGAL “HOAKS” MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE) Veronika, Irma Roito; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34351

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk tindak pidana baru, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal berupa hoaks yang berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu ketertiban umum. Pendekatan hukum yang bersifat retributif dinilai kurang efektif dalam menangani perkara semacam ini secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif (restorative justice) oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana hoaks, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap beberapa perkara hoaks yang diselesaikan secara restoratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, asalkan seluruh persyaratan formil dan materiil terpenuhi. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (lembaga kepolisian), substansi hukum (kerangka normatif Perkapolri), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pengawasan pelaksanaan, dan edukasi publik sebagai langkah strategis dalam optimalisasi restorative justice pada perkara siber.
PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Usman, Yerniah Iswanti; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Build
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34352

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks pembuktian pidana, pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, memiliki peran sentral dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini membahas efektivitas visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, serta menganalisisnya melalui pendekatan teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan sebagai nilai utama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Biddokkes Polda Jawa Tengah, melibatkan data primer berupa wawancara dengan pihak medis forensik serta studi dokumen visum et repertum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum berperan penting dalam menegaskan unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual, terutama ketika tidak tersedia saksi atau bukti langsung lainnya. Pemeriksaan forensik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta evaluasi psikososial terbukti mendukung proses hukum yang berpihak pada korban. Dari perspektif teori Radbruch, peran visum mencerminkan integrasi antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menjadi sarana perlindungan hukum yang substansial bagi korban. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas profesional dokter forensik, serta penguatan prosedur visum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap hak-hak korban.
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
Peran Pancasila dalam UU ITE untuk Menangkal Hoaks dan Polarisasi Digital Gen Z bernad, Bernadus Dewanto; Irhamdessetya, Hani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3389

Abstract

Pada pembahasan ini bertujuan memberikan himbauan supaya menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital sesuai peran Pancasila pada UU ITE khususnya untuk kalangan generasi Z, bisa juga untuk masyarakat umum bahkan anak anak juga. Jenis metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data secara kualitatif. Pada pembahasan ini terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penyebaran berita hoax dan polarisasi digital khususnya di politik, salah satu penyebabnya ialah minimnya literasi Masyarakat dalam membaca berita dan langsung diterima saja dan itu juga terkadang disebarkan oleh generasi Z maka terjadi polarisasi digital. Maka dari itu upaya penerapan Pancasila untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital salah satunya Meningkatkan literasi digital melalui pendidikan yang didasarkan pada nilai Pancasila di sekolah dan tempat pendidikan lainnya. Terdapat sanksi juga jika melanggarnya yang tertulis pada UU ITE diantaranya Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang bersifat menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 Ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak dan Wanita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Rahayu, Agil Faradina; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i3.9696

Abstract

Domestic violence (DV) represents a serious violation of human rights that frequently occurs in the private sphere, with children and women being the most vulnerable groups. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework, such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the enforcement of criminal legal protection for victims remains suboptimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions within these laws and to critically evaluate the gap between legal norms and actual implementation. The study employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that, although the laws provide a detailed normative basis regarding the forms of violence and corresponding criminal sanctions, there are significant challenges in practice, including weak institutional coordination, limited support infrastructure, and the persistent influence of patriarchal cultural norms. Additionally, overlapping legal provisions often create ambiguity in legal enforcement processes. Therefore, this study underscores the need for harmonization of laws and a reformulation of criminal justice policies that are more victim-centered and aligned with human rights principles. Strengthening legal protection systems through inter-institutional synergy and increasing public legal awareness are essential steps toward achieving substantial justice for victims of domestic violence, particularly women and children.
Implementasi Strategi Digital Marketing Terintegrasi dalam Upaya Peningkatan Penjualan Usaha Kopi "Kangmas Coffee" di Dusun Kebonlegi Kabupaten Semarang Arista Candra Irawati; Ari Siswanti; Hani Irhamdessetya; Dewi Purwanti; Purwati Purwati
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i3.7985

Abstract

Coffee is the third most consumed beverage in the world after water and tea. Indonesia, being a tropical country, is the fourth largest coffee producer globally. In Semarang Regency, Central Java, there is a home-based coffee business called "Kangmas Coffee," founded by Martina Rinarsih in 2017. The business produces three premium coffee variants: Arabica, Robusta, and Liberica, processed using both dry and wet methods. Kangmas Coffee products are marketed to various regions through digital platforms and even won the prestigious 13th Indonesian Specialty Coffee Contest (KKSI) in 2021. Despite its success in specialty coffee, local marketing efforts remain limited due to insufficient promotion and intense competition from other coffee businesses. This is a common challenge faced by small businesses in Indonesia. In the current digital age, the potential of digital marketing offers a viable solution to these problems. By leveraging digital marketing, businesses like Kangmas Coffee can increase their visibility, reach wider audiences, and ultimately boost sales. Effective digital marketing strategies such as search engine optimization (SEO), social media engagement, and online advertisements can create new economic opportunities and help home-based coffee businesses expand their customer base. This is particularly crucial for small and medium enterprises (SMEs) operating in a competitive market. This community service activity focused on empowering local coffee entrepreneurs with digital marketing skills. It was conducted in a participatory manner, involving pre-tests, socialization sessions, interactive discussions, and post-tests. The results showed a significant increase in participants’ understanding of digital marketing, with a 53% improvement in their knowledge. This newly acquired knowledge can be instrumental for businesses like Kangmas Coffee, helping them enhance their competitiveness and sustainability in the local market. By embracing digital marketing, Kangmas Coffee and similar enterprises can thrive and contribute to the local economy
Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan: (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr) Elfiana; Hani Irhamdessetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3683

Abstract

Sistem peradilan pidana anak diselenggarakan untuk menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penanganan perkara anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Dalam konteks ini, pengakuan dan penyesalan anak pelaku menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR serta penilaian hakim terhadap pengakuan dan penyesalan anak pelaku dalam perkara pembujukan persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip (the best interest of the child) melalui penjatuhan pidana pembinaan di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai wujud asas ultimum remedium yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan anak korban sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan.
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Wakhid Affandi, Ahmad I Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Alfan Afandi Ang Denny Wijaya Aniatul Khusna Ar Rahiim Innash Ari Siswanti Aris Haryono Arista Candra Irawati Bagus Abdulloh Asidiq bernad, Bernadus Dewanto Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Eko Mardiyaningsih Elfiana Elfiana Elfiana, Elfiana Fahrisky, Zidant Feri Al Faozi Hargianti Dini Iswandari Hendra Wijaya Hendrike Priventa Hidayati, Arini Maulidha, Riztanti Ayu Novembryan Prayitno Putra Nugroho, Bagas Slamet Nurcahyo, Satria A Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Pretty Dwi Novita Sari Pupung Hermawan Purwati Purwati Purwati Purwati Purwati Rahayu, Agil Faradina Rodhiyatun Soimah Salsabiela D. Suyudi Siti Halimah Siti Mutmainah Sudijono Sastroatmodjo Sudijono Sastroatmodjo Sudiyono Sudiyono Umi Handayani Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Kristiningrum Yulia Nur Khayati Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi