Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Penelitian Serambi Hukum Rampai Jurnal Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik VISA: Journal of Vision and Ideas Law Journal Jurnal Bakti Humaniora J-CEKI KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo
Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Aspek Hukum Pidana Terhadap Penipuan Investasi dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara Online di Era Globalisasi Irhamdessetya, Hani; Sudiyono, Sudiyono; Nurcahyo, Satria A; Affandi, Ahmad I; Purwati, Purwati
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 8, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v8i3.3078

Abstract

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa kemudahan dalam aktivitas ekonomi digital, namun juga memunculkan risiko kejahatan siber, termasuk penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online. Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelajar menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Ungaran dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terkait aspek hukum pidana penipuan investasi dan pemasaran produk online, serta membekali keterampilan pencegahan dan pelaporan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa mengenai modus penipuan, dasar hukum yang berlaku (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen), serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi melek hukum dan beretika dalam aktivitas ekonomi digital, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum di ranah siber. Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan Investasi, Pemasaran Produk Online AbstractThe development of information technology in the era of globalization has brought convenience to digital economic activities but also increased the risk of cybercrime, including investment fraud and online product marketing crimes. Low levels of digital legal literacy among students have contributed to their vulnerability to such criminal acts. This community service program was carried out at SMK Muhammadiyah Ungaran to enhance students’ understanding of the criminal law aspects of investment fraud and online product marketing, as well as to equip them with prevention and reporting skills. The method applied was legal counseling using an educational-participatory approach, interactive discussions, and case simulations. Evaluation results from pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in students’ comprehension of fraud schemes, applicable legal provisions (Indonesian Penal Code, Electronic Information and Transactions Law, and Consumer Protection Law), and possible legal remedies. This activity is expected to serve as a preventive measure in shaping a legally literate generation with ethical conduct in digital economic activities, while also supporting law enforcement efforts in cyberspace. Keywords: Criminal Law, Investment Fraud, Online Product Marketing 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembujukan Anak untuk Melakukan Persetubuhan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Elfiana, Elfiana; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.11715

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam kelompok rentan, khususnya terhadap tindak kekerasan seksual yang kerap dilakukan melalui mekanisme manipulatif seperti pembujukan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak perkembangan psikologis anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pada undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pembujukan terhadap anak untuk tujuan persetubuhan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pembujukan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang tetap memenuhi unsur delik dalam hukum pidana anak. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONTEN ILEGAL “HOAKS” MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE) Veronika, Irma Roito; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34351

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk tindak pidana baru, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal berupa hoaks yang berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu ketertiban umum. Pendekatan hukum yang bersifat retributif dinilai kurang efektif dalam menangani perkara semacam ini secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif (restorative justice) oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana hoaks, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap beberapa perkara hoaks yang diselesaikan secara restoratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, asalkan seluruh persyaratan formil dan materiil terpenuhi. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (lembaga kepolisian), substansi hukum (kerangka normatif Perkapolri), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pengawasan pelaksanaan, dan edukasi publik sebagai langkah strategis dalam optimalisasi restorative justice pada perkara siber.
PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Usman, Yerniah Iswanti; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Build
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34352

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks pembuktian pidana, pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, memiliki peran sentral dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini membahas efektivitas visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, serta menganalisisnya melalui pendekatan teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan sebagai nilai utama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Biddokkes Polda Jawa Tengah, melibatkan data primer berupa wawancara dengan pihak medis forensik serta studi dokumen visum et repertum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum berperan penting dalam menegaskan unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual, terutama ketika tidak tersedia saksi atau bukti langsung lainnya. Pemeriksaan forensik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta evaluasi psikososial terbukti mendukung proses hukum yang berpihak pada korban. Dari perspektif teori Radbruch, peran visum mencerminkan integrasi antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menjadi sarana perlindungan hukum yang substansial bagi korban. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas profesional dokter forensik, serta penguatan prosedur visum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap hak-hak korban.
Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar Pupung Hermawan; Hani Irhamdessetya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3765

Abstract

According to Article 1 of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, which meant brand is a sign in the form of images, names, words, letters numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in world trade in goods or services. No brand trademarks and service marks. The average collective brand is a brand used on goods or services with the same characteristics that are traded by several persons or legal entities together to distinguish the goods or services the like. In the last term, the brand license is permission given by the owner of the registered mark to a person or persons jointly or a legal entity to use the mark, for goods or services. In the world of trading often occurs trademark infringement. Brand infringement is essentially carried out by the Parties faith not good for gain, which can harm the legitimate brand owners. Based violation indication Law No. 15 of 2001 on Trademarks, there are several classifications of the counterfeit brand that is using the same brand as a whole, using the same brand, in essence, using the same sign, using the same sign in principle with the geographical indication. There was also the falsification of the registered mark. Through a registered trademark must be protected by the State through legislation Brand. Case in Brand, namely the Honda brand infringement. Abstrak Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor.  
Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold di Indonesia Bagus Bagus Abdulloh Asidiq; Hani Irhamdessetya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3769

Abstract

Presidential threshold is a minimum vote limit that must be achieved by a presidential candidate to be elected as president. This study aims to analyze the fairness influenced by the revocation of the presidential threshold in Indonesia. Through an in-depth study of election regulations and post-revocation political dynamics, this research finds that the abolition of the party threshold in nominating presidential candidates has opened up space for more inclusive political participation. The research method used is a qualitative  method  with data  collection techniques  through  analysis of  legal  norms,  legal  theory, legislation, and documents. The results of the study indicate that the revocation of the Presidential. Threshold has an influence on the fairness of executive elections in Indonesia.  Abstrak  Presidential threshold adalah batasan minimal suara yang harus diraih oleh calon presiden untuk dapat dipilih sebagai presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan yang dipengaruhi oleh pencabutan presidential threshold di Indonesia. Melalui kajian mendalam terhadap regulasi pemilu dan dinamika politik pasca pencabutan, penelitian ini menemukan bahwa  pencabutan  ambang  batas  partai  politik  dalam  mengajukan  calon  presiden  telah membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis norma hukum,teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Presidential Threshold berpengaruh pada keadilan pemilihan umum eksekutif di Indonesia.         
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
Peran Pancasila dalam UU ITE untuk Menangkal Hoaks dan Polarisasi Digital Gen Z bernad, Bernadus Dewanto; Irhamdessetya, Hani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3389

Abstract

Pada pembahasan ini bertujuan memberikan himbauan supaya menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital sesuai peran Pancasila pada UU ITE khususnya untuk kalangan generasi Z, bisa juga untuk masyarakat umum bahkan anak anak juga. Jenis metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data secara kualitatif. Pada pembahasan ini terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penyebaran berita hoax dan polarisasi digital khususnya di politik, salah satu penyebabnya ialah minimnya literasi Masyarakat dalam membaca berita dan langsung diterima saja dan itu juga terkadang disebarkan oleh generasi Z maka terjadi polarisasi digital. Maka dari itu upaya penerapan Pancasila untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital salah satunya Meningkatkan literasi digital melalui pendidikan yang didasarkan pada nilai Pancasila di sekolah dan tempat pendidikan lainnya. Terdapat sanksi juga jika melanggarnya yang tertulis pada UU ITE diantaranya Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang bersifat menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 Ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak dan Wanita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Rahayu, Agil Faradina; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i3.9696

Abstract

Domestic violence (DV) represents a serious violation of human rights that frequently occurs in the private sphere, with children and women being the most vulnerable groups. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework, such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the enforcement of criminal legal protection for victims remains suboptimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions within these laws and to critically evaluate the gap between legal norms and actual implementation. The study employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that, although the laws provide a detailed normative basis regarding the forms of violence and corresponding criminal sanctions, there are significant challenges in practice, including weak institutional coordination, limited support infrastructure, and the persistent influence of patriarchal cultural norms. Additionally, overlapping legal provisions often create ambiguity in legal enforcement processes. Therefore, this study underscores the need for harmonization of laws and a reformulation of criminal justice policies that are more victim-centered and aligned with human rights principles. Strengthening legal protection systems through inter-institutional synergy and increasing public legal awareness are essential steps toward achieving substantial justice for victims of domestic violence, particularly women and children.
Co-Authors Abdul Aziz Affandi, Ahmad I Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Aniatul Khusna Ari Siswanti Arista Candra Irawati Bagus Abdulloh Asidiq bernad, Bernadus Dewanto Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Elfiana Elfiana, Elfiana Fahrisky, Zidant Hendra Wijaya Hendrike Priventa Maulidha, Riztanti Ayu Nugroho, Bagas Slamet Nurcahyo, Satria A Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Pupung Hermawan Purwati Purwati Purwati Purwati Purwati Rahayu, Agil Faradina Salsabiela D. Suyudi Sudiyono Sudiyono Umi Handayani Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Kristiningrum Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi